Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bencana tsunami membuka lembaran baru Pangandaran yang kumuh keindahan dan suasana lingkungan pantai yng indah perlu dikembalikan lagi dengan rencanan pengembangan yang lebih baik....."

"Perlindungan dalam Undang-Undang Cagar Budaya merupakan salah satu pilar dari paradigma pelestarian cagar budaya selain pengembangan dan pemanfaatan. Salah satu upaya perlindungan adalah zonasi. Zonasi kawasan Kota Lama Tambang Sawahlunto masih belum diterapkan karena kajian yang dibuat sebelumnya masih belum sesuai dengan fungsi zonasi seharusnya sehingga perlu dilakukan pembagian dan penerapan ulang. Hal itu disebabkan oleh pengletakan atau pembagian sistem zonasi yang perlu dilakukan perbaikan lagi, sehingga penerapan ataupun penetapannya baru dapat dilakukan. Sehingga penerapan zonasi belum bisa dilakukan sampai saat ini. Padahal zonasi sangat penting dalam perlindungan cagar budaya, apalagi dilihat bahwa Sawahlunto telah ditetapkan sebagai warisan dunia (World Heritage).Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana penerapan fungsi zonasi di Kawasan Sawahlunto, Sumatera Barat. Dengan demikian masyarakat memperoleh gambaran mengenai pelestarian situs warisan budaya ini di antara situs-situs yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian zonasi yang tepat untuk diterapkan pada kawasan Sawahlunto sebagai kawasan living city yang terdiri dari zona inti dan zona penyangga. Untuk memberikan perlindungan optimal bagi zona inti, maka area zona penyangga secara keseluruhan mengelilingi zona inti, sehingga dapat tetap menjaga nilai penting yang terdapat pada zona inti Kawasan Sawahlunto.

---

Protection in the Cultural Conservation Law is one of the pillars of the cultural heritage preservation paradigm in addition to development and utilization. One of the protection efforts is zoning. The zoning of the Sawahlunto Old Mine City area has not yet been implemented because the studies previously made are still not in accordance with the zoning function it should have so that it needs to be divided and re-applied. This is caused by the laying or division of the zoning system that needs to be repaired again, so that its implementation or determination can only be carried out. So that the application of zoning can not be done until now. Whereas zoning is very important in protecting cultural heritage, especially considering that Sawahlunto has been designated as a world heritage (World Heritage).

The purpose of this study was to determine the plan for implementing the zoning function in the Sawahlunto Region, West Sumatra. Thus, the public gets an idea about the preservation of this cultural heritage site among the sites in West Sumatra. While the method used in this study is a qualitative research method.

The results of this study indicate that the zoning division is appropriate to be applied to the Sawahlunto area as a living city area consisting of a core zone and a buffer zone. To provide optimal protection for the core zone, the buffer zone area as a whole surrounds the core zone, so as to maintain the important values contained in the core zone of the Sawahlunto Area."

"Penelitian ini membahas perjuangan Orang Rimba di Bukit Duabelas, spesifiknya di Makekal Hulu, untuk memengaruhi kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas di Jambi melalui pengorganisasian Kelompok Makekal Bersatu (KMB). Kebijakan zonasi tersebut menuai penolakan karena akan mengusir Orang Rimba dari tempat tinggal aslinya serta bertentangan dengan aturan adat yang mereka jalankan. Dua hal yang menjadi fokus pembahasan adalah proses pengorganisasian KMB dan upaya-upaya KMB untuk memengaruhi kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas sepanjang tahun 2006-2019. Penelitian ini berargumen bahwa upaya-upaya yang dilakukan KMB merupakan bentuk aktivisme politik, sebagaimana dikemukakan Pippa Norris dalam teori aktivisme politik. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dan studi dokumen) ini menemukan bahwa KMB dibentuk atas urgensi untuk merespons kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas, dan upaya-upaya KMB sepanjang tahun 2006-2019 yang mencakup konsolidasi, demonstrasi, kampanye, pemetaan partisipatif, dan dialog merupakan bentuk aktivisme politik. Upaya-upaya tersebut masuk ke dalam kategori mixed action strategies. Targetnya bersifat state oriented karena berusaha memengaruhi aktor negara dalam proses perumusan kebijakan. KMB sendiri berperan sebagai agensi, dan masuk ke dalam kategori agensi modern. Aktivisme politik tersebut berhasil mendorong Kesepakatan Bersama untuk memadukan aturan adat dan aturan negara dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas. Faktor faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini mencakup fondasi perjuangan yang kuat, ragam strategi, persistensi, organisasi pendamping yang suportif, serta momentum eksternal yang mendukung.

---

This study delves into the struggle of Orang Rimba in Bukit Duabelas—specifically in Makekal Hulu—to influence the zoning policy of Bukit Duabelas National Park in Jambi through the organization of Kelompok Makekal Bersatu (KMB). The zoning policy in question was rejected because it would displace Orang Rimba from their ancestral lands and contradict their tribal laws. This study focuses on two things: the organizing process of KMB and the organization’s efforts to influence the zoning policy of Bukit Duabelas National Park through years 2006-2019. It is argued here that KMB’s efforts fit the definition of political activism as outlined by Pippa Norris in her theory of political activism. This qualitative study, which uses both in-depth interviews and document analyses, found that KMB itself was formed due to the urgency to respond to the zoning policy of Bukit Duabelas National Park, and KMB’s efforts through years 2006-2019, namely consolidation, demonstration, campaign, participatory mapping, and dialogues, are forms of political activism. These efforts fall into the category of mixed action strategies. Due to its aim to influence state actors in policymaking, the target of these efforts is deemed to be state-oriented. KMB itself takes on the role of an agency and is categorized as a modern agency. These acts of political activism have resulted in the joint decision to combine tribal and state laws in the management of Bukit Duabelas National Park. The factors that contributed towards the success of KMB’s political activism included its strong foundation, the variety of strategies used, persistence, supportive partner organizations, as well as external momentum that worked in favor of the movement."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

ABSTRACT

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"Pelabuhan merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi yang berfungsi sebagai tempat bongkar muat arus barang dan penumpang. Begitu pula yang terjadi dengan pelabuhan penyeberangan Biaro. Saat ini, kondisi pelabuhan penyeberangan Biaro cukup memprihatinkan. Perlu dilakukan rehabilitasi untuk mengoptimalkan kondisi pelabuhan. Salah satu prasyarat adanya kegiatan rehabilitasi di lingkungan kementerian perhubungan adalah dengan disusunnya rencana induk pelabuhan yang didalamnya memuat zonasi wilayah daratan dan perairan pelabuhan. Pengaturan dan pengendalian operasional di Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem zonasi seperti yang ada di dalam PM. 91 tahun 2021. Hasil penentuan zonasi daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan Biaro diuji dan dipastikan faktor keselamatannya menggunakan dua metode. Pertama, pencocokan dengan petunjuk teknis di internal kementerian perhubungan. Kedua, analisis faktor keselamatan menggunakan metode bow tie analysis. Hasil dari penentuan zonasi daratan dan perairan pelabuhan berupa gambar teknik zonasi daratan pelabuhan penyeberangan Biaro dan gambar teknik zonasi perairan pelabuhan penyeberangan Biaro.

---

The port is a part of the transportation system that functions as a loading and unloading place for the flow of goods and passengers. The same thing happened with the ferry port of Biaro. Currently, the condition of the ferry port of Biaro is quite worrying. Rehabilitation needs to be carried out to optimize port conditions. One of the prerequisites for rehabilitation activities within the Ministry of Transportation is the preparation of a port master plan which includes zoning of the port's land and water areas. Operational arrangements and control at ports used to serve ferry transportation are carried out using a zoning system as in the regulation number PM. 91 of 2021. The results of determining the land and water zoning of the ferry port of Biaro were tested and confirmed for safety factor using two methods. First, matching with technical instructions within the Ministry of Transportation. Second, safety faktor analysis using the bow tie analysis method. The results of determining the land and water zoning of the port are in the form of a technical drawing for the land zoning of the ferry port of Biaro and a technical drawing for the water zoning of the ferry port of Biaro."

"One aspect of the agricultural development is an information corresponding to potency and availability of land resources for both intensification and extensification

---

"

"ABSTRAKPelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province."

"ABSTRAK

<

Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru pada tahun 2018 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan agar mampu memeratakan kualitas dan mutu pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan zonasi memunculkan pro dan kontra yang menilai bahwa pelaksanaannya justru menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ni bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut ambiguity-conflict matriks yang disampaikan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengupulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literature sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah experimental implementation dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in 2018 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and reduce traffic congestion. However, the implementation of zoning policies have led to the pros and cons judgement which says that it would actually eliminate the right of citizens to obtain education. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in Depok according to the matrix ambiguity presented by Richard Matland. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that the model of PPDB zoning policy implementation is an experimental implementation in which various strategies must be developed to achieve the stated policy objectives.

"

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi dalam pendidikan tentang penerimaan siswa baru telah menjadi isu yang cukup hangat dalam beberapa tahun terakhir, tidak seperti Ujian Nasional yang akan dihapuskan tahun depan, kebijakan ini masih diterapkan untuk proses penerimaan siswa baru (PPDB). Kebijakan ini memiliki multi effect dalam berbagai sektor salah satunya bidang Transportasi, karena perjalanan siswa sekolah memberikan kontribusi pada kemacetan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak terhadap kebijakan ini dalam upaya penanganan permasalahan kemacetan dan peningkatan Transportasi Aktif guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesehatan bagi siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sistem zonasi terhadap parameter perjalanan sekolah yaitu; panjang perjalanan, waktu perjalanan dan biaya perjalanan dengan menggunakan teknik metode statistik difference in difference. DID adalah teknik ekonometrik kuasi eksperimental untuk memperkirakan dampak intervensi kebijakan dan perubahannya. Dengan membandingkan data kelas 9 (sebelum zonasi) dan kelas 7 (setelah zonasi) pada masing-masing variabel parameter perjalanan, diperoleh bahwa kebijakan tersebut telah berhasil mengurangi panjang dan biaya perjalanan secara signifikan tetapi tidak signifikan pada waktu perjalanan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukan kebijakan sistem zonasi sekolah efektif dalam mendukung dan relevan dengan upaya mengembangkan Transportasi Aktif

---

ABSTRACTThe zoning system policy in education regarding the admission of new students has been hot issue in recent years, unlike the National Examination which will be abolished next year, this policy is still applied to the process of admission of new students (PPDB). This policy has multiple effects in various sectors, one of which is transportation, because school travel contributes to congestion, so it is necessary to evaluate this policy in to solve the problem of congestion and increasing Active Transportation to improve community economy and students. This study aims to analyze the zoning system policy againts school travel parameters; travel length, travel time and travel cost using the statistical method of differences in differences. DID is an quasi-experimental econometric technique to estimate the evaluation of an intervention and its changes. By comparing data 9th grade (before zoning) and 7th grade (after zoning) on ​​each travel parameter variable, obtained that the policy have succeeded in increasing the length and cost of travel significantly but not significantly travel time. And the results of this study show that the school zoning system policy is effective in supporting and relevant to develop Active Transportation."