Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEkspansi modal dan perdagangan Negara-negara didunia sebenarnya telah lama dimulai. Hal ini terjadi sejak dimulainya Revolusi Industri pada abad XVIII di Eropa. Dengan penerapan teknologi dalam bidang industri, Negara-negara Eropa mengalami surplus produksi, Salah satunya dalam bidang tekstil, sehingga mereka membutuhkan pasarbaru untuk menyerap hasil produksinya. Hal inilah yang mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang melanda Negara-negara di Asia dan Afrika, selain kebutuhan akan bahan mentah bagi industri mereka.Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dampak dari liberalisasi perdagangan, khususnya bidang tekstil yang diatur dalam aturan perdagangan WTO terhadap industri tekstil Indonesia akibat masuknya TPT impor dari China Serta Cara penanggulangannya berdasarkan pasal 19 tentang tindakan pengamanan (safeguard measures) yang terdapat dalam aturan GATT.Tujuan penelitian :1. Menganalisis dampak kenaikkan impor tekstil dan produk tekstil dari China ke Indonesia terhadap industri tekstil dalam negeri. 2. Menjelaskan penerapan aturan Tindakan Pengamanan yang diatur dalam Pasal XIX GATT untuk mengatasinya.3. Menjelaskan prosedur penerapan Tindakan Pengamanan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002 untukmenanggulangi kenaikkan impor TPT China.Metode pengolahan dan analisa data bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber datapenelitian didapat dari data statistik buku ?Indikator Industri Besar dan Sedang Indonesia 1996-2004" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia."

"Transfer pricing merupakan upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional. Secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan adalah laba setelah pajak dari grup. Transfer pricing sering dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries), Terkait dengan isu transfer pricing, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat, yaitu afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special relationship) dan kewajaran atau arm's length principle. Di Indonesia, perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, tidak sedikit yang melakukan praktek-praktek transfer pricing Hal yang cukup memprihatinkan adalah mereka membuat Indonesia sebagai loss centre untuk perusahaan multinasionalnya, di mana mereka beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badannya. Rekayasa tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara dan tujuan, tergantung pada kebijaksanaan manajemen perusahaan tersebut. Perusahaan dapat direkayasa untuk terus-menerus dalam keadaan merugi, akan tetapi tetap terjadi pembayaran royalti atau imbalan jasa teknis dan jasa lainnya dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan lain di mancanegara yang sebenamya masih berada dalam satu grup perusahaan dengan yang ada di Indonesia. Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dapat memecahkan masalah transfer pricing Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18. Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan aturan hukum yang perlu ditinjau dan dipertegas dalam suatu perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transfer pricing di Indonesia."

"ABSTRAKThe aspect of the interconnection was one of the important aspects in the implementation of the telecommunications. Not only because the interconnection was the important point in the expansion of the service of the telecommunications service, but the interconnection also had the role that was important in creating the business competition that were effective in the telecommunications sector. Therefore, in the rule that in connection with the interconnection in many countries (including in Indonesia), the interconnection already embedded as one of the obligations that must be carried out by the organizer of the telecommunications. The interconnection of the telecommunications could be technically interpreted as the linkage between one telecommunications operator and the other telecommunications operator. In the context of this linkage, it is emerged various aspects that is in connection with the technical aspect, operational aspect and the business aspect that touch on with the interests of the regulator, the operator and the community. Therefore, in the context of the interconnection law had the dimension that in connection with the regulator's relations with the operator in the context of the specific law of the telecommunications sector, the operator's relations with the operator in the dimension of the competition law and civil (the agreement) law as well as the operator's relations with the community in the context of the consumer protection law. In these relations, often emerged the inappropriateness of the interests that finally had caused the dispute between the parties. The available interconnection rule was enabled to complete this dispute as the shape of the search and the discovery of justice for the parties. Referred in this process, there were two main issues that must get attention that is in connection with the forum (the agency) in the dispute resolution and the procedure that was passed through in the dispute resolution. As the agency that played a role as the regulator and at the same time as the agency of the dispute resolution, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 1 Indonesian Telecommunication Regulation Agency) had the authority to join in as well as complete the dispute. In the context like this, the forum and the procedure of the dispute resolution in and by BRTI must get special attention for the sake of the effectiveness of the dispute resolution and its compatibility with the current legislation regulation."

"Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal.

---

Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how is implementation process of covering and settling TM's

Insurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal."

"ABSTRAKSalah satu masalah yang timbul dari aktivitas komersial antar anggota grup suatu perusahaan multinasional adalah penentuan harga tranfer atau imbalan yang tidak wajar (non arm's length price) yang dikenal sebagai transfer pricing . Transfer pricing atas transaksi antar anggota grup suatu perusahaan multinasional merupakan topik dalam penulisan tesis ini dengan studi kasus yang berjudul "Aspek Hukum Perpajakan atas Transfer Pricing Perusahaan Multinasional di Indonesia (Studi Kasus: Direktur Jenderal Pajak vs. PT. Tyrolit Vincent). Sengketa pajak antara Direktur Jenderal Pajak vs. PT. Tyrolit Vincent, merupakan kasus sengketa atas koreksi peredaran usaha PT. Tyrolit Vincent Tahun Pajak 2000 oleh otoritas pajak Indonesia terhadap transaksi yang dilakukannya dengan induk perusahannya di Italia (Tyrolit Vincent Italy). Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan penghitungan kembali kewajaran harga jual (arm's length price) atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (related parties). Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya nomor Put-018671PPIM.1111512003 tanggal 14 November 2003, mengabulkan upaya hukum banding PT. Tyrolit Vincent, dengan pertimbangan bahwa harga jual atas produk yang sama kepada induk perusahaan di Italia (related parties) dengan harga yang berbeda Iebih murah dibandingkan dengan harga jual kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa (third parties), memutuskan tidak terbukti sebagai transfer pricing yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menghindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas putusan tersebut adalah: (1) Tarif tertinggi pajak penghasilan di Italia adalah 37%, lebih tinggi dari tarif tertinggi pajak penghasilan di Indonesia yaitu 30%; (2) PT. Tyrolit Vincent masih mendapat margin keuntungan, demikian pula Tyrolit Vincent Italy masih mendapat labs, sehingga kedua perusahaan tersebut harus membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di negara masingmasing; (3) Motivasi non arm's length price oleh PT. Tyrolit Vincent kepada Tyrolit Vincent Italy dilatarbelakangi untuk menjaga kelangsungan jalannya perusahaan karena kondisi pasar di Indonesia tidak dapat menyerap produknya untuk menutup biaya operasional perusahaan. Dengan demikian, pola transaksi dengan adanya kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement, APA) merupakan mekanisme yang dapat digunakan di mass mendatang untuk meminimalisasikan sengketa pajak terkait dengan transfer pacing, yang sampai saat ini belum dilaksanakan karena peraturan pelaksanaannya belum ada."

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."

"Tesis ini membahas mengenai perubahan atas the Anti Dumping Agreement yang diusulkan dalam chairman's text dilihat dari kepentingan negara berkembang dan peraturan domestik Indonesia. Penelitian ini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perubahan tersebut tidak merepresentasikan kepentingan negara berkembang dan oleh karenanya perlu adanya perubahan yang dapet memfasilitasi kepentingan negara berkembang. Penelitian ini juga menyarankan agar negara berkembang dapat berperan aktif dalam perundingan masalah anti dumping, guna memiliki ketentuan anti dumping yang adil bagi mereka.

---

The focus of this study is to critize the amendment of WTO's anti dumping agreement. in the context of chairman 's text, from a view of developing country members and Indonesia's domestic regulation. This research uses a qualitative approach with normative meiliodology. The outcome of this research shows that such proposed amendment does not represent the interest of developing country members. Thus, developing country members insist a better revision which reflecting their needs. This research also suggests developing country members to actively participate in the current anti dumping negotiation, in order to have a fair anti dumping agreement.

"