Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Pendidikan Nasional mempunyai peran penting dan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) adalah satu lembaga pendidikan kedinasan maupun lembaga pendidikan akademik dibawah Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai perguruan tinggi kedinasan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan mengembangkan ilmu kepolisian di Indonesia, maka peran dan jati diri STIK sebagai Lembaga Pendidikan Kedinasan dan Lembaga Pendidikan Akademik adalah hal yang sangat penting. Perlu dilakukan usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (akademik) sehingga dapat meluluskan Perwira Polisi yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan keamanan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Namun demikian implementasi SPMI belum dilaksanakan dengan optimal di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Terdapat beberapa kendala terkait sumber daya, kebijakan, dan anggaran yang menghambat implementasi SPMI. Selain itu, STIK selama ini belum menerapkan analisis penjaminan mutu modern dalam pengukuran kinerja terkait penerapan strategi yang telah berjalan, hanya menggunakan analisis serapan atas anggaran. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah membuat standar operasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menggunakan Konsep manajemen Pendidikan tinggi modern Balance Scorecard (BSC) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Serta melakukan analisis penerapan SPMI dengan menggunakan pendekatan BSC. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi observasi dan wawancara di lingkungan civitas STIK. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi pembobotan kinerja untuk menilai besaran angka/indeks,yang terdiri dari; Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai Sasaran Strategis (NSS), Nilai Kinerja Perspektif (NKP), Nilai Kinerja Unit (NKU).

---

The National Education System has an important and strategic role in advancing science and technology and educating the people of the nation and state. SPMI (Internal Quality Assurance System) is one of the efforts to realize quality education. The College of Police Science (STIK) is an official educational institution as well as an academic educational institution under the Republic of Indonesia Police. As an official university for the Republic of Indonesia Police, which aims to develop police science in Indonesia, the role and identity of STIK as service education institutions and academic education institutions are very important. It is necessary to make maximum efforts to improve the quality of the teaching and learning process (academic) so that they can graduate qualified police officers and be able to meet the security needs of society, the nation, and the state. However, the implementation of SPMI has not been carried out optimally in the College of Police Science. There are several obstacles related to resources, policies, and budgets that hinder the implementation of SPMI. In addition, STIK has not yet implemented modern quality assurance analysis in measuring performance related to the implementation of an ongoing strategy, only using budget absorption analysis. Therefore, the purpose of this study is to establish a standard operating policy for the Internal Quality Assurance System (SPMI) using the Management Concept of Modern Higher Education Balance Scorecard (BSC) in the College of Police Science (STIK). as well as analyzing the implementation of SPMI using the BSC approach. The research approach used is a qualitative descriptive approach using observation and interview study methods within the STIK community. The stages of analysis carried out include performance weighting to assess the amount of the number or index, which consists of the Key Performance Indicator Achievement Index (IKU), the Strategic Target Value (NSS), the Perspective Performance Score (NKP), and the Unit Performance Score (NKU)"

"Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru dalam penegakkan hukum Indonesia. Salah satu contoh kasus pengembalian aset yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi adalah pekerjaan kegiatan pembangunan jalan sisi selatan kali mookervart oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pengembalian aset negara dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pengembalian aset di Indonesia sekarang ini masih menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, proses penyelidikan Polda Metro Jaya kaitannya dengan proyek pembangunan jalan yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota tangerang pada tahun 2019 dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan awal berupa klarifikasi. Kemudian setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan dilanjutkan dengan pengambilan keterangan kepada pejabat pengadaan dan penyedia termasuk melakukan pengecekan ulang fisik di lokasi pekerjaan. Ketiga, kendala terkait upaya pengembalian aset negara secara umum,. 1.Dalam proses pengembalian aset, yaitu: para penegak hukum memiliki kesulitan lain yaitu dalam pemilihan aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Kadangkala, penyidik kebingungan dalam melakukan pemilihan aset yang dimaksud sehingga untuk beberapa penyidik memilih untuk merampas semua aset yang berada di bawah pengelolaan pelaku kemudian dilakukan identifikasi terkait aset tersebut., 2. Aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi seringkali tidak hanya berada dalam satu tangan pelaku tindak pidana,Kendala lain bahwa aset tersebut biasanya disimpan di luar negeri

---

Returning state assets resulting from criminal acts of corruption is something new in Indonesian law enforcement. One example of a case of returning assets that is suspected of leading to a criminal act of corruption is the construction of the road on the south side of the Mookervart River by the Department of Public Works and Spatial Planning for the City of Tangerang for the 2016 Fiscal Year which resulted in state losses. This study aims to analyze efforts to recover state assets in the investigation of corruption. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through interviews, triangulation and document studies. The results of this study explain that First, the regulation of the mechanism for returning assets in Indonesia is currently still using the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the process for returning state assets resulting from criminal acts of corruption has not yet been regulated. Second, the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to a road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location."

"KPK memiliki pengawasan fungsional dari internal lembaga yakni Dewan Pengawas KPK dan Inspektorat KPK. Pada awal tahun 2021, diketahui terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dari internal lembaga sekalipun, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa kendala apa dalam pengawasan (secara umum) terhadap penyidik, bagaimana pengawasan dan apa kendala pengawasan, serta pola pengawasan yang optimal dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan metode explanatori, bertujuan menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap penyidik KPK sehingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK terjadi dan melakukan analisa terhadap pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik dan kendalanya, sehingga pengawasan yang optimal dapat dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Pengumpulan data dengan proses wawancara terhadap informan kunci dan informan sebagai subjek penelitian, melakukan observasi lingkungan kerja penyidik pada Direktorat Penyidikan, kemudian menganalisis data hasil wawancara dan observasi dengan mengaitkan temuan terhadap konsep teori dan kajian pustaka yang digunakan peneliti. Dari hasil penelitian, diketahui kendala pada pengawasan (secara umum) yakni pengawasan dilakukan berupa pengawasan represif setelah adanya laporan atau informasi penyalahgunaan wewenang yang terjadi, tidak terlaksananya penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK dan pengawasan tidak melekat terhadap penyidik. Pengawasan Satuan Tugas Penyidik belum optimal dengan kendala tidak dapat dilakukannya pengawasan melekat 1X24 jam dan masih adanya budaya “ewuh pekewuh”. Atas kendala tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal seperti perumusan aturan yang mendukung pengawasan internal untuk melakukan pengawasan preventif, perlunya sarana dan prasarana komunikasi pelaporan terhadap pengawasan internal, membudayakan budaya egaliter yang benar, pembenahan sistem rekruitmen penyidik yang berintegritas bukan hanya kuantitas, pembekalan dan penyuluhan secara periodik kepada penyidik untuk pemahaman dan penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK, serta pemberian contoh tauladan dari senior dan pimpinan KPK.

---

KPK has functional oversight from internal institutions, KPK Supervisory Board and KPK Inspectorate. At the beginning of 2021, KPK investigators had abused their authority. This proves that functional oversight from internal institutions, it does not prevent abuse of authority by investigators. The problems raised by the researcher are in the form of what constraints are in supervision (in general) of investigators, how is supervision and what are the constraints, as well as the optimal pattern of supervision carried out by the Investigative Task Force against investigators so as not to abuse their authority. Uses the explanatory method, aims to explain how to supervise KPK investigators so that abuse of authority by KPK investigators occurs and analyze the supervision carried out within the scope of the Investigator Task Force on investigators and the constraints, so it can be concluded on how optimal supervision can be carried out so as not to there was an abuse of authority by KPK investigators. With a qualitative approach and case study design. By interviewing key informants and informants as research subjects, then observing the work environment of investigators at the Directorate of Investigation, then analyzing the data from interviews and observations by linking the findings to theoretical concepts and literature review used by researchers. The results are, there are obstacles to supervision (in general), namely supervisory actions carried out only in the form of repressive supervision after reports or information regarding the abuse of authority that occurred, the implementation of the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK is not implemented and supervision is not attached to investigators. The supervision of the Investigative Task Force was not optimal with the constraints that it could not carry out 1X24 hour inherent supervision and there was still a culture of "ewuh pekewuh". The suggests are such as the formulation of rules that support internal supervision to carry out preventive supervision, the need for communication facilities and infrastructure for reporting on internal control, cultivating a true egalitarian culture, improving the investigator recruitment system with integrity not just quantity, provision and counseling in a comprehensive manner. periodically to investigators to understand and apply the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK, provide exemplary examples from KPK seniors and leaders."

"Penelitian ini membahas tentang dinamika Bank Waktu (Time Bank) sebagai gerakan sosial alternatif bagi sistem ekonomi konvensional. Penelitian mengkaji unsur internal (motif, proses konsolidasi, dan mobilisasi sumberdaya) serta unsur eksternal (proses kampanye, dinamika sosial dan dampak yang ditimbulkan) dari gerakan sosial Bank Waktu. Penelitian menggunakan studi kasus Bank Waktu di Inggris Raya. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian didapatkan melalui hasil wawancara dan studi literatur. Tujuan penelitian adalah mengabstraksikan aktivitas perbankan waktu di Inggris Raya sebagai gerakan sosial, serta menjelaskan tantangan mereka hadapi. Melalui hasil wawancara dan studi literatur, penulis mendapatkan fakta bahwa gerakan sosial Bank Waktu di Inggris Raya terus melakukan proses adaptasi sosial untuk mempertahankan diri. Adaptasi sosial yang dilakukan adalah dengan membangun kekuatan melalui jejaring sosial yang ada. Melalui jejaring sosial tersebut, aktivitas perbankan waktu berpotensi menjadi suatu multitude.

---

This thesis investigates dynamics of time banking as an alternative social movement against current conventional economic system. This research examines internal elements (motives, consolidation processes, and resource mobilizations) as well as external elements (campaign processes, social dynamics, and impacts) of Time Bank across United Kingdom. This research seeks to explain the dynamics of Time Bank as well as explain the challenges they faced. Through the result of interviews & literature study, Author obtains the facts that Time Bank’s social movement continues to carry out social adaptation strategy for their survival. Social adaptation strategy has executed by strengthening existing social networks. Through strength social networks, time banking activities have a potential to become a multitude."