Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan energi merupakan masalah global yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Menurut International Energy Agency (IEA), pada tahun 2022, masih terdapat sekitar 774 juta individu yang tidak memiliki akses terhadap listrik dan 2,2 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap bahan bakar masak yang bersih. Sebagai negara berkembang, Indonesia sendiri masih mencatat adanya 11,5% rumah tangga yang mengalami kemiskinan energi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kemiskinan energi ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan dan pendidikan. Namun, masih belum banyak studi yang bertujuan untuk melihat secara empiris dampak kemiskinan energi terhadap kesehatan dan pendidikan sekaligus di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah riset tersebut dengan menganalisis dampak dari kemiskinan energi multidimensi yang mencakup dimensi aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam bentuk kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode regresi Two-Stage Least-Square (2SLS) untuk mengukur kemiskinan energi multidimensi melalui dua dimensi, yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi aksesibilitas memengaruhi kondisi kesehatan secara signifikan. Adapun dalam model pendidikan, seluruh bentuk kemiskinan energi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap status pendidikan anak dalam rumah tangga.

---

Energy poverty is a global problem that has a significant impact on household well-being. According to the International Energy Agency (IEA), by 2022, there will still be around 774 million individuals without access to electricity and 2.2 billion people without access to clean cooking fuel. As a developing country, Indonesia alone still records 11.5% of households experiencing energy poverty. Several previous studies have shown that energy poverty can negatively impact household well-being in various aspects, including health and education. However, there are still not many studies that aim to empirically examine the impact of energy poverty on health and education in Indonesia. Therefore, this study aims to fill the research gap by analyzing the impact of multidimensional energy poverty that includes the accessibility and affordability dimensions on household welfare in the form of health and education in Indonesia. This study uses a simultaneous equation model with the Two-Stage Least-Square (2SLS) regression method to measure multidimensional energy poverty through two dimensions, namely accessibility and affordability. The results show that the accessibility dimension significantly affects health conditions. As for the education model, all forms of energy poverty have a significant negative effect on the educational status of children in the household."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi credit spread sukuk dan obligasi di pasar sekunder Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pasar sekunder yang didapatkan dari Thomson Reuters Eikon dan CEIC data pada periode 2017–2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode unbalanced panel data dengan Fixed-Effect Model. Kemudian penelitian ini juga melakukan analisis parsial untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan faktor penggerak yield spread antara sukuk yang menggunakan struktur ijarah dan mudarabah. Hasil utama dari penelitian ini adalah investor tidak melihat sukuk sebagai alternatif dari obligasi konvensional dari sisi tingkat risiko dan imbal hasil investasi, dikarenakan faktor yang mempengaruhi yield spread di antara keduanya memiliki kemiripan yang tinggi. Hasil parsial dari penelitian ini adalah sukuk mudarabah adalah produk yang distingtif terhadap sukuk ijarah di pasar utang sekunder Indonesia.

---

This research aims to examine whether there are differences in the factors influencing the credit spread of sukuk and bonds in the secondary market of Indonesia. The data used in this study are secondary market data obtained from Thomson Reuters Eikon and CEIC data for the period 2017-2021. The method employed in this research is the unbalanced panel data method with a Fixed-Effect Model. Furthermore, this study also conducts partial analysis to determine whether there are differences in the driving factors of yield spread between sukuk using ijara and mudarabah structures. The main findings of this study indicate that investors do not perceive sukuk as an alternative to conventional bonds in terms of risk level and investment yield, as the factors influencing the yield spread between the two have high similarities. The partial results of this study reveal that sukuk mudarabah is a distinctive product compared to sukuk ijara in the Indonesian secondary debt market."

"Permasalahan iklim semakin memberikan dampak nyata pada kehidupan manusia dan manusia pula lah yang berkontribusi dalam memperparah permasalahan ini. Utang luar negeri sebagai salah satu instrumen pembiayaan berbagai negara-negara OKI memiliki dampak baik maupun buruk tergantung kepada penggunaan dananya. Perlu disadari juga bahwa utang dalam Islam merupakan tindakan yang sebaiknya dihindari jika tidak terdesak. Oleh karenanya, penggunakan instrumen utang di negara-negara OKI juga menimbulkan perdebatan tersendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan utang luar negeri di kawasan negara OKI memiliki relasi kurva U terbalik dengan emisi CO2 maupun ecological footprint.

---

Climate issues are increasingly having a real impact on human life, and it is humans who are contributing to exacerbating this problem. External debt as a financing instrument for various OIC countries has both good and adverse effects depending on the use of the funds. It should also be realized that debt in Islam is an action that should be avoided if not pressed. Therefore, the use of debt instruments in OIC countries also raises its own debate. This study shows that the use of external debt in the OIC region has an inverted U-curve relationship with CO2 emissions and an ecological footprint.

"

"Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam dengan manfaat yang sangat meluas pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan populasi muslim yang besar dan tingkat berdonasi yang tinggi, potensi wakaf dinilai sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. Perkembangan wakaf juga didukung dengan adanya program dan karakteristik wakaf yang semakin beragam. Namun pada kenyataannya, realisasi wakaf yang terkumpul sangat jauh dari potensi yang diproyeksikan. Selain itu, harta wakaf yang mayoritas masih berupa tanah dan uang belum dioptimalkan dengan baik dimana sebagian harta tersebut disalurkan untuk kegiatan sosial dan kepentingan ibadah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi program dan karakteristik wakaf yang diminati oleh masyarakat sehingga dapat memahami faktorfaktor penentu minat berwakaf pada setiap programnya dan berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas setiap program wakaf melalui karakteristik dan preferensi yang diminati masyarakat. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 361 orang dan diolah menggunakan metode analisis berganda dengan metode stepwise. Hasil analisis menunjukkan bahwa wakaf sosial merupakan program wakaf yang paling diminati dibandingkan program sosial-produktif (hybrid) dan produktif. Setiap program juga memiliki karakteristiknya tersendiri yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf pada masing-masing program. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi dan karakteristik wakaf yang diminati oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf atau nazhir dapat membuat strategi pengumpulan wakaf yang lebih relevan dan efektif dalam menarik partisipasi masyarakat serta mencapai tujuan kebaikan sosial yang lebih luas.

---

Waqf is one of the Islamic social finance instruments with widespread benefits to the social and economic aspects of society. Especially with a large Muslim population and a high level of donation, the potential of waqf is considered very large to be developed in Indonesia. The development of waqf is also supported by the existence of increasingly diverse waqf programs and characteristics. However, in reality, the realization of waqf collected is very far from the projected potential. In addition, waqf assets, the majority of which are still in the form of land and money, have not been optimized properly where some of the assets are channeled for social activities and worship purposes. Therefore, this study aims to analyze the program preferences and characteristics of waqf that are in demand by the community as to understand the determinants of waqf interest in each program and contribute to improving the effectiveness of each waqf program through the characteristics and preferences that are in demand by the community. This study uses a sample of 361 people and processed using multiple regression analysis with stepwise method. The results of the analysis show that social waqf is the most popular waqf program compared to social-productive (hybrid) and productive programs. Each program also has its own characteristics that can increase public interest of each waqf programs. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the preferences and characteristics of waqf in demand by the community, so that waqf institutions or nazhirs can establish more relevant and effective waqf collection strategies in attracting community participation and achieving broader social objectives"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari salah satu kegiatan ekonomi yakni pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BPR dan BPRS terhadap kemiskinan dalam skala makro di Inodnesia pada saat sebelum dan selama Pandemi Covid-19 yang terjadi pada 33 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2022. Hasil dari penelitiannya adalah pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BPR sebelum Pandemi memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Sementara itu, pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BPR selama pandemi secara signifikan belum dapat menurunkan kemiskinan. Untuk BPRS, baik sebelum dan selama Pandemi keduanya sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan.

---

This study aims to determine the effect of one of the economic activities, namely microfinance carried out by BPR and BPRS on poverty on a macro scale in Inodnesia before and during the Covid-19 Pandemic which occurred in 33 Provinces in Indonesia in the period 2012-2022. The result of this research is that microfinance conducted by BPR before the pandemic has a significant effect in reducing poverty. Meanwhile, microfinance provided by BPR during the pandemic has not significantly reduced poverty. For BPRS, both before and during the pandemic both have a significant influence in reducing poverty."

"Menurut UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Mengubah Pasal 68 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu berisi pemisahan wajib dilakukan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dengan ketentuan baru Peraturan OJK (POJK) yang akan diumumkan pada akhir Tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak implementasi kebijakan spin-off. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbedaan, DiD (Difference in Difference) dengan sampel dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan (lima bank spin-off) dan kelompok kontrol (empat bank umum syariah non spin-off). Penelitian ini menggunakan data Tahunan Bank Umum Syariah Tahun 2007-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah spin-off yang menjelaskan ketidakefisienan setelah spin-off. Sedangkan pangsa pasar meningkat secara signifikan setelah spin-off. Temuan ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk mendukung terciptanya strategi perbankan yang tepat untuk industri perbankan syariah.

---

According to Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, amending Article 68 paragraph 1 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, which contains purification that must be carried out by Conventional Commercial Banks that have Sharia Business Units, with new provisions of the OJK Regulation (POJK) which will be announced at the end of 2023. The purpose of this research is to see the impact of implementing the spin-off policy. The method used in this research is difference analysis, DiD (Difference in Difference) with the sample separated into two groups, namely the treatment group (five spin-off banks) and the control group (four non-spin off Islamic commercial banks). This study uses annual data for Islamic Commercial Banks for 2007-2020. The results showed that there were differences in bank performance before and after the spin-off which explained the inefficiencies after the spin-off. While the market share increased significantly after the spin-off. These findings can help policy makers to support the creation of appropriate banking strategies for the Islamic banking industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dokter di Indonesia dalam meresepkan obat yang mengandung bahan halal. Hal ini penting mengingat mayoritas populasi Indonesia beragama Islam, di mana konsumsi produk halal menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang kesehatan. Penelitian lain telah banyak berfokus pada sisi konsumen atau pasien, namun sedikit sekali yang mengkaji penelitian dari perspektif dokter dalam konteks farmasi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 286 dokter, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, maupun doktor dari 20 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dirancang berdasarkan kombinasi antara Teori KAP (Knowledge, Attitude, Practice) dan TPB (Theory of Planned Behavior), dengan menambahkan variabel religiusitas, faktor produk, faktor pasien, persepsi, dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa sikap, faktor produk, persepsi, dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap intensi seorang dokter dalam meresepkan obat halal. Hal ini ditemukan serupa pada 3 model, baik model KAP, TPB, maupun teori gabungan antara KAP & TPB. Namun, faktor pasien dan kontrol perilaku yang dirasakan ternyata tidak berpengaruh terhadap intensi dokter dalam meresepkan obat halal pada teori gabungan dan TPB. Teori KAP dan TPB sendiri dinyatakan memperkuat teori gabungan antara Teori KAP dan TPB dalam uji analisisnya karena hasil dari ketiga model telah sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat keinginan yang kuat dari para dokter untuk meresepkan obat yang mengandung bahan halal, terutama ketika mereka memahami pentingnya aspek halal bagi pasien mereka, namun belum terealisasi dengan baik dikarenakan adanya keterbatasan pada ketersediaan obat halal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai obat halal di kalangan tenaga medis, serta penyediaan informasi yang memadai tentang ketersediaan obat halal di pasaran. Hal ini diharapkan dapat mendukung keputusan klinis yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan pasien, serta mendorong industri farmasi untuk lebih aktif dalam memproduksi obat-obatan yang memenuhi standar halal.

---

This study aims to analyze the factors that affect doctors' decisions in Indonesia in prescribing drugs containing halal ingredients. This is important considering that the majority of Indonesia's population is Muslim, where the consumption of halal products is one of the important aspects of daily life, including in the health sector. Other studies have focused heavily on the consumer or patient side, but very few have examined research from a physician's perspective in the pharmaceutical context. This study uses a quantitative approach with a survey method involving 286 doctors, both general practitioners, specialist doctors, subspecialist doctors, and doctors from 20 provinces in Indonesia. Data collection was carried out through a questionnaire designed based on a combination of KAP (Knowledge, Attitude, Practice) and TPB (Theory of Planned Behavior) Theory, by adding variables of religiosity, product related factors, patient related factors, perception, and behavior. The results of the study show that attitudes, product factors, perceptions, and subjective norms have a significant effect on a doctor's intention in prescribing halal drugs. This was found to be similar in 3 models, both the KAP and TPB models, as well as the combined theory between KAP & TPB. However, the patient factor and perceived behavior control did not affect the doctor's intention in prescribing halal drugs on the combined theory and TPB. The KAP and TPB theories themselves are stated to strengthen the combined theory between the KAP and TPB Theories in their analysis tests because the results of the three models are the same. This study concludes that there is a strong desire from doctors to prescribe drugs containing halal ingredients, especially when they understand the importance of halal aspects for their patients, but it has not been well realized due to the limitations of the availability of halal drugs. The recommendations of this study are the need to increase education and socialization about halal drugs among medical personnel, as well as the provision of adequate information about the availability of halal drugs on the market. This is expected to support clinical decisions that are more in line with patient needs and beliefs, as well as encourage the pharmaceutical industry to be more active in producing medicines that meet halal standards."

"Permasalahan pangan menjadi isu prioritas dalam pembangunan nasional mengingat dampaknya dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Permasalahan pangan di periode krisis juga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara mengatasi permasalahan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan pangan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan data cross section dari SUSENAS 2021 dengan sampel rumah tangga. Hasil analisis logistik biner menunjukkan bahwa BPNT berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dengan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan melalui BPNT, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi pencapaian SDGs, peningkatan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan yang merata di seluruh negara. Selain itu, faktor karakteristik rumah tangga lainnya yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga antara lain gender, usia, status perkawinan, pendidikan, status bekerja kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan rumah, akses kredit, dan pengeluaran rumah tangga.

---

Food security issues have become a priority in national development as their impact can affect both household food security and welfare. Accessing essential food items at affordable prices during times of crisis presents a challenge for communities. One way to address food security issues and improve the purchasing power of households is through the provision of non-cash food assistance. This study aims to analyze the influence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on household food security. The study utilizes cross-sectional data from the 2021 SUSENAS with a sample of households. The results of binary logistic regression analysis show that BPNT has a positive effect on household food security. By improving the overall welfare of households through BPNT, the government can achieve sustainable development goals, improve human quality, foster inclusive economic growth, and promote equitable well-being throughout the country. Additionally, other household characteristics such as gender, age, marital status, education, employment status of the household head, household size, place of residence, homeownership, access to credit, and household expenditure also influence household food security."