Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orientasi seksual seseorang bisa berbeda dengan orang lain dan tidak semua orang langsung mengetahuinya. Oleh sebab itu penjelajahan hasrat seksual merupakan suatu hal yang wajar bagi setiap individu. Film La Vie d’Adèle adalah salah satu film prancis yang mengangkat isu tersebut. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita dalam pencarian orientasi seksualnya, karena itu film ini merupakan representasi yang tepat dalam menggambarkan isu pencarian orientasi seksual. Film ini dianalisis melalui aspek naratif dan sinematografisnya untuk melihat bagaimana terbentuknya orientasi seksual tokoh utama, Adèle yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pergaulannya. Pembentukan orientasi seksual itu terlihat dari: alur, struktur naratif, dialog dan pengambilan gambar.

---

Sexual preference of each individual could be different and not all of people are aware of their sexual orientation instantly. Therefore, it is normal for someone to explore their sexual desire. La vie d’Adèle is one of the french movie that highlights this issue. This movie is about a teenage girl who seeks her sexual orientation. Thus, the theme of this movie is appropriate to represent the issue of sexual orientation. This article is analyzed through the cinematography and narrative aspects in order to find the development of Adèle sexual identity, which is shown in; the story line, the narrative structure, dialogs and shots."

"ABSTRAKKeragaman etnis dalam kehidupan bermasyarakat seringkali menjadi penyebab isu sosial, salah satunya adalah stereotip. Stereotip atau prasangka lahir dari penilaian karena keterbatasan pengetahuan atas kelompok ras lain. Untuk mengurangi masalah tersebut, masing-masing pihak dapat membuka diri dengan mengesampingkan prasangka. Permasalahan seperti ini diangkat oleh salah satu penulis Frankofon, Gabrielle Roy. Karya-karya beliau selalu diangkat dari latar belakang kehidupan pribadinya, salah satunya adalah Les Deux N gres. Artikel ini tidak hanya membahas mengenai integrasi yang terjadi antara masyarakat kulit putih dan kulit hitam, tetapi juga mematahkan kesimpulan dari artikel ldquo;Tema Rasisme dalam Cerpen Les Deux N gres Karya Gabrielle Roy rdquo; karya Riezca Biastami Radaini.

---

ABSTRACTEthnic diversity in a multicultural society often causes social issues, such as stereotypes. Stereotypes or prejudice comes from a limited knowledge of other racial groups. In order to minimize this problem, each group should set aside their prejudice of each other and try to be more open. This type of problem can be found in the writings of one of the Francophone authors, Gabrielle Roy. Her works are usually taken from her personal life, as seen in one of her works Les Deux N gres. The purpose of this article is to discuss the problem of racial integration between white people and black people, and to break the conclusion made by Riezca Radaini Biastami rsquo s in her article ldquo Racism Theme in Short Story ldquo Les Deux N gres rdquo by Gabrielle Roy rdquo ."

"ABSTRAKPenerapan La Loi Debr pada sekolah swasta muslim di Prancis menjadi bahasan utama dengan melihat implementasi butir-butir yang terkandung di dalamnya. Kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1959 tersebut memiliki kaitan dengan keberadaan sekolah swasta muslim di Prancis pada abad XXI. La Loi Debr membuat terciptanya suatu kontrak sosial antara sekolah swasta dengan negara. Hal ini menimbulkan beberapa regulasi pada sekolah swasta, seperti bantuan finansial dan penerapan kurikulum pengajaran yang telah ditentukan. Regulasi tersebut membawa kemajuan bagi sekolah swasta di Prancis, tak terkecuali sekolah swasta muslim. Selain regulasi tersebut, terdapat pula faktor-faktor lain yang mendukung kemajuan sekolah swasta muslim tersebut.

---

ABSTRACTThe practice of La Loi Debr on Islamic private schools in France is discussed by analyzing the implementation of its articles. Enforced since 1959, this policy corresponds with the existence of Islamic private schools in France on 21st century. Through La Loi Debr , private schools in France could establish a social contract with the government. This contract creates certain beneficial regulations for the private schools, such as financial aid and standardized curriculum practice. These regulations carry positive impacts on private schools in France including the Islamic private schools. Besides, there are other factors which support the advancement of Islamic private schools."

"ABSTRAKPada umumnya, iklan produk perawatan kulit menunjukkan sosok wanita muda dengan rentang umur dua puluhan sampai tiga puluhan yang memiliki kulit putih, halus, lembut, dan tanpa bekas luka serta ditunjang dengan perawakan tinggi dan langsing dengan rambut lurus panjang terurai indah yang dapat menaklukkan pria. Dengan menggunakan metode semiotik, penelitian ini memperlihatkan citra kecantikan yang ditunjukkan dalam iklan. Makna iklan dapat dilihat melalui tanda dalam iklan, seperti warna, pakaian, model, ekspresi wajah, dan slogan yang tertulis dalam iklan. Dari tanda-tanda itu terlihat bahwa representasi kecantikan yang diusung NIVEA adalah kecantikan yang tidak hanya mengenai perawakan dan apa yang terlihat dari luar. Kecantikan dapat juga berupa tindakan yang dilakukan untuk orang lain dan perasaan yang sedang dirasakan.

---

ABSTRACTGenerally, skin care product advertisement showed a figure of a young woman from twenties to thirties years old who have white, smooth, soft skin, without any stain. Supported by tall and slender body with long straight hair straggling wonderfully on her shoulders who can conquer men. By using a semiotic method, this article aims to show the beauty image shown in the advertisement. The purpose of the advertisement can be viewed through signs, such as color domination, clothes, models, facial expressions, and the slogans written in the advertisement. It would be noticeable from those signs that the representation of beauty that carried by NIVEA is not just about physique and appearance. Beauty can also be an act done for others and the feelings being felt."

"Artikel ini membahas kritik yang disampaikan oleh Charles De Gaulle dalam pidatonya di Inggris pada 18 Juni 1940. Pidato yang terkenal dengan sebutan LAppel du 18 Juin disampaikan setelah pendudukan Jerman di Prancis serta kekalahan di Maginot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis wacana kritis. Teori analisis wacana kritis oleh Teun A. Van Dijk digunakan untuk menganalisis tiga aspek yang membentuk wacana yakni dimensi sosial, kognisi sosial dan teks pidatonya itu sendiri. Untuk teks pidatonya digunakan teori isotopi yang merupakan aspek leksikon atau pilihan kata dari analisis teks dari Van Dijk. Hasilnya adalah bahwa ada keterkaitan yang erat antara dimensi sosial, kognisi sosial dan teks yang diproduksi dan bahwa ditemukan adanya lima jenis kritik, yakni : kritik terhadap para pemimpin militer golongan tua, gencatan senjata, tokoh-tokoh politik, taktik dan fasilitas perang Prancis dan Pemerintahan Vichy.

---

This article discusses the criticism made by Charles De Gaulle in his English address on June 18, 1940. The famous speech LAppel du 18 Juin was delivered after the German occupation of France and the defeat at Maginot. This research uses a qualitative approach and critical discourse analysis method. The theory of critical discourse analysis by Teun A. Van Dijk is used to analyze three aspects that make up the discourse namely the social dimension, social cognition and the text of the speech itself. For his speech text isotopi theory which is a lexicon or word choice aspect of the text analysis from Van Dijk. The result is that there is a close relationship between social dimensions, social cognition and the text produced and that five types of criticism have been found, namely: criticism of old-fashioned military leaders, truce, political figures, tactics and facilities of the French war and the Vichy Government."

"Kebijakan mengenai homoseksualitas di Prancis terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang diambil untuk mengakui homoseksualitas sebagai salah satu bentuk kehidupan berpasangan di Prancis adalah PACS Pacte Civil de Solidarit yang diresmikan pada tahun 1999. Dengan adanya pro dan kontra di masyarakat, pada tahun 2013 akhirnya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Prancis. Lagu sebagai salah satu produk budaya menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan suatu isu, termasuk isu homoseksualitas. Skripsi ini akan mengkaji representasi kaum homoseksual dalam lagu Prancis bertemakan homoseksualitas yang keluar pasca PACS hingga keluarnya kebijakan le mariage pour tous atau pernikahan sejenis. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah konsep mengenai representasi dari Stuart Hall, yang didukung oleh teori analisis isotopi pada buku Savoir Lire karya Schmitt Viala. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam lagu-lagu Prancis tahun 1999 - 2013 kaum homoseksual ditampilkan sebagai suatu bentuk hubungan afektif yang mendapatkan reaksi negatif, netral, dan positif seiring perkembangan kebijakan yang diambil pemerintah Prancis.

---

Policies concerning homosexuality in France continue to develop over time. The first policy to acknowledge homosexuality as a form of relationship in France was PACS Contract of Civil Partnership in 1999. Given the pros and cons among French people, in 2013 France Government finally legalized same sex marriage. A song, as one of cultural product, becomes one of the means to convey an issue, including the issue of homosexuality. This thesis will examine the representation of homosexuals in French songs that came out after PACS up to le mariage pour tous. Stuart Hall rsquo s theory on representation, combined with Schmitt Viala rsquo s isotopy analytical theory on Savoir Lire is the main theory used. The result shows that the French songs display homosexuality as a form of affective relationships that get differ kind of reactions, from negative, neutral until positive.

---

Les politiques concernant l'homosexualité en France continuent de se développer au fil du temps. La première politique faisant reconnaître l'homosexualité comme une forme de vie du couple en France était PACS (Pacte Civil de Solidarité), sortie en 1999. Étant donné les avantages et les inconvénients entre les Français, en 2013, France gouvernement a finalement légalisé le mariage homosexuel. La chanson, comme l'un des produits culturels, devient un moyen pour transmettre un message, concernant l'homosexualité. Ce mémoire examine la représentation des homosexuels dans les chansons françaises qui sont sorties après le PACS jusqu'au mariage pour tous. La théorie de Stuart Hall sur la représentation, combinée avec la théorie analytique 'isotopie' de Schmitt et Viala, est la principale théorie utilisée. Le résultat des analyses montre que les chansons françaises représentent l'homosexualité comme une vie du couple affectif qui gagne diverses réactions, du plus négative, neutre et positive."

"ABSTRAKSalah satu implikasi dari percampuran bahasa adalah keberadaan code-mixing antara dua bahasa atau lebih, misalnya antara bahasa Prancis dan bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah Franglais. Artikel ini membahas penggunaan franglais dari segi morfosintaksis dengan mengamati pembentukan dan posisi franglais tersebut dalam kalimat. Data yang digunakan adalah artikel pameran busana musim panas 2017 keluaran rumah mode Chanel oleh majalah Vogue Paris, ELLE, dan Madame Figaro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Analisis dilakukan berdasarkan teori sintaksis Le Querler (1994) dan teori morfologi Spencer dan Zwicky (2001). Hasil yang ditemukan adalah bahwa secara morfologis dan dalam struktur kalimat, franglais diungkapkan secara berbeda-beda dalam setiap majalah. Secara morfologis, sebagian besar kata bahasa Inggris yang digunakan merupakan bentuk derivasi dan terdapat perbedaan antara ketiga majalah dalam struktur kalimat franglais yang berkaitan dengan redaksi majalah tersebut. Secara struktural, kalimat-kalimat yang ditemukan menggunakan franglais dalam posisi expansion perluasan dalam kegunaannya untuk menjelaskan informasi tertentu. Dalam majalah ELLE dan Madame Figaro, struktur dan tata bahasa Prancis cenderung dipertahankan untuk menunjukkan identitas lokal Prancis kedua majalah tersebut. Unsur bahasa Inggris dalam Vogue Paris menunjukkan interferensi bahasa Inggris dalam bahasa Prancis tanpa penyesuaian dengan struktur dan tata bahasa yang signifikan."

"Artikel ini berfokus pada dampak islamofobia terhadap perempuan muslim pada bidang pekerjaan di Prancis, khususnya saat mencari kerja dan saat bekerja di perusahaan. Populasi muslim yang berkembang secara pesat di Prancis setiap tahunnya menyebabkan rasa kekhawatiran muncul di kalangan masyarakat Prancis. Ditambah lagi, banyaknya aksi-aksi terror yang dilakukan oleh para ektrimis Islam semakin membuat masyarakat Prancis takut akan keberadaan muslim. Pada 2011, pemerintah Prancis menetapkan Undang-undang larangan penggunaan burqa yang menandai meningkatnya diskriminasi yang didasarkan oleh islamofobia. Perempuan muslim menjadi target utama diskriminasi. Salah satu tindakan diskriminasi yang sering dilakukan adalah diskriminasi pada bidang pekerjaan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi pustaka, tulisan ini hendak menguraikan fenomena islamofobia dan dampaknya terhadap kondisi perempuan muslim pada bidang pekerjaan di Prancis. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep islamofobia Erik Bleich dan Multiple Discrimination Dermana Seta. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan muslim mengalami diskriminasi, baik pada tahap pencarian kerja maupun saat bekerja di perusahaan. Pada saat pencarian kerja, diskriminasi terjadi pada dua tahap yaitu tahap penyeleksian CV dan tahap wawancara kerja. Kebanyakan dari perempuan muslim tidak mendapatkan pekerjaan karena identitas keagamaan mereka yang terlihat dari nama dan penggunaan jilbab. Ketika perempuan muslim bekerja di perusahaan, mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi yang meliputi upah yang sedikit, jumlah kerja yang dua kali lebih banyak dibandingkan karyawan lainnya dan sulit untuk naik jabatan. Bahkan, perempuan muslim yang menggunakan jilbab seringkali harus menerima hukuman berupa pemecatan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan.

---

This article focuses on the impact of islamophobia towards muslim women at French work field, especially when they look for jobs and when they work in a company. Muslim population which is growing rapidly every year in France starts to cause a sense of concern to emerge among French society. Furthermore, the large number acts of terror carried out by Islamic extremists has increased the fear towards muslim. In 2011, French government has decreed la loi contre burqa which marked the increase of islamophobia. Muslim women became a main target of the acts of islamophobia. The form of acts islamophobia which perform oftenly by people according to ENAR is discrimination in work field. Using a qualitative method and literature study, this article aims to explain the phenomenon of islamofobia in France and its impact towards muslim women in French work field. The concept that will be used in this article is the concept of islamophobia by Erik Bleich and Multiple Discrimination concept by Dermana Seta. The result of this article is Muslim women is discriminated at the stage of CV selection and job interview, meanwhile when they work in a company, they get less wages, have to work twice as much as other employees, and have a difficulty to get an excecutive position. Moreover, muslim women who wear headscarves often have to accept punishments in the form of dismissals carried out by employers."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan mariage forc/em>atau pernikahan paksa di Prancis pada masa pemerintahan Jacques Chirac dan François Hollande. Kebebasan individu untuk menikah direnggut oleh adanya praktik pernikahan paksa yang mana bertolak belakang dengan prinsip negara Prancis yang tertulis dalam Konstitusi Republik Kelima tahun 1958. Perbedaan sikap Prancis dalam melawan fenomena pernikahan paksa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh kedua presiden. Berawal dari pengesahan kebijakan pertama yang memperketat kontrol praktik pernikahan paksa, hingga dibentuknya hukum pidana pada pelaku pernikahan paksa. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan yang berdampak terhadap praktik pernikahan paksa di Prancis penting untuk dibahas berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada kedua masa pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian ini memaparkan kebijakan Jacques Chirac dan Fraois Hollande serta kondisi sosial masyarakat pada masanya untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan, sikap Prancis terhadap pernikahan paksa pada periode itu, serta dampak implementasi terhadap jumlah praktiknya. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, ditemukan bahwa ideologi politik tidak sepenuhnya menjadi faktor pengendali sikap Prancis pada kedua masa pemerintahan, mementingkan perlindungan wanita dan anak secara keseluruhan, dan bukan mengangkat imigran sebagai fokus utama permasalahan.

---

This article aims to explain the differences and similarities of mariage forc or forced marriage in France under Jacques Chirac and François Hollande presidency. Individual freedom to marry were torn by the existence of the practice of forced marriage which is contrary to the principle of France written in Fifth French Republic Constitution 1958. Frances different attitude in fighting against this phenomenon is manifested in policies made by the two presidents. Starting from the first policy ratification which reinforce control of the marriage, until the creation of criminal law on perpetrators of the practice. The policies characteristic of the two presidency that have impacts on the practice are important to be discussed based on the influence of political ideology and the interests of public authorities in both presidency. Using qualitative methods and literature study techniques, this study describes Jacques Chirac and Franois Hollandes policies and the social conditions of society at the time to describe the interrelationships of the political ideologies of the two presidency, the attitude of France to forced marriage in that period, and the impact of implementation on the number of practices. Through analysis with the concept of political ideology and the context of the two presidency, found that political ideology was not entirely a controlling factor of French attitudes in both presidency, but rather concerned with the protection of women and children in general, rather than focused on the immigrant."