Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesehatan merupakan hak azasi setiap orang, hal ini telah ditetapkan pada piagam PBB tahun 1948. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal yaitu dengan dibangunnya puskesmas dipelosok seluruh wilayah Republik Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Puskesmas sebagai unit pelayanan terdepan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga mempunyai daya ungkit terhadap derajat kesehatan. Setelah terjadi krisis ekonomi, beban pembiayaan kesehatan menjadi semakin berat terutama disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Hal ini akan menambah beban biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah . Oleh sebab itu perlu dicari cara untuk memobilisasi cumber dana dari masyarakat dan swasta. Salah satu cara yaitu dengan penyesuaian tarif pelayanan puskesmas. Tetapi untuk melaksanakan hal tersebut maka kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan di puskesmas hams diketahui terlebih dahulu.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kemauan pasien membayar pelayanan kesehatan (WTP) di puskesmas Sukmajaya serta hubungannya dengan karakteristik pasien, kemampuan membayar (ATP) , persepsi pasien terhadap mutu dan manfaat pelayanan puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian crossecsional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yang merupakan pengunjung atau pasien puskesmas .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan pasien membayar pelayanan kesehatan di puskesmas jauh melebihi tarif yang berlaku saat ini berdasarkan PERDA kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa pasien atau masyarakat bersedia membayar lebih bila manfaat yang dirasakannya besar Kemampuan membayar bila dilihat dari ATP1 (ajan,rokok,kosmetik dll) berperan dalam menentukan besarnya WTP pasien, sedangkan kemampuan yang dilihat dari ATP2 (pesta, rekrasi,nonton dll) tidak berpengaruh terhadap besarnya WTP. Hal yang berperan dalam menentukan besarnya kemauan membayar yaitu ;persepsi pasien terhadap manfaat pelayanan, pendapatan responden, pendidikan istri, dan umur responden.Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas maka perlu penambahan tenaga medis maupun para medis. Selain itu status puskesmas diubah menjadi puskesrnas swakelola diharapkan puskesmas dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Penyesuaian tarif berdasarkan ATP-WTP masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan Jana operasional puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Dan PEMDA Kota Depok .diharapkan dapat meningkatkan anggaran kesehatan untuk promotif dan preventif.

---

Health has been stipulated in the Charter of the United Nation in 1948 as one of the human fundamental rights. To pursue the optimal degree of the people well being the Government has exerted every efforts to established the Community Health Center - Puskesmas -throughout every corner of the Republic, in the urban as well as in the rural areas. Puskesmas as the center of the Public health care services in Indonesia is demanded to extend high quality and liable medical treatments to the patients, until a better degree of the community health condition could be achieved.

The recent prolonged economic crises that increased the prices of medicines and the costs of public health services in general. Due to this heavy economic burden, the budget for the community health care allocated by the Government to the Puskesmas has been limited. This might further minimize the quality oh the services provided,

In order to regain the good standard of medical treatments, it would therefore be necessary to find out new sources of funds or new concepts how to raise finds from the public. A proposal that could be adopted is to adjust the present health fee tariff at the Puskesmas.

However, in order to make this method more acceptable an implacable, a sophisticated and more comprehensive survey should be undertaken to investigate the ability and the willingness of the patients and community to pay the services and the medical treatments provided by Puskesmas. The purpose of this research is to obtain the profile of the patients willingness to pay (WTP) at Sukmajaya Puskesmas and its coorelation with the patients characteristic, the patients ability to pay (ATP) ; the patients perception towards the quality and benefit of the services given. This survey describes cross sectional investigation frame work in a descriptive - analytical approach.

Data collections is obtained through guided interviews using a pre -designed questionnaire to the respective respondents, who were visitors or patients of the Puskesmas. The result of the survey have shown that the ability and willingness to pay for the medical services given by Puskesmas have far exceeded the current effective tariff as laid down in the PERDA of the Depok Regency. This has obviously indicated that the patients and the community do not hesitate to pay more whenever they believe the benefit will better. ATP1 that was measured by non essential spending (buying snacks, cigarettes, cosmetics, etc) influences the patients WTP, while ATP2 measured by other non essential spending (recreation, party, cinema, etc) did not affect patients WTP.

The tendency to pay more above the present tariff as determined by the patients perception towards the benefit of the services, the income bracket of the patients, the educational level of the housewives, and the age of the respondents.

It is therefore expected that this survey result would be a useful input to the respective Dinas Kesehatan Depok and the competent authority of Depok Regency to reconsider future policy in the betterment of the Health Care Services, particularly the policy pertaining to Puskesmas tariff.

This study suggest that it is necessary for Puskesmas to add health care providers in order to increase its services. Also in order to increase public participation in health financing. It is recommended that Puskesmas should be independently managed by itself and set its tariff according to the patient ATP-WTP."

"Ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) dan Pasal 61 PP Nomor 36 Tahun 2021 (PP Pengupahan) mengatur tentang pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah pekerja, yang mana besarannya disesuaikan dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Pengenaan denda tersebut diberikan dalam rangka melindungi hak pekerja atas kesejahteraan, salah satunya bersumber dari penerimaan upah secara layak, tepat waktu, dan berkesinambungan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan dan narasumber untuk melengkapi kebutuhan penelitian akan data-data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana tercermin melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg dan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Dalam putusan Mahkamah Agung, Majelis hakim justru menghapus pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah dengan sejumlah pertimbangan tertentu. Seharusnya, upah dipandang sebagai hal esensial bagi pekerja yang dimanfaatkan guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga perlindungan terhadapnya harus selalu diusahakan. Dengan menghapuskan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah, Majelis Hakim dipandang tidak memberi keadilan dan menghalangi pekerja dalam memperoleh hak atas kesejahteraan. Oleh karenanya, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus dapat menjamin pembayaran upah pekerja ke depannya dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perlu disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama mengenai tanggal pembayaran upah setiap bulan dan mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah pekerja. Adapun, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pembayaran upah pekerja.

---

Article 95 paragraph (2) of the Law Number 13 of 2003 on Manpower and Article 61 of Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages regulate the imposition of fines on entrepreneurs for delays in paying workers' wages, the amount of which is adjusted to a certain percentage of the workers' wages. The imposition of fines is given to protect workers' rights to welfare, one of which stems from receiving wages in a decent, timely, and sustainably. This thesis is prepared using the doctrinal legal research method by utilizing secondary data obtained through literature review and by conducting interviews with several informants and sources to complement the research needs for supporting data. The research results show that in practice, these provisions have not been fully implemented properly as reflected in the Industrial Relations Court Decision Number 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg and the Supreme Court Number 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. In the Supreme Court Decision, the panel of judges actually removed the imposition of fines on entrepreneurs for delays in paying wages with certain considerations. Wages should be seen as essential for workers to meet their and their families' needs, thus protection for it should always be sought. By removing the imposition of fines for delays in paying wages, the panel of judges is considered to not provide justice and hinder workers in obtaining their rights to welfare. Therefore, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor must ensure that future payment of workers' wages is carried out properly. In addition, it is necessary to collectively agree and stipulate in the Employment Agreement, Company Regulations, or Collective Labor Agreement regarding the date of wage payment each month and the mechanism for imposing fines for delays in paying workers' wages. Furthermore, government intervention is needed to oversee the implementation of workers' wage payments."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan publik dalam hal ini kebijakan upah minimum terhadap kinerja perusahaan sektor industri padat karya serta tindakan yang direncanakan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan tetap tumbuh. Kenaikan upah minimum yang tinggi dan tidak dapat terprediksi membuat perusahaan harus merencanakan keputusan untuk melakukan perubahan, perencanaan tersebut mengadopsi Theory of Planned Behavior yang di implementasikan dalam Strategic Decision Making. Attitude to Paying Minimum Wage, Interest Group Pressure yaitu serikat pekerja, pemerintah, konsumen; dan Projected Law Enforcement atas peraturan ketenagakerjaan; mendorong keinginan perusahaan untuk mengubah Intention to Change strategi perusahaan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perubahan Decision to Change dengan organizational downsizing, relocation dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang setiap perusahaan, pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude to Paying Minimum Wage dan Interest Group Pressure berpengaruh positif terhadap Intention to Change dari perusahaan, sedangkan Projected Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Intention to Change perusahaan. Intention to Change perusahaan berpengaruh positif terhadap Decision to Change, dan ternyata Decision to Change berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan untuk jangka waktu tertentu karena biaya untuk melakukan perubahan cukup tinggi. Kontribusi teoritikal penelitian ini adalah menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan. Implikasi praktikal bagi perusahaan adalah untuk merencanakan perubahan strategi terkait efisiensi biaya ketenagakerjaan secara matang karena biaya perubahan yang tinggi dan bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah minimum karena akan berdampak tidak saja pada penyerapan tenaga kerja namun juga berkurangnya industri padat karya

---

This research is aimed to observe the impacts of public policy in this case, the minimum wage policy, towards the performances of companies in labor-intensive industry sector, and the measures planned by those companies to maintain performance growth. The high and unpredictable increase of minimum wage force the companies to plan and change their strategy. This study is combining strategic management and the theory of Planned Behavior to asses company Strategic Decision Making that consist of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency.This research is conducted to 206 labor intensive companies in the industry with minimum employees of 100 persons. The data processing is done using Structural Equation Modeling. The result shows that Attitude to Paying Minimum Wage and Interest Group Pressure have positive impacts towards Intention to Change of the companies, while Projected Law Enforcement has no bearing whatsoever towards Intention to Change. Companies rsquo; Intention to Change has positive impacts towards the Decision to Change. The Decision to Change of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency turns out to have negative impacts on performances for a certain length of time, due to the costs required to do those changes are quite high. Theoretical contribution from this research comes from the combination of psychological theory and strategic management theory and the investigation of multi behavior implementations at company level. Practical implications for the companies comes in the form of the changing of strategic plan due to the efficiency of labor cost and the high cost of changing investment. In determining minimum wage policy, Government should have careful thought because it is not only have an impact on labor absorption but also likely decreasing in labor intensive industries."