Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Ahwan, author

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) = The discontinuation of Investigation and Prosecution of Criminal Acts of Corruption in Indonesia (Analysis of Article 40 of Law Number 30 of 2002 as amended by Law Number 19 of 2019)

Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan dasar teoritis dan urgensi. Metode penelitian socio legal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rullyandi, author

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Suoth, Nophy Tennophero, author

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi = Criminal law enforcement against the Corporation in the criminal act of corruption

Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26095

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Suoth, Nophy Tennophero, author

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi / Nophy Tennophero Suoth

ABSTRAK
Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntutan pidana terhadap...

2009

T37288

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rudi Pradisetia Sudirdja, author

Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum = Prosecutor's Discretion In The Criminal Justice System In Indonesia: Between Legal Interests And Public Interests

Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Rahmat Sori S, author

Penyidikan dan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang melarikan diri = investigation and prosecution on corruption act against the fleeing suspects

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya sejak proses penyidikan, berdasarkan fakta empiris dapat dipastikan akan dilakukan dengan persidangan in absentia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang diperbolehkannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28575

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dicky J.H., author

Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan) = Implementing Restorative Justice Based on the Attorney Generalâs Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (Study at the Medan District Attorney)

Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice, termasuk bagi para jaksa di Kejari Medan yang sejak dikeluarkannya Perja...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mia Banulita, author

Pengaruh perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap harmonisasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37198

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Mariana D., author

Efektivitas pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata sebagai dasar hukum penuntutan ganti kerugian para korban pencemaran air, tanah dan udara oleh industri

Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian