Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peredaran informasi hoax melalui media sosial serta langkah dari Kemkominfo untuk mengatasi informasi hoax tersebut, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 serta Pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi massa, teori normatif teori new media, serta teori intelijen untuk membahas langkah deteksi dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui studi literature dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah informasi hoax di media sosial pada momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, mayoritas berisi tentang konten propaganda dalam bidang politik dan SARA. Mitigasinya masih mengandalkan pelaporan dari masyarakat tentang adanya informasi hoax terutama di media sosial. Kemkominfo juga bekerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti Dewan Pers, Kepolisian serta Bawaslu DKI Jakarta dan Bawaslu RI. Upaya preventif atau deteksi dini oleh Kemkominfo semakin berkembang dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence berupa Mesin AIS. Mesin ini mampu melakukan penapisan terhadap informasi-informasi hoax baik di media sosial maupun situs. Pengoperasian mesin ini semakin rutin menjelang momentum Pilpres 2019. Selain menggunakan teknologi AI, upaya deteksi dini yang dilakukan sebagai langkah terakhir adalah dengan melakukan pembatasan akses internet, seperti yang terealisasi pada pengumuman hasil Pilpres 2019 yaitu 22 Mei 2019. Upaya deteksi dini melalui Mesin AIS sudah cukup efektif meski belum mampu mengendalikan secara penuh informasi hoax yang beredar. Upaya pembatasan akses internet memang cukup efektif menurunkan angka hoax, namun pelaksanaannya masih menuai pro dan kontra, sehingga perlu kajian lebih mendalam dalam pengaplikasian metode ini.

---

This thesis research aims to determine the hoax diaspora through social media and preventive solution of Ministry of Communication and Information to overcome hoax information, in the DKI Jakarta 2017 Election and Presidential Election in 2019. This research uses mass communication theory, normative theory, new media theory and intelligence theory. This research uses qualitative methods by collecting data through literature and field observation. The result are the hoax information in social media especially in DKI Jakarta 2017 Election, contains political and ethnicity propaganda. The problem solving of The Ministry of Communication and Information, still relief on reporting act from the public about hoax information. The Ministry of Communication and Information cooperate with several stakeholders such as Dewan Pers, Police Department and Bawaslu. Artificial Intelligence Technology, is able to filter hoax information in social media and websites. This technology is used to filter hoax information in Presidential Election 2019. Moreover, The Ministry of Communication and Information, have an early detection effort besides the Artificial Intelligence Technology. The last step is to limit the internet access. This purpose is to reducing hoax information.

Key Words : Hoax, Social Media, Early Detection"

"Selama ini, TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan diluar negeri berdasarkan pada kepentingan misi damai sesuai dengan mandat PBB dan ternyata TNI Angkatan Laut juga memiliki tugas diluar mandat PBB dalam operasi keamanan laut untuk memberikan jaminan keamanan maritim untuk kepentingan pelayaran bagi kapal-kapal dagang berbendera Indonesia di wilayah perairan internasional. Salah satu kontribusi pemerintah Indonesia terhadap jaminan keamanan maritim adalah melibatkan TNI Angkatan Laut dalam pembebasan kapal Sinar Kudus diluar batas yurisdiksi nasional. Dalam tesis ini akan mempertanyakan : 1. Bagaimana peran Militer, Polisionil dan diplomasi TNI Angkatan Laut dalam penanganan keamanan maritim khususnya keamanan maritim internasional, 2. Apa faktor-faktor yang menentukan kepentingan Indonesia dalam melibatkan TNI Angkatan Laut diwilayah perairan internasional, 3. Bagaimana implikasi penanganan keamanan maritim TNI Angkatan Laut terkait pembebasan kapal Sinar Kudus dan kontribusinya dalam perspektif ketahanan nasional. Dalam mengelaborasi permasalahan tersebut digunakan teori ketahanan nasional, keamanan maritim dan konsep universal angkatan laut. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif analisis deskriptif dengan menghimpun data-data primer dan sekunder juga melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber. Sementara temuan yang di peroleh dari tesis ini adalah: 1. Bahwa partisipasi TNI Angkatan Laut yang selama ini melaksanakan tugas operasi diluar negeri lebih banyak dilandasi pada permintaan dari otoritas PBB. Sementara konteks dalam penanganan pembebasan sandera kapal Sinar Kudus pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Laut tanpa menggunakan mandat PBB dan atas dasar kepentingan nasional, 2. Ternyata tugas-tugas TNI Angkatan Laut dapat memungkinkan untuk melakukan operasi ekspedisi jarak jauh dan memungkinkan TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan ekspedisi jarak jauh sebagai bentuk dari fungsi-fungsi TNI Angkatan Laut yang bersifat internasional sesuai dengan konsep universal Angkatan Laut, 3. Kontribusi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dapat memperkuat ketahanan nasional, melalui jaminan keamanan maritim dalam rangka mendukung aktifitas perdagangan melalui laut. Adapun yang disimpulkan dari tesis ini adalah partisipasi TNI Angkatan Laut dalam misi keamanan tidak dibatasi oleh mandat PBB namun dapat dilakukan atas dasar kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, meskipun berada diatas kapal berbendera Indonesia dan diluar kedaulatan Indonesia yang berimplementasi menjadi Angkatan Laut kelas dunia.

---

During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction.

In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective. In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept.

The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea.

As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy."

"Penelitian berawal dari adanya kendala pada lanjutan program joint development & production (JDP) Korean-Indonesia Fighter (KFX/IFX) karena banyak pro dan kontra dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini bertujuan memberikan sudut pandang lebih jauh dari sisi competitive intelligence agar bisa memberikan pertimbangan layak atau tidaknya program ini untuk dilanjutkan oleh Indonesia.Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang mewakili sudut pandang pelaku industri dan instansi pertahanan Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder melalui sejumlah dokumen terkait dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang program JDP-KFX/IFX.Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya titik terang kelanjutan program yang terindikasi melalui flight test KF-21 Boramae di bulan September 2022 sebagai bentuk kuatnya komitmen yang dimiliki Indonesia dan Korea Selatan dalam melanjutkan program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Program ini jika dijalankan dengan pendekatan yang sesuai akan mendatangkan banyak nilai bagi Indonesia. Dari sisi teknologi pertahanan JDP KFX/IFX ini adalah bagian dari upaya atau strategi yang baik untuk menghasilkan transfer teknologi untuk meningkatkan kemampuan PTDI dalam membuat pesawat, khususnya pesawat tempur yang berdampak langsung pada daya saing penjualan produk pertahanan Indonesia di masa yang akan datang. Program JDP KFX/IFX termasuk memperkecil jarak dengan industri pertahanan yang lebih maju. Faktor great power competition pada program JDP KFX/IFX juga akan memberikan implikasi yang sangat besar pada penambahan nilai ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan.

---

The research started with the existence of obstacles in the continued Korean-Indonesia Fighter (KFX/IFX) joint development & production (JDP) program because there were many pros and cons from various points of view. This research aims to provide a further perspective from the point of view of competitive intelligence in order to be able to give consideration to whether or not this program is appropriate for Indonesia to continue.

Using a qualitative approach, this study conducted interviews with a number of sources representing the perspectives of industry players and the Indonesian defense agencies. This research is also equipped with secondary data through a number of related documents and previous research on the JDP-KFX/IFX program.

The results of this study found that there was a bright spot for the continuation of the program as indicated by the KF-21 Boramae flight test in September 2022 as a form of the strong commitment that Indonesia and South Korea have in continuing the KFX / IFX fighter development program. This program, if carried out with the right approach, will bring a lot of value to Indonesia. From a defense technology standpoint, the JDP KFX/IFX is part of a good effort or strategy to generate technology transfer to increase PTDI's ability to make aircraft, especially combat aircraft, which has a direct impact on the competitiveness of Indonesian defense product sales in the future. The JDP KFX/IFX program includes closing the gap with more advanced defense industries. The great power competition factor in the JDP KFX/IFX program will also have enormous implications for adding to the value of Indonesia's national resilience as a whole."

"Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami serta mendapatkan manfaat dalam menjawab permasalahan maupun kendala – kendala Indonesia dalam merealisasi penguasaan teknologi pembuatan dan pengembangan program kendaraan taktis bagi kepentingan pembangunan ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia dengan menggunakan beberapa sudut pandang teori dari persaingan supply chain global dari Porter, teori keamanan kawasan (Regional Security Complex Theory) Barry Buzan, teori strategi Ketahanan Nasional dan berdasarkan pada konsep Pancagatra dan teori sistem dunia oleh Wallerstein. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif eksploratif. Temuan dari penelitian ini ternyata terdapat kendala – kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri swasta dan BUMN dalam melakukan produksi dan mengembangkan kendaraan taktis. Kendala yang dimaksud adalah pengembangan kendaraan taktis masih berfokus pada desain dan persenjataan, sedangkan untuk penguasaan akan teknologi, pengembangan mesin masih sangat bergantung terhadap teknologi impor yang dikembangkan dari negara lain, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya Riset dan Development (R&D) di industri pertahanan nasional. Selain itu kendala berikutnya adalah kendaraan taktis memerlukan sumber daya teknologi yang tinggi. Kemudian masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya produk pada industri komponen dalam negeri. Teknologi kendaraan taktis yang dinamis juga membuat Indonesia semakin jauh tertinggal. Terakhir, belum adanya dukungan dan upaya pemerintah yang nyata terhadap perkembangan industri komponen kendaraan taktis dalam negeri. Begitu pentingnya penguasaan teknologi industri terdapat sejumlah cara untuk dapat meningkatkan kemandirian, salah satu cara dengan melakukan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Kebijakan ISI dianggap cara tepat untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi dinamika tantangan di era globalisasi saat ini dari perdagangan bebas yang semakin kompetitif

---

This study aims to be able to understand and get benefits in answering Indonesia's problems and constraints in realizing mastery of technology for the manufacture and development of tactical vehicle programs for the interests of Indonesia's economic development, defense and national security by using several theoretical points of view from global supply chain competition from Porter, Regional Security Complex Theory Barry Buzan, theory of the National Resilience strategy and based on the concept of Pancagatra and the theory of world systems by Wallerstein. This research was compiled using an exploratory qualitative method. The findings of this study turned out to be obstacles faced by private industry players and SOEs in producing and developing tactical vehicles. The obstacle in question is that the development of tactical vehicles still focuses on design and weaponry, while for mastery of technology, engine development is still very dependent on imported technology developed from other countries, this is also due to the lack of Research and Development (R&D) in the national defense industry. In addition, the next obstacle is that tactical vehicles require high technological resources. Then there is still a low ability of human resources and product resources in the domestic component industry. The dynamic tactical vehicle technology also makes Indonesia even further behind. Finally, there is no real government support and efforts for the development of the domestic tactical vehicle component industry. So important is the mastery of industrial technology there are a number of ways to be able to increase independence, one way is by industrializing import substitution (ISI). The ISI policy is considered the right way to increase the competitiveness of national industries in the face of the dynamics of challenges in the current era of globalization from increasingly competitive free trade."

"Dalam beberapa tahun terakhir, pesawat udara nir awak (PUNA) atau drone, telah berkembang dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia baik militer maupun sipil. drone, menjadi hal yang krusial dalam perang modern. Militer di seluruh dunia sedang mencoba untuk meningkatkan kemampuan teknologi drone. Drone tidak lagi digunakan sebagai alat reconnaissance maupun airstrike semata namun dapat mengoordinasi satuan tempur dalam suatu peperangan. Tulisan ini akan berusaha mengurai fenomena pfroliferasi drone bersenjata, bagaimana penyebaran terjadi dalam sistem internasional termasuk di Indonesia. Penulisan ini juga mencari korelasi antara penggunaan dan pengembangan drone bersenjata terhadap ketahanan nasional Indonesia menggunakan metode kualitatif dengan berlandaskan teori Kekuatan Udara dikaitkan dengan konsep Inovasi Pertahanan, konsep Dirgantara Nasional dan Konsep Ketahanan Nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa inovasi pertahanan berupa pengembangan PUNA MALE Elang Hitam berklasifikasi kombatan dilakukan sebagai upaya penguatan ketahanan nasional pada sektor pertahanan, namun dalam upaya tersebut ternyata dihadapi sejumlah ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang harus di hadapi. Kemandirian alutsista menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional pada sektor pertahanan. Untuk itu, kemandirian industri pertahanan harus terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini selain dapat menambah khazanah teoritis terkait kedirgantaraan dan pertahanan, diharapkan dapat memberikan masukkan dan rekomendasi terhadap seluruh pemangku kepentingan agar proliferasi maupun inovasi teknologi drone bersenjata bisa terlaksana dengan maksimal.

---

In recent years, unmanned aerial vehicles (UAV) or drones, have developed and spread rapidly throughout the world both military and civilian. drones, are crucial in modern warfare. Militaries around the world are trying to improve the capabilities of drone technology. Drones are no longer used as a reconnaissance or airstrike tool, but can coordinate combat units in a war. This paper will attempt to unravel the phenomenon of the proliferation of armed drones, how the spread occurs in the international system, including in Indonesia. This paper also seeks a correlation between the use and development of armed drones on Indonesia's national resilience using qualitative methods based on Air Power theory associated with the concept of Defense Innovation, the concept of National Dirgantara and the Concept of National Resilience. The results of this study show that defence innovation in the form of the development of the Unmanned Combat Aerial Vehicle “Black Eagle” was carried out as an effort to strengthen national resilience in the defense sector, however, the development turned out to be faced with a number of threats, disturbances, obstacles and challenges that must be faced. The independence of defense equipment is one of the indicators that can affect national security in the defense sector. For this reason, the independence of the defense industry must continue to be supported by all stakeholders. The results of this study, apart from being able to add to the theoretical value related to aerospace and defense, are expected to provide input and recommendations to all stakeholders so that the proliferation and innovation of armed drone technology in Indonesia can be carried out optimally."

"Sinyal intelijen atau Signal Intelligence (Sigint) telah banyak dimanfaatkan intelijen sebagai fungsi strategis penyelidikan intelijen. Seiring dengan berkembangnya teknologi Sigint dan teknologi informasi (IT) banyak Sigint dikembangkan menjadi sumber intelijen terbuka (Osint) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen secara langsung (real time) dan free source. Salah satu pemanfaatan teknologi Sigint berbasis Osint adalah dengan melakukan monitoring traffic kapal dengan memanfaatkan sistem navigasi AIS pada kapal untuk mengidentifikasi ancaman di wilayah kemaritiman. Penelitian ini akan fokus kepada tiga pokok bahasan, yaitu pertama mengkaji bagaimana intelijen memanfaatkan Sigint berbasis Osint sebagai fungsi penyelidikan intelijen khususnya berkaitan dengan maraknya kapal-kapal berbendera asing yang masuk di perairan natuna utara yang dapat mengakibatkan ancaman kedaulatan negara, kedua bagaimana mekanisme kerja Sigint dalam hal mendeteksi potensi ancaman di perairan Indonesia dengan berbasis Osint dan yang ketiga adalah bagaimana upaya surveillance terhadap tingkat ancaman kedaulatan negara yang datang melalui wilayah kemaritiman Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang memberikan gambaran bagaimana Sigint dapat dimanfaatkan sebagai peranan strategis dalam dalam mengantisipasi, mendeteksi, menyelidiki dan mengeksploitasi ancaman kedaulatan negara di perairan natuna. Kajian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori tentang sinyal, teori intelijen, teori ancaman dan teori peran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil analisis bagaimana pemanfaatan Sigint berbasis Osint dalam membantu peran intelijen dalam hal cegah dan deteksi dini terhadap ancaman kedaulatan negara khususnya di perairan Natuna Utara.

---

Signal Intelligence (Sigint) has been widely used by intelligence as a strategic function of intelligence investigation. Along with the development of Sigint technology and information technology (IT), many Sigints have been developed into Open Sources Intelligence (Osint) that can be used for intelligence purposes in real time and free source. One of the uses of Sigint-based Osint technology is to monitor ship traffic by utilizing the AIS navigation system on ships to identify threats in the maritime area. This research will focus on three main topics, namely first to examine how intelligence utilizes the Osint-based Sigint as an intelligence investigation function, especially with regard to the rise of foreign-flagged ships entering the northern Natuna waters which can result in a threat to state sovereignty, secondly how Sigint works in terms of detecting potential threats in Indonesian marine based on Osint and the third is how to surveillance efforts against the level of threat to state sovereignty that comes through Indonesia's maritime territory. The research uses qualitative methods that provide an overview of how Sigint can be used as a strategic role in anticipating, detecting, investigating and exploiting threats to state sovereignty in North Natuna Seas. This study uses several theories, namely, the theory of signals, intelligence theory, threat theory and role theory. The conclusion of this study is the analysis of how the use of Sigint-based Osint in assisting the role of intelligence in preventing and early detection of threats to state sovereignty, especially in North Natuna Seas."

"Sebagai sebuah negara dengan bentuk kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai cukup banyak kawasan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, baik perbatasan daratan, lautan, maupun udara. Wilayah perbatasan adalah kawasan yang strategis dan penting untuk negara. Pada wilayah perbatasan banyak hajat hidup penduduk yang harus mendapatkan perhatian dalam aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya, hingga keamanan dan pertahanan nasional. Perhatian yang besar terhadap kawasan perbatasan harus dilakukan, mengingat penataan, pembangunan, dan pengembangan di kawasan-kawasan tersebut adalah hal yang mendasar dan primer untuk pembangunan nasional kedepannya. Sejak berdaulatnya Indonesia sebagai sebuah negara, terdapat banyak permasalahan yang pernah terjadi. Contoh permasalahan yang kerap timbul adalah sengketa perbatasan dengan negara tetangga dan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan yang dapat menjadi penyebab bergesernya rasa nasionalisme penduduk di wilayah perbatasan. Kondisi kawasan Indonesia di perbatasan dengan negara Malaysia cukup tertinggal. Hal ini membuat kondisi Indonesia menjadi memprihatinkan dan diperlukan pengelolaan yang lebih baik agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang dapat menyebabkan tergerusnya kedaulatan nasional. Tesis ini berupaya menjelaskan tentang strategi mengatasi potensi konflik perbatasan Indonesia - Malaysia di Pulau Sebatik dalam perspektif intelijen. Metode deskriptif analitis menggunakan model Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan pada penelitian ini. Hasil observasi dan wawancara secara mendalam, ditemukan beberapa potensi konflik di Pulau Sebatik. Masih terdapat Outstanding Boundary Problem (OBP), belum adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan kesejahteraan masyarakat yang masih luput dari perhatian sehingga dapat memudarkan rasa nasionalisme merupakan beberapa potensi konflik yang dapat terjadi. Berlandaskan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prioritas yang harus diperhatikan adalah menggunakan strategi diplomatik untuk menyelesaikan OBP.

---

As an archipelagic country, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) has a quite number of territories directly adjacent to neighboring countries, whether land, sea, or air. The state border area is a strategic and important area for the country. In border areas, many people's livelihoods need attention in social, economic, political, environmental, cultural, and national security and defense aspects. The border area must receive great attention, considering that the arrangement, development, and development of these areas are important and fundamental for future national development. Since Indonesia's sovereignty as a country, there have been many problems. Examples of problems that often arise are border disputes with neighboring countries and the welfare of people in border areas which have caused a shift in the sense of nationalism in border areas. The condition of Indonesia's territory bordering Malaysia is classified as underdeveloped. This makes Indonesia's condition of concern and better management is needed so as not to cause prolonged conflicts that can lead to the erosion of state sovereignty. This thesis seeks to explain strategies to overcome potential border conflicts between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island from an intelligence perspective. This study used a descriptive-analytic method using the Analytic Hierarchy Process (AHP) model. From the results of observations and in-depth interviews, several potential conflicts were found on Sebatik Island. The existence of Outstanding Boundary Problems (OBP), the absence of a State Border Post (PLBN), and the welfare of the people that are still being neglected so that the sense of nationalism is fading are some potential conflicts that can occur. Based on the results of the analysis carried out in this study using the AHP method, it can be concluded that the priority that must be addressed is completing OBP using a diplomatic strategy."

"Kerentanan nasionalisme adalah salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia, hal tersebut terindikasi dengan lemahnya sikap sebagian generasi muda terhadap penghayatan simbol-simbol kebangsaan, seperti lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan degradasi nasionalisme adalah wilayah perbatasan, hal ini dikarenakan secara geografis wilayahnya lebih dekat dengan negara tetangga dari pada pusat pemerintahan negaranya sendiri. Kerentanan degradasi nasionalisme di wilayah perbatasan Indonesia dapat dilihat dari kasus lepasnya Timor Leste. Salah satu perbatasan yang perlu diperhatikan nasionalismenya adalah Pulau Alor yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), hal tersebut terlihat dari kejadian pengibaran bendera RDTL di Pulau Alor pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi nasionalisme masyarakat Alor dan strategi Pemerintah Daerah Kab. Alor dalam menghadapi kerentanan nasionalisme di Pulau Alor. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif metode deskriptif analitis menggunakan model analisis Scenario bulding. Hasil observasi dan wawancara secara mendalam, menemukan masyarakat Pulau Alor dapat dikatakan memiliki sikap nasionalisme yang baik, namun dapat beruabah/mengalami kerentanan degradasi nasionalisme, karena sumber daya manusia yang masih rendah, belum terciptanya market dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan daerah dirasa kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Pulau Alor, oleh sebab itu diperlukan banyak tindakan nyata serta peran langsung dari pihak stakeholder dan pemangku kebijakan dalam mengatur kehidupan masyarakat di Pulau Alor yang membawa dampak untuk kesejahteraan. Pengaturan tentang pengembangan kawasan Alor secara hukum berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Alor, dengan demikian Pemerintah Daerah Pulau Alor harus dapat mengembangkan kawasan perbatasan. Strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan nasionalisme masyarakat perbatasan Republik Indonesia-RDTL di Pulau Alor adalah peningkatan sumber daya manusia, peningkatan perekonomian dan peningkatan keamanan hingga pembangunan fasilitas yang memadai. Selain itu, Pemerintah Daerah dirasa perlu memperdayagunakan secara optimal semua potensi perubahan internal Alor dan kontribusi kekuatan perubahan eksternal melalui interelasi, interaksi-networking-wilayah dalam skala nasional dan global

---

Vulnerability to nationalism is one of the problems faced by Indonesia, this is indicated by the attitude of some of the younger generation who live up to national symbols, such as the anthem Indonesia Raya and the Red and White flag. One of the areas that has a level of vulnerability to degradation of nationalism is the border area, this is due to the location of the area that is farthest from the center of government or it can be said to be the area closest to neighboring countries. The vulnerability to degradation of nationalism at the Indonesian border can be seen from the case of the escape of Timor Leste. One of the boundaries that need to be considered for nationalism is Alor Island which uses the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL), this can be seen from the incident of raising the RDTL flag on Alor Island in 2017. This study aims to determine the condition of Alor people's nationalism and the strategy of the District Government. Alor in facing the vulnerability of nationalism in Alor Island. This study uses a qualitative descriptive analytical approach using the Scenario bulding analysis model. The results of in-depth observations and interviews, found that the people of Alor Island can be said to have a good attitude of nationalism, but they can change/experience the vulnerability of nationalism degradation, because human resources are still low, there is no market for natural resource management and regional development policies are felt to be lacking. As expected by the people of Alor Island, it requires a lot of concrete actions and direct roles from stakeholders and policy makers in regulating the lives of people on Alor Island which have an impact on welfare. The regulation regarding the development of the Alor area is legally under the responsibility of the Alor Island Regional Government (Pemda), thus the Alor Island Regional Government must be able to develop the border area. The strategy that needs to be carried out by the local government in increasing the nationalism of the border communities of the Republic of Indonesia – RDTL in Alor Island is to increase human resources, increase the economy and increase security to the construction of adequate facilities. In addition, the Regional Government feels the need to optimally utilize all potential internal changes in Alor and the contribution of external change forces through interrelation, interaction-networking-regions on a national and global scale."

"Pertahanan negara pada hakekatnya adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara untuk menangkal dan mengadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pemerintah membutuhkan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan industri pertahanan yang memiliki pengelolaan manajemen yang baik dan kemampuan teknologi produksi persenjataan untuk menjamin ketersediaan alat peralatan pertahanan (Alpalhan) dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisa upaya pemerintah dalam pemberdayaan industri pertahanan nasional berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga meneliti tentang kemampuan komponen teknologi yang dimiliki PT. Dahana, khususnya untuk produksi bahan peledak militer yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara, yaitu Bomb P-100L. Model teknometrik digunakan didalam penelitian ini. Model teknometrik digunakan didalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan komponen teknologi yaitu technoware, humanware, infoware dan orgaware.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan tipe rancangan sekuensial eksploratori. Metode kualitatatif digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah memberdayakan industri pertahanan nasional untuk mencapai kemandirian produksi. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis kemampuan komponen teknologi yang dimiliki oleh PT. Dahana dalam rangka mencapai kemandirian produksi.

Hasil analisis menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam pemberdayaan industri pertahanan adalah dengan terus menopang industri pertahanan melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan memiliki kepastian bagi semua pihak. Pada analisis kemampuan komponen teknologi PT. Dahana, hasil analisis menyatakan bahwa klasifikasi kemampuan komponen teknologi yang dimiliki PT. Dahana secara keseluruhan adalah semi modern. Dalam rangka untuk mencapai kemandirian produksi, PT. Dahana harus terus melakukan pengembangan terutama pada kontribusi teknologi yang dinilai rendah.

---

National defense is a government's functions related to the utilization of defense potential and defense strength to deter any threats on national sovereignty, territorial integrity and the national security. To implement these obligations, The goverment needs some policies, legal binding and supported by the national defense industry who has a good management and technological capabilities to produce armament in fullfilment of the defense equipment.

This thesis will analyze the various aspects of government efforts to empower the national defense industry through some policies and legal binding. It is also analyze the capabilities of the technology component measurement in the PT. Dahana, specifically for the military explosive of Bomb P-100L production that only used by the Indonesian Air Force. The technometric model is used in this measurement.

Technometric method will measures the values of all technology component capability based on technoware, humanware, infoware and orgaware. In this research, author uses mixed method with exploratory sequential. The qualitative method used to analyze the government efforts to empower the national defense industry to achieve self reliance production. The quantitative method used to anayze the capability of technology components of PT Dahana within empowerment of the national defense industry to achieve self reliance production.

The results of this research states that the government's empowerment efforts to support the national defense industry should be continued through policies and legal binding as clear as possible and have certainty for all parties. The result of the research of the capability of technology component PT. Dahana states that the classification has been in semi modern. Based in this value, the development of PT. Dahana could have done with more focused, especially on low level of the contribution of the technology that has been assessed."