Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Karya akhir ini membahas mengenai analisis perancangan dan implementasi sistem penilaian kinerja manajemen industri ritel, ditinjau dari pendekatan audit kinerja dan konsep Balanced Scorecard (BSC). Problematika utama dalam audit kinerja manajemen industri ritel diantaranya adalah rujukan atas kinerja pesaing yang sulit diperoleh, kinerja manajemen yang sangat rentan dengan aspek perilaku dalam menyiasati ukuran kinerja yang ditetapkan, kinerja manajemen yang merupakan kolektifitas multi dimensi sedangkan penilaian kinerja saat tertentu hanyalah merupakan pengulcuran terminal. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat studi kasus pada PT X, perusahaan publik sektor ritel yang sedang agresif berkembang di Indonesia dewasa ini.

Audit kinerja manajemen PT X bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efelctifitas organisasi baik untuk keseluruhan (korporat) maupun hanya untuk departemen/unit atau fungsi-fungsi tertentu raja seperti divisi dan took/gerai.

Pengembangan tolok ukur berbasis BSC dilihat dari 4 perspektif yakni perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran-pertumbuhan. Disamping itu tolok ukur BSC dilandasi pula oleh strategi, hubungan sebab-akibat, pemacu kinerja dan keterkaitan keuangan. Dalam pengembangan ini, diperhatikan pula kharakteristik industri ritel, dimana digunakan pendekatan strategis model laba kotor, yakni untuk mengukur kinerja persediaan (GMROI), produktivitas karyawan (GMROL) dan produktivitas tempatlruang (GMROS) yang bersifat sebagai pemacu kinerja (performance drivers).

Dalam karya akhir ini dibahas pula hasil evaluasi terhadap Indeks Kinerja Manajemen PT X untuk unit gerai/toko, dan usulan pengembangan lanjutan dengan menerapkan kerangka BSC berbasis auditabilitas dan strategis.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama penyebab status disclaimer dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), komponen akun dalam laporan keuangan Kemdikbud yang melanggar kriteria pemberian opini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berdasarkan temuan dalam LHP BPK-RI, dan evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada permasalahan dalam penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab disclaimer adalah Sistem Pengendalian Intern yang belum berjalan efektif sehingga keandalan laporan keuangan diragukan. Komponen laporan keuangan yang masih perlu diperbaiki adalah pengelolaan pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja, aset lancar terutama pada kas, piutang, dan persediaan, dan penatausahaan aset tetap karena melanggar ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI yang disyaratkan untuk memperoleh opini WTP dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP menunjukkan pihak Kemdikbud telah menyusun rencana aksi pencapaian opini WTP yang dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal, namun pelaksanaan rencana aksi tersebut belum optimal dan perlu ada evaluasi aspek SDM pengelola keuangan di satker BLU, cara/metode koordinasi oleh pusat kepada satuan kerja di daerah, dan peran Inspektorat dalam mendampingi proses penganggaran hingga pelaporan untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan dan reviu untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya disajikan dalam karya akhir ini. ......The purpose of this research is to find out the key issues of the the financial statements of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) which contributed to a disclaimer status, component of accounts in the financial statements which breached the terms and criteria to give an unqualified opinion to the financial statements in the Act No. 15 of 2004 based on the findings in the Audit Reports (LHP) of BPK-RI, and evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK to achieve an unqualified opinion that Kemdikbud has strived. Data was analyzed with descriptive qualitative analysis method. Result of the research showed that the main issue of disclaimer status in Kemdikbud’s financial statements Fiscal Year 2011 is ineffectiveness of Internal Control System so that the reliability of financial statements in doubt. This research found that Components of the financial statements that still needs to be improved are the management of revenues and grants, expenditures, current assets primarily in cash, accounts receivable, and inventory, and administration of fixed assets for violating the provisions of Government Accounting Standards (SAP), the adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and the effectiveness of the Internal Control System required by the Act No. 15 of 2004 to obtain unqualified opinion (WTP). Evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK finds that Kemdikbud had prepared action plan to get unqualified opinion which coordinated by inspectorate general, but the implementation was not optimum and still need to evaluated financial managers competencies in BLU units, the coordination way or methods used by center unit to its region, and the role of Inspectorate/government internal Auditors in to accompany the budgeting and reporting process to make sure the Internal Control System working properly and review programs to give a quality assurance of financial reporting in Kemdikbud. Suggestions for further research were presented in this final report.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidak menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansi pendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukuk dan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsur pendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undangan yang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umum dalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disamping itu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review oleh aparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particulary Directorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented The Goverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financial statements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The study concluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (Peraturan Menteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition, measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent the definition of income by Government Accounting Standards (Peraturan Pemerintah No.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the Initial Deposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can not be suspended because it has met all applicable elements of the general revenue for the public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatment of revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because it has met all of the elements of income that are common to the public sector ( IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create the Government Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context of the existing legislation . The government is also advised to establish the Public Service Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation on State Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides, it also suggested the importance of the socialization of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards and the need to be reviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy , reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements .

Abstrak :
Tesis ini membahas penerapan basis Kas Menuju Akrual pada laporan keuangan Badan Diklat ESDM dalam upaya persiapan menerapkan basis akrual laporan keuangan Badan Diklat ESDM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif terhadap akun-akun dalam laporan keuangan Badan Diklat ESDM, yaitu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Persediaan, Akumulasi Penyusutan, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima Di Muka yang telah menerapkan basis akrual di Neraca tetapi masih ada beberapa kesalahan dalam penerapan basis akrual. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Diklat ESDM harus menyiapkan konversi basis Kas Menuju Akrual menjadi basis akrual dengan cara inventarisasi atau konversi laporan yang sudah ada, meliputi Laporan Saldo Anggaran Lebih Awal, Neraca Awal, dan Laporan Perubahan Ekuitas ...... This thesis discusses the application of Cash Towards Accrual basis on the financial report of the Agency for Mineral Resources in implementing the accrual basis financial report the Agency for Mineral Resources. This research is a descriptive qualitative study of accounts in the financial statements the Agency for Mineral Resources, that is allowance for doubtful account, inventory, accumulated depreciation, debts to third parties, and unearned revenues which have implemented accrual basis in the balance sheet but there are still some mistakes in the implementation of the accrual basis. Results of the study suggest that the Agency for Mineral Resources should prepare a conversion of Cash Towards Accrual basis to be Accrual basis by an inventory or conversion of existing reports, including Statement of Changes in Budget Surplus Beginning, Beginning Balance Sheet, and Statement of Changes in Equity

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memberi bukti empiris pengaruh fungsi-fungsi pelayanan, konsultasi, dan pengawasan perpajakan yang dilaksanakan oleh Account Representative, baik secara sendiri maupun simultan, terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan survei terhadap Wajib Pajak efektif yang terdaftar, Account Representative, dan pejabat terkait pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya fungsi pelayanan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan fungsi konsultasi dan pengawasan tidak. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

---

ABSTRACT
This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance.;This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance.;This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance., This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance.]

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa lingkungan usaha organisasi dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai satu organisasi nirlaba atau organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan mengusulkan suatu model pengukuran kinerja dengan pendekatan dan konsep Balanced Scorecard. Pengembangan rancangan Balanced Scorecard hanya akan dibatasi sampai pada perancangan Balanced Scorecard dengan ukuran kinerja dan inisiatif strategisnya. Penelitian ini akan memberikan analisa mengenai lingkungan organisasi, meninjau pernyataan visi, misi dan strategi ICW hasil rumusan perencanaan strategis pada awal tahun 2014 serta memberikan usulan perbaikannya dan perancangan Balanced Scorecard untuk pengukuran kinerja ICW. Penelitian ini membuktikan bahwa pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Balanced Scorecard pada organisasi masyarakat sipil, seperti ICW adalah dapat diterapkan dengan beberapa penyesuaian pada perspektif-perspektif Balanced Scorecard. Peneliti menggunakan pendekatan dan konsep Balanced Scorecard untuk organisasi sektor publik menurut Niven, sebagai sumber referensi utama untuk mengembangkan Balanced Scorecard pada ICW. Agar penerapan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard dapat berjalan dengan mudah, ICW perlu memenuhi syarat-syarat dasar sebagai berikut: (1) perlu menetapkan target yang jelas, terukur, attainable dan disepakati bersama, (2) mendapatkan dukungan dan melibatkan semua unsur organisasi, mulai dari pemimpin organisasi sampai kepada unit-unit kerja dan individu anggota organisasi ICW, dan (3) sumber data dan informasi harus valid, mudah diperoleh, relevan dan reliable. Manfaat penerapan Balanced Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja adalah dapat menunjukkan akuntabilitas, membantu mengarahkan fokus strategi organisasi, melaksanakan rencana strategis, membantu organisasi dalam mengelola perubahan, meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi organisasi.

---

This thesis aims to explore and analyse the environment of Indonesia Corruption Watch, a civil society organisation or not-for-profit organisation in Indonesia and propose a model of performance measurement for Indonesia Corruption Watch using a Balanced Scorecard approach. The development of the Balanced Scorecard will be limited to the design of the performance measures and its strategic initiatives. This thesis will provide an analysis on the organisation environment, review on its vision, mission and strategy statement that was developed by Indonesia Corruption Watch in early 2014, and will propose the statements revisions and develop a performance measurement tools for Indonesia Corruption Watch using Balanced Scorecard approach. This thesis proves that the application of Balanced Scorecard for not-for-profit organisation like Indonesia Corruption Watch is doable with minor adjustments on the performance measurement perspectives. This thesis? main reference is Niven?s concept of Balanced Scorecard for public sector organisation. In order to ensure smooth implementation, Indonesia Corruption Watch should consider: (1) clear and attainable target setting agreed by relevant parties, (2) requires support and involvement of all organisation members, from top to bottom and across sections, and (3) ensure data and information is easily accessible, valid, relevan and reliable. The benefit of Balanced Scorecard implementation for performance measurement is it demonstrates accountability, helps the organisation to focus on strategies, implement strategic plan, manage change, and can increase public trust and organisation legitimacy.

Abstrak :
Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis best practice yang dilakukan dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Whistle Blowing System pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil karya akhir ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) best practice penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerapkan Whistle Blowing System berdasarkan best practice penerapan WBS di Indonesia, walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada perlindungan pelapor, unit pelaksana WBS, dan pemberian penghargaan. Penelitian ini mengajukan beberapa saran perbaikan penerapan WBS di lingkungan Kementerian PUPR agar WBS kementerian terlaksana secara efektif dan efisien.

---

The objectives of this study are to analyze Whistle Blowing System (WBS) best practice in Indonesia and to analyze how WBS practiced in Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?s (PUPR). This study uses qualitative method with descriptive analysis approach. The result of this study shown that there are 8 (eight) Whistle Blowing System best practice in Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat has been apply WBS based on Whistle Blowing System best practice in Indonesia, but still there are weaknesses to apply WBS, especially at protection of the whistleblower, WBS execution unit, and reward. This study proposes some suggestions to improve the implementation of WBS practice in Kementerian PUPR, so that WBS practice in Kementerian PUPR will be done effectively and efficiently.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi dan nilai ekonomis Program Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Jargas di Kota Depok dengan menggunakan metode deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Jargas Kota Depok belum efektif, belum efisien, namun sudah ekonomis. Ketidakefisienan ditunjukkan dengan nilai efisiensi pengelolaan PT. Jabar Energi yang berada di bawah PT. PGN Persero , Tbk. Ketidakefektifan ditunjukkan dengan tidak optimalnya penyerapan gas bumi oleh pelanggan rumah tangga dibandingkan dengan pasokan yang disediakan. Beberapa faktor seperti ketiadaan dukungan dari pemerintah daerah terkait izin dan biaya pengembangan serta kurangnya informasi kepada masyarakat turut memberikan kontribusi terhadap ketidakefektifan pengelolaan Jargas di Kota Depok. Keekonomisan ditunjukkan dengan biaya konsumsi penggunaan gas alam dari Jargas Kota Depok yang lebih rendah dari biaya konsumsi penggunaan gas LPG 12 Kg.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to describe the efficiency, effectivity and economy value of Households Natural Gas Distribution Network Management Jargas in Depok by using descriptive method with qualitative approachment. The results indicate that there are inefficiency and ineffectiveness in management Jargas in Depok, but already economy. Inefficiency is shown by the value of efficiency in the management of PT. Jabar Energi under the value of PT. Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Ineffectivity is shown by the amount of natural gas consumption under the gas daily supply. Several factors such as lack of local government rsquo s support related licence and development cost and also lack of information to the community contributed to its ineffectivity. The economy is shown by the cost of gas consumption in Depok lower than the cost of LPG 12 Kg consumption.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajaran alokasi anggaran untuk kegiatan pemeriksaan pada kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tujuan lain dari penelitian adalah menerapkan model ASB dalam pengalokasian anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ASB dengan metode regresi linear sederhana dapat diterapkan untuk menilai kewajaran anggaran pemeriksaan di kantor pusat BPK RI. Model ASB untuk anggaran pemeriksaan adalah Y=11.404.896.962,40 + 468.404.230,46 (jumlah LHP). Berdasarkan model tersebut, pada tahun anggaran 2016 terdapat delapan anggaran pemeriksaan yang dialokasikan secara wajar dan satu jenis anggaran pemeriksaan yang overfinancing. Secara keseluruhan anggaran pemeriksaan yang dialokasikan di kantor pusat sudah wajar. Penerapan model ASB untuk alokasi anggaran pemeriksaan tahun berikutnya disesuaikan dengan tingkat inflasi tahun berjalan. Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data alokasi anggaran pemeriksaan yang tertuang dalam RKAK/L dan DIPA BPK Pusat, data standar biaya keluaran SBK , serta data pedoman penyusunan anggaran kementerian/lembaga. Sampel penelitian adalah anggaran pemeriksaan pada kantor pusat BPK RI selama tahun 2012 s.d. 2015. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan analisis standar belanja berdasarkan metode analisis regresi linear sederhana. ...... This study aimed to analyze the reasonable of budget allocation for audit activity at The Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia. The data used as the basis for the analysis is the budget allocation data contained in the RKAK L and DIPA BPK Pusat, Data Output Cost Standard SBK as well as data guidelines for preparation of the budget of the Ministry Institution. Samples are audit bugdet at the head office of BPK RI during the year 2012 2015. This research is a case study with a qualitative approach using standard cost analysis approach by simple linear regression method. Another goal of the research is to apply the model ASB in allocating the budget for the following years. The results showed that the model of ASB with simple linear regression method can be applied to assess the reasonableness of the audit bugdet at the headquarters of the BPK RI. Model ASB for audit budget is Y 11.404.896.962,40 + 468.404.230,46 (amount of LHP). Based on the model, in fiscal year 2016 there were eight audit budget allocated fairly and one type of audit bugdet is overfinancing. The overall budget allocated inspection at the head office are reasonable. ASB model application for audit bugdet next year adjusted by inflation in current year.