Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan berjalanya waktu dan semakin pesatnya perkembangan perjanjian jaminan fidusia, dimana salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga pembiayaan yang berbasis syariah adalah akad Murabahah yang merupakan salah satu produk lembaga pembiayaan yang konsepnya sama dengan jual beli pada umumnya. Namun dalam perjalanannya, eksekusi jaminan fidusia dalam akad murabahah terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan penerima fidusia atau kreditur dalam menuntut prestasinya. Pelanggaran tersebut antara lain penarikan objek jaminan fidusia secara semena ndash;mena tanpa memperhatikan hak ndash;hak yang dimiliki debitur sebagai konsumen lembaga pembiayaan dan sebagai pihak dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis, putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia karena pembuatan akta jaminan fidusia melebihi 30 hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Disamping itu perjanjian murabahah yang dilakukan antara konsumen dan lembaga pembiayaan tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan. Hal lainnya tidak bisa dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia karena konsumen telah membayar 11 angsuran dari total 12 angsuran sehingga sebagian besar objek jaminan sudah menjadi milik debitur. Selain itu dalam proses eksekusi jaminan fidusia lembaga pembiayaan menggunakan eksternal collector yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang harus menyertakan polisi dalam proses eksekusi jaminan fidusia agar dalam proses eksekusi sesuai dengan undang-undang dan tidak terjadi kekerasan. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, akad Murabahah, perlindungan hukum

---

As time passes and the rapid development of fiduciary agreements, where one of the most widely used contracts in sharia based financing institutions is the Murabahah contract which is one of the financing institution products whose concept is the same as the sale and purchase in general. The Warranty except in its journey, execution of fiduciary guarantee in murabahah contract have many violations committed by fiduciary or creditor recipient in demanding of achievement. For instance, the violations which include fiduciary object withdrawal regardless of the rights debtor as a consumer of the financing institution and as a party to the agreement. This research is a juridical normative research with analytical descriptive research typology. Also, in this study, the author uses qualitative analysis methods. The results of this study discussed the analysis of Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt.Sus BPSK 2015 PN Kis associated with Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, No Chief of Police Regulation no. 8 the Year 2011 concerning the Security of Fiduciary Guarantee Execution and Government Regulation no. 21 in 2015 Regarding the Procedures for Registration of Fiduciary Guaranty and the Cost of Making Fiduciary Collateral Deed. In relation to the analysis of the Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt. Sus BPSK 2015 PN Kis, the decision is appropriate and in accordance with the provisions of Government Regulation Number 21 of 2015 Regarding Fiduciary Guarantee Registration Procedure and Fiduciary Guarantee Deed Making Cost fiduciary guarantee certificate exceeds 30 calendar days as of the date of the Consumer Financing Agreement. Moreover, the murabahah agreement between the consumer and the financing institution is not valid because there is an element of uncertainty. Among other thing cannot be executed by fiduciary guarantee execution because the consumer has paid 11 instalments of a total 12 instalments so that most of the collateral object has become the property of the debtor. In addition, in the process of execution of fiduciary collateral, the financial institution uses an external collector which is contradictory to the Chief of Police Regulation Number 8 the Year 2011 concerning Security of Fiduciary Guarantee Execution that must include the police in the fiduciary guarantee execution process. The purpose of police involvement in the execution process is the execution of fiduciary guarantee in accordance with the law and without violence. Key Words Fiduciary Warrant, Murabahah contract, legal protection.

Abstrak :
Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkaan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik memilik kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, namun berbeda halnya dengan akta dibawah tangan yang daya kekuatan pembuktiannya masih memerlukan bukti-bukti lain dan saksi-saksi yang lain untuk membuktikan kebenarannya. Surat Keterangan Tanah adalah alas hak atas tanah yang belum dikonversi atau atas tanah-tanah negara yang diduduki oleh masyarakat. Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta autentik, namun karena dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Kenyataannya seringkali terjadi pengalihan alas hak tanpa didasari dengan alat bukti tertulis yang tidak sempurna seperti halnya menggunakan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Alas hak yang diperjual-beli dalam wilayah pasca pemekaran daerah sering terdapat alas hak yang diterbitkan oleh kepala daerah sebelum wilayah tersebut diatur oleh aturan pemekaran daerah walaupun wilayah tersebut telah masuk ke dalam pemekaran daerah yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kedudukan hukum terhadap akta pelepasan dan penyerahan hak atas surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang terhadap pemekaran wilayah Kotamadya Medan (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.G/2017). Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembukitan suatu akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi oleh notaris, menganalisis keabsahan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang terhadap perluasan atau pemekaran daerah Kotamadya Medan dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.G/2017. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk membantu terciptanya analisa yang tepat sebagai hasil dari karya ilmiah ini. Dalam kesimpulannya, kedudukan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang, yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi tetap saja hanya mempunyai daya kekuatan pembuktian yang masih memerlukan bukti-bukti lain dan saksi-saksi lain yang dapat membuktikan kebenarannya dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang No. 16751/A/I/26 tanggal 29 September 1973 batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan. ......Notary Deed, hereinafter referred to as Deed, is an authentic deed drawn up by or before a Notary according to the form and procedure adopted in the Law of Notary Position. The authentic deed has complete or perfect strength of evidence and has binding power, but it is different from the case under the hand which has the strength of proof still requires other evidence and other witnesses to prove the truth. Land Certificate is the basis of land rights that have not been converted or on state lands occupied by the community. Land Certificate is written evidence under the hand that the strength of proof is not as strong as an authentic deed, but because it is categorized as a basis of rights or juridical data on land which is used as a condition for completeness of the requirements for the application for land rights. In fact, there is often a transfer of rights without being based on imperfect written evidence such as using a deed under the hand which is legalized by a Notary. The rights to be traded in after the regional expansion are often based on the rights issued by the regional head before the region is regulated by the regional expansion rules, even though the area has entered into the regional expansion that has been regulated by applicable regulations. The main issue is how the legal position of the deed of release and transfer of rights to the land certificate issued by the Deli Serdang Regent on the division of the Medan Municipality (Case Study of the Supreme Court's decision No. 304 K / Pdt.G / 2017). The writing of this thesis aims to analyze the power of hitting a deed under the hand that has been legalized by a notary, analyzing the validity of the Land Certificate issued by the Deli Serdang Regent on the expansion or pemekaran of the Medan Municipality and analyzing the judges` considerations in the Supreme Court Decree Number 304 K / Pdt .G / 2017. The author then examines this problem with descriptive analytical research methods, using primary legal materials, secondary legal materials and, tertiary legal materials to help create the right analysis as a result of this scientific work. In his conclusion, the position of the Deed of Relinquishment and Transfer of Rights over a Land Certificate issued by the Deli Serdang Regent, which was made under the hand and legalized, still only has the power of proof which still requires other evidence and other witnesses that can prove its truth and The Land Certificate issued by Deli Serdang Regent No. 16751/A/I/26 dated 29 September 1973 null and void by law because it contradicted Government Regulation No. 22/1973 concerning Expansion of the Medan Municipality.

Abstrak :
Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan salah satu pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Kegiatan dalam pasar modal adalah seputar perdagangan efek, yang salah satunya adalah waran yang diterbitkan menyertai saham dalam rangka penawaran umum saham. Apabila kemudian dilakukan pelaksanaan waran, Notaris dapat mengalami kendala, yaitu dalam penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kasus tertentu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menolak pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten yang disampaikan oleh Notaris tersebut. Tesis ini membahas penyebab terjadinya penolakan terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten oleh Notaris, dan langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris guna mengatasi penolakan tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penolakan tersebut karena Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) belum mengakomodasi sepenuhnya peraturan di bidang pasar modal, dan langkah penyelesaian yang dapat dilakukan Notaris adalah dengan mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis. ......Capital market is one of the sources for company's funding and one of the choices for people to invest their funds. Activities in the capital market is about securities trading, one of which is warrants issued accompanying the stocks in an initial public offering. If the warrant is exercised by the owner, Notary may run into an obstacle in submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia about the increasing paid in capital of the company. In some cases, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia shall reject the notification about the amendments of the company's charter by the Notary. This thesis discusses the cause of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the notification about the amendments of the company's charter submitted by Notary, and presents method for the Notary to overcome the rejection. The research conclude that the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the amendments of the company's charter submitted by Notary is caused by the fact that the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) has not yet accommodated the regulation in capital market thoroughly, and the method for the Notary to overcome the rejection is by doing correspondence to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The method of research is juridical normative, with qualitative data analysis method and descriptive type of research, which produces a descriptive analytical research.