Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Poros Maritim yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Namun, kondisi yang terjadi ialah pulau-pulau kecil di Indonesia hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat pulau kecil yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru berpotensi merugikan masyarakat pulau. Hal ini terjadi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu daerah yang mendapat dampak dari implementasi RZWP3K ini ialah Pulau Pari, gugusan Kepulauan Seribu akan dijadikan pulau pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan, lebih dari 300 kepala keluarga di Pulau Pari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui RZWP3K tidak serta merta menjawab persoalan ruang di pulau kecil, sebab ada ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan, serta dimensi kesejahteraan sosial yang terabaikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

---

The maritime axis launched by the government should make the coast and small islands on the front page of Indonesia. However, the condition that occurs is that small islands in Indonesia are almost untouched in terms of development because the country focuses on large and densely populated mainland islands. This condition can be seen from the services of small island communities that are far from standard in the health, education, transportation, and aspects related to community needs. So far, the state's attention to small islands is under the auspices of Law Number 1 of 2014, revision of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. In small island management, there are often many debates, from an economic, geopolitical, to sociocultural perspective. This difference in perspective has led to interventions that have the potential to harm island communities. This is the case with the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) which is being drafted by the DKI Jakarta Provincial Government. One of the areas affected by the implementation of the RZWP3K is Pari Island, a group of Thousand Islands which will be turned into a tourism island that does not involve the community. Meanwhile, more than 300 households on Pari Island mostly work as fishermen. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of policies through RZWP3K does not necessarily address the problem of space on small islands because there are inconsistencies and indecisiveness, as well as neglected dimensions of social welfare from both the central and regional governments to manage and utilize coastal areas and small islands."

"Tesis ini dilatarbelakangi dari pengelolaan potensi sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Maluku melalui Lumbung Ikan Nasional, dimana potensi ini merupakan salah satu kesempatan besar bagi Provinsi Maluku untuk bisa mengembangkan Provinsi Maluku untuk bisa berkembang dari bidang ekonomi juga untuk bisa memberikan pemasukan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.akan tetapi proses ini masih tetap ditunda, berdampak buruk dan menjadi suatu masalah bagi provinsi Maluku karena tidak bisa mendapatkan hasil terbaik dari pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini.Apabila dilihat dengan adanya Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pesisir Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan juga Perda Provinsi Maluku yaitu Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku.Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 maka sudah seharusnya perlindungan hukum yang ada sudah cukup memadai.

---

This thesis is motivated by managing the potential of natural resources in coastal areas and small islands in Maluku Province through the National Fish Barn, where this potential is one of the great opportunities for Maluku Province to be able to develop Maluku Province so that it can develop from the economic sector as well as can provide income to communities in coastal areas and small islands. however this process is still being delayed, has a bad impact and becomes a problem for Maluku province because it cannot get the best results from the management of natural resources in these coastal areas and small islands. When viewed by the existence of Law No. 27 of 2007 concerning Coastal Protection in 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and also the Maluku Provincial Regulation, namely Regulations Regions of Coastal Zone Management And the Small Islands of Maluku Province Number 10 of 2013 and Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan of Maluku Province 2018-2038, then the existing legal protection should be sufficient."