Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penetapan tata letak zonasi (layout) Pelabuhan Penyeberangan merupakan keharusan dalam menjaga keselamatan, keamanan, kelancaran, kenyamanan, ketertiban di terminal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. Tujuan dari laporan ini adalah mengevaluasi data dukung usulan zonasi pelabuhan penyeberangan Bastiong di Ternate yang disampaikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Ternate kepada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Metode yang digunakan adalah menganalisa zona sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang zonasi di kawasan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan dibandingkan dengan kondisi eksisting pelabuhan dalam menerapkan tata letak zonasi. Untuk mengoptimalkan dalam pelaporan, saya sebagai staf teknis membaginya menjadi 4 fase, yaitu Evaluasi pelaksanaan, Penerapan Sistem Zonasi, Finalisasi Penerapan Layout Zonasi serta Pelaksanaan dan Pengawasan. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan tata letak zonasi, Pelabuhan Bastiong diperlukan memperbaiki sirkulasi pola arus kendaraan dan penumpang serta melengkapi infrastruktur pendukung sistem zonasi pelabuhan sesuai dengan fungsinya. ......Determining the zoning of the ferry port is a necessity for maintaining safety, security, smooth traffic, comfort and order in terminals and port facilities used for ferry traffic. The purpose of this report is to evaluate data supporting the proposed zoning for the Bastiong ferry port in Ternate submitted by PT. ASDP Indonesia Ferry Ternate to the Directorate of Inland Waterways and Ferries Transport. The method used is to analyze zones in accordance with Regulation No. 91 of the Minister of Transport of 2021 on zoning in port areas used for ferry transport and compare them with existing port conditions when implementing the zoning. To optimize reporting, as a technical staff, I divide it into four phases, namely implementation assessment, zone system implementation, zone layout implementation completion, and implementation and monitoring.  Based on the results of the assessment of the implementation of the development plan, Bastiong Port needs to improve the circulation pattern of vehicle and passenger flows and complete the supporting infrastructure for the port development system according to its function.

Abstrak :
Penelitian tesis ini menganalisis tentang implementasi kebijakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018, dengan lokus penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melibatkan Bupati, Dinas Pendidikan, dan Sekolah Menengah Pertama sebagai narasumber penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan PPDB di Kabupaten OKU Timur, terdapat permasalahan kebijakan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 40 Tahun 2019 dalam desainnya seperti logika kebijakan yang masih mengadopsi dari sistem rayon, kelayakan kebijakan mengenai pemetaan zona, strategi kebijakan mulai dari anomali bobot nilai, sumber daya, dan waktu pelaksanaan. Dari permasalahan yang diteliti dari varibel yang merujuk pada teori implementasi viennet dan pont, didapatkan beberapa faktor penghambat implementasi PPDB di OKU Timur sesuai dengan teori Edward III mulai dari faktor komunikasi yaitu konsistensi kebijakan, sumber daya, dan disposisi pegawai mengenai insentif sebagai faktor motivasi pegawai.

---

ABSTRACT
This thesis research analyzes the implementation of the New Student Acceptance policy with the zoning system in accordance with Minister of Education and Culture Regulation number 51 of 2018, with a research locus in East Ogan Komering Ulu District involving the Regent, the Education Office, and Junior High Schools as research sources. This study uses a post-positivist paradigm and qualitative-descriptive research type. Data collected through in-depth interviews, library research, and documentation. The results showed several problems in the implementation of New Student Acceptance policies in East OKU District, there are policy problems in the East OKU Regent Regulation Number 40 of 2019 in design policy such as the policy logic that still adopted from the rayon system, the feasibility of policies regarding zone mapping, policy strategies ranging from anomalies to value weights, resources, and implementation time. From the problems studied from the variables referring to the theory of viennet and pont implementation, it was found that several inhibiting factors of PPDB implementation in East OKU were in accordance with Edward III's theory starting from the communication factors, namely policy consistency, resources, and employee disposition regarding incentives as employee motivation factors.

Abstrak :
Pengenalan sistem zonasi ke dalam ruang politik Nigeria adalah untuk membantu kelancaran rotasi politik utama di seluruh negeri. Kebijakan ini untuk mewujudkan keadlian, perdamaian dan pemerataan sumber daya. Efek buruknya terhadap ekonomi adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, studi ini meneliti pengaruh sistem zonasi demokratis terhadap ekonomi NIgeria, dengan referensi khusus ke negara bagian Niger. Mempekerjakan statistik deskriptif dan regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa unsur-unsur zonasi demokratis vis-a-vis; perdamaian, keadilan, persatuan dan keadilan memilki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada pemerintah di kedua tingkat tersebut untuk fokus pada penyediaan proyek pembangunan simultan untuk membuka jalan bagi perdamaian dan kesatuan, sistem zonasi harus dimasukkan ke dalam konstitusi Nigeria, distribusi sumber daya yang tidak bias dan merata di seluruh ekonomi.

Abstrak :
The Arabic language is one of the major languages that has little attention in character recognition field by Arab researchers in particular and foreign researchers in general. Due to the highly cursive nature of handwritten Arabic language, Arabic character recognition is considered one of the most challenging problems in contrast to working with Latin, Japanese or Chinese character recognition. In this paper, we proposed Arabic off-line handwritten isolated recognition system based on novel feature extraction techniques, a back propagation artificial neural network as classification phase. The presented work is implemented and tested via the CENPARMI database. Competitive recognition accuracy has been achieved 96.14%. This result motivates us and other researchers in this field to employ the features extraction techniques that we have used in this research with other Arabic character shapes.

Abstrak :
Sistem pengenalan Tulisan Tangan secara garis besar terbagi atas 2 kategori, yaitu on-line system dan off-line system. Pada on-line system, tulisan dihasilkan oleh suatu perangkat elektronik seperti pada layar PDA (touch screen), sedang off-line system menggunakan citra dari tulisan tangan yang diambil melalui kamera atau scanner. Pada tesis ini akan dibahas yang menggunakan off-line system, dimana citra tulisan diambil melalui scanner, kemudian diolah agar menghasilkan citra hitam putih tulisan tangan yang siap dimasukkan dalam proses pengenalan. Metode yang digunakan adalah pendekatan Analitis dengan Segmentasi secara eksplisit, dimana proses pengenalan tulisan dilakukan dengan cara memecah citra tulisan ke dalam segment, kemudian mencoba melakukanpengenalan terhadap segment tersebut. Metode ini mempunyai keunggulan bahwa dalam tahap pengenalan terhadap segment dapat menggunakan teknik Pengenalan Karakter (Optical Character Recognition) yang sudah ada, namun sistem ini mempunyai kelemahan bahwa ia tidak dapat mengambil informasi dari hubungan antar karakter. Pengenalan Character dilakukan melalui tahapan pemrosesan citra seperti Region Of Interest(ROI), binaryzation, dan thinning, kemudian dilakukan ekstraksi fitur dengan metode zoning untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam JST Fuzzy ARTMAP. Fuzzy ARTMAP dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal Incremental Learning. Hasil dari proses ini akan menghasilkan karakter dari kata yang dikenali.

Abstrak :
Estuari merupakan wilayah terjadinya pencampuran antara masa air laut dengan air tawar dari daratan sehingga memiliki keunikan tersendiri karena pada estuari terbentuk air payau dengan salinitas yang berfluktuasi. Wilayah estuari sangat dinamis karena selalu terjadi perubahan lingkungan fisik maupun biologis. Penentuan zonasi perairan estuari di lapangan sulit untuk dilakukan sehingga penggunaan data penginderaan jauh lebih efektif. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis nilai sebaran salinitas hasil algoritma penduga sebaran salinitas yang paling sesuai di estuari Teluk Ciletuh, menganalisis hubungan antara parameter fisik oseanografi dan salinitas, dan menganalisis batas zonasi estuari Teluk Ciletuh dengan sebaran salinitas permukaan perairan berdasarkan bulan basah dan bulan kering. Metode yang digunakan untuk mengetahui nilai salinitas diperoleh dari pengolahan citra Sentinel-2 di tahun 2019 dan 2020 dengan membandingkan algoritma penduga sebaran salinitas yaitu algoritma Cilamaya dan algoritma Cimandiri. Analisis data yang digunakan ialah analisis statistik dengan melakukan uji korelasi untuk mendapatkan sebaran salinitas berdasarkan perhitungan algoritma yang cocok, analisis spasial untuk mendapatkan batas zonasi estuari berdasarkan bulan basah dan bulan kering, serta analisis statistik deskriptif untuk menganalisis sebaran salinitas berdasarkan faktor fisik oseanografi. Berdasarkan hasil validasi, didapatkan bahwa Algoritma Cilamaya lebih cocok digunakan di perairan Teluk Ciletuh. Pemetaan sebaran salinitas permukaan laut tersebut membentuk batas estuari. Curah hujan yang diklasifikasikan dalam bulan basah dan bulan kering mempengaruhi sebaran salinitas yang juga berpengaruh terhadap zonasi perairan dan batas wilayah estuari. ......Estuary is an area where sea water is mixed with fresh water from the mainland so that it is unique because it forms brackish water with fluctuating salinity. The estuary area is very dynamic because there are always changes in the physical and biological environment. It is difficult to determine the zoning of estuary waters in the field so that the use of sensing data is much more effective. The aims of this study was to analyze the salinity distribution of the most suitable salinity distribution estimation algorithm in the estuary of Ciletuh Bay, to analyze the relationship between the physical parameters of oceanography and salinity, and to analyze the boundaries of the Ciletuh Bay area with the distribution of surface salinity based on wet months and dry months. The method used to measure the salinity value obtained from Sentinel-2 image processing in 2019 and 2020 is by comparing the spread of salinity estimation methods, namely the Cilamaya algorithm and the Cimandiri algorithm. The data analysis used is statistical analysis by conducting trials to obtain the distribution of salinity based on the calculation of a suitable algorithm, spatial analysis to obtain estuary zoning boundaries based on wet and dry months, and descriptive statistical analysis to analyze the distribution of salinity based on physical oceanographic factors. Based on valid results, it was found that the Cilamaya Algorithm is more suitable for use in the waters of Ciletuh Bay. Mapping the distribution of sea surface salinity forms the estuary boundary. Rainfall classified into wet months and dry months affects the distribution of salinity which also affects the zoning of waters and the boundaries of the estuary area.

Abstrak :
ABSTRAK

Pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome Fase I memiliki tujuan khusus untuk melancarkan Asian Games yang ke-18 di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2018. Namun waktu tersebut tidak dapat tercapai karena keputusan desain yang lama dan penambahan ruang lingkup pekerjaan di bangunan Transit Oriented Development (TOD). Di sisi lain pembangunan TOD ini merupakan jalur kritis jadwal proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome Fase I. Oleh karena itu, untuk mempercepat waktu pelaksanaan maka dibuatlah pembagian zona dengan metode fast track. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan faktor-faktor dominan penentuan teknik zonasi dalam percepatan waktu serta mengembangkan konsep fast track dengan menggunakan alternatif teknik zonasi dalam percepatan waktu proyek. Metode penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dan diolah menggunakan SPSS versi 20 hingga mendapatkan persamaan regresi. Kemudian mengembangkan konsep fast track berbasis zonasi menggunakan metode CPM dengan bantuan software Microsoft Project. Hasilnya adalah pembuatan zonasi akan ditentukan oleh kapasitas tenaga kerja dan risikonya serta zonasi grid adalah zonasi yang tepat dalam percepatan waktu pekerjaan struktur bawah karena waktu penyelesaian pekerjaan dapat tereduksi ±41 hari. Sementara zona dalam bentuk linear tidak dapat mengurangi durasi pekerjaan.

---

ABSTRACT

 

---

The development of Kelapa Gading-Velodrome LRT Phase I Project has a specific goal of launching the 18^th Asian Games in Jakarta on August 10^th, 2018. However, this time cannot be achieved because of the design takes a long time and there is an addition of work scope in the Transit Oriented Development (TOD) building. On the other hand, the construction of the TOD is a critical path for the LRT Kelapa Gading-Velodrome project phase I. Therefore, to speed up the implementation time, a zone division with the fast track method was made. The purpose of this study are to develop the dominant factors in determining zoning techniques in accelerating time and developing fast track concepts by using alternative zoning techniques in the acceleration of project time. This research method uses questionnaire instruments and processed by using SPSS version 20 to obtain a regression equation. Then developed the concept of the zoning-based fast track using the Microsoft. Project software. The result is zoning will be determined by labor capacity and its risk. Grid zoning is the right zoning in time acceleration of the lower structural work because the work completion time can be reduced ±41 days. While zones in linear form cannot reduce the duration of work.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla pada tahun 2015 di Indonesia menyebabkan kerugian yang berdampak masif. Gambut sebagai ekosistem yang menyimpan cadangan karbon banyak terdegradasi akibat peristiwa ini. Masifnya dampak dari peristiwa ini mendorong Presiden Indonesia untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga mengeluarkan paket peraturan pemulihan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017, P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah terjadinya pembagian zonasi fungsi ekosistem gambut yang juga berdampak pada penanggung jawab usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan maka timbul kewajiban bagi penanggung jawab usaha maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut baik di lahan konsesi maupun di luar lahan konsesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Regulasi yang mewadahi pemulihan Ekosistem Gambut menyebabkan timbulnya kewajiban bagi penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan bila terjadi kerusakan dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus merevisi Rencana Kerja Usaha RKU dan dokumen perencanaan lainnya untuk disesuaikan dengan regulasi-regulasi ini serta dimungkinkannya diberikan lahan pengganti land swap dari Pemerintah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 40 areal kerjanya terdapat lahan dengan fungsi lindung. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah segera merevisi dan/atau menerbitkan paket kebijakan baru yang mewadahi pengaturan mengenai lahan pengganti land swap untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mematuhi paket kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan yang mewadahi lahan pengganti land swap maka dapat memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha yang telah mematuhi regulasi-regulasi yang mewadahi pemulihan ekosistem gambut dan telah mengajukan permintaan untuk meminta lahan pengganti land swap.

---

ABSTRACT
Forest and Land Fires Karhutla in 2015 in Indonesia caused massive impact losses. Peat as an ecosystem that stores carbon stocks is degraded by this event. The massive impact of this incident prompted the President of Indonesia to establish the Government Regulation on the Management and Protection of Peat Ecosystems as stipulated in Government Regulation No.71 of 2014 that has been enhanced by PP. 57 of 2016 on the Protection and Management of Peat Ecosystems. The President also issued Presidential Decree No.1 of 2016 on Peat Restoration Agency. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia also issued a regulation on the restoration of Peat Ecosystem as stipulated in Ministerial Regulation Number P.14 MENLHK SETJEN KUM.1 2017, P.15 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017, P.16 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017 and P.17 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017. As a result of the issuance of this Ministerial Regulation is the occurrence of zoning of the function of peat ecosystem which also affects the party in charge of the business. Based on the Ministerial Regulation issued, there are some obligations for the responsible party of the business as well as other stakeholders to carry out the recovery activities of the peat ecosystem either in the concession area or outside the concession. The method used in this research is the normative juridical approach, and is descriptive. Regulations that facilitate the restoration of the Peat Ecosystem cause the obligation for the party responsible for the recovery effort in case of damage in the activities of the utilization of the peat ecosystem as well as the party responsible for the business andlor activity should revise the Business Plan RKU and other planning documents to be adjusted to the regulations and it is possible to provide land swap from the Government for the party responsible for the business and or activity which 40 of the working area there is land with the function of the protection. Therefore, it is expected that the Government will immediately revise and or issue a new policy package that accommodates the arrangement of land swaps to avoid legal uncertainty for the party responsible for the business andlor activities that has complied with the policy package of the Ministry of Environment and Forestry. It is expected that with the issuance of a Regulation that accommodates the land swap, it can provide legal certainty for the business responsible person who has complied with regulations that embrace the restoration of peat ecosystem and has made a request to ask for land swap.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pemisahan zona depan-belakang suatu bangunan berbisnis dalam mencapai citra sebagai waralaba restoran cepat saji. Pemisahan zona depan dan zona belakang merupakan salah satu bentuk program ruang yang terkait dengan teori cara manusia mempresentasikan dirinya pada dunia luar. Teori ini digunakan dalam cara waralaba mempresentasikan produknya terhadap konsumen yang ada. Banyak waralaba yang menggunakan konsep ini, termasuk Mcdonalds. McDonalds merupakan waralaba yang berspesialisasi dalam penghidangan makanan cepat saji. Dengan penggunaan konsep pemisahan zona depan dan zona belakang, McDonalds dapat mencapai citranya sebagai restoran cepat saji. Aspek-aspek yang mempengaruhi pemisahan zona depan-belakang, seperti: aspek peletakkan, kegiatan yang terjadi pada bangunan tersebut, dan pelaku kegiatan membantu McDonalds dalam mencapai citra restoran cepat saji. Temuan ini menunjukkan pentingnya program ruang yang terencana untuk mencapai citra dalam setiap gerai waralaba agar dikenal identitasnya.

---

ABSTRACT
This study discusses about separation of back and front area business buildings to achieve their image as fast food restaurant. The separation of back and front area is one of the form of programming based on how human represents themselves to outside world. This theory is used by franchises to represents their image and products to their consumer. There are many franchise that uses this concept for their buildings, including McDonalds. McDonalds is a franchise a that specialized in serving fast food. The aspects that affects separation of back and front area, such as: placements, activities, and the actors help McDonalds to achieve their image as fast food restaurant. This finding shows the importance of spatial programming in order to achieve the image of the franchise so the identity will be known.

Abstrak :
Kawasan konservasi suatu Taman Nasional merupakan zona konservasi yang harus dikelola berdasarkan sistem zoning menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan ketentuan Internasional yang telah dideklarasikan pada The IVth World Congress on National Park and Protected Area di Caracas, Venezuela 1992. Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Warisan Alam Dunia oleh Badan Intemasional UNESCO (1992) dan terdaftar pada Buku Merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 1 IUCN (1994) karena merupakan kawasan konservasi bagi habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di dunia yang dikategorikan langka. Analisis Kesenjangan merupakan suatu pendekatan spasial yang digunakan untuk mengetahui secara dimensi keruangan tingkat keakuratan dari keberadaan suatu spesies dengan komunitas alamnya dalam suatu kawasan yang dikonservasi dengan menggunakan metode penggabungan antara teknik remote sensing, teknik sistem informasi geografis dan metode skala pengharkatan. Penelitian dengan judul " Analisis Kesenjangan Zonasi Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon Berdasarkan Sebaran Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) " ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi terhadap zonasi pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon berdasarkan pendekatan biogeografi dan pertimbangan biogeofisik. Sasaran yang ingin dicapai melalui pendekatan analisis kesenjangan ini adalah mengetahui distribusi spasial zona sensitifitas, distribusi wilayah kesesuaian habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), dan mengetahui besaran kesenjangan yang terjadi antara wilayah kesesuaian habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan zona sangat sensitif terhadap zona pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon PHPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh zona sensilifitas untuk kelas sangat sensitif seluas 8.608 ha, wilayah kesesuaian habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) seluas 3.734 ha. Kesenjangan terjadi sebesar 33,22% atas zona konservasi sangat sensitif dan wilayah kesesuaian Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) terhadap zona pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Ujungkulon I PHPA. ...... National Parks as nature conservations are defined as areas having natural ecosystems which are managed through zoning systems. These systems are based on the 1990 Act 5 and international regulation and was declared by the IVth World Congress on National Parks and Protected Areas which was held in Caracas, Venezuela, 1992. Ujung Kulon National Park was declared a World Heritage Site by UNESCO (1992) and registered by The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 1 IUCN Red List Categories (1994) as the last habitat for the "Endangered" Javan Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus). Gap Analysis is a spatial approach of identifying the accuracy of spatial dimension of community species in natural conservation areas. As a spatial approach, Gap Analysis presents a combined methodology provided by Remote Sensing, Geographic Information Systems and Leopold Interaction Matrix Methodology. The purpose for the study of " Gap Analysis in The Zoning Management System of Ujung Kulon National Park Indicated by Java Rhinoceros(Rhinoceros sondaicus) " was to seek the gap occurring between the zoning management system of Ujung Kulon National Park and a system based on the biogeographically approach and biophysical geography consideration. The aim of the Gap Analysis approach was to find the ecosystem spatial distribution of Taman Nasional Ujung Kulon by (1) providing the spatial distribution of the sensitive zoning conservation area in Taman Nasional Ujung Kulon, (2) providing the habitat suitability for the Java Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) and (3) to seek the gap width between the sensitive extremely area plus the area of habitat suitability for the Java Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) and the areas defined by the zoning management system of PHPA. The results of the study indicated the sensitive extremely zoning conservation area is 8.608 ha, the habitat suitability for the Java Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) is 3.734 ha thus a 33,22 % gap occurred between the sensitive extremely area plus the areas of habitat suitability for Java Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) and the area to those defined by the zoning management system of PHPA