Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
cover
A. Kusrinanto ATH
"Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami ancaman terorisme terhadap eksistensi kekuasaan, ancaman Al-Qaeda dan eksistensi Monarki Arab Saudi. Di mana peneliti mengasumsikan adanya "siklus kekuasaan" yang dikembangkan dari konsep pemikiran Max Weber, bahwa "jika-ancam terhadap kekuasaan meningkat, maka penggunaan kekerasan oleh negara menggunakan meningkat juga,." Dari proposisi tersebut, peneliti mengajukan hipotesis bahwa "jika ancaman terorisme meningkat, maka eksistensi kekuasaan terganggu." Namun, perlu diingat bahwa hipotesis dalam suatu pendekatan kualitatif bukanlah merupakan aspek pembuktian semata, melainkan untuk memahami fenomena yang ditafsirkan dari sebuah realitas. Dalam konteks ancaman terhadap eksistensi kekuasaan, peneliti berupaya mengungkap kedalaman makna aksi dan organisasi terorisme, serta apa yang melatarbelakanginya aksi-aksi serangan terorisme Al-Qaeda di Arab Saudi pasca-11 September 2001.
Berdasarkan dari asumsi pemikiran di atas, jelas penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan format atau strategi studi kasus. Untuk memahami realitas kekuasaan dan terorisme. Penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder dari berbagai dokumen yang memuat informasi dan hasil-hasil penelitan tentang perlawanan terorisme Al-Qaeda yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kekuasaan monarki Saudi, sekaligus dianggap membahayakan hegemoni AS di kawasan Timur Tengah pada khususnya, serta terhadap sasaran kepentingan Barat dan Amerika Serikat pada khususnya.
Hasil temuan penelitian ini antara lain, adalah bahwa aksi-aksi pemboman dan penyanderaan yang terjadi di Arab Saudi pasca-1 l September 2001, seperti aksi bom bunuh diri 12 May dan 8 Nopember 2003 maupun aksi pemboman 21 April serta pemboman dan penyanderaan pada 29 Mei 2004, adalah sebagai aksi perlawanan terorisme terhadap monarki Arab Saudi, sekaligus merefleksikan kebencian terhadap hegemoni Amerika Serikat.
Selain temuan di atas, penelitian ini juga melahirkan suatu sikap kritis terhadap kebijakan uniteralis (sepihak) dan strategi pre-emptive yang diterapkan presiden Bush dalam menangani masalah terorisme internasional pasca tragedi 11 September 2001, hanya akan menyebarka rasa takut dibanding dengan rasa kebersamaan yng sesungguhnya diperlukan dalam perang melawan terorisme. Bahkan dapat dikatakan melahirkan bibit kebencian baru bagi sebagian rakyat yang pemerintahannya mengalami tekanan dari Amerika Serikat, maupun mereka yang merasa keyakinan kuat agamanya digugat kebenarannya dalam masalah perang terhadap terorisme ini."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11938
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mufti Wardani
"Perseteruan Palestina-Israel sudah berlangsung demikian lama. Sejak awal konflik, masing-masing pihak, baik Palestina dan Israel, merasa berhak atas wilayah yang dipersengketakan dan berusaha menguasai serta mengembangkan kehidupan nasionalnya secara mutlak tanpa melakukan power sharing. Pihak Israel berusaha bersikeras mempertahankan wilayah yang telah didudukinya dengan alasan: ruang hidup (lebensraum), keamanan (buffer zone), strategis, ikatan emosional, dan masalah sumber daya. Sedangkan pihak Palestina berupaya keras pula untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah yang diduduki Israel dengan alasan sebagai tanah leluhur mereka.
Sikap yang keras dari kedua belah pihak ini juga telah menyebabkan berbagai perundingan yang pernah diadakan selama ini berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan yang berarti bagi perdamaian kedua belah pihak. Kini Peta Jalan Perdamaian kembali disodorkan yang didukung oleh kelompok Kuartet (AS, PBB, UE, dan Rusia) sebagai sebuah upaya untuk memecahkan kebuntuan masalah konflik Palestina-Israel.
Kehadiran Peta Jalan Damai ini diharapkan menjadi obat bagi konflik Palestina-Israel yang telah memakan banyak korban warga sipil yang tidak berdosa akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam mewujudkan harapan ini, maka Peta Jalan Damai menawarkan beberapa tuntutan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kebijakan atau tindakan yang dapat membantu dalam proses perdamaian. Efektivitas Peta Jalan Damai ini akan diuji dan dianalisa dari perspektif Resolusi Konflik dengan harapan dapat menemukan faktor-faktor yang akan menjadi pendukung dan penghambat bagi terlaksananya Peta Jalan Damai ini dalam memberikan solusi bagi konflik Palestina-Israel dengan tanpa meninggalkan pengalaman-pengalaman sejarah perdamaian yang pernah dilakukan sebagai cerminan dan pelajaran bagi upaya pencarian problem solving, walaupun kegagalan demi kegagalan adalah selalu menjadi jawaban atas semua upaya perdamaian yang telah dan pernah dilakukan oleh Palestina dan Israel.

The war of Palestina-Israel has been happened for a long time. Since the first conflict, both Palestine and Israel claimed that they had the right for the conflict district without doing a power sharing. The Israel tried very hard to depend the land that they had took control for some reasons: for the life, safety, strategic zone, emotional link, and natural resources. Palestine also tried very hard to struggle the - freedom of their district that have been holded by the Israel with the reason that the land was their ancestor land.
The persistent of the both side also caused all the negotiation that were helded by UN, US, Rusia, UE ended without having a good deal for the peace of the both side. Recently, the peace road map have offered again which was supported by US , Rusia, UE, and UN as the problem solving for breaking the conflict of Palestine-Israel. The present of this peace road map was expected by the world to be the problem solving of Palestine and Israel conflict, which had many victims from the civilian because of the both side war.
For getting this goal, the Peace Road Map offered some solutions for the both side to do the wisdom or the action that could help in peace processing. The effectiveness of the Peace Road Map will be exercised and analyzed by the perspective of conflict resolution to find some factors which can support or hamper for the Peace Road Map to give a solution for the conflict Palestine-Israel without leaving the peace history experiences which have been done as a reflection and a lesson for getting a problem solving. Even though, unsuccessful is always be the answer for the peace effort that have been done by Palestine and Israel.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11987
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zis Muzahid
"Konflik Palestina-Israel, yang telah berlangsung lebih dari setengah abad, telah menimbulkan pengaruh luas dalam konstelasi politik internasional. Getarannya, tak hanya terasa di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di Barat dan seluruh dunia Islam. Dalam sepanjang sejarahnya sejak pecah pada tahun 1948 hingga sekarang, konflik tersebut tampaknya tengah mengarah pada perbenturan kepentingan antara negaranegara Timur Tengah khususnya Palestina versus Israel, dan bahkan membenturkan antara dunia Islam vis a vis dunia Barat.
Pada awalnya, konflik itu disulut oleh perebutan sejengkal tanah di Yerusalem yang menjadi kota penting bagi agama-agama besar dunia; Islam, Kristen dan Yahudi. Namun, di balik itu sesungguhnya konflik tersebut menyimpan sebuah agenda besar kaum Yahudi (kaum zionis internasional) untuk mendirikan national home-nya yang disebut dengan negara Israel. Negara idaman tersebut akhirnya dideklarasikan oleh David Ben Gurion, pada 14 Mei 1948.
Negara Israel terbentuk tidak dengan serta merta melainkan dengan perjuangan panjang dan pergumulan Reims selama berpuluh abad, dan tidak jarang disertai dengan langkah-langkah picik. Pengalaman pengembaraan kaum Yahudi ke setiap penjuru dunia secara naluriah telah mematangkan semangat mereka untuk memiliki tempat tinggal permanen. Sedikitnya dalam masa 2.000 tahun kaum Yahudi mengalami diaspora, terbuang dari tanah kelahirannya. Diaspora itu terjadi pertama kali ketika Ibrahim beserta pengikutnya menjadi kafilah pengembara setelah diusir oleh penguasa Babilonia menuju Kanaan yang sekarang disebut Palestina.
Pada generasi Yusuf, kaum Yahudi berpindah dari Kanaan ke Mesir atas undangan Raja Mesir, Ramses I, yang meminta bantuan Yusuf untuk menyelamatkan Mesir dari ancaman kelaparan. Namun, setelah Yusuf berhasil mengatasi bahaya kelaparan, penguasa Mesir tak berterimakasih kepada kaum Yahudi. Sebaliknya, Ramses II - yang meneruskan kekuasaan pendahulunya -- memberikan perlakukan kejam. Kaum Yahudi laki-laki dibantai, sedangkan yang perempuan dan anak-anak dibiarkan hidup dan diperlakukan sebagai budak.
Perbudakan ini berakhir, setelah Musa yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga kerajaan memimpin kaum Yahudi melakukan aksi pembangkangan dan perlawanan terhadap Ramses II. Musa meminta Ramses II membebaskan kaum Yahudi dari jerat perbudakan, Selanjutnya, Musa memimpin kaum Yahudi pulang ke Palestina yang ternyata sudah dikuasai kaum Kanaan yang perkasa dan kejam, sehingga kaum Yahudi harus berperang lagi.
Diaspora kaum Yahudi selama berabad-abad terus terjadi secara generasi demi generasi, turun-temurun mulai dari Ibrahim, Yusuf, Musa, Sulaiman hingga keturunan Yahudi membentuk sebuah organisasi yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita, memiliki sebuah negara Yahudi di muka bumi. Seiring dentum gerakannya, organisasi yang meliputi berbagai aspek yang menyeluruh, baik ditinjau dari sudut politik, ekonomi dan sosial-budaya, mendapatkan dukungan dan simpati yang semakin luas. Maka, gerakan tersebut berkembang secara terarah sejak tampilnya tokoh Yahudi bernama Theodore Herzl dan Meyer Amschel Rothschild, masing-masing sebagai penggerak politik dan penopang ekonomi bagi organisasi zionis internasional. Kemudian, gerakan tersebut semakin menemukan momentum sangat berarti dengan terselenggaranya Konperensi Zionis Internasional, di Basle, Swiss.
Momentum tersebut berlanjut dengan tampilnya sejumlah tokoh Yahudi yang menguasai posisi-posisi penting dalam pemerintahan negara - khususnya di Eropa - mereka berpijak. Perjuangan pada sektor politik kian menampakkan hasilnya ketika mereka secara nyata mendapatkan jaminan dukungan politik dari Inggris dan Prancis sebagaimana kedua negara tersebut mengikat perjanjian Sykes-Picot yang menyepakati rencana pendirian sebuah negara Yahudi di tanah yang dijanjikan (promised land) di atas wilayah mandat, Palestina.
Konsep negara Yahudi seperti dirumuskan Herzl diperkenalkan melalui jalur diplomasi ke berbagai pihak untuk meyakinkan "niat baik" itu. Pihak yang menyambut secara positif gagasan negara Yahudi itu adalah Inggris dan Prancis yang pada waktu menjadi Ujung tombak era kolonisasi dan imperialisme Barat. Kedua negara tersebut memang menjadi target kaum Yahudi karena melalui keduanya mereka bisa mendomplengkan langkah-langkah perjuangannya dengan menggunakan sarana sentimen Kristen yang anti-Islam. Pada pasca-Perang Dunia II, kaum Yahudi mendapatkan dukungan penuh dari negara adi daya, Amerika Serikat.
Faktor dukungan Inggris, Prancis dan Amerika Serikat itulah yang memungkinkan terbukanya jalan bagi kemerdekaan Israel. Dengan berdirinya negara Israel, kaum Yahudi yang terdiaspora di negeri asing dapat kembali ke Palestina. Dalam pandangan Prancis, dengan mendukung pendirian negara Israel di Palestina, hal itu bisa membantu melanggengkan agenda imperialismenya di Timur Tengah. Demikian juga Inggris, yang malah memfasilitasi semua keperluan untuk eksodus kaum Yahudi ke Palestina dan bahkan ikut mendesak warga Arab Palestina agar menerima imigrasi kaum Yahudi. Keberpihakan Amerika Serikat tercermin dalam kebijakan politik luar negerinya yang secara gamblang mendukung pendirian negara Israel.
Meski pada awalnya bangsa Arab terpaksa harus menerima eksodus kaum Yahudi, namun membengkaknya para emigran Yahudi di Palestina ternyata telah mendorong timbulnya berbagai masalah baru yang kian menyakitkan bagi warga Arab. Apalagi setelah kemerdekaan Israel, kekuatan negara dengan milisi sipil dan kelompok gangster Yahudi gencar melakukan aksi teror dan pengusiran terhadap warga Arab, yang pada gilirannya tak dapat mengelakkan pecahnya konflik terbuka antara Arab dan Yahudi, bukan hanya pada tingkat warga melainkan bahkan sampai ke tingkat negara.
Konflik itu kemudian melahirkan pecahnya enam kali perang besar antara Israel dan negara-negara Arab, sejak 1948 hingga 1982, yang menelan ribuan korban jiwa dan harta benda. Dukungan luas dan penuh yang diberikan negara-negara tersebut tidak terbatas pada bantuan ekonomi dan politik saja, melainkan juga pada bantuan militer. Bahkan di medang perang sekalipun, negara-negara Barat itu - khususnya Amerika Serikat - pun menerjunkan bala pasukannya. Hal ini terjadi misalnya pada perang Mesir - Israel pada tahun 1967, sehingga Arab selalu mengalami kekalahan.
Nafsu mengenyahkan bangsa Arab dari Palestina dipenuhi Israel bukan hanya di medan perang melainkan pada suasana damai pun Israel terus melakukan praktik ethnic cleansing terhadap warga Arab Palestina seperti tragedi Shabra dan Shatila. Proses perdamaian pun ditempuh, mulai dari Camp David I tahun I979, kemudian Ice Oslo tahun 1993 dan 1995, dan Wye River 1997, terakhir Camp David II tahun 2000. Kendati demikian, proses perdamaian tersebut tidak menelorkan hasil yang signifikan bagi terwujudnya perdamaian yang langgeng hingga kini.
Melihat latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dimulai dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut; (1) apa saja varian konflik Palestina-Israel, (2) apa setiap varian konflik terdapat aktor dan kepentingannya, (3) mengapa Israel begitu kuat ingin menaklukkan Palestina, dan (4) apakah terdapat konspirasi antara Israel dengan AS, (5) proses damai apa saja yang sudah ditempuh untuk meredakan konflik. Kemudian, disusun tujuan penelitian yaitu, bahwa penelitian ini bertujuan; pertama, mengurai akar-akar konflik Palestina-Israel dan menyingkap para aktor di balik konflik serta apa kepentingannya. Kedua, menjelaskan dugaan konspirasi antara Israel dengan Amerika dan antara Amerika Serikat dengan anasir Arab, yang dirancang untuk melumpuhkan kekuatan Arab Palestina. Ketiga, mengurai proses damai yang dirintis sejak Camp David I hingga Camp David II, yang semua berakhir dengan kegagalan. Keempat, memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu terutama dalam disiplin hubungan internasional, khususnya menyangkut masalah Timur Tengah.
Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan paling tidak bisa menjadi pelengkap alternatif untuk memahami masalah Timur Tengah, terutama konflik Palestina-Israel. Memang, telah cukup banyak buku mengulas konflik Palestina-Israel, tetapi kerap uraiannya terjebak ke arena emosi antara pemihakan dan pengutukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menempatkan perhatian pada realitas obyektif berdasarkan prosedur ilmiah dan fakta-fakta empiris untuk memahami konflik Palestina-Israel secara proporsional. Pada akhirnya, penelitian ini pun diharapkan dapat menambah khazanah rumusan teoretik tentang konflik Palestina-Israel dan perkelindanan dalam proses perdamaiannya yang perlu diketahui khalayak, terutama kalangan akademisi dan praktisi hubungan internasional Indonesia.
Sebelum membahas lebih jauh tentang konflik Palestina-Israel, kajian ini dimulai dengan suatu rumusan asumsi dan kerangka teori untuk menjawab bangunan asumsi tentang konflik yang paling lama dalam kancah konflik global ini. Diasumsikan bahwa (1) konflik Palestina-Israel tidak bersifat by accident, melainkan disengaja dan direncanakan secara sistematis sebagai suatu paket strategis, (2) untuk mencapai tujuan kepentingan nasional Israel, (3) proses damai tidak dijadikan tujuan penyelesaian konflik melainkan untuk mengukuhkan dan mengabsahkan capaiancapaian kepentingan Israel maupun kepentingan Barat yang didominasi Amerika Serikat, (4) Israel berkonspirasi dengan Barat (Kristen) untuk melakukan pengusiran warga Arab (Islam) Palestina.
Atas dasar asumsi tersebut, permasalahan kemudian diklarifikasi dengan teori-teori yang dalam hal ini lebih banyak memanfaatkan disiplin sosiologi dengan teori konfliknya. John H Davis (1968:1-3) menengarai bahwa konflik Palestina-Israel ini berawal dan gerakan Zionisme Internasional. Gerakan ini mengusung inisiatif untuk mewujudkan tempat kembali kaum Yahudi yang terdiaspora, yang pada gilirannya mengarah pada gerakan politik bersenjata dan menimbulkan konflik berkepanjangan. Dari sudut pandang teoretis ini, kalangan akademisi memetakan konflik Palestina-Israel ke dalam tiga hal; (I) pergolakan perebutan sejengkal tanah, yaitu Yerusalem, (2) terkait dengan masalah agama, yaitu status kota suci Yerusalem yang diperebutkan tiga agama besar - Islam, Kristen dan Yahudi, (3) terkait dengan perbenturan kepentingan strategis yang lebih banyak didominasi Barat yang kerap dipresentasikan oleh Amerika Serikat.
Joseph S Nye (1993:147-148) menyimpulkan konflik Palestina-Israel ke dalam tiga hal; masalah agama, nasionalisme dan politik keseimbangan global. Sedangkan James Turner Johnson (2002:9-41) menyorot keterlibatan Barat dalam konflik Timur Tengah yang tidak hanya sekadar untuk tujuan mempertahankan hegemoni imperialismenya, melainkan lebih jauh lagi untuk mengalahkan gerakan Jihad, karena Jihad menyimpan konflik peradaban yaitu pertentangan nilai-nilai Jihad dengan peradaban Barat. Dalam konteks kekinian, Jihad lebih diidentikkan oleh Barat sebagai gerakan terorisme yang menyerang Barat.
Persoalannya, ternyata konflik Palestina-lsrael cenderung berlama-lama atau seperti `dilestarikan'. Dari sudut teoretis, ternyata konflik bisa juga digunakan sebagai instrumen perjuangan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, konflik memang dirancang sebagai bagian dari paket strategi untuk mencapai tujuan. Setidaknya hal itu diakui oleh Morris Janowitz (1970:vii) yang menganggap konflik timbal akibat benturan kepentingan baik yang bersifat personal maupun sosial, bahkan konflik merupakan sebuah bentuk perjuangan.
Pendapat senada juga diungkapkan Lewis A. Coser (1956:8) yang melihat konflik sebagai sarana perjuangan atas nilai dan tuntutan untuk mencapai status, kekuasaan dan sumber daya. Dalam perspektif itu, konflik tidak selalu diartikan sebagai malapetaka, alih-alih malah dianggap sebagai hikmah. Setidaknya dari segi teoretis, konflik dalam makna ini pun diakui oleh Alfred Whitehead sebagai bukan musibah melainkan peluang untuk mencapai tujuan akhir. Dalam eskalasinya, konflik juga mengarah kepada pola kerusuhan, dalam konteks ini pun kerusuhan bisa dianggap sebagai bagian dari paket strategi untuk mencapai tujuan perjuangan atau tujuan luhur dari pihak yang berkonflik (Lewis A Coser, I956:10). Karena alasan itu, Ralf Dahrendorf (1959:212) pun berpendapat bahwa kerusuhan hanya merupakan instrumen yang dipilih oleh kelompok yang bertikai untuk mengekspresikan permusuhannya.
Dalam berkonflik, untuk memenangkan pertarungan kerap ditempuh dengan jalan konspirasi. Konspirasi adalah upaya satu pihak dengan pihak lain yang bersepakat tanpa diketahui pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan tertentu, hal ini sangat wajar dilakukan dalam berbagai medan sosial terutama dalam berkonflik (baca Mathias Brockers, 2002:75). Dengan demikian konflik dapat dikatakan bisa menjadi instrumen strategi untuk pencapaian tujuan perjuangan seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestine. Kerap kali upaya pencanaian tujuan tersebut ditempuh melalui konspirasi. Itulah sebabnya, bisa jadi konflik kedua bangsa ini memang sengaja `dilestarikan' agar tujuan-tujuan atau kepentingan nasional strategis jangka panjang pihak yang bertikai dan berkepentingan bisa terwujud secara sistematis. Fenomena ini dapat dilihat secara jelas antara lain dari upaya-upaya perdamaian yang selalu gagal atau mengahadapi jalan buntu.
Karena penelitian ini hendak menyingkap masalah yang rumit, maka harus dipilih metodologi penelitian yang memadai. Penelitian konflik Palestina-Israel ini memakai format studi kasus (case study), dengan memakai metode ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengkaji subject matter (materi) penelitian secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif Fokus studi ini adalah menelaah secara mendalam materi penelitian dari sudut teoretik yang diklarifikasi dengan data-data dam temuan-temuan dari sumber sekunder. Studi terutama menyorot konflik terbuka yang dimulai sejak tahun 1948, ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Jalinan peristiwa demi peristiwa, momen demi momen, disorot secara ketat. Dalam berbagai peristiwa dan momen itulah peneliti melihat berbagai varian dan memprediksi para aktor dan kepentingannya serta motif yang ingin dicapai sebagaimana layaknya fenomena dalam sebuah permainan. Untuk memahami momen yang akan disorot, sebelumnya peneliti memahami secara mendalam berbagai teori konflik dalam disiplin sosiologi.
Penelitian ini banyak mengandalkan data sekunder, karena keterbatasan untuk menjangkau lokasi penelitian. Kendati demikian, diharapkan tak mengurangi makna komprehensif dan keluasan penelaahan studi. Selain faktor ketakterjangkauan lokasi penelitian, sebab lainnya adalah sumber sekunder tentang Palestina-Israel dan Timur Tengah sudah banyak dipublikasikan dan dapat diperoleh dengan mudah. Sumber-sumber ini, misalnya didapatkan dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan sejumlah publikasi lainnya. Karena sumber sekunder merupakan hasil pikiran orang lain yang tidak jarang disertai maksud tertentu, maka peneliti melakukan pencarian sumber-sumber yang sesuai dengan materi penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemerhati dan penghimpunan dokumen. Untuk menguji validitas data, dilakukan beberapa cara, yaitu dengan melakukan diskusi dengan peneliti lain yang menaruh minat pada bidang perhatian yang sama, dan melakukan triangulasi, yaitu mengecek kebenaran informasi dengan sejumlah pakar dan pemerhati. Proses selanjutnya adalah merekonstruksi data mentah, dari bentuk awalnya menjadi bentuk yang dapat memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang diamati. Fase ini meliputi pemeriksaan data mentah, membuat tabel, baik secara manual maupun dalam komputer. Setelah data disusun dalam kelompokkelompok serta hubungan-hubungan yang dapat diurai, maka dilakukan pengolahan data dengan analisis dan interpretasi serta komparasi antara hubungan-hubungan dengan fenomena lain yang terkait untuk menjawab masalah-masalah yang diteliti.
Dalam pembahasan masalah, berbagai gambaran mengenai diaspora bangsa Yahudi diuraikan. Begitu juga, dinamika konflik dalam hubungannya dengan konspirasi AS-Israel serta proses perdamaian dalam konflik Palestina-Israel, Jika dilihat dari sekian banyak faktor yang menyebabkan konflik Timur Tengah yang berkepanjangan ini, setidaknya ada tiga faktor dominan: masalah agama, politik dan .peradaban. Dalam faktanya, ketiga faktor itu tidak selalu berdiri sendiri, melainkan terkait erat satu sama lain, meski juga di antara ketiganya ada yang paling dominan.
Konflik di Timur Tengah, kalau dirunut dari akar historisnya berawal dari kisah pengembaraan Ibrahim yang melahirkan Ismail (Bapak Bangsa Arab) dan Ishak (Bapak Bangsa Israel). Lamanya masa diaspora kaum Yahudi seolah telah meninggalkan kesan historis hilangnya klaim sejarah Yahudi atas tanah Kanaan (Palestina) yang telah ditinggalkan selama berpuluh-puluh abad. Sejak kejayaan kekhilafahan Islam, Palestina menjadi bagian dari wilayah integral dalam kekuasaan Islam. Penderitaan kaum Yahudi selama diaspora yang lebih banyak ditimbulkan oleh perilaku penguasa yang mendzalimi mereka sehingga mereka terbuang dan mengembara di negeri-negeri asing. Pengalaman pahit ini telah mendorong mereka untuk mewujudkan kembali negara Israel.
Pengembaraan yang dimulai dari Babilonia ke Palestina, dan kemudian berlanjut ke Semenanjung Arab, Afrika Utara, Eropa dan seluruh belahan dunia telah mengilhami kaum Yahudi untuk menggunakan segala cars termasuk merangkul penguasa negara mereka berpijak untuk memberikan dukungan terhadap cita-citanya Babakan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dapat dibagi dalam tiga babakan, yaitu (I) babakan Pra-Perang Dunia I sampai Perang Dunia I dengan memberikan dedikasi kepada penguasa negara kolonialis-imperialis; (2) babakan Pasca-Perang Dunia I sampai Perang Dunia II dengan mendompleng pada misi kolonialisme-imperialisme; (3) babakan pasca-Perang Dunia II dengan menempuh langkah-langkah konspiratif dan memanfaatkan keadidayaan Amerika Serikat. Semua langkah perjuangan ini dilaksanakan di bawah payung dan koordinasi organisasi zionisme internasional.
Berdirinya negara Israel merupakan hasil perjuangan mereka. Namun, sejak masa emigrasi ke Palestina hingga proklamasi kemerdekaan Israel, negara Yahudi ini terlibat dalam gejolak konflik berkepanjangan sebagai akibat penolakan Arab terhadap pencaplokan negara Israel di atas tanah sah Arab. Titik pergolakan konflik ini bertolak dari kepentingan sejarah masa lalu, klaim agama dan kepentingan politik yang lebih luas. Pencaplokan negara Israel yang difasilitasi Inggris ini kemudian menjadi titik api yang meletuskan konflik berskala regional dan menarik peran internasional. PBB yang merupakan lembaga penegak perdamaian dunia telah menangai konflik ini dengan mengeluarkan Resolusi No 181 yang membagi wilayah Palestina sebagian untuk Israel dan sebagian besar untuk Palestina.
Ketakrelaan Arab menerima konflik tersebut telah membuatnya lengah dan terlambat memproklamasikan negara Palestina, dan malah menghabiskan tenaga dan biaya untuk melancarkan peperangan melawan Israel. Negara-negara Arab belum pernah memperoleh kemenangan dalam enam kali peperangan karena Israel didukung habis-habisan oleh negara sekutunya, khususnya Amerika Serikat. Sejak itu, PBB berkali-kali mengeluarkan resolusi tentang konflik Israel-Palestina, tetapi semua itu hingga kini belum mampu mewujudkan perdamaian sebagaimana mestinya. Seiring dengan berlanjutnya emigrasi Yahudi ke Israel, Israel pun semakin giat memenuhi nafsu ekspansionistisnya dengan mencaplok tanah Palestina melebihi tapal batas yang ditentukan Resolusi 181.
Selama bertahun-tahun, proses perdamaian telah ditempuh sejak Camp David I hingga Camp David II, temyata hanya menghasilkan kerugian relatif belaka bagi Arab. Hal ini disebabkan semakin lemahnya posisi Arab yang ditandai dengan pudarnya persatuan Arab dan semakin kuatnya lobi Yahudi di Amerika Serikat yang kerap merancang berbagai upaya konspirasi untuk membela kepentingan nasional Israel. Yang lebih mengenaskan, bukan saja Palestina terancam oleh berkurangnya wilayah sahnya melainkan juga terusirnya warga Palestina yang mengungsi ke sejumlah negara tetangga.
Dalam konstelasi konflik ini, salah satu faktor politik yang membuat Israel berada di atas angin adalah adanya dugaan konspirasi antara Israel dan Amerika Serikat untuk melestarikan konflik ini bagi kepentingan strategis kedua negara tersebut. Bukti-bukti empiris tentang hal ini dapat ditemukan dari kukuhnya Israel untuk mempertahankan wilayah pendudukan dan sejumlah klaim koersif Israel terhadap penguasaan secara permanen wilayah yang lebih luas, serta sulitnya lembaga-lembaga dunia termasuk PBB sendiri untuk memaksa Israel kembali ke posisi wilayah kedaulatan semula dan lambannya proses-proses perdamaian yang telah berlangsung selama ini.
Pengamatan dan penelitian secara seksama terhadap perkembangan konflik Timur Tengah dengan mengarahkan perhatian pada perilaku politik Israel baik yang didemonstrasikan di dalam negeri Israel oleh para petinggi Israel dan di luar negeri oleh para pelobi Israel di Washington secara eksplisit menegaskan adanya konspirasi jangka panjang. Inilah yang menjadi faktor penghambat bagi terwujudnya perdamaian abadi di Timur Tengah dan sekaligus faktor pelancar bagi tercapainya kepentingan regional dan global Israel plus Amerika Serikat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demi mengukuhkan eksistensi negara Israel dan memantapkan agenda-agenda konspiratifnya bersama Amerika Serikat untuk kepentingan strategis sepihak, konflik ini digunakan sebagai sarana untuk mencapainya. Implikasinya, konflik ini sulit diselesaikan kecuali jika terbangun kembali semangat persatuan Arab atau timbulnya kesadaran Israel dan Amerika Serikat untuk menghentikan langkah-langkah konspirasinya demi kehidupan yang damai dan sejahtera di Timur Tengah.

Middle East Conflict As a Strategy to Enforce the Existence of Israel State (A Case Study on the Conflict and Peace Process in The Palestine-Israel Conflict)This thesis discusses the Jewish diaspora which has in such an extent inspired the Jews to settle a national home (Jewish state) in Palestine. This phenomenon has one at a time prompted them to make a long conflict with the Arab in the Middle East region. The dynamics of the conflict and its relation with the Israel - US conspiracy and the Middle East peace process are seriously elaborated, as well.
Judged from umpteen factors, the conflict that has flashed six wars are broken out by three dominant factors namely religion, politics and power. Based on this research, the objective facts proved that the three factors do not stand separately but overlap one another, though among the three factors there is a most dominant one.
Traced from its history, the Middle East conflict is broken out by the descendants of Abraham who produced offspring of Ismael (offspring of the Arab nation) and Isaac (offspring of the Israeli nation) who lived in Kanaan (currently called Palestine). The Jewish diaspora which began from Babylonia to Palestine, then proceeded to the Arab gulf areas, North Africa, Europe and the other parts of the earth for thousand years left a historical claim on Palestine where the Jews occupy. Since the glory of Islamic caliphates till the fall of Ottoman empire, Palestine was an integral part of the caliphates, and defended by Arab till nowadays. As long as the diaspora, the Jews experienced such cruel treatments by the emperors of the countries where they stay. This experienced pushed them to go back to Palestine by fighting the Arab. In fighting the Arab, the Jews have used all means including raid and conspiracy supported by Western countries to achieve the ends.
The struggle of the Jews to set up a Jewish state can be divided in three phases: (1) the Pre-World War I till World War I Phase, by demonstrating dedication to the colonial-imperial powers, (2) the Post-World War 1 till World War II, by hitchhiking on the colonial-imperial missions, (3) the Post World War II, by taking conspiracy steps and making use of the US power. All these struggling exertions were taken under the umbrella and coordination of international Zionist organization. The set-up of the state of Israel constitutes the end result of their struggle.
However, since the Jewish emigration to Palestine till the proclamation of the Israel, the Jewish state deeply involved in a troubled conflict with the Arab countries as a consequence of their rejection against the existence. The sparkling point of this conflict was drawn from the historical interest and further political interests. The inclusion of the state of Israel in Palestine was at that period forced by the British government that controlled the mandate of Palestine. Alternately, this pulled the international role of the United Nations as the world peace settler to mediate the conflict. The United Nations then issued a resolution number 181 that divides the territory partly for Israel and most part for Palestine. Corresponding to the resolution, the Israel government enhanced the emigration of the Jews to Israel progressively and intensified its expansionistic program by seizing the Palestinian territory far beyond the boundary defined by the United Nations under resolution number 181.
Unfortunately, the issuance of the resolution has made the Arab countries ignorant and inertial in responding the opportunity to proclaim a Palestine country like that executed by Israel. Instead of proclaiming a state of Palestine, the Arab countries were occupied by a strong desire to crush Israel, using huge energies and uncountable costs to launch wars against Israel.
Within the six wars ever fired, the Arab countries never gained any victory now that Israel was extremely backed by its alliances, especially the US. Since then, the United Nations issued several resolutions on the Israel - Palestine conflict, but implementation of all the resolutions was blocked by the US.
For years, the two countries have come to the table to seek peace mediated by the US, starting from Camp David I in 1979 to Camp David II in 2000, but these peace processes resulted nothing but relative losses for the Arab countries. This was made happen due to ever weakening position of Arab in facing Israel backed by the Jewish lobbyists in the US Congress. Here they persistently make a conspiracy plan to defeat Arab through the conflict and strengthen the existence of Israel. In the meantime, it's very fearing that the Palestinian territory is further grabbed hold of by Israel and its people driven away from there to flew to the surrounding neighbor countries.
In the conflict constellation, a political factor that makes Israel in a far better position is the progressively advanced conspiracy between the Jewish state and the United States in order to achieve a strategic national interest of both countries. The empirical evidences obviously show the truth of this case, as it can be judged from the stronger will of Israel to defend and expand the occupied territory and to control and possess the territory permanently. In meantime, the United Nations is factually not so powerful to compel Israel to get away from there and return to the former position as defined by the UN resolution, whilst at the same time the peace processes have been running so leisurely so far.
Through meticulous research and close observation over the Middle East conflict, we finally could find a judgment on the Israel's political behavior both demonstrated domestically by the Israel's authorities at home and externally by the Israel's lobbyists in Washington, that the conspiracy between the two countries explicitly asserts the hidden agenda of strategic national interests of theirs. It is this that remains a blocking factor for the achievement of an eternal peace in the Middle East, and a smoothening factor for the attainment of both regional and global interests of Israel and the US.
Hence, it is obvious that both Israel and the US are keen on maintaining this conflict in order to strengthen the existence of the state of Israel, in addition to attain their broader strategic interests. This problem brings about an implication that the conflict is rather difficult to solve but if the Arab countries revive their unitary spirit and the US and Israel halt their conspiracy.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11893
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rusdiyanta
"Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara fungsi simbol Islam dengan tingkat dukungan masyarakat terhadap partai politik pro Islam dalam dinamika politik sadder di Turki. Selain itu juga menganalisis strategi dan faktor-faktor penyebab revivalisme Islam hingga naiknya Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan sosiologi-antropologi. Konsep-konsep agama dan kebudayaan dikemukakan oleh banyak pengamat seperti Dhurkheim, O'Dea, Nottingham, Geertz, dan Dhaouadi. Menurut Geertz, agama merupakan sistem simbol yang membentuk pola budaya. Bagi Dhaouadi, inti simbol budaya manusia adalah membuat human distinct identity dan simbol budaya bisa bersifat materialistik dan supranatural.
Dengan metode deskriptif-analitis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simbol Islam mengalami perubahan fungsi dalam dinamika politik di Turki dari periode Utsmani hingga era Republik Ketiga. Sejak tahun I980-an, "sintesis Turki-Islam" menimbulkan iklim baru keislaman di Turki Intelektual dan business man Muslim berwawasan modern dengan sentimen keislaman yang kuat muncul untuk mengintegrasikan budaya Turki, modernisme dan Islam.
Ketika sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama rnengakar dalam masyarakat Turki, revivalisme Islam muncul sebagai alternatif . Indikasinya adalah berdirinya partai Partai pro-Islam seperti Partai Orde Nasional, Partai Keselamatan Nasional, Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Ketika partai politik pro-Islam menggunakan simbol Islam secara terbuka, reaksi keras datang dari kelompok sekuleris dan di dukung militer. Kemudian, kelompok Islam mengubah strategi untuk menghapus citra "fundamentalis" dengan menggunakan tema-tema keadilan, kesejahteraan, HAM, demokrasi dan sebagainya yang pada dasarnya merupakan substansi nilai-nilai Islam.

The object of research is to analysis the linkage between the function of Islamic symbol and level of society support to political party pro-Islam in secular political dynamic in Turkey. Beside this, to analysis strategies and factors cause Islamic revivalism until Welfare Party (Refah) and Justice and Development Party (AKP).
This research uses library research with sociology-anthropology approach. Concepts of religion and culture were explained by intellectuals like Dhurkheim, O'Dea, Nottingham, Geertz and Dhaouadi. For Geertz, religion is a symbolic system that shape cultural pattern. And for Dhaouadi, nucleus of human cultural symbol makes human distinct identity and human symbol can be materialistic or supernatural.
Through descriptive-analytic method, this research examination show that Islamic symbol had been experienced function change in political dynamic in Turkey since Ottoman period until Third Republic era. "Synthesis Turkish-Islam" raised a new situation of Islam in Turkey. Muslim intellectual and businessman with modern views and strong sentiment on Islam appear to integrate Turkish culture, modernism and Islam.
When secularism was failed to shift Islamic ideology and tradition of Islam that was rooted in society long time ago, Islamic revivalism was appear as an alternative solution. The indicators are the birth of political party pro Islam i.e. National Order Party, National Salvation Party, Welfare Party (Refah) and Justice and Development Party (AKP).
When political party pro-Islam used to Islamic symbol openly, secularist group and military react hard. Then, Islamic group change strategies to erase "fundamentalist" image by uses themes like justice, welfare, human right, democracy etc. that they are substance of Islamic values.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14145
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdurrohman Kasdi
"The research of this thesis aims to know the position of Ikhwanul Muslimin's movement which grows and develops in Egypt, track the genealogy and the history of Ikhwanul Muslimin, the concept and the movement as well as the prominent figures who have influence in the social political movement in Egypt. Besides describing the position of Ikhwanul Muslimin, the research also tries to reveal its influence to the social political changes in Kinanah.
In the research, the writer uses qualitative approach with descriptive study method through literature study and interview with experts in this field. One of the findings is that the influence of Ikhwanul Muslimin upon the social political changes in Egypt is very dominant through the interaction process of the prominent figures and the followers of Ikhwanul Muslimin with the Egyptian leaders.
Since its existence (1928), the political map in Egypt has entered new era. The policies of the leading authority in Egypt have experienced changes, rise and fall, because of their interaction with Ikhwanul Muslimin. The writer classifies the interaction between Ikhwanul Muslimin and the government of Egypt into two periods. They are pre-revolution and post-revolution.
First, was pre-revolution period. The encounter between Ikhwanul Muslimin and Egypt government were often colored by conspiracy, oppression, which later welcomed with demonstration and competition in fighting for power. Ahmad Mahir Pasha?s government frightened their rooted power, until they tried to hamper Ikhwan in election competition by counterfeiting the result of the election, hampering the candidates and arresting the Ikhwanul Muslimin's activists. The strict policy towards Ikhwan was also inherited by Ahmad Mahir Pasha's substitute, al-Nuqrasyi Pasha who suspected Ikhwan as the responsible one for the killing of Ahmad lvlahir Pasha. Al-Nugrasyi Paslia'policy had brought about demonstration by Ikhwanul Muslimin,which resulted in the stepping down of al-Nuqrasyi in February 15, 1946.
Looking at the two-generation leadership - Ahmad Mahir Pasha and al-Nuqrasy Pasha - which failed, Ismail Shidqi Pasha who replaced al-Nugrasyi attempted to accommodate the aspiration of Ikhwanul Muslimin. His leadership strategy was to approach Ikhwanul Muslimin and persuade its prominent figures to cooperate. This brought advantages to the government, but disadvantaged Ikhwanul Muslimin which got attack and slander from Wafd and Communist Parties. They also accused that Ikhwanul Muslimin was on the government side while they would always be critical towards the government's policy.
Second, post-revolution period. There were three government in Egypt that included Ikhwanul Muslimin in this post-revolution era; directly as well as indirectly, through confrontative radical interaction and also moderate one.
First, the era of Gamal Abdunnasser. Although Nasser and revolution got the support from Ikhwanul Muslimin at first, Ikhwanul Muslimin opposed it after it was proved that Nasser didn't intend to build Islamic country, and promoted nasionalism and socialism of secular Arab instead. When the relationship with IIkhwanul Muslimin became worse, sporadic war occurred between the government and the Ikhwanul Muslimin, which in many occasions turned out to be violence. Finally in 1966, Nasser decisively eradicated lkhwanul Muslimin until its roots, executed the main ideologist Sayyid Qutb and other figures, arrested and jailed thousands of people, and chased after other members that they hid or ran into exile. Before the end of Nasser period, the country had shackled religious institution and gagged Islamic opposition, including Ikhwanul Muslimin.
Second, Anwar Sadat era, who governed from 1971 to 1981, inherited Egypt from Nasser. He got the authority when Arab was beginning to get up from its fall in 1967 and after Nasser's death. Sadat realized this condition, so that he tried to form his own identity and political legitimating, taking advantage of Islam to eliminate Nasseris and left group. But, Sadat's accommodative policy didn't last long, authoritarian covered Sadat back and the eradication to his opponent was greater, including to those who criticized his home affair and foreign affair policies. This act reached a peak in 1981, when Sadat jailed more than 1500 people from all walks of life; Islamic activists, lawyers, doctors, journalists, lecturers, political opponents and previous governmental ministers. These restrains triggered the more radical Islamic opposition which finally culminated in the killing of Anwar Sadat, in November 3, 1981 by the followers of Jamaah Al-Jihad while he was visiting the military parade commemorating the 1973 war.
Third, Husni Mubarak, who was previously the vice president, filled in the position of president with new spirit and strategy. The style of President Muharak as well as the awakening of Islam experienced changes in the 80s after the death of Sadat. While the Islam awakening's style in 1970s revealed as confrontative and violent movement, in 1980s the Islamic movement entered the main stream and the organization of Islam activists.
Mubarak's policies were more careful, attempting political liberalization and tolerance, while at the same time he took quick and decisive action to those who wanted to use violence to oppose the government authority. He carefully separated religious opponents, political opponents, and direct threats to the country. Mubarak's government was more accommodative to its opponents, giving space for them to voice their aspiration. He thought that Ikhwanul Muslimin and other religious opponents were proves of Islam awakening, and also the search of their relation format with the country.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14766
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atep Abdurofiq
"Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika. Sejauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah. Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah.
Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Amerika sangat membutuhkan pasokan minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya, sedang pada sisi lain Arab Saudi sangat tergantung pada keterlibatan Amerika dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebelumnya meskipun Arab Saudi negara monarki, Amerika tidak mempersoalkan sistem politik Arab Saudi yang tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Bagi Amerika selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan yang telah dibangun sejak tahun 1930-an, alasan minyak karena kapasitas produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau mengamankan pasar minyak global juga karena pertaruhan politiknya terlalu besar jika rezirn Saudi runtuh. Bila hal ini terjadi maka pengganti alternatif di luar keluarga Al-Saud adalah para penantang hegemoni Amerika, terutama Al Qaeda. Disini, nampak bahwa kepentingan Amerika mempertahankan kerajaan, selain faktor ekonomi juga faktor politik.
Namun dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab umumnya dan Arab Saudi pada khususnya berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Pentagon di washington, di mana 15 dari 19 tersangka pelaku tindak terorisme itu adalah berwarganegara Arab Saudi. Amerika berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme. Sehingga prioritas utama kebijakan politik Amerika di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah hubungan Amerika-Arab Saudi.
Bahkan pada 6 November 2003, Presiden Amerika George Walker Bush secara terbuka mendesak Saudi dan Mesir menerapkan demokrasi. Di Timur Tengah sendiri, banyak pihak yang setuju dengan seruan Bush untuk lebih mengembangkan demokrasi. Bahkan di Arab Saudi tuntutan perubahan pun muncul tidak hanya dari oposisi moderat namun juga datang dari oposisi garis keras yang menentang sikap kerajaan dan anti Amerika sehingga melancarkan aksi terorisme yang menyerang berbagai kepentingan Amerika di Arab Saudi. Namun, seruan untuk mendukung gagasan Bush itu juga ditanggapi dengan dingin sebagai akibat sikap Amerika yang lebih berpihak pada Israel dan keputusan Amerika mengobarkan perang di Irak. Akibatnya gelombang oposisi kian meningkat sebagai prates terhadap kebijakan Amerika. Kedua Persoalan, kebijakan Amerika dan oposisi anti Amerika, ini merupakan rintangan utama bagi keinginan untuk menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang iebih demokratis.
Desakan reformasi Amerika juga temyata berpengaruh pada kebijakan dalam negeri Arab Saudi buktinya pihak kerajaan telah mengumumkan akan melakukan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah. Persetujuan Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap dart persepsi atas isu hak asasi manusia itu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan ajaran Islam, sedangkan pemilu merupakan sebuah proses politik bersejarah bagi Saudi karena untuk pertamakalinya dilaksanakan sejak negara ini didirikan.
Namun belum jelas apakah pemilu ini akan independen dan akan menciptakan parlemen yang berfungsi mengontrol pemerintah sebagaimana lazimnya demokrasi Ataukah, sekadar bentuk lain dari Dewar' Syura yang tidak memiliki kekuasaan, kecuali hanya sekadar memberi masukan kepada pemerintah. Nampaknya walaupun berjalan dengan lamban namun perubahan sedikit demi sedikit sedang terjadi dan terus bergulir di kerajaan Saudi ini.

The Middle East is the main focus of The United States Foreign Policies. Yet, the US government saw Saudi Arabia as their strategic ally in the Middle East. They have been having good cooperation with Saudi Arabia, the biggest oil producer and the owner of the largest number of oil reserves, for years. This strategic condition has put Saudi Arabia in the center of the US foreign affairs policies in the Middle East.
The relationship between these two countries is considered as a dependent connection. The US needs Saudi Arabia to supply them oil for their industry, while Saudi is very dependent on the US involvement in its economy, defense and security. The US does not want to bother the Saudi Arabia's System of Monarchy, even though it is against the values of democracy. For the US, besides keeping a good relation since 1930's with Saudi which its daily oil production is very powerful to the global market they cannot take the great risk they might encounter if the Saudi regime is collapsed. If it happened, Saudi would possibly be ruled by those who are against the US hegemony, especially Al Qaeda. This shows that the US interests are not only economic but also politics.
But generally, the basic form of relationship between the US government and the Arabic countries -especially Saudi Arabia- has changed fundamentally after the 911 incident. The US government is trying to revolutionize the social structure of the Arabian that they consider to be the cause of all radicalism and terrorism. Thus, the most recent priority of the US policies in the Middle East is to socialize-and apply democracy there. This is a new thing in the US-Saudi Arabia mutual aid.
On the 6th of November 2003, George W. Bush, moreover, openly forces Saudi Arabia and Egypt to apply the democracy system in their countries. In fact, in the Middle East, many have agreed with Bush to develop democracy in the area. Even in Saudi Arabia, the demand of changes comes not only from the moderate opposition but also from the radical opponent that protests the Royal attitude and anti-US movements. But the call to approve Bush idea is responded negatively as well, due to the US taking sides Israel and their decision to trigger war in Iraq. This increases the opposition action to protest the US policies. The two problems, the US policies and anti-US movement, can be the real factor to obscure the Middle East becomes a more democratic area.
The US reformation pressure has also influenced the Saudis domestic policies. The Saudi Arabia Royal have announced their willing to run the national election immediately to select their representatives after agreeing the formation of a non government commission for human rights. The Saudi's agreeing the formation of the commission shows attitude and perception changes in viewing human right issues. Prior to that, Saudi perceives some human rights values are not synchronous to Islamic teachings, whereas the election is a very momentous political process to Saudi because it will be the first time ever in Saudi.
But it is still uncertain whether the election will be real independent and result in a parliament that controls government, or just a different form of "Diwan Syura" that has no authority but to give the government advices. It seems that even though it runs slowly but the changes will gradually occur in this Kingdom of Saudi Arabia.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14914
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nusirwan
"Pada bulan Maret 1924 Kemal Attaruk, Kepala Negara Turki, mengumumkan dihapuskannya Khilafah Islamiah dan negaranya, dan gema dari kebijakan tersebut berkumandang ke seluruh penjuru dunia Islam. Tiga belas bulan kemudian, tepatnya April 1925 Syeik All Abdul Raziq, seorang ulama al-Azhar dan Hakim Syari'ah di al-Mansyhurah, Mesir, menerbitkan sebuah buku berjudul "al Islam wa Ushul al-Huhn : bahsun flu khilafah wal hukrrmah fills/am" yang berisi tentang tuntutan penghapusan kekhilafahan dan pengikaran eksistensinya dalam ajaran Islam. Maka muncullah reaksi keras. dari berbagai kalangan masyarakat di Mesir, negara-negara Arab dan dunia Islam. Akibatnya Ali Abd al-Raziq dipecat dari jabatan Hakim al Mansyhurah dan dicoret namanya dari jajaran ulama al-Azhar.
Tesis ini merupakan telaahan kembali pemikiran Ali Abd al-Raziq dalam buku karangannya itu dan ditujuankan untuk mengetahui lebih detail dari konsepsi politik yang digagas olehnya. Sekaligus menguji sejauh mana konsepsi politik Ali Abd al-Raziq menurut perspektif al-Quran dan al-Hadist, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ,pendekatan fenomologis dan metode analisis deskriptif serta komparatif.
Dari hasil penelitian diatas penulis temukan bahwa Ali Abdul al-Raziq termasuk pemikir politik Islam yang paling kontroversial saat itu. Paham dan pendapatnya sangat bertentangan dengan para alim ulama al-Azhar dan umat Islam lainya khususnya tentang Khilafah dan Negara. Sebagian besar umat Islam dan ulama menganggap dan menyatakan Khilafah Islamiah wajib hukumnya dan masalah tersebut sudah final serta establish dikalangan masyarakat Islam umumnya dan dunia Arab khususnya. Sebaliknya, menurut All Abd al-Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi hilangnya essensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik.
Gagasan politik al-Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan ingkar kehidupannya seperti revolusi Oktober 1917, revolusi Marxis-Leninisme, dan revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan.
Kiranya kondisi sosio-politik yang demkkian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama clan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan.

In March 1924 Kemal Attaruk, Turkish Head of State, announced the abolisment of Khilafah Islamiah Islamic Goverment System from his country, and resonance of the policy reverberated to all Islamic states. Thirteen months afterward, precisely in April 1925, Syeikh Ali Abdul al-Raziq, a syari'ah judge in al-Manshurah, Egypt, published a book entitled " al-Islam wa Ushul aI Hukm" that contains his demand to abolish Khalifah system and denial of its existence in Islamiah leading. His notions brought strong reactions from various social classes in Egypt, Arabic countries and Moslem World. As a consequences, Ali Abd al-Raziq was fired on his position a judge in al-Manshurah, and his name was eliminated from al-Azhar ulama's line.
This thesis is a restudy over the ideas of Ali Abdul al-Raziq in his book, and it is aimed at understanding the theory in a more detailed. In addition it is also meant to examine the political concept developed by. Ali Abd al-Raziq pursuant to the perspective of Alquran and Al hadist by using the method of qualitative research, phenomenal approach, and descriptive and comparative analysis methods.
The result of the studies the writer has done revealed that Ali Abdul al-Raziq was one of the most controversial Islamic thinkers at that time. His apprehension and notions were contrary to those of ulemas of al-Azhar and most Moslem, particulary on Khilafah and State. Most moslem and ulernas considered and confirmed Khilafah Isiamiah was compulsory and has been final as well as had been establishing among the Moslem world in general and in the Arabic world in particular. On the contrary, All Abdul al-Raziq asserted that Islamic historical reality did not specify a political organization named Khilafah, with its leader called Khalifah, a compulsory. This case could be observed from the fading out of the role of people sovereignty in the political process, and the formation of Khilafah System which was based on heredity as a reflection of the fading out of the essence of Islamism from political practices.
Raziq' s political notions seemed to emerge due to the breaking out of political revolutions leading to the separation of state affairs from religious affairs which at the time dominated the Moslem world. The said revolutions include the October 1917 Revolution, the Marais-Leninism Revolution and the 1925 Turkish Revolution with its secular form of state. In addition, Raziq's political notions were also more or less influenced by the emerge of Arab's nationalism that had produced Arabic kingdoms.
It appeared such socio-political conditions that had encouraged Raziq to think of the need to separate religious affairs from state affairs. It seemed Raziq 'with this theory would like to find an Islamic political conception, but it was represented by the need of separation of religious affairs from state affairs which the two was impossible to be fused. According to Raziq, religion affairs have a sacred characteristic, but political affairs much more profane or secular.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14849
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Juwarti Hafsah
"Barat menemukan sebuah teori yang cocok untuk menyimpulkan makna dan motivasi di belakang aksi syahid yang dilakukan oleh bangsa Palestina.. Defrivasi relatif, adalah sebuah teori yang dianggap mampu mewakili pemaparan tentang sebab dan alasan dilakukannya aksi syahid tersebut. Barat menganggap bahwa bangsa Palestina adalah bangsa yang frustrasi akibat ketidakmampuan mereka menandingi Israel, sehingga melancarkan sebuah agregat psikologis yang terefleksikan dalam bentuk aksi bom bunuh diri. Keminiman dana dan persenjataan telah membuat bangsa Palestina mencari jalan lain untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.
Disisi lain, bangsa Palestina yang mayoritas beragama Islam teramat yakin akan anjuran Jihad dalam agama mereka, khususnya bagi orang-orang yang teraniaya dalam upaya memperjuangkan tanah air, kemerdekaan dan atau agama mereka. Dan untuk keberaniannya itu, kaiak mereka tewas, Allah swt menghadiahi mereka dengan kenikmatan syurga. Hal itulah yang menanamkan keyakinan di hati bangsa Palestina bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan mass transisi memasuki kehidupan baru di alam yang baru. Berdasarkan pada pandangan Islam dan Barat yang sangat berseberangan tentang aksi born bunuh diri oleh bangsa Palestina, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa raja yang mendorong bangsa Palestina melakukan aksi bom bunuh diri atau aksi syahid dalam perang melawan Israel dan benarkah defrivasi relatif menjadi sebuah teori yang signifikan untuk membahas aksi tersebut."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T18140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Syauqillah
"Kemenangan Kelompok Islam di Aljazair dalam demokrasi melalui pemilihan umum putaran pertama pads 1991 menjadi suatu fenomena menarik di tengah situasi Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki karakteristik negara monarkhi absolut dan republik sosialis. Front Islamique du Salut (FIS) di Aljazair merupakan kelompok Islam kedua setelah Syiah yang banyak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Dalam situasi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan, FIS menawarkan pembaharuan kepada rakyat kecil. Hal tersebut memberikan nilai positif bagi FIS untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Aljazair.
Namun, menjelang pemilu putaran kedua, Presiden Aljazair, Chadli Benjedid mengundurkan diri dan Dewan Keamanan Nasional yang merupakan kepanjangan tangan dari militer. Pihak militer melakukan pembatalan atas hasil pemilu yang dimenangkan oleh FIS dan membuat kebijakan bahwa FIS merupakan partai terlarang. Pembatalan yang dilakukan militer tersebut dalam dunia perpolitikan disebut sebagai Military Putcsh.
FIS dituduh sebagai kelompok fundamentalis yang jika berkuasa akan memberangus nilai-nilai demokrasi, tuduhan tersebut dilayangkan bukan saja oleh kalangan dalam negeri saja, melainkan juga negara barat seperti Amerika Serikat dan Perancis. Kedua negara tersebut mengkampanyekan bahwa fundamentalisme merupakan ancaman baru setelah keruntuhan komunisme.

The winning of Islamic Group in Algeria on democratic first round election in 1991 became an amazing phenomenon in Middle East which has particular characteristic as the absolute monarchy and socialist republic country. Front Islamique du Salut (FIS) in Algeria is the second Group of Islam after Shi'ite which gets supports from the Algerian molested society. FIS coming, order to give the new concept for making condition of Algeria become better than before. Besides that, FIS also already seized the attention of Algerian common people because of it fight orientation.
But, toward the second circle election, the President of Algeria, Chadli Benjedid retreat from his position and National Security Council as the military subordinate, canceled the election result that is won by FIS. The council makes a new policy and announces that FIS is forbidden party. The military's cancellation is a new concept of Military Putcsh in political sector. That cancellation is also considered as Military Putcsh many country of the world.
FIS is pointed as the fundamentalist group. In the government perspective, FIS is predicted become the dictator government if its party dominates the Algerian power. It is also predicted that FIS will eliminate the democratic values. It's prediction not only given by the domestic administrator, but also foreign country such as America and French. They campaign about the dangerous of fundamentalism after communist debacle.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T18137
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Tahrul Anam
"Penelitian ini dilatar belakangi oleh kontroversi kasus Irak yang bersumber dari sikap Amerika Serikat yang berambisi menjatuhkan pemerintahan Irak di bawah Presiden Sadam Hussein. Berbagai argumentasi dan bukti tentang keterlibatan Irak dalam terorisme dan senjata pemusnah masal terus disampaikan oleh Amerika Serikat guna mendapatkan dukungan masyarakat internasional. Perdebatan tentang perlu tidaknya tindakan militer atas negara Irak terus berlanjut baik di media massa maupun di forum-forum resmi di Perserikatan Bangsa Bangsa. Perdebatan tentang perlu tidaknya invasi tersebut juga berkembang di negara-negara Uni Eropa yang selama ini dikenal sebagai anggota NATO di bawah Amerika Serikat. Negara senior yang sangat berpengaruh seperti Jerman dan Prancis dengan tegas menolak rencana invasi militer atas Irak. Permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah 1) apa kepentingan Amerika Serikat menggulingkan Presiden Sadam Husein? dan 2) mengapa Uni Eropa menentang invasi militer terhadap Irak? Serangan terhadap Irak adalah bagian dari kepentingan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan sumberdaya minyak bumi dan dominasinya terhadap kawasan Timur Tengah dengan cara mengganti pemerintahan yang dianggap tidak mendukung Amerika Serikat. Timur Tengah yang selama ini menjadi daerah instabilitas harus berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Jerman dan Francis atas nama Uni Eropa juga mempunyai kepentingan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui kerjasama-kerjasama ekonomi dan peran diplomatiknya dalam menyelesaikan damai terhadap masalah konflik antara Israel dan negara-negara di Timur Tengah. Konsisten dengan langkah damai melalui perlucutan senjata Irak melalui Resolusi PBS 1441, Jerman dan Prancis menentang Amerika Serikat yang mengesampingkan resolusi tersebut dengan menginvasi Irak secara sepihak. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Jerman dan Prancis dengan Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang sama yaitu peningkatan pengaruh terhadap kawasan Timur Tengah. Penolakan Jerman dan Prancis terhadap invasi militer atas Irak berangkat dari keinginan Jerman dan Prancis meningkatkan peran-peran diplomatiknya di Timur Tengah.

This research attempts to explain the different policy of European Union and US on Iraqi war H. Since 11 September attack, US government believed that radical Moslem terrorist was behind on WTC case. For US, North Korea, Iran and Iraq are devil axis where terrorists are free to live and grow. Those countries must be under control the UN extremely for international stability reason. For Iraq, in particular, US government proposes to change Iraqi administration for world peace and democratization of Iraqi people. Under Saddam Husein, the peace process of Middle East has not been achieved. US have pushed the UN to take military action deal with Iraq. US said that Saddam Husein developed the weapon mass of destruction to fight Israel and occupy other Arabic land. Although the UN team did not find the weapon mass of destruction like US opinion, the Bush administration would like to change Saddam government. Meanwhile, European Union disagreed to US policy. For European Union both Germany and France as leading countries of Europe, diplomacy is much better way than a war. It is necessary to take some questions dealing with the European Union (Germany and France) and US policy on Iraq problem. First, Why US really wanted to change Saddam Husein government? Second, Why European Union (Germany and France) rejected US proposal for Iraq? There were opinions on European forum itself whether fighting Iraq military was need. Some of them did so, and the rest did not so. Germany and France as senior countries of Europe preferred to take diplomacy. European Union asked the UN to take pays more attention for Iraq problem. The point is that European Union has not wanted to US as sole power for Iraqi future. It is fact that some European Union countries are member of NATO, but it does not mean that all US policy will be supported. They have worried what US did would cause race and religious sentiment. The most important thing of combating Iraq is national interest of US. A natural resource of Iraqis the answer. Oil is a main of Iraq resource that is hunted. US have recognized that potential oil of Iraq is bigger than Sandia. If US could change Iraq government, most oil resource of Iraq would support US industry. US efforts have disturbed the bilateral economical relationship between Iraq and European Union. Politically, European Union wants to give more contribution for peace process in Middle East region. Without any political tension on that region, European Union will get many advantages. The Middle East countries those are disappointed to the US domination will tend to Europe. European Union for future time will have power and influence like US."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15086
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>