Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan. Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM. Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan. Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Abstrak :
ABSTRAK
Cina modern telah menjadi pokok studi yang intensif di kalangan para sarjana dan ahli-ahli masalah Cina di pelbagai negeri. Dalam banyak hal, pengetahuan kita tentang Cina modern telah bertambah luas dalam dasawarsa terakhir sebagai akibat dari keterbukaan Cina pada dunia luar. Sejak akhir 70-an para ahli masalah Cina bisa dengan lebih mudah memperoleh data tentang negeri itu. Para ilmuwan politik sekarang dapat mengetahui lebih banyak mengenai struktur-struktur kekuasaan, baik formal maupun informal, dan tentang proses-proses pengambilan kebijakan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam bidang-bidang seperti ekonomi dan demografi, arus informasi baru memberikan demikian banyak data sehingga menuntut kerja penelitian yang lebih tekun dan intensif.

Meskipun demikian, salah satu bidang yang penting pada dasarnya tetap belum mendapatkan perhatian yang layak, yaitu kesusastraan Cina kontemporer. Mengamati perubahan-perubahan penting dalam negeri Cina selama satu dasawarsa terakhir, perhatian kita tentu saja tidak cukup hanya diarahkan pada struktur-struktur administratif, keputusan-keputusan politik atau produksi ekonomi, tapi juga pada apa yang ada di balik pelbagai bentuk penampilan, kegiatan atau tingkah-laku tersebut. Dengan itu kita pada dasarnya diajak untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan atas gagasan-gagasan, perasaan-perasaan, motivasi-motivasi, nilai-nilai, kesadaran atau kehidupan mental para pengatur, pelaku, atau pelaksananya, termasuk anggota-anggota masyarakat lainnya, yang langsung atau tidak langsung, terlibat atau dilibatkan didalamnya. Berkenaan dengan hal yang disebut belakangan itu, kesusastraan Cina kontemporer, sebagai wujud artikulasinya, menjadi pokok yang panting untuk diteliti. Dari sudut pandang ini jelaslah bahwa untuk suatu studi yang menyeluruh tentang Cina modern, penelitian-penelitian politik, sosiologi, atau sejarah kontemporer pasti tidak mencukupi tanpa penelitian atas kesusastraannya. Penelitian sastra Cina kontemporer bagaimanapun juga harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari setiap usaha untuk memahami kehidupan Cina modern.

Abstrak :
Dasar pemikiran penelitian dan penulisan tesis ini adalah bahwa revolusi Xinhai telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem sosial-politik Cina, bahkan telah berhasil meruntuhkan konsep dasar peradaban kuno yang telah berlangsung selama berabad-abad di Cina, menggantinya dengan konsep yang benar-benar baru dan malahan bertentangan dengan konsep yang lama. Revolusi ini juga mempunyai keunikan yaitu pendukung utama dan bahkan pemimpinnya berada di luar Cina, sejak sebelum maupun pada saat peristiwanya terjadi.

Abstrak :
Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang berpenduduk multi etnis dan setiap etnis mempunyai perbedaan baik dari segi budaya, agama, kebiasaan maupun bahasa. Etnis itu sendiri tidak hanya dari penduduk asli tetapi juga dari para pendatang seperti imigran Cina, India, dan Arab. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara serta burung garuda sebagai Lambang Negara yang didalarnnya terdapat semboyan Bhinneka'funggal Ika, secara teoritis seharusnya masalah rasial dan diskriminasi rasial tidak terjadi lagi di Indonesia. Apapun ras segolongan masyarakat semestinya dapat hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi kenyataannya di Indonesia masalah rasial terus terjadi dari tahun ke tahun yang salah satunya adalah masalah etnis 'Cina . Menurut antropolog A.L. Krober, ada beberapa faktor yang menjadi latarbelakang munculnya diskriminasi rasial seperti: 1. Faktor Ekonomi Persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam yang bersifat ekonomis terjadi dari masa ke masa dan setiap lapisan masyarakat. Kebutuhan ekonomis dan persaingan yang sengit dapat menciptakan jurang pemisah dan kebencian yang

Abstrak :
Pada mulanya peristiwa kematian mantan Sekjen PKC Hu Yaobang bukanlah sebuah peristiwa istimewa. Tetapi ketika upacara perkabungannya berubah menjadi sebuah demonstrasi mahasiswa yang makin marak hari demi hari, dunia pun jadi memperhatikannya. Sejak pertengahan April 1989 sampai tujuh pekan lamanya, Tiananmen menjadi perhatian dunia. Televisi menyiarkannya, berbagai media cetak pun menjadikannya sebagai berita yang selalu hangat. 4 Juni 1989, ketika perhatian dunia mulai surut menyaksikan rutinitas yang terjadi di sana, seiring dengan surutnya semangat pelaku demonstrasi yang kelelahan, segalanya mendadak berubah. Tiananmen kembali menjadi berita utama di berbagai media. Pembantaian. Itulah yang kemudian menjadi topik utama, bukan lagi demonstrasi mahasiswanya. Penulis yang sejak awal memang mengikuti perkembangan peristiwa di Tiananmen dengan seksama, mencoba mencari apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa 4 Juni itu. Akhirnya, skripsi inilah yang menjadi sarana penulis untuk mengungkapkan berbagai kesimpulan yang dikumpulkan dari berbagai informasi, dan, wawancara dengan salah seorang mahasiswa Beijing yang terlibat langsung dalam gerakan itu. Dan akhirnya penulis menyimpulkan, sebab utama terjadinya pembantaian di Tiananmen adalah: Faksionalisme, pertentangan antar elit yang sejak dulu selalu mewarnai perjalanan politik di negeri semilyar jiwa itu. Dan Cina, ternyata memang selalu menarik untuk dikaji, banyak peristiwa tak terduga terjadi di sana, salah satunya, ya Peristiwa Tiananmen itulah.

Abstrak :
Desentralisasi atau pemberian wewenang kepada manajer perusahaan merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Rakyat Cina untuk melaksanakan reformasi industri. Desentralisasi ini secara nasional dilaksanakan mulai tahun 1979. Tujuan desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi. Dalam desentralisasi ini perusahaan-perusahaan negara dilibatkan dalam mekanisme pasar. Para manajer diperbolehkan untuk membeli atau menjual, merencanakan dan menentukan produksinya. Selain itu mereka juga diberikan wewenang untuk menangani masalah-masalah perburuhan. Akibat dilaksanakannya desentralisasi ini menimbulkan reaksi penentangan dari para birokrat. Hal ini membutuhkan penanganan dari pemerintah maupun partai. Selain munculnya reaksi birokrat, desentralisasi juga telah memperlonggar pengawasan birokrat, sehingga muncul dampak buruk baru.

Abstrak :
Hakekat dasar dari pembangunan suatu bangsa dimanapun di dunia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara yang dianggap paling sesuai dengan kernampuan serta sumber daya bangsa itu sendiri. Dinamika dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan perencanaan, strategic koordinasi serta pengawasan yang cermat. Upaya pemerintah tersebut juga akan sia-sia bila rakyat tidak mcmberikan dukungan sepenuhnya. Empat Modernisasi, merupakan tujuan pembangunan nasional Republik Rakyat Cina untuk mewujudkan masyarakat sosialisme pada akhir abad ke 20. Pencanangan pola pcmbangunan jangka panjang ini dirnulai secara resmi sctelah diadakan revisi terhadap Konstitusi tahun 1954 dan tahun 1975. Dalam Konstitusi tahun 1978, pola pembangunan jangka panjang Republik Rakyat Cina memasuki era baru, yang sebelurnnya radikalisme merupakan ciri khas, kini semangat reformis menjadi dasar bagi pola pembangunan.Pemimpin Republik Rakyat Cina, Deng Xiaoping menerapkan strategi pembangunan yang berbeda dari pendahulunya, Mao Zedong. Pada prinsipnya apa yang menjadi tujuan bagi keduanya adalah sama, tetapi pembahan strategi tersebut juga akan mcmbawa pengaruh pada pcrubahan esensi dasar pola pembangunan Republik Rakyat Cina dalam jangka panjang.

Abstrak :
Jiang Qing adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah Revolusi Cina. la adalah istri terakhir Mao Zedong, seorang pemimpin Cina yang berkuasa sejak awal terbentuknya Republik Rakyat Cina tahun 1949. Selain turut berkecimpung dalam bidang politik, peran terbesar yang dimainkan Jiang Qing adalah dalam bidang seni khususnya seni teater. Seni teater Cina mencakup berbagai macam mentuk seperti opera, musik, teater boneka dan lain-lain. Namun Jiang Qing mempunyai peranan besar dalam perkembangan opera, khususnya jenis Opera Beijing ( Jing ju ). Opera Beijing merupakan salah satu jenis seni teater yang paling populer di Cina. Jiang Qing melihat bahwa seni Opera Beijing ini dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada penontonnya. Oleh karena itu ia kemudian berusaha merombak kaidah-kaidah asli dan Opera tersebut menjadi suatu bentuk seni Revolusioner yang tujuan utamanya agar dapat menyampaikan pesan-pesan dan pandangan Partai kepada masyarakat luas. Usaha Jiang Qing ini mendapat tantangan dari beberapa tokoh kebudayaan Cina yang berpengaruh pada saat itu. Pertentangan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1960-an khususnya pada masa Revolusi Kebudayaan yang berlangsung tahun 1966-1976. Namun pembahasan dalam karya tulis ini akan dibatasi pada tahun 1966-1969, yaitu tahun-tahun terpenting dari Revolusi Kebudayaan.

Abstrak :
Penelitian mengenai Zona Ekonomi Khusus Shenzhen telah dilakukan dengan menggunakan cara kepustakaan dan penulisan ini sifatnya deskriptif analitis. Tuiuannya adalah untuk membahas apakah sosialisme di Cina masih ingin dipertahankan atau tidak, sehubungan dengan dilaksa_nakannya reformasi ekonomi yang bersifat kapitalistik di Shenzhen. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap pem_bangunan sosialis Cina. Berdasarkan penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan di Cina adalah reformasi dengan Cara kapitalis dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sebagian. La1u penggunaan istilah sosial_zsme berkarakteristik Cina hanya merupakan slogan untuk menutupi diri para pemimpin Cina yang telah melegalisir penerapan kapitalisme di Cina. Sedangkan penetapan Zona Ekonomi Khusus Shenzhen sebagai model reformasi ekonomi Cina adalah lebih untuk menunjukkan bahwa cara kapitalis yang diterapkan di sana adalah benar dan telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Cina. Akibatnya timbul masalah polusi di bidang ideologi komunis, politik dan social. Sehingga dengan kemajuan-kemajuan di bidang ekono_mi yang didapat dari penggunaan cara kapitalis ini, memungkinkan Cina keluar dari tujuan semula mencapai masya_rakat komunis. Tujuan lainnya adalah upaya reunifikasi Hong Kong, Taiwan, Macao dengan Cina. Hal ini terlihat dari penetapan Zona-zona Ekonomi Khusus yang diikuti dengan pembukaan 14 kota pesisir yang letaknya berdekatan atau berhadapan dengan Hong Kong, Taiwan dan Macao.

Abstrak :
Masalah status. golongan etnis Cina di Indonesia merupakan masalah penting yang mempengaruhi hubungan Indonesia - RRC, 1949-1967. Salah satu masalah status golongan etnis Cina yang harus segera diselesaikan adalah masalah dwikewarganegaraan. Sebagai dua buah negara yang baru merdeka RRC dan Indonesia hanya mengadopsi asas kewarganegaraan yang dianut oleh penguasa sebelumnya di negara masing-masing. Pemerintah RRC tetap mempertahankan Undang-undang kewarganegaraan tradisionalnya yang pada dasarnya menganut asas Ius-Sanquinis, sedangkan pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas lus-Soli. Kewarganegaraan golongan etnis Cina di Indonesia harus jelas, sehingga perlakuan terhadap mereka menjadi tegas, yakni apakah mereka itu menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara RRC. Masalah status golongan etnis Cina dalam dunia perdagangan juga menjadi masalah penting dalam hubungan Indonesia-RRC pada periode ini. Peraturan Presiden no 10 tahun 1959 yang melarang orang asing melakukan kegiatan perdagangan eceran di daerah pedesaan Indonesia menimbulkan reaksi yang merusak hubungan Indonesia RRC.Keinginan untuk bebas dari dominasi Asing.