Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang menjalankan jabatan dan operasionalnya di luar wilayah jabatan. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 06/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020 yang pada intinya memuat pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh Notaris SA, Notaris di Kabupaten Karawang yang menjalankan jabatan dan operasionalnya di kantor Notaris lain yang berkedudukan di Jakarta Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pelanggaran dan tanggung jawab Notaris yang menjalankan jabatan dan operasionalnya di luar wilayah jabatan, serta menganalisis pertimbangan majelis pemeriksa dalam putusan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tersebut, Notaris SA melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris SA juga dapat dikenakan sanksi perdata karena akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan. Pengenaan pasal pada pertimbangan majelis pemeriksa kurang memenuhi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris SA dan sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera.......This thesis discusses the responsibilities of a Notary who carries out his position and operation outside the area of duty. The author uses Decision of the Notary Supervisory Board of the West Java Region Number 06/PTS-MPWN West Java Province/IX/2020 as the case study of this thesis, which essentially raise violations of the obligations and prohibitions carried out by Notary SA, Notary in Karawang Regency who carries out the position and operational in another notary office domiciled in East Jakarta. The purpose of this study is to analyze the forms of violations and responsibilities of a Notary who carries out his position and operation outside the area of duty, as well as to analyze the Notary Supervisory Board’s consideration in the said decision. The writing method of this thesis uses a normative juridical research method with an explanatory type of research. The results of the analysis of the Decision of the Notary Supervisory Board of the West Java Region is that Notary SA has violated several provisions of the Law on Notary Duty and the Notary Code of Ethics, so that he could be subject to liabilities under the Law on Notary Duty and the Notary Code of Ethics. Notary SA can also be subject to civil sanctions due to the deed made outside the area of his office were degraded as if it was a private-made deed. However, the imposition of articles on the Notary Supervisory Board’s consideration does not meet the violations committed by the Notary and the sanction given does not provide a deterrent effect to the violator."

"Tesis ini akan membahas mengenai Analisis Terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana kita ketahui bahwa Notaris dan PPAT berada di bawah naungan dua instansi/ kementerian yang berbeda meskipun demikian kedua jabatan ini boleh dirangkap oleh satu orang yang sama. Sebagai akibatnya tentu terdapat banyak perbedaan dalam hal administratifnya, tetapi dalam tesis ini akan dibahas salah satunya saja yaitumengenai wolayah jabatan khususnya dalam hal seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT mendapatkan wilayah jabatan yang berbeda. Bagaimanakah dampak / akibat hukumnya jika seorang Notaris yang sudah memiliki wilayah jabatan kemudian diangkat sebagai seorang Pajabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada wilayah jabatan yang berbeda dengan wilayah jabatannya sebagai seorang Notaris? serta tindakan dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? (kaitannya dengan pasal 15 UUJN tentang "Kewenangan" dan pasal 17 UUJN tentang "Larangan". Dalam tesis ini juga akan dibahas mengenai peran dan fungsi organisasi proesi baik Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta Majelis Pengawas dalam hal terjadi permasalah seperti tersebut di atas. ......This thesis will discuss the Analysis of Regional Differences of a Notary Public Title Deed Land and Manufacturers Officials (PPAT). As we know that the Notary and PPAT under the auspices of two agencies / ministries are different though both these positions may be doubled by one the sam person. As a result of course there are many differences in terms of administrative, but in this thesis will be discussed one of them is about the region, especially in terms of office of a notary who served concurrently as PPAT get a different job areas. How is the impact / result of the ruling if a notary who already have the title then was appointed an Officer Land Deed Makers (PPAT) in different areas of office with the office as a Notary? and action and what steps can be done to overcome these problems? (related to article 15 UUJN about the "Authority" and article 17 UUJN on "Prohibition"). In this thesis also will discuss the role and function of both Professional Organizations Indonesian Notaries Association (INI) and the Association of Offcial Land Deed Makers (IPPAT) and the Supervisory Board in the event of problems as mentioned above."

"Masyarakat dalam menjalankan kegiatan membutuhkan peran Notaris dalam hal membuat akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hokum agar hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat akta dapat terpenuhi, terutama terkait pembuktian dimuka hakim dalam pengadilan. Akta yang dibuat oleh Notaris harus berdasarkan kehendak dari para pihak, selanjutnya Notaris mengkonstantir keinginan para pihak kedalam suatu akta dengan berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004. Dalam kasus yang dibahas penulis, Notaris dalam membuat akta melakukan penyimpangan, dimana akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat Notaris HS ditandatangani para pihak diluar wilayah jabatan notaris pada hari yang berbeda tanpa persetujuan salah satu pihak. Menurut penulis penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris H.S telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan. Tidak terdapat kesepakatan salah satu pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut juga mengakibatkan tidak dipenuhinya syarat subyektif di dalam perjanjian, sehingga akta dapat dibatalkan. Pihak yang dirugikan dapat memintakan pembatalan melalui pengadilan. Akibat dari dibatalkannya akta perjanjian pengikatan jual beli oleh pengadilan maka akan kembali kekeadaan semula."