Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Model pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru melalui program trilogi pembangunan: mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas politik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi- dalam tahun-tahun pertama menunjukkan prestasi yang baik. Tetapi sayang, prestasi ekonomi itu ternyata dibangun di atas landasan yang rapuh. Model kekuasaan politik dan ekonomi yang sentralistik itu memunculkan praktek model ekonomi kapitalisme perkocoan (crony capitalism) sehingga tumbuh KKN, moral hazzard, dan rent seeker sebagai virus dalam kehidupan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak menciptakan distribusi pendapatan, atau usaha masyarakat golongan kecil dan menengah. Pertumbuhan ekonomi menciptakan peningkatan segolongan kecil pelaku bisnis yang konglomeratif dan menjad parasit negara. Dengan kondisi itu, harapan untuk mempercepat terwujudnya civil society sangatlah berat. Hal itu diperparah oleh "ketidakseriusan" beberapa stakeholder, di antaranya partai palitik, pemerintah, dan beberapa LSM, untuk dapat konsisten memperjuangkan mewujudkan civil society di Indonesia. Usaha mewujudkan civil society adalah menjadi idaman bagi hampir negara-negara yang sedang membangun demokrasi. Gerakan reformasi tahun 1998 lalu sehingga pemerintah Orde Baru jatuh bisa dianggap merupakan gerakan civil society. Model gerakannya hampir mirip dengan gerakan-gerakan reformasi di Eropa Timur- termasuk di Polandia, Cekoslavia, Yugoslavia, eks Uni Soviet- di mana gerakan civil society adalah merupakan antitesa/perhadap-hadapan/vis a vis dengan kekuatan penguasa (state). Pemilihan prioritas strategi kebijakan stakeholder dilakukan dengan metode Teori Permainan (Game Theory) untuk mendapatkan Win-win Solution yang dilakukan dengan melibatkan 15 orang ekspert dibidangnya masing-masing. Penulis menganggap mereka dapat mewakili 3 stakeholder, yaitu partai politik, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka terdiri dari 5 orang aktivis/fungsionaris partai politik pemenang pemilu sebagai 5 partai politik terbesar yang memperoleh kursi di tingkat DPR RI (PDI-P, Golkar, PPP, PKB, dan PAN); 5 orang ekspert dari pemerintah yang mewakili 5 departemen pemerintahan (Depdagri, Dirjen Pajak Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Bappenas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM); dan 5 orang ekspert dari LSM (YLBHI, Humanika, Intrans, PB PMKRI, PB HMI). Hasil analisis kebijakan mewujudkan civil society di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru dengan strategi keseimbangan (Game Theory) dan metode TOWS menunjukkan bahwa peran aktif dari setiap stakeholder sangat diharapkan guna menghasilkan prioritas strategi kebijakan yang paling optimal. Dari tabel Win win Solution dapat dinilai bahwa bobot nilai terbesar dari prioritas strategi masing-masing stakeholder bila diurutkan adalah: (1) antara partai politik - pemerintah (0,275; 0,436); (2) LSM - pemerintah (0,292; 0,411); dan (3) partai politik - LSM (0,266; 0,282). Win-win Solution antara partai politik dan pemerintah didasarkan pemikiran pelaksanaan Trias Politika di Indonesia yang tidak murni telah menempatkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan partai-partai politik yang kepentingannya terjelma dalam sikap fraksi-fraksi di DPR. Model komunikasi pemerintah-DPR yang telah terlembaga menyebabkan peluang untuk mengadakan kerjasama relatif besar. Win-win Solution yang mempunyai bobot nilai terbesar kedua adalah pemerintah-LSM. Pemerintah telah mengadopsi beberapa program LSM. Hal itu tidak terlepas dari adanya perubahan paradigma pembangunan pemerintah dari "ideologi developmentalisme" menjadi paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (human centered development), Hal ini menempatkan beberapa LSM menjadi mitra pemerintah dalam suatu proyek pembangunan karena persamaan tujuan dan target. Maka kemudian muncul LSM-LSM "pelat merah" yang bersifat kooperatif dan dalam beberapa hal dapat dianggap menjadi agen pemerintah. Win-win Solution yang paling rendah adalah antara partai politik-LSM. Usaha partai politik memperlebar basis dikungan masyarakat sebagai legitimasi politik sehingga tujuan partai politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan (ekonomi dan politik) semakin besar, Hal inilah yang sering dlkritik oleh LSM karena partai politik hanya bertujuan untuk orientasi kekuasaan. Partai politikpun juga menilai usaha LSM meningkatkan kesadaran politik masyarakat bersifat karitatif . Sikap saling curiga ini akan terus terjadi.

Abstrak :
ABSTRAK Indonesia saat ini sedang mengalami spektrum crunch atau krisis spektrum, di mana kebutuhan akan spektrum terus meningkat, sementara ketersediaan spektrum semakin terbatas. Salah satu solusi dari persoalan tersebut adalah dengan menambahkan bandwith spektrum. Spektrum yang berpotensi sebagai tambahan ada pada frekuensi 2520-2670 MHz (Band frekuensi 2.6 GHz ) dengan lebar pita sebesar 150 MHz. Hal yang mendasari ini adalah adanya target peningkatan penetrasi broadband di Indonesia dan rekomendasi ITU bahwa Frekuensi 2.6 GHz sudah diidentifikasi sebagai band IMT yang disetujui hampir semua negara untuk digunakan sebagai terrestrial data, serta adanya keinginan dari operator telekomunikasi Indonesia untuk menyelenggarakan layanan LTE pada frekuensi 2.6 GHz sebagaimana direkomendasikan oleh ITU. Melihat fenomena di atas, penulis mengajukan penelitian tentang implementasi metode spektrum redeployment pada frekuensi 2.6 GHz di Indonesia karena saat ini frekuensi tersebut digunakan untuk layanan televisi satelit berbayar. Model redeployment dirancang dalam tesis ini agar frekuensi 2.6 GHz dapat dimanfaatkan untuk layanan broadband, khususnya LTE. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan Net benefit terhadap model spektrum redeployment untuk mengetahuai berapakah nilai ekonomi dari metode ini bila diterapkan di Indonesia, dan apakah terdapat kondisi win-win solution jika diterapkan model tersebut. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa, angka positif paling besar terdapat pada altrnatif dua yaitu dengan skenario pemberian subsidi pada LNB. Dimanauntuk lima tahun masa studi didapat net benefit sebesar 1,92 ? 2,13 trilyun yang berarti alternatif ini memiliki nilai keekonomian yang tinggi bagi pendapatan negara. Model Spektrum redeployment juga bersifat win-win solution karena terdapat kompensasi berupa spektrum pengganti untuk layanan eksisting (Spektrum KU-Band) dan subsidi LNB, sehingga penyedia layanan eksisting tidak perlu mengeluarkan biaya redeployment.

---

ABSTRACT Indonesia is currently "spectrum crunch" or spectrum crisis, where demand for spectrum continues to increase, while the more limited availability of spectrum. One solution of the problem is to add bandwidth spectrum. Additional spectrum potentially is the frequency of 2520-2670 MHz (2.6 GHz frequency band) with a bandwidth of 150 MHz. The basis of this is the target of increasing broadband penetration in Indonesia and ITU that the frequency of 2.6 GHz has been identified as a band IMT approved almost all the countries to be used as terrestrial data, and the desire of the Indonesian telecommunications operators to conduct LTE services at a frequency of 2.6 GHz as recommended by the ITU. Above the phenomenon, We propose a research model of redeployment frequency of 2.6 GHz in Indonesia because the frequencies currently used for satellite pay television services. Redeployment models designed in this thesis that the frequency of 2.6 GHz can be used for broadband service, particularly LTE. Calculations of the Net benefit approach to the model of spectrum redeployment to know what is the economic value of this method when applied in Indonesia , and whether there is a win-win condition when applied the model. Results of this study found that , most large positive number contained in altrnatif two with the scenarios of subsidies to LNB . Where for five -years study period obtained a net benefit of 1.92 to 2.13 trillion, which means that this alternative has a high economic value to country income. Model of Spectrum redeployment is also win- win solution because the model makea spectrum of replacement compensation for the existing services ( KU - Band Spectrum ) and subsidies LNB , so that existing service providers do not need to pay redeploymenteployment.

Abstrak :
ABSTRAK Indonesia saat ini sedang mengalami spektrum crunch atau krisis spektrum, di mana kebutuhan akan spektrum terus meningkat, sementara ketersediaan spektrum semakin terbatas. Salah satu solusi dari persoalan tersebut adalah dengan menambahkan bandwith spektrum. Spektrum yang berpotensi sebagai tambahan ada pada frekuensi 2520-2670 MHz (Band frekuensi 2.6 GHz ) dengan lebar pita sebesar 150 MHz. Hal yang mendasari ini adalah adanya target peningkatan penetrasi broadband di Indonesia dan rekomendasi ITU bahwa Frekuensi 2.6 GHz sudah diidentifikasi sebagai band IMT yang disetujui hampir semua negara untuk digunakan sebagai terrestrial data, serta adanya keinginan dari operator telekomunikasi Indonesia untuk menyelenggarakan layanan LTE pada frekuensi 2.6 GHz sebagaimana direkomendasikan oleh ITU. Melihat fenomena di atas, penulis mengajukan penelitian tentang model redeployment frekuensi 2.6 GHz di Indonesia karena saat ini frekuensi tersebut digunakan untuk layanan televisi satelit berbayar. Model redeployment dirancang dalam tesis ini agar frekuensi 2.6 GHz dapat dimanfaatkan untuk layanan broadband, khususnya LTE. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan Net benefit terhadap model spektrum redeployment untuk mengetahuai berapakah nilai ekonomi dari metode ini bila diterapkan di Indonesia, dan apakah terdapat kondisi win-win solution jika diterapkan model tersebut. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa, angka positif paling besar terdapat pada altrnatif dua yaitu dengan skenario pemberian subsidi pada LNB. Dimana untuk lima tahun masa studi didapat net benefit sebesar 1,92 ? 2,13 trilyun yang berarti alternatif ini memiliki nilai keekonomian yang tinggi bagi pendapatan negara. Model Spektrum redeployment juga bersifat win-win solution karena terdapat kompensasi berupa spektrum pengganti untuk layanan eksisting (Spektrum KU-Band) dan subsidi LNB, sehingga penyedia layanan eksisting tidak perlu mengeluarkan biaya redeployment.

---

ABSTRACT Indonesia is currently "spectrum crunch" or spectrum crisis, where demand for spectrum continues to increase, while the more limited availability of spectrum. One solution of the problem is to add bandwidth spectrum. Additional spectrum potentially is the frequency of 2520-2670 MHz (2.6 GHz frequency band) with a bandwidth of 150 MHz. The basis of this is the target of increasing broadband penetration in Indonesia and ITU that the frequency of 2.6 GHz has been identified as a band IMT approved almost all the countries to be used as terrestrial data, and the desire of the Indonesian telecommunications operators to conduct LTE services at a frequency of 2.6 GHz as recommended by the ITU. Above the phenomenon, We propose a research model of redeployment frequency of 2.6 GHz in Indonesia because the frequencies currently used for satellite pay television services. Redeployment models designed in this thesis that the frequency of 2.6 GHz can be used for broadband service, particularly LTE. Calculations of the Net benefit approach to the model of spectrum redeployment to know what is the economic value of this method when applied in Indonesia , and whether there is a win-win condition when applied the model. Results of this study found that , most large positive number contained in altrnatif two with the scenarios of subsidies to LNB . Where for five -years study period obtained a net benefit of 1.92 to 2.13 trillion, which means that this alternative has a high economic value to country income. Model of Spectrum redeployment is also win- win solution because the model make a spectrum of replacement compensation for the existing services ( KU - Band Spectrum ) and subsidies LNB , so that existing service providers do not need to pay redeployment.

Abstrak :
Penelitian ini adalah untuk menguji alat pemetaan kinerja karyawan berdasarkan pendekatan Stephen Covey dengan cara melakukan pengukuran terhadap kinerja Central Purchasing Officer-x di departemen pembelian PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk., dan pemetaan kinerja menggunakan metode "363-degree evaluations" melalui sudut pandang diri pribadi karyawan dibandingkan dengan berbagai sudut pandang baik atasan, bawahan, maupun teman sejawat.

Penelitian merupakan penelitian populasi di dalam departemen pembelian PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk., serta merupakan sebuah studi kasus, dengan memakai pendekatan Stephen Covey yang meliputi 7 kategori variabel perilaku, yaitu: perilaku proaktif; perilaku merujuk pada tujuan akhir; perilaku dahulukan yang utama; perilaku berfikir, bertindak, dan penerapan menang-menang; perilaku berusaha mengerti dahulu baru dimengerti; perilaku bersinergi; dan perilaku asah gergaji.

Dari hasil perbandingan rata-rata hitung antara persepsi orang lain dengan persepsi diri pribadi terhadap kinerja Central Purchasing Officer -x terdapat kesenjangan yang disebabkan oleh hasil nilai rata-rata yang lebih tinggi dari diri sendiri yang menunjukkan adanya tingkat kepuasaan dan kepercayaan diri yang berlebihan dari karyawan yang bersangkutan. Sedangkan perbandingan hasil rata-rata hitung antara persepsi atasan, bawahan dan teman sejawat menunjukkan representative reliability yang baik.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi karyawan yang bersangkutan untuk menyusun rencana aksi yang bertitik tolak dari keunggulan dan kelemahan kinerja yang dimiliki. untuk meningkatkan efektifitas kerja, melakukan perbaikan dan pengembangan kinerja yang lebih baik di lingkungan tempat bekerja, membangun kerja sama dengan karyawan lain, serta melakukan proses pembelajaran yang berkesinambungan.