Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Propaganda perang yang terjadi sejak Perang Dunia II telah menjadi fenomena polarisasi masyarakat yang mengakibatkan destruksi di dunia. Melihat dampaknya, Perserikatan Bangsa Bangsa berupaya untuk membentuk deklarasi media massa untuk memperbaiki kualitas publikasi media melalui nilai-nilai positif. Melalui deklarasi, beberapa akademisi perdamaian mulai mencapai kesadaran untuk mengembangkan jurnalisme perdamaian. Secara praktik dan teoritis dikembangkan dengan baik, dan dituangkan pada penulisan jurnal maupun buku. Sejauh ini jurnalisme perdamaian mulai diakui oleh banyak jurnalis maupun akademisi, akan tetapi kehadirannya di media masih kalah kentara dengan jurnalisme perang dan jurnalisme umum. Melalui premis sebelumnya, penulisan ini berusaha untuk mengulik bagaimana perkembangan jurnalisme perdamaian dari waktu ke waktu, beserta dengan gambaran dinamika di media umum. Untuk menelusuri topik, penulis memungut 45 literatur dan menggunakan metode taksonomi sebagai alat pemilihan tema. Berdasarkan penemuannya, terdapat tiga tema utama yang kentara dalam penulisan jurnalisme perdamaian, terdiri dari (1) Konseptualisasi Jurnalisme Perdamaian;  (2) Musuh Jurnalisme Perdamaian; dan (3) Jurnalisme Perdamaian dalam Konflik Kontemporer. Berdasarkan temuan, sebagian besar penulisan JP dikaji oleh negara Barat. Kajian jurnalisme perdamaian kurang lebih berfokus pada konflik-konflik di negara berkembang atau negara miskin. Jurnalisme perdamaian juga bergantung pada masing-masing kemampuan jurnalis. Oleh karena itu, penulisan ini perlu menggaris bawahi kesenjangan dalam penulisan, praktik, dan teori dari JP, dan dievalusai kembali apa yang menjadi penting dalam JP.

---

The war propaganda that has been occurring since World War II has become a phenomenon of societal polarization, resulting in destruction worldwide. Recognizing its impact, the United Nations has made efforts to establish a declaration on mass media to improve the quality of media publications through positive values. Through this declaration, peace academics have begun to raise awareness and develop peace journalism. It has been well-developed both in practice and theory, reflected in journal articles and books. So far, peace journalism has gained recognition among many journalists and academics, although its presence in the media is still less prominent compared to war journalism and mainstream journalism. Building upon the aforementioned premise, this writing aims to delve into the development of peace journalism over time, along with an overview of dynamics in mainstream media. To explore the topic, the author gathered 45 pieces of literature and utilized the taxonomy method as a tool for selecting themes. Based on the findings, three main themes emerged in peace journalism writing, (1) Conceptualization of Peace Journalism, (2) Enemies of Peace Journalism, and (3) Peace Journalism in Contemporary Conflicts. It was discovered that the majority of peace journalism studies were conducted by Western countries. The focus of peace journalism research primarily revolved around conflicts in developing or impoverished countries. Furthermore, peace journalism is also dependent on the capabilities of individual journalists. Therefore, this writing emphasizes the gaps in writing, practice, and theory within peace journalism and reevaluates what is essential in peace journalism."

"ABSTRAKKajian ini menganalisis eskalasi konflik militer yang terjadi antara India dan Pakistanpada periode setelah perjanjian damai Deklarasi Lahore 1999. Setelah beberapa kaliterlibat perang besar, konflik militer di antara kedua negara ini terus berlangsung hinggahari ini. Kajian terdahulu perihal konflik India-Pakistan hanya membahas perihalpenyebab konflik ini terjadi dan upaya penyelesaian konflik yang terbagi ke dalam tigasudut pandang besar yaitu keamanan, politik domestik dan ekonomi-politik, tetapibelum ada yang menjelaskan bagaimana konflik ini nampaknya tetap bertahan. Denganmenggunakan perspektif dilema keamanan sebagai kerangka analisis dan metodepenelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa tindakan peningkatansistem pertahanan dan mengeluarkan kebijakan yang ofensif adalah pemicu keduanegara terus terlibat dalam konflik militer. Analisis kajian ini juga menunjukkanperjanjian damai Deklarasi Lahore 1999 tidak dapat menghentikan konflik militer danpermusuhan antara keduanya, karena India dan Pakistan saling melihat perilaku satusama lain seperti pembangunan kekuatan pertahanan dan pengembangan nuklir sebagaiancaman sehingga keduanya selalu berada dalam situasi dilema keamanan.

---

ABSTRACTThis study analyses the military conflict escalation between India and Pakistan in theperiod after 1999 Lahore Declaration. After several major wars, military conflictsbetween the two countries continued to this day. Previous studies on the India-Pakistanconflict only discussed the causes of this conflict and efforts to resolve conflicts. Thestudies are divided into three major perspectives, namely; security, domestic politics,and political economy, but none has explained how this military conflict is relativelylasting. By using security dilema as an analytical framework and causal-processtracing on research method, this study shows that actions to improve the defense systemand an offensive policy are the triggers for the two countries to continue to be involvedin military conflicts. The analysis of this study also shows that the Lahore Declaration1999 cannot stop military conflict and hostility between India and Pakistan, becausethey see each other's behaviors-such as the development of military defense capabilityand nuclear weaponry development-as threats so that they are always remains in thesecurity dilema situation."

"Perang AS di Afghanistan diawali oleh peristiwa terorisme 9/11 yang menyerang AS. Sebagai respons, AS melakukan invasi terhadap Afghanistan sebagai tempat bernaung dari organisasi pelaku utama aksi terorisme tersebut, al-Qaeda. Perang tersebut kemudian berlangsung selama hampir 20 tahun hingga AS akhirnya menarik mundur pasukannya secara penuh dari Afghanistan pada tahun 2021, dibawah pemerintahan Joe Biden. Keputusan penarikan mundur ini merupakan bentuk komitmen AS dalam menepati Perjanjian Doha, perjanjian damai AS-Taliban, yang telah ditandatangani oleh AS pada masa pemerintahan Trump. AS tetap memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari Afghanistan meskipun Taliban tidak menunjukkan komitmennya dari Perjanjian Doha. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang melandasi keputusan penarikan mundur AS dari Afghanistan pada tahu 2021. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah faktor yang melandasi keputusan AS untuk mundur dari Afghanistan ditentukan oleh faktor sistem internasional dan faktor domestik. Pada tingkat sistem internasional, distribusi kekuatan relatif, clarity, dan sifat lingkungan strategis AS menentukan tekanan dari sistem internasional bagi AS. Pada tingkat domestik, keputusan AS dilatarbelakangi oleh persepsi pemimpin, yaitu Joe Biden dan institusi domestik AS. Ketidakpastian yang ditunjukkan oleh variabel sistem internasional kemudian diintervensi oleh variabel domestik sehingga menghasilkan keputusan akhir, yaitu penarikan tentara AS dari Afghanistan secara penuh pada tahun 2021.

---

The US war in Afghanistan was initiated by the 9/11 terrorist attacks on the US. In response, the US invaded Afghanistan as the home of the main perpetrator organization of the terrorist acts, al-Qaeda. The war then lasted for almost 20 years until the US finally fully withdrew its troops from Afghanistan in 2021, under the Joe Biden administration. The withdrawal decision was a commitment by the US to fulfill the Doha Agreement, the US-Taliban peace deal, which was signed by the US during the Trump administration. The US still decided to withdraw its troops from Afghanistan despite the Taliban's lack of commitment to the Doha Agreement. Thus, this study seeks to explain and analyze the factors underlying the decision to withdraw US troops from Afghanistan in 2021. This study uses a qualitative research methodology with the theoretical framework of neoclassical realism. The main argument of this study is that the factors underlying the US decision to withdraw from Afghanistan are determined by international system factors and domestic factors. At the international system level, the distribution of relative power, clarity, and the nature of the US strategic environment determine the pressure from the international system for the US. At the domestic level, the US decision was motivated by the perception of the leader, Joe Biden, and US domestic institutions. The uncertainty indicated by international system variables is then intervened by domestic variables to produce the final decision, which is the full withdrawal of US troops from Afghanistan in 2021."

"HI mempelajari interaksi antar aktor negara maupun non-negara secara lintas negara yang pembahasannya dikaji dalam berbagai ranah studi. Salah ranah satu studi HI tersebut adalah studi keamanan. Studi keamanan hubungan internasional mengalami perkembangan pasca Perang Dingin. Perubahan pendefinisian dan konsep keamanan terjadi yang tadinya memperhatikan keamanan terhadap negara menjadi meluas terhadap masyarakat. Aktor yang merupakan ancamannya pun bertambah, yakni aktor negara dan non-negara. Untuk melindungi negara maupun masyarakatnya dari ancaman, negara melakukan kerja sama intelijen internasional untuk memberikan peringatan dini agar intensi serta pergerakan dapat diprediksi dan menghindari pendadakan strategis. Literatur mengenai kerja sama intelijen internasional ini cukup minim, jarang dibahas menggunakan lensa HI, dan penting untuk dijadikan bahan pembelajaran kasus masa lampau dan membantu menangani isu keamanan yang terus mengalami perkembangan. Untuk membantu hal ini, penulis mengumpulkan dan meninjau 72 literatur akademik dan mengkategorisasi berdasarkan metode tipologi yang mencakup (1) konseptualisasi, (2) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu keamanan tradisional, dan (3) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu non-keamanan tradisional. Tinjauan literatur ini juga memberikan konsensus, perdebatan, dan refleksi mengenai kesenjangan. Refleksi tersebut dibuat berdasarkan konteks historis, sebaran area kajian, persebaran latar belakang, sudut pandang berdasarkan profesi terhadap konsensus dan perdebatan, pemetaan rujukan literatur, persebaran jenis jurnal, persebaran pendekatan literatur, dan sudut pandang penulis.

---

International relations studies interactions between state and non-state actors across borders and discussion is conducted in various domains. One of the domains of IR studies is security studies. International relations security studies experienced development after the Cold War. Changes in the definition and concept of security occurred which previously only concerned with the security of the state and now extended to the security of society. The number of actors that pose security threats also increases, extended to non-state actors. To protect the country and its people from threats, countries conducted intelligence cooperation to provide early warnings so that intentions and movements of the opposition can be predicted and avoid strategic surprise. The literature on intelligence cooperation is quite minimal, rarely discussed using an IR lense, important learning material regarding past cases and help to deal with security issues now and future. In this regard, author collected and reviewed 72 academic literature and categorized them based on tipological methods which include (1) conceptualization, (2) intelligence cooperation in dealing with traditional security issues, and (3) international intelligence cooperation in dealing with non-traditional security. This literature review also provides consensus, debate, and reflection regarding gaps. This reflection is based on historical context, distribution of study areas, distribution of author’s background, professional perspectives to the consensus and debate, mapping of literature citation, distribution of journal types, distribution of literature approaches, and author's point of view."

"Sejak awal diciptakannya, Ilmu Hubungan Internasional berfokus pada sistem internasional yang terdiri atas aktor-aktor negara sebagai aktor utama dengan pendekatan realisme yang menekankan pentingnya power dalam bentuk "hard power". Namun, konsep "soft power" yang diperkenalkan oleh Joseph Nye pada 1980-an menyebabkan adanya wacana powershift, terutama pasca-Krisis Keuangan Global 2008 yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh Cina dan penurunan relatif Amerika Serikat. Penelitian ini mengeksplorasi empat tema utama dalam perkembangan wacana powershift tersebut: soft power dan distribusinya, kemunculan debat wacana powershift, analisis pemicu powershift, dan respons terhadap wacana powershift itu sendiri. Kajian terhadap 54 literatur menggunakan metode taksonomi menemukan bahwa powershift merupakan fenomena kompleks yang melibatkan perubahan dalam penggunaan hard power dan soft power. Beberapa literatur mendukung transisi multipolar sementara yang lain menekankan ketahanan unipolaritas AS. Sintesis dari penelitian ini yaitu konsep powershift hadir sebagai respons terhadap perubahan dinamika ekonomi dan politik pasca-Krisis Keuangan Global 2008 dan dipertegas oleh respons cepat Cina terhadap pandemi Covid-19. Literatur konstruktivis menunjukkan bahwa perubahan dalam identitas, norma, dan persepsi global memainkan peran krusial dalam membentuk tatanan internasional baru. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa ada kurangnya perspektif revisionis yang lebih objektif dan efektif dalam literatur yang ada. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan wacana powershift yang lebih komprehensif dan mendalam.

---

Since its inception, the field of International Relations has focused on an international system consisting of state actors as the primary agents, with a realist approach emphasizing the importance of power in the form of "hard power." However, the concept of "soft power," introduced by Joseph Nye in the 1980s, prompted discourse on powershift, particularly in the aftermath of the 2008 Global Financial Crisis, marked by the rising influence of China and the relative decline of the United States. This study explores four main themes in the development of the powershift discourse: the nature and distribution of power, the emergence of the powershift debate, the analysis of powershift drivers, and the responses to the powershift discourse. A review of 54 literatures using the taxonomy method found that powershift is a complex phenomenon involving changes in the use of both hard power and soft power. Some literature supports a transition to multipolarity, while others emphasize the resilience of US unipolarity. The synthesis of this study indicates that the concept of powershift emerged as a response to changing economic and political dynamics following the 2008 Global Financial Crisis, further reinforced by China's rapid response to the Covid-19 pandemic. Constructivist literature suggests that changes in identity, norms, and global perceptions play a crucial role in shaping the new international order. However, this study also reveals a lack of more objective and effective revisionist perspectives in the existing literature. Therefore, further research is required to develop a more comprehensive and nuanced understanding of the powershift discourse."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi pengembangan industri antariksa China berfokus pada peran swasta domestik dalam keberhasilan pengembangan industri antariksa China pada 2014-2018. Penulis menganalisis melalui bentuk kerja sama antara perusahaan antariksa swasta domestik dan pemerintah dengan indikator keberhasilan melalui pencapaian teknologi maupun proyek antariksa China, beserta dengan faktor yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pengembangan industri antariksa China dalam mengejar keberhasilan space faring nations melalui adanya kerja sama secara antara pemerintah China dengan sektor swasta domestik. Kerja sama tersebut tergambar melalui empat bentuk. Pertama, disciplined support melalui pemberian subsidi pemerintah yang disertai pengawasan rutin dan pemberian penalti. Kedua, public risk absorption dengan meminimalisasi risiko awal perusahaan diikuti dengan memediasi perusahaan dan konsumen. Ketiga, private initiative in public policies adanya inisiatif swasta untuk pengembangan industri sehingga pemerintah menyokongnya dalam kebijakan publik. Keempat, public-private innovation alliances yaitu kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam riset teknologi industri sehingga risiko yang muncul ditanggung secara bersama-sama.

---

This study attempts to analyze the strategy of developing the Chinese space industry focusing on the role of the domestic private sector in the success of the development of the Chinese space industry in 2014-2018. The author analyzes through forms of cooperation between domestic and government private space companies with indicators of success through technological achievements and the Chinese space project, along with the factors that influence it. The author uses qualitative research methods with data collection through document studies. This study found that the strategy of developing the Chinese space industry in pursuing the success of space faring nations through the cooperation between Chinese government and domestic private sector. The cooperation is illustrated through four patterns. First, disciplined support through government subsidies accompanied by routine supervision and penalties. Second, public risk absorption by minimizing the company's initial risk is followed by mediating between companies and consumers. Third, private initiatives in public policies are private initiatives for industrial development so that the government supports them in public policy. Fourth, public-private innovation alliances, namely collaboration between the government and the private sector in industrial technology research so that the risks that arise are borne together."

"Tesis ini mengkaji tentang upaya kerja sama pemberantasan pendanaan terorisme ('Combatting the Financing of Terrorism' / 'CFT') di Asia Tenggara dalam kerangka ketentuan / rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), beserta pengaruhnya terhadap risiko pendanaan terorisme di kawasan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Kerangka analisis dalam tesis ini menggunakan teori rezim internasional yang dikemukakan Stephen D. Krasner. Data dan analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan kepentingan, kesenjangan kapasitas, prinsip, perilaku, serta keterbatasan wawasan telah melemahkan upaya negara-negara dalam menjalankan rekomendasi FATF. Di sisi lain, ketentuan FATF sebagai rezim CFT internasional tidak cukup adaptif dengan dinamika pendanaan teroris yang berkembang di Asia Tenggara. Akibatnya kawasan ini masih berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme.

---

This thesis examines Combatting the Financing of Terrorism (CFT) cooperation among Southeast Asian countries within the standard of the Financial Action Task Force (FATF) and its effects on the risks of terrorism financing in the region. It is a qualitative study with a deductive approach. This thesis uses the international regime theory by Stephen D. Krasner as an analytical framework. The findings show that factors such as egoistic self-interests, capacity gaps, principles, behavior, and limited knowledge have weakened the efforts of Southeast Asian countries to implement FATF recommendations. Moreover, as an international regime, FATF`s standard is not sufficiently adaptive to the dynamics of terrorist financing in Southeast Asia. Thus, the risk of terrorist financing in the region remains high."

"

Penelitian ini mengkesplorasi persoalan paradoks tentang bagaimana ketimpangan standar perburuhan serta kondisi kerja antar negara di ASEAN dapat terjadi meskipun kondisi kerja yang adil dan layak telah diposisikan sebagai standar universal. Melalui pendekatan pascarukturalisme, penelitian ini fokus untuk memahami dua bentuk konstruksi realitas yaitu konstruksi tatanan perburuhan internasional, dan konstruksi tatanan ekonomi politik global dan regional ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan, standar perburuhan, dan penciptaan kondisi kerja. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola penerapan konvensi-konvensi ILO merupakan persoalan mendasar yang mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak adanya standar perburuhan di dalam perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN juga turut mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara ASEAN semakin langgeng.

---

This research explores a paradox problem on how inequality of labor standards and working condition among ASEAN Nations could be existed even though a fair and decent working condition has been positioned as universal standard. Through post-structuralism approach, this research focuses on understanding two forms of reality construction, which are construction on international labor order and construction on global and ASEAN regional political economy order that related to trade, labor standards, and the creation of working condition. This research finds out that the governance on ILO conventions application is a basic matter which conditioned inequality on labor standards among nations. This research also finds that the absence of labor standards in the free trade agreement among ASEAN nations is also making the inequality of labor standards among ASEAN nations imperishable.

"

"Semakin meluasnya diskursus middle powers yang dipromosikan oleh sejumlah negara dunia mendorong munculnya berbagai literatur untuk membahas dan memberikan konseptualisasi akademis bagi posisi tersebut. Middle powers dianggap sebagai kelompok negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh tertentu pada tingkat global sehingga membedakannya dari negara-negara lain di bawah great powers pada umumnya. Meskipun mengalami peningkatan fokus literatur dan klaim langsung oleh negara-negara, sayangnya, diskusi tentang middle powers dalam ilmu hubungan internasional sering terhambat oleh kurangnya kejelasan tentang apa arti sebenarnya dari istilah middle power. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi dan menelaah konsep middle powers secara komprehensif. Dengan menggunakan metode kronologi, kajian literatur ini menunjukkan perkembangan literatur middle powers dalam tiga periode: (1) sebelum Perang Dingin, (2) masa Perang Dingin (1947-1991), dan (3) pasca Perang Dingin (1992-2020). Pemetaan literatur secara kronologis dimaksudkan agar tinjauan ini mampu menarik menelusuri perkembangan konsep middle powers dari kajian-kajian terdahulu hingga terkini. Dengan begitu, tulisan ini tidak hanya memberikan pemahaman middle powers dalam suatu konteks saja, melainkan dapat menyediakan identifikasi berbagai pola dan kecenderungan yang terbentuk sesuai pergeseran dinamika politik internasional dari masa ke masa. Pada akhirnya, kajian literatur ini berpendapat bahwa perkembangan konsep middle powers didasari oleh ambisi negara-negara untuk mengejar status yang lebih tinggi dibandingkan sekadar negara lain di luar great powers. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional dan meningkatkan pengaruh mereka dalam sistem internasional.

---

The increasingly widespread discourse of middle powers promoted by a number of countries has led to the emergence of literatures which discuss and provide academic conceptualizations for the position. Middle powers are considered as a group of countries that have certain powers and influences at the global level, thus distinguishing them from other countries under the great powers in general. Despite increasing focus on literature and direct claims by countries, unfortunately, discussions about middle powers in international relations studies are often hampered by a lack of clarity about what the term really means. The main objective of this research is to clarify and examine the concept of middle powers comprehensively. Using chronological method, this literature review shows the development of middle powers literature in three periods: (1) before the Cold War, (2) during the Cold War (1947-1991), and (3) post-Cold War (1992-2020). Chronological mapping of the literatures is intended so that this review is able to explore the development of middle power conception from previous studies to the latest ones. That way, this paper not only provides an understanding of middle powers in a specified context, but is able to provide identification of various patterns and trends that are formed in accordance with the shifting dynamics of international politics from time to time. In the end, this literature review argues that the development of middle power concept is driven by the ambitions of countries to pursue higher status than the generalization of other countries outside the great powers. This is done in order to secure each country`s national interests and increase their influence in the international system."

"Terminologi desekuritisasi muncul di masa pasca Perang Dingin bersamaan dengan munculnya konsep sekuritisasi. Sejak kemunculan pertamanya pada tulisan karya Ole Wæver tahun 1995, konsep ini telah berkembang melalui literatur-literatur yang membahas dan mengadaptasi konsep ini. Setelah dikaji melalui berbagai perspektif dan contoh kasus, pembahasan desekuritisasi memerlukan peninjauan dalam bentuk suatu tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai pembahasan desekuritisasi dalam ilmu hubungan internasional. Tulisan ini meninjau 35 literatur yang telah terakreditasi secara internasional mengenai konsep desekuritisasi. Berdasarkan metode taksonomi, literaturliteratur tersebut dibagi ke dalam empat tema umum yang terdiri atas (1) asumsi dasar dan makna desekuritisasi, (2) fitur-fitur analisis desekuritisasi dan aplikasinya, (3) desekuritisasi dan efeknya terhadap politik, serta (4) komponen-komponen desekuritisasi. Tulisan iniberupaya untuk memaparkan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan antar literatur terkait desekuritisasi. Selain itu, tulisan ini juga menyorot sejumlah tren dalam perkembangan literatur desekuritisasi, seperti persebaran tema, persebaran perspektif penulis, dan persebaran asalpenulis. Melalui tinjauan pustaka ini, penulis menggarisbawahi minimnya konsensus dan kelonggaran makna konsep desekuritisasi dalam perkembangan literaturnya mengenai topik ini. Tulisan ini turut melihat adanya dominansi topik bagaimana proses desekuritisasi berjalan sebagai topik utama bahasan pengkajian desekuritisasi. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan, dan menekankan perlu adanya diversifikasi ragam perspektif dan tema dalam bahasan desekuritisasi terutama mengenai kaitan desekuritisasi dengan politik negara dan bentuk kebijakan desekuritisasi tepat guna.

---

The terminology of desecuritization emerged in the post-Cold War period along with the emergence of the concept of securitization. Since its first appearance in the writings of Ole Wæver in 1995, this concept has developed through literature that discusses and adapts it. After

reviewing through various perspectives and case examples, the discussion on desecuritization requires a review in the form of a literature review. This paper aims to examine the development of literature regarding the discussion of desecuritization in the science of

international relations. This paper reviews 35 internationally accredited literature on the concept of desecuritization. Based on taxonomic methods, those literature are divided into four general themes consisting of (1) underlying assumptions and the meaning of desecuritization, (2) features of desecuritization analysis and its aplications, (3) desecuritization and its effects on politics, and (4) desecuritization components. This paper seeks to describe the consensus, debates, and gaps between the literature related to desecuritization. Besides, this paper also highlights several trends in the development of the literature desecuritization, such as the

distribution of themes, the distribution of the perspectives of the authors, and the distribution of the authors' origins. Through this literature review, the author underlines the lack of consensus and leniency of the meaning of the concept of desecuritization in the development of the literature on this topic. This paper also looks at the dominance of the process of securitization as the main topic of discussion on desecuritization studies. This paper then recommends a number of further writing agendas and emphasizes the need to diversify the diversity of perspectives and themes in the discussion of desecuritization, especially regarding the relationship of desecuritization to state politics and the form of appropriate desecuritization policies."