Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan bursa karbon di Indonesia pasca peluncuran bursa karbon Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Bursa karbon Indonesia, yang dikenal sebagai IDX Carbon, memperkenalkan unit karbon sebagai efek, berbeda dengan bursa karbon internasional yang menganggap unit karbon sebagai komoditas. Pendekatan ini memunculkan pertanyaan mengenai implikasi hukum dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan mitigasi iklim. Pengelolaan unit karbon sebagai efek memungkinkan untuk penjualan kembali dalam bentuk derivatif, yang bertentangan dengan prinsip 'retired carbon' di mana unit karbon seharusnya digunakan sekali untuk mengurangi emisi. Hal ini menimbulkan risiko greenwashing, di mana perusahaan dapat menghindari tanggung jawab lingkungan dengan membeli unit karbon tanpa benar-benar mengurangi emisi mereka. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan analitis untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data terkait regulasi dan implementasi bursa karbon di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kebingungan terkait status unit karbon sebagai efek atau komoditas, yang dapat mempengaruhi tujuan perdagangan karbon. Selain itu, regulasi saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir tantangan di masa depan, seperti potensi double counting dan manipulasi pengukuran unit karbon. Double counting merupakan risiko signifikan yang dapat mengurangi integritas dan kepercayaan pasar karbon, karena unit karbon yang sama dapat diperdagangkan atau dijual kembali di berbagai bursa.

---

This thesis discusses the implementation of the carbon exchange in Indonesia following the launch of the Indonesian Carbon Exchange through the Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2023 on Carbon Trading through the Carbon Exchange. The Indonesian Carbon Exchange, known as IDX Carbon, introduces carbon units as securities, differing from international carbon exchanges that consider carbon units as commodities. This approach raises questions about the legal implications and effectiveness in achieving climate mitigation goals. Managing carbon units as securities allows for their resale in derivative forms, which contradicts the principle of 'retired carbon' where carbon units should be used once to reduce emissions. This poses a risk of greenwashing, where companies can evade environmental responsibilities by purchasing carbon units without actually reducing their emissions. This research employs a doctrinal method with an analytical approach to collect, identify, and analyze data related to the regulations and implementation of the carbon exchange in Indonesia. The findings indicate that despite existing regulations, there is still confusion regarding the status of carbon units as securities or commodities, which can affect the objectives of carbon trading. Moreover, the current regulations are not yet fully capable of addressing future challenges, such as the potential for double counting and manipulation of carbon unit measurements. Double counting is a significant risk that can undermine the integrity and trust of the carbon market, as the same carbon unit can be traded or resold across various exchanges."

"Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

---

Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute

can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not

adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court."

"Penelitian ini, dimulai sebagai rasa ingin tahu atas apa yang tampak sebagai sebuah paradoks, akan membahas mengenai POJK 9/2018 dalam memberikan kewajiban Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) kepada calon pemegang saham pengendali. Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib belum tentu dapat dilaksanakan dengan mudah dan konsisten seperti yang diinginkan. MTO dianggap kontroversial karena perdebatan tentang potensi kerugian yang berdampak bagi calon pengendali. Akibatnya, hal ini menimbulkan kemungkinan kerugian bagi calon pemegang saham pengendali karena keuntungan yang diperoleh berpotensi tidak seimbang dibandingkan dengan pemegang saham minoritas dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana implikasi penambahan pemegang saham pengendali baru pada suatu perusahaan terbuka yang wajib melakukan Penawaran Tender Wajib dan peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam menerapkan kewajiban Penawaran Tender Wajib terhadap penambahan Pemegang Saham Pengendali baru pada suatu perusahaan terbuka. Adapun penelitian berpendapat bahwa penerapan kewajiban MTO terhadap PT XYZ Tbk menimbulkan hambatan yang dapat berakibat pada likuiditas perusahaan. Sehingga diperlukan metode alternatif selain MTO serta lembaga pengawas dan regulator di bidang pasar modal perlu terlibat aktif dalam memberikan evaluasi yang komprehensif dan tuntas.

---

This research, started as a curiosity about what appears to be a paradox, will discuss POJK 9/2018 in providing Mandatory Tender Offer (MTO) obligations to potential controlling shareholders. The implementation of Mandatory Tender Offer may not be as easy and consistent as desired. MTO is considered controversial due to the debate on the potential losses impacting potential controlling shareholders. As a result, this raises the possibility of losses for potential controlling shareholders because the benefits obtained are potentially unbalanced compared to minority shareholders and the public. This research uses doctrinal research methods with the aim of examining and analyzing how the implications of adding new controlling shareholders in a public company that is required to conduct a Mandatory Tender Offer and the role of the Financial Services Authority as a regulator in implementing the Mandatory Tender Offer obligation on the addition of new Controlling Shareholders in a public company. The research argues that the application of the MTO obligation to PT XYZ Tbk raises obstacles that can result in company liquidity. So that alternative methods other than MTO are needed and supervisory and regulatory institutions in the capital market sector need to be actively involved in providing a comprehensive and complete evaluation."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keberlakuan hukum jaminan atas benda virtual yang dewasa ini telah diberikan status hukum sebagai objek dari hukum benda pada umumnya. Sebagai objek dari hukum benda, maka seharusnya benda virtual juga dapat digunakan sebagai objek dari perjanjian penjaminan utang. Penelitian ini berusaha memahami apakah benda virtual dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia, memahami pengaturan virtual property di Amerika Serikat berdasarkan kasus digunakannya nama domain dan storefront dalam dunia virtual sebagai objek jaminan oleh perusahaan penjual peralatan musim dingin bernama eSnowshoes, mengetahui lembaga jaminan apakah yang tepat untuk dibebankan pada benda virtual dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana kreditur dapat melakukan eksekusi atas benda virtual yang menjadi jaminan apabila debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda virtual memiliki peluang untuk menjadi objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia tetapi terdapat tantangan seperti metode valuasi yang belum jelas dan status kepemilikan benda virtual yang tidak melindungi hak pengguna dunia virtual atas benda virtual yang diciptakannya. Sementara pengaturan mengenai benda virtual di Amerika Serikat belum jelas karena inkonsistensi putusan pengadilan. Kemudian lembaga yang paling tepat untuk dibebankan atas benda virtual di Indonesia adalah fidusia karena benda virtual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Dengan demikian, proses eksekusinya juga dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the application of Guarantee Law on virtual property which has been a legal status as an object of Property Law in general. As an object of the Property Law, virtual property should be used as object of a loan guarantee agreement. This study seeks to understand whether virtual property can be used as collateral in Indonesian legal system, to understand virtual property arrangements in the United States based on the case of domain name and storefront in virtual world used as collateral by winter equipment sales company called eSnowshoes, to find out which security rights in Indonesian legal system to be imposed on virtual property, as well as how creditors can execute virtual property that is used as collateral if the debtor is in the event of default. The method used in this study is juridical-normative with statute approach, comparative approach, and case approach. The results showed that there is an opportunity for virtual property to be used as collateral in Indonesian legal system but there are challenges such as unclear valuation methods and the ownership status of virtual property that do not protect the rights of virtual world users over the virtual property they have created. Meanwhile, the regulation of virtual property in the United States is unclear because of inconsistencies in court decisions. The most appropriate security right to be imposed on virtual property in Indonesia is fiduciary because virtual property can be categorized as intangible movable property. Thus, the execution process can also be carried out as regulated in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. "

"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari mengenai nilai pasar wajar, yang kemudian disusun menjadi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan mengetahui bagaimana penerapannya pada Reksa Dana, sampai dengan bagaimana Bapepam-LK mengatur mengenai nilai pasar wajar dari tahun ke tahun. Penelitian ini merepresentasikan penelitian yuridis normatif, juga penelitian dokumentasi dalam kebijakan Bapepam-LK mengenai nilai pasar wajar. Penelitian ini mengajarkan kita bahwa transparansi adalah hal yang sangat penting di pasar modal, karena saat kita menginvestasikan uang kita di pasar modal, khususnya Reksa Dana, maka kita pasti ingin mengetahui bagaimana uang itu diinvestasikan, apakah mereka dipergunakan dalam kerangka investasi yang benar, atau apakah manajer investasi memanipulasinya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Tidak ada jalan terbaik lain, selain tranparansi, jika sistem yang transparan yang dibangun oleh Bapepam-LK berjalan dengan baik, maka setiap investor pasti akan senang. Terakhir, sebagai investor, anda seharusnya selalu belajar dan mencari tahu mengenai perkembangan pasar modal, agar anda dapat meminimalisir risiko, atau, anda dapat memilih risiko mana yang paling dapat anda terima.

---

ABSTRAK

The purpose of this research is to learn about fair market value which generate as Net Asset Value on mutual fund, and find how it applied on mutual fund, until how the Bapepam-LK regulate it from year to year. This research represent the juridical normative research, either that is bibliography research on any disposition by Bapepam-LK on it. These research teach all of us that tranparency is the most important thing di capital market, because when we or you put your money in capital market, especially in mutual fund then we or you must be want to know how the money will invested, are they spent in the right way, or the fund manager manipulate it, how the way we find it? No other way except tranparency, if the tranparency system manage by the Bapepam-LK running well, then everybody happy. Last but not least, as an investor, you must learn more and more about the growing of capital market, then you can minimize the risk, or you can choose, which risk is suitable for you."

"ABSTRAKLembaga Lelang adalah suatu bentuk penjualan di muka umum yang pelaksanaannya telah diatur oleh Vendu Reglement 1908 (Peraturan Lelang 1908) dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang. Pada lelang dihasilkan produk hukum yang otentik yaitu suatu Risalah Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma khususnya bagi pembeli lelang. Pada kasus pembatalan Risalah Lelang oleh pengadilan saat ini yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan lelang benda tidak bcrgerak seperti tanah dan pemenang lelang yang beritikad baik dirugikan karena kehilangan hak mereka atas tanah yang dibelinya melalui Lelang. Demikian Tesis ini membahas mengenai tidak adanya perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik pada perolehan hak atas tanah melalui lelang dalam suatu kasus agar lelang dapat berlaku efektif.

---

ABSTRAKAuction is a public sale which ruled by the Vendu Reglement 1908 (Auction Law 1908) and held by the Auctioneer. In the Auction there were an authentic law product called The Auction Minute that gave a certainty of law especially for the buyer in the auction. ln the case of the Auction Minute cancelled by the court decision concerning legal dispute relating to immoceable goods auction and the good faith buyer has been suffered losing their rights of land that they already bought from the auction. Therefore this thesys talking about the absence of legal protection towards the auction buyer who purchase rights on land in good faith through an auction in one case to make the auction can works effectively."

"ABSTRACTTesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam Polis Standar (Asuransi) Kebakaran Indonesia. Tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam polis standar asuransi kebakaran (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas dan kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (asuransi). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan polis asuransi kebakaran yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam polis kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus sengketa asuransi kebakaran yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil analisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausulaklausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, khususnya dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa asuransi yang dalam polisnya telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU No. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

ABSTRACT

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the Standard Policy of The Indonesian Fire Insurance. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the Standard Policy of The (Indonesia) Fire Insurance is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process of fire insurance dispute resolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis. From the results obtained by analyzing the data and norms, the writer obtains a description of the advantages of arbitration compared to the general court in settling business disputes. From this research we can see how the arbitration clauses contained in the Standard Policy of The Indonesia Fire Insurance is not (yet) able to accommodate the effectiveness of an insurance dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of details in the arbitration clauses in the policy has led to difficulties or different interpretations on the causes in determining the way or the forum that is used in dispute settlement, which turned out to cause the ineffectiveness on the insurance dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of a fire insurance policy that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No. 30/1999 (Arbitration Law) that the parties in the policy lose their right to take the disputes to the general court and the relevant court is barred from receiving and shall refuse the dispute settlement request, apparently there still fire insurance disputes case is accepted by the general court. From the results of the analysis of the case, the author suggests the improvements can be made in drafting the arbitration clauses in the agreements, especially in the Standard Policy of the Indonesian Fire Insurance in the view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the insurance disputes cases which its policy includes the arbitration clause, it is necessary to socialize the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration can be really effective."