Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tanggal 26 Maret 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd bersedia melepaskan 56.15% saham BII kepada Maybank dengan deposit sebagai uang muka sejumlah US$147 juta kepada Sorak Financial Holdings. Pada saat itu akuisisi perseroan terbuka diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2002 Tentang Pengambilalihan Perseroan Terbuka, akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2008 Bapepam-LK telah mengeluarkan peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang menggantikan Peraturan Nomor Kep-05/PM/2002 tersebut yang menghapuskan ketentuan penawaran tender mengenai saham yang wajib dibeli pengendali baru dan menambahkan ketentuan mengenai kewajiban mengalihkan kembali saham apabila hasil dari penawaran tender melebihi batas yang ditentukan. Namun ternyata setelah peraturan ini dinyatakan berlaku telah menimbulkan permasalahan pada proses akuisisi BII oleh Maybank karena pada tanggal 29 Juli 2008, secara tiba-tiba Bank Negara Malaysia mencabut izin untuk mengakuisisi saham BII oleh Maybank sehingga memberikan alasan kuat bagi Maybank untuk membatalkan transaksi tersebut dengan alasan kehadiran Peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan suatu uraian deskriptif sebagai hasil analisis penelitian. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, yang dilengkapi dengan buku-buku penunjang sebagai bahan hukum sekunder, dan majalah, koran, serta internet sebagai bahan hukum tersier. meskipun pada akhirnya proses akuisisi dapat terealisasikan, terealisasinya akuisisi ini adalah upaya dari pihak asing (Temasek dan Kookmin Bank), yang memberikan diskon untuk Maybank.

---

ABSTRACT
On 26th March 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd is willing to sell 56.15% stake in BII to Maybank with a deposit as a down payment US $ 147 million to Sorak Financial Holdings. At the time of acquisition, the applicable Regulation about Public Company Acquisition is Bapepam Regulation Attachment Number Kep-05/PM/2002 About the Public Company Acquisition, but on 30th June 2008 Bapepam-LK has issued Bapepam-LK Regulation Attachment Number KEP-259/BL/2008 on which replaces the Public Company Acquisition Regulation Number Kep-05/PM/2002 which abolished the provisions of the tender offer of shares which must be purchased by new controlling shareholders and add provisions of Refloat if the results of the tender offer exceeds the specified limits. But it turns out after this regulation is declared as a valid Regulation it has caused problems in the process of acquisition of BII by Maybank because on 29th July 2008, suddenly Bank of Malaysia revoke permission to acquire a stake in BII by Maybank thus providing a strong rationale for Maybank to cancel the transaction by reason the presence of Regulation Number Kep-259/BL/2008. The author uses the method of normative juridical research with a descriptive approach to provide a descriptive analysis of research. By using legislation as the primary legal materials, which is equipped with supporting books as a secondary legal materials, and magazines, newspapers, and the internet as a tertiary legal materials. though in the end the acquisition process can be realized, the realization of this acquisition is an effort from foreign Parties (Temasek and Kookmin Bank), which gives discounts to Maybank.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta PPJB atas rumah susun. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perjanjian pengikatan jual beli rumah susun baik secara dibawah tangan dan secara akta otentik. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajari data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menyarankan bahwa perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka berarti pelaku melawan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACT
This thesis discuss on the Notary role on making Binding Purchase Agreement Deed for flat buyer. Discussion shall surface on the legal protection given by the enforced law in Indonesia to the Binding purchase agreement for flat buyer. This research is using Yuridif Normative research method with Qualitative Analysis done by studying secondary data which supports the discussion. Given arguments and reasons, the researcher concludes and suggests that Binding Purchase agreement that being sign must meet the condition spesific by law if it doesnt then can be interpret againt law.