Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada konstruksi peran perempuan yang memiliki status sebagai istri kepala daerah di Sumatera Selatan. Pencitraan politik maskulinitas pemimpin laki-laki selalu melibatkan perempuan yang menunjukkan sisi femininitas. Penelitian sebelumnya terbatas menganalisis citra political spouse dalam liputan media, sedangkan penelitian ini menerapkan metode fenomenologi dalam menganalisis konstruksi peran perempuan sebagai istri kepala daerah. Ikatan pernikahan yang membentuk ketaatan dan ketundukan istri terhadap suami, mendorong perempuan terlibat dalam upaya perebutan dan pertahanan kekuasaan laki-laki. Berpijak pada teori konstruksi sosial atas realitas oleh Berger & Luckmann, penelitian ini menunjukkan bahwa agen sosialisasi primer yang sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai patriarki kepada subjek adalah orang tua (Ayah dan Ibu). Nilai patriarki yang diperkuat dengan nilai keluargaisme dan materialisme menempatkan perempuan sebagai penjaga keluarga, yang harus mempertahankan kehormatan suami secara status sosial dan ekonomi. Internalisasi subjek sebagai istri yang harus mendukung karir politik suami, membentuk objektifikasi subjek untuk memiliki peran politik dalam menjaga keberlangsungan kekuasaan suami. Perempuan bahkan tidak dapat mengenali dirinya, yang pada akhirnya berperan sebagai “pion politik” dalam melanjutkan dinasti politik keluarga suami. ......This research focuses on the construction of the role of women who have the status of wive of regional heads in South Sumatra. Political depictions of male leaders' masculinity always involve women showing their femininity. Previous research was limited to analyzing the imageof political spouses in media coverage, whereas this research applies phenomenological methods in analyzing the construction of women's roles as wives of regional heads. The marriage bond, which forms the wife's obedience and submission to her husband, encourages women to become involved in efforts to seize and defend men's power. Based on the theory of social construction of reality by Berger & Luckmann, this research shows that the primary socialization agents who are very influential in instilling patriarchal values in subjects are parents (Father and Mother). Patriarchal values which are reinforced by the values of familyism and materialism place women as guardians of the family, who must maintain their husband's honor in terms of social and economic status. The internalization of the subject as a wife who must support her husband's political career forms the objectification of the subject to have a political role in maintaining the continuity of her husband's power. Women cannot even recognize themselves, ultimately acting as “political pawns” in continuing the political dynasty of their husband's family.

Abstrak :
ABSTRAK
Political parties play an important role as a gateway to womens representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs.

Abstrak :
Tesis ini menguraikan dan menganalisis tentang masalah-masalah dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemilu 2004. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI. PAN mempunyai rumusan konseptual mengenai posisi perempuan dalam politik yang dituangkan dalam platformnya. PAN juga merupakan kekuatan politik signifikan di parlemen yang turut berperan aktif mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dengan mendorong pemberian kuota kepada perempuan yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Politik. PAN mengikuti pemilu 2004 dengan mengajukan caleg perempuan lebih dari 30% sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 caleg perempuan yang terpilih sangat jauh dari angka 30%. Caleg PAN yang terpilih menjadi anggota DPR RI berjumlah 53 orang dan hanya ada 7 di antaranya yang berjenis kelamin perempuan. Teori-teori yang digunakan sebagai landasan pijak tesis ini adalah teori demokrasi dan keadilan, sistem pemilu dan kuota, patriarki dan jender, dan rekrutmen. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik deskriptif, analisis mengenai masalah peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat diuraikan secara jelas dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang membahas tentang peran politik perempuan, terutama yang menyangkut tentang PAN, hasil-hasil rapat DPP PAN, dan wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri atas 9 perempuan dan 6 laki-laki yang merupakan pengurus dan caleg-caleg perempuan PAN. Temuan penelitian ini adalah bahwa dominasi laki-laki dan budaya patriarki masih kental dalam kepengurusan PAN. Kemauan politik (political will) elite PAN juga sangat lemah untuk memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, ditemukan pula kesenjangan antara semangat yang terdapat dalam konsep PAN dengan prakteknya. Sedangkan masalah yang paling menentukan dalam upaya peningkatan keterwakilan adalah keberpihakan partai kepada perempuan, karena partailah yang mempunyai kewenangan memberikan posisi nomor urut dan daerah pemilihan seorang caleg. Implikasi dari teori-teori yang dikemukakan dalam tesis ini sesuai untuk rnenganalisis dan mendeskripsikan kondisi keterwakilan perempuan dalam PAN. PAN pada prakteknya terlihat sebagai partai yang belum mempunyai komilmen nyata dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

---

This thesis describes and analyzes the problems related to the women representation enhancement in parliament on Partai Amanat Nasional (PAN) during 2004 election as a case study. The main purpose of this research is to know the hindrances of women representation enhancement in the House of People's Representatives (DPR-Rl). PAN has a conceptual draft on women political position in its platform. PAN is also a significant political power within the parliament which involved in supporting women representation enhancement by granting quota for women through a political law. PAN ran for 2004 election with more than 30% women candidates as stated in the regulation. However, during the 2004 election, the women candidates elected are far less than 30%. PAN's candidates elected as members of people's representatives in 2004 accounted to 53 persons and only 7 of them are women. Theories used as a foundation for this thesis were theories of democracy and justice, election and quota system, patriarchy and gender, and recruitment. By using qualitative method based on descriptive technique, the analysis on the problem of women representative enhancement in parliament can be describe clearly by studying the literature resources that discuss women's political role, particularly related to PAN, meetings' transcripts of DPP PAN, and in-depth interview with 15 informants comprised of 9 women and 6 men, whom were also PAN's leaders and women candidates. This result of this research is that the male dominance and patriarchy's culture are still dominating PAN's leadership. The political will of PAN's political elite was also weak in urging women representative enhancement within the parliament. There was also a gap between the spirit of PAN's foundation and the practice. The most crucial problem in the effort to enhance representation is the low support of party for women candidates, which was caused by the position of the party in deciding the position and district of a candidate. The theories posed in this thesis imply an accordance to be used to analyze and describe the condition of women representation in PAN. PAN has been proven to be not having a real commitment in enhancing women representation within the parliament.

Abstrak :
Pemilihan Umum Indonesia (PEMILU), yang pertama kalinya diadakan dengan sistem proporsional terbuka, telah dilakukan pada Mei 2004. Wakil-wakil rakyat yang terpilih, telah disahkan dan diambil sumpahnya pada bulan Oktober 2004, 11% diantaranya adalah perempuan. Persentase Wakil perempuan di DPR periode 2004 - 2009 ini merupakan cerminan hasil affirmative action peningkatan keterwakilan perempuan di legislatf, yang mana KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) sebagai salah satu aktor yang mengusung aksi tersebut. Studi inl menyoroti bagaimana peran KPPI dalam peningkatan partisipasi perempuan di politik. KPPI didirikan pada tahun 2000 oleh sejumlah perempuan yang sebagian besar politisi dari berbagai partai politik yang berbeda. Dengan bergabung menjadi anggota KPPI, para anggotanya sepakat untuk menanggalkan identitas kepartaian mereka dan bekerja secara bersama-sama untuk menggiatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan melalui badan legislatif di parlemen. Langkah pertama yang diambil adalah : terlibat dalam proses pembuatan peraturan dan Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum, khususnya menyangkut kuota perempuan. Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut, KPPI bekerjasama dengan organisasi perempuan Iainnya bersamasama untuk memberikan tekanan kepada para anggota legislatif. Untuk menyetujui Pasal 65 ayat 1 bahwa Partai Politik diharapkan menominasikan perempuan sebanyak 30% sebagai talon anggota Iegislatif. Sebelum dan sesudah UU tersebut disahkan. para anggota KPPI secara pribadi atau kolektif bekerja untuk mempengaruhi berbagai kelompok kepentingan, khususnya parpol, dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun hasiinya masih jauh dari yang diharapkan. Hasil Pemilu Tahun 2004 menunjukkan UU tersebut belum sungguhsungguh mendukung perempuan berpolitik. UU tersebut hanya 'menominasikan' tapi belum membuka peluang perempuan untuk dapat terpilih. Berdasarkan basil Pemilu 2004, dapat dikatakan bahwa peran KPPI sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di politik, belum terialu signifikan dalam mendorong gerakan politik perempuan, karena masih terjebak pada peran-peran sosial-nya. Di masa yang akan datang, dibutuhkan metodologi dan strategi yang matang untuk mencapai tujuan yang ada. KPPI adalah bagian dari gerakan perempuan dan telah menjadi salah satu organisasi kepimpinan untuk perubahan politik. Secara umum apa yang telah dan akan dilakukan KPPI harus dikaji dan dievaluasi kembali demi kiprah politik perempuan. Telah banyak aspek yang dicapai apalagi KPPI mempunyai mandat untuk itu. Temuan tesis ini adalah salah satu dari usaha peningkatan efektifitas kerja/peran kPPI. ...... Indonesian first direct election has finished at May, 2004, where the elected Member of Parliaments (MP) has been legalized and take inauguration process in October 2004. Among the MPs, 11% of them are women. The Percentage of women repesentation in PR is a result from affirmative action increasing women in legisiatif, which KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia/Indonesia Women's Caucus for Politics) is one of the actor supported the action. This study focusing on how KPPI role to increase women participation in politics. KPPI was found in 2000 by women, mostly from different political party background. Joining KPPI, the member agreed to "unclothed" their party identity, and works together to encourage women to involve in politic, and to be more participate in policy making through legislative body in parliament. The first step was involved in the process of create regulation and law of election Law No.12/Th.2003, specially about women quotas. While the process, KPPI cooperate with other women's organization congregated to pressure the Legislative. In the Article 65 (1) which suggest the party to put at least 30% women in candidate list. Before and after the Law is being legalized, the KPPI members personally or collectively, work together to influence many alliances, especially in politic parties, in establishing that policy. But the outcome is still far from what is expected. The result of election 2004 shows that the Law did not really support women. The Law only "nominated" but not opening the opportunity for women to be elected. Based on the result of election in 2004, it can be said that the role of KPPI as an organization which fight for women's right in politic, has not been significant enough to encourage women's movement in politic, for they still trap in their social role. In the future, the methodology and well-form strategy is needed to reach the goal. KPPI is part of the women's movement and has been one of organization leader for political situation changes. In general, what has and will be done by KPPI must be examined and evaluated for the goodness of women in politic.There are many aspects to reach that goal and KPPI has a mandate to do it, one of which is to run the organization and continue:to urge the legislative member to give the best policy for women. This thesis is one of the effort to search and show all.

Abstrak :
The Movimiento Autónomo de Mujeres (Womens Autonomous Movement) in Nicaragua emerged, like many other Latin American social movements in the 1970s and 1980s in the context of dictatorial regimes, as a marginalized and restricted movement. It is now characterized as expansive and diverse, with feminist agendas being found in multiple sectors (e.g., civil society, legal, nongovernmental, agricultural). Although much has been written about social movements from a sociological perspective, this book examines the psychology of resistance: the psychological mechanisms and methodologies that emerge from the margins that determine the kind of social action that leads to justice. Psychology, in particular, is positioned to engage in a systematic exploration of the links between social and political conditions that determine how, why, and under what circumstances resistance leads to the development of subjectivity that is necessary for enacting political activity required for social transformation. This book documents voices within the womens Movimiento in Nicaragua-a coordinated mobilization of women that has weathered unremitting power differentials characterized by patriarchy and capitalism-to examine how psychological processes that emerge in response to sociopolitical oppression can lead to gendered justice. Nine testimonios of leaders within the Movimiento are used to analyze the relation of personal narratives to methodologies that lead individuals from positions of marginalization to greater subjectivity. Psychological theories and transnational feminisms are drawn on to examine how citizen subjects-people who can and do use their social locations to create transformative change-engage individual and collective efforts in transformative praxis.

Abstrak :
Tesis ini banyak mengungkap tentang bagaimana dinamika partai politik dan perempuan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif menjelang pemilu 2004. Tesis ini dianggap penting karena analisis terhadap peran partai politik dan perempuan partai menjadi penentu utarna keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan, terutarna partisipasi politik dengan menduduki jabatan politik merupakan partisipasi politik tertinggi menurut konsep hirarki partisipasi politik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan inferensial tesis ini mencoba melukiskan peran partai dan perempuan partai untuk diambil kesimpulan umum dari masalah yang sedang dibahas. Kesimpulan ini diharapkan akan menjadi dasar deduktif dan prediktif untuk memikirkan berbagai tindakan yang bisa digunakan oleh perempuan partai dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk pemilu 2009. Berdasarkan basil temuan, beberapa hambatan meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dua hal: 1), keterbatasan prespektif; yang berpengaruh terhadap pandangan patriarkhis dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. sehingga memunculkan keengganan, diskriminasi, dominasi dan stereotype partai-partai pada kepentingan perempuan. 2) kendala institusional dan keorganisasian; mencakup sistem rekrutmen, penyaringan, nominasi, proses kaderisasi anggota, tidak adanya kebijakan yang fair (male - oriented) dan mengakomodir keterwakilan perempuan. Untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, perlu diketahui peluang yang ada, yaitu: pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, ketetapan untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dalam setiap rekrutmen kepengurusan di setiap tingkatan penempatan beberapa ealeg perempuan di nomor jadi. Dari kendala dan peluang yang ada, aktifis perempuan partai politik mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu: 1) Melakukan perubahan paradigma melalui peningkatan kepedulian publik terhadap posisi perempuan dalam politik, 2) Reformasi Konstitusi dan Sistem Politik, 3) Membangun jaringan kerja (networking) antar kelompok perempuan; 4) Membangun infrastruktur yang akan membantu persiapan caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2004,5) penyadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan melakukan sosialisasi bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan, 6) rekrutmen dan pelibatan banyak perempuan dalam struktur partai.

---

This thesis explains mostly about the dynamic of political party and party's women in increasing women representative in the parliament approaching the general election in 2004. The thesis is considered important because the analysis of the role of political party and party's women in increasing women representative in the parliament is the most significant indicator of the success of the increasing of women political participation, especially, political participation by holding political position as the highest level of political participation hierarchy. Applying the inferential and qualitative method of research, this thesis describes the role of political party and party's women on which the general conclusions on the concerned subject is based. It is hoped that the conclusions could be the deductive and predictive basis for the woman activists of political party to formulate the practical actions in attempt to increase the women representative in the parliament in the next 2009 general election. Based on the result of this research, there are two inhibiting factors in increasing the women representative. 1) the weakness of perspective resulting in the patriarchal view in treating the problem and interest of women. The obscure paradigm of the parties' thinking is resulting in the appear of the reluctance, discrimination, domination and stereotype of the political parties in treating the representative of women. 2) the institutional and organizational obstacles comprising of the system of recruitment, selection, nomination, the cadre forming process, and no fair (male-oriented) and accommodative decision accommodating the women representative. To solve the inhibitions above, we must know several chances, they are: fully 30 percent women representative, a regulation for gender balances attention in every structural recruiting and nomination for women in strategic number. To solve the above problems, political party's women have formulated the strategies to increase the women representative. 1) changing paradigm of thinking and political consciousness of the general election's stakeholders; 2) reforming constitution and political system; 3) building a women networking, 4) giving aid of technical assistance, 5) voter's consciousness socialization to vote women candidate, 6) recruiting and promoting many women in structural of party.

Abstrak :
Tulisan ini mengangkat tentang pentingnya pengalaman dalam merumuskan identitas politik perempuan, sesuatu yang krusial ketika pejabat publik menentukan kebijakan seperti apa yang tepat dan sesuai untuk kelompok perempuan. Dengan latar belakang wajah politik yang seringkali tampil dalam balutan maskulinitas, momentum keterbukaan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan affirmative action di Indonesia disambut dengan hangat sebagai sesuatu yang positif untuk melawan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan. Persoalan yang muncul adalah para pelaku politik terjebak euforia dari representasi gender tanpa memahami persoalan substansial yang mereka hadapi. Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelusuran studi pustaka, pengumpulan data publikasi lembaga serta artikel daring. Data tersebut dianalisis menggunakan perspektif pemikiran Iris Marion Young tentang serialitas pengalaman perempuan. Tulisan ini mengungkap sesuatu yang transendental, bahwa ada “normalisasi” atribut atas pengalaman dan definisi perempuan. Melalui penelitian ini terlihat bahwa tren peningkatan kuantitas dari representasi perempuan di parlemen bukanlah hal yang paling dibutuhkan, melainkan pengakuan negara atas identitas politik perempuan yang kemudian akan merekonstruksi pola pikir sistem politik serta para perwakilan perempuan politis yang ada di Indonesia saat ini. Implikasinya, harus dilakukan redefinisi atas makna identitas perempuan oleh negara agar ruang publik yang telah direbut melalui kebijakan affirmative action tidak hanya diisi oleh lip service, namun juga mampu mencapai tujuan awalnya, yakni menciptakan keadilan dan kondisi politik yang anti-diskriminasi.

---

This paper raises the importance of experience in formulating women's political identity, it is something crucial when public officials determine what policies are appropriate for women's groups. With a background in the face of politics that often appears in covered  with of masculinity, the momentum of open political participation of women through the affirmative action policy in Indonesia was warmly welcomed as something positive to fight the discrimination that had been experienced by women. The problem that arises is that political actors are trapped in euphoria from gender representation without understanding the substantial problems they face. The data in this writing was collected through literature study searches as well as collection of institutional publication data and online articles. The data was analyzed using the perspective of Iris Marion Young's thoughts on the seriality of women's experiences. This paper reveals something transcendental, that there is a "normalization" of attributes and experiences of women. Through this research it can be seen that it is not the trend of increasing the quantity of women representatives in parliament that is needed, but the state's recognition of women's political identity which will later reconstruct the mindset of the political system and representatives of political women in Indonesia today. The implication, redefinition must be made on the meaning of women's identity by the state so that the public sphere that has been seized through the affirmative action policy is not only filled by lip service, but is also able to achieve its original goal, namely to create justice and anti-discrimination political conditions.