Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya dualisme peraturan antara Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Pusat ada pada aturan perlakuan zakat di dalam pajak penghasilan. Muncul beberapa pandangan dari wajib pajak terkait terjadinya dualisme peraturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Aceh terkait perlakuan zakat sebagai kredit pajak penghasilan berdasarkan peraturan daerah dan untuk menganalisis alasan belum diterapkannya perlakuan zakat sebagai kredit pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Aceh belum setuju apabila aturan zakat sebagai kredit pajak penghasilan diterapkan.

---

The dualism regulation between the Provincial Government of Aceh and the Central Government is on the rules of zakat treatment in income tax. There are some views of the taxpayer regarding these dualism. This study aims to analyze the perception of individual taxpayers in the Province of Aceh related to the zakat treatment as income tax credit based on local regulations and to analyze the reasons for not applying zakat treatment as income tax credit. This research uses descriptive quantitative method with data collection through questionnaire and in-depth interview. The result of this research is that based on perception of individual taxpayer in Aceh Province is not yet agree if zakat treatment as income tax credit applied."

"ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan teknologi sangat pesat sehingga hampir setiap aktifitas manusia mengalami pergeseran dari cara-cara konvensional menjadi digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul tren pembayaran zakat yang dilakukan melalui platform online. Semakin banyaknya masyarakat yang menunaikan zakat melalui platform online maka dibutuhkan penelitian tentang intensi muzakki dalam membayar zakat profesi melalui platform zakat online yang dalam hal ini mengenai perilaku dan pengetahuan muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi muzakki dalam membayar zakat profesi melalui platform zakat online, dengan menggunakan teori intensi, theory of reasoned action, dan teori pengetahuan zakat. Analisis dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan alat bantu aplikasi SmartPLS untuk menguji lima hipotesis hubungan antar variabel dalam model. Responden sebanyak 160 orang dipilih melalui teknik purposive sampling untuk mendapatkan responden muslim yang membayar zakat profesi melalui platform zakat online. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku muzakki dan pengetahuan muzakki memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan platform zakat online. Kualitas layanan platform zakat online memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat profesi. Sedangkan perilaku muzakki dan pengetahuan muzakki berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap intensi muzakki.

---

ABSTRACT

---

Today, the rapid technological development shifts almost every human activities from conventional to digital methods. Along with the development of technology, there is a trend of zakat payments made through online platforms. From the increasing number of people who pay zakat through online platforms, a study on the intention of muzakki in paying the zakat on income through the online zakat platform in terms of the behavior and knowledge of the muzakki needs to be conducted. This study used a quantitative approach to analyze the factors that influence the muzakki`s intention in paying zakat on income through the online zakat platform using intention theory, reasoned action theory, and zakat knowledge theory. The analysis was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) with SmartPLS application tools to test five hypotheses of relationships between variables in the model. 160 respondents were selected through a purposive sampling technique to obtain Muslim respondents who paid zakat on income through the online zakat platform. The results showed that the muzakki's behavior and knowledge have a positive and significant effect on the quality of online zakat platform services. The service quality of the online zakat platform has a positive and significant effect on the intention of the muzakki to pay the zakat on income. Whereas the muzakki's behavior and knowledge have a positive and not significant effect on the muzakki's intentions.

"

"Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 192 mengamanatkan bahwa “zakat sebagai pengurang pajak terhutang” sampai saat ini belum dapat diaplikasikan karena tidak ada peraturan pelaksana (qanun) yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh. Peraturan ini tidak sejalan dengan pasal 4 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yakni “yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat….” yang ditindak lanjuti dengan Pasal 9 (1g) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatakan bahwa “zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan perbandingan hukum (comparative approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research) dan wawancara pada kantor Wilayah Pajak Aceh. Perbedaan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Zakat dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut telah menarik penulis untuk dapat meneliti bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak di Aceh saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini Pasal 192 UUPA tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat sehingga Pemerintah Aceh tidak dapat mengeluarkan qanun atas pasal 192 UUPA. Pemerintah Aceh telah menyurati pemerintah pusat namun mendapat penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus (lex specialist) yaitu Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Zakat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu agar Pemerintah Aceh mencabut/membatalkan/merevisi pasal 192 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan kembali merujuk kepada Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 serta Undang -Undang Pajak Penghasilan (UUPPh) Nomor 36 Tahun 2008 dikarenakan UUPPh merupakan lex specialist atas semua penerimaan negara terkait pajak sedangkan UUPA adalah lex generalis atas peraturan yang terkait pajak dan dan zakat.

---

Article 192 of Law No. 11 Year 2006 concerning Aceh Goverment has declare that ‘zakat as a deduction of income taxes payable (tax credit). This article has not yet been implemented because the Aceh government not issued any implementing regulations (qanun) in correlation to those articles. In fact, there has been disharmony with Article 4 of Law No. 36 Year 2008 concerning Income tax which declare “what is not include as taxable income is: aid donations, including alm received by the agency zakat or amil zakat institution established or approved by the Government and the recipients are entitled” and this has followed with article 22 of Law No. 23 Year 2011 on Zakat Management mentioning “zakat as a deduction of taxable income (taxes deduction)”. The method of this research is normative or doctrinal juridical research and the approach taken is through the Statute Approach Data Collection techniques in this writing are carried out by means of Research Library (Library research) and Interviews at the Tax Office Aceh. The differences between income tax law, zakat management law and Aceh governing law has attracted writer to find out on how the application of the payment for zakat and income tax in Aceh. Based on the research, until this moment, Article 192 of Aceh Governing Law has not yet been implemented due to the absence of approval from Indonesia government (central government). The rejection from the central government (in this case the Ministry of Finance) is accure because the Ministry of Finance assume that Article 192 of Law No. 11 Year 2006 has not in line with the special law regarding income tax and Zakat management. Thus, the writer has offered a solution for Aceh Government to revoke, cancel or revise Article 192 because tax income Law No. 36 Year 2008 is the lex specialist of all the regulation on tax income tax and Zakat Management Law No. 23 Year 2011 is also lex specialist of law regarding Zakat while Aceh Government law is lex generalis of law regarding tax and zakat."

"Zakat profesi atau lebih dikenal dengan zakat penghasilan mendapat ketetapannya di Indonesia dari Majelis Ulama Indonesia di tahun 2003. Hal ini ditetapkan sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan sumber zakat dimana sudah minim jika hanya mempertimbangkan dari hasil agraria dan menunggu waktu panen.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa beberapa faktor yang ternyata mempengaruhi muzakki yang memilih membayar zakat penghasilan bulanan. Adapun pertanyaan yang timbul akan kemungkinan terjadinya dobel zakat ketika terdapat muzakki yang membayar zakat penghasilan namun juga membayar zakat tahunan mereka. Selain observasi, crosstab dan Structural Equation Model (SEM) with Partial Least Square (PLS) digunakan untuk penelitian ini. Variabel-variabel penentu tidaklah banyak dikarenakan karakteristik yang tidak mempunyai pola yang tetap. Sebagai tambahan bagi ingin meningkatkan zakat penghasilan, pemahaman akan pentingnya zakat penghasilan dan persepsi yang dapat meningkatkan kesadaran pentingnya zakat penghasilan adalah kuncinya.

---

Zakat profession or known as zakat on income is sponsored by Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia) in 2003. Its urgency was to increase the zakat sources which was quite low and unfair, consideration factor compared to zakat on agricultural products which imposed at harvest time.

This research aims to analyze some factors that apparently influence muzakki (zakat payer) to pay monthly zakat on income. Furthermore, a question raised if there is possibility of double zakat on income for muzakki that pay zakat on income when they also give the annual zakat. Other than observation, crosstab and Structural Equation Model (SEM) with Partial Least Square (PLS) are conducted in this research. Smaller variables affect the preference of zakat on income, this may be caused by unpattern characteristics. In addition, the more awareness and understanding the importance of zakat on income is the key for muzakki tobe more reluctant to give zakat on income."