Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi manajemen mutu menjadi sangat penting khususnya bagi organisasi rumah sakit guna meningkatkan proses, memecahkan masalah, mengurangi variasi dan kesalahan dalam pelayanan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model manajemen mutu rumah sakit yang terintegrasi dari TQM dan Six Sigma sebagai ?Model Aliansi Manajemen Mutu (QMA)? meliputi enam konstruk: Praktek Manajemen (MP); Praktek Infrastruktur TQM (IPTQM); Praktek Inti TQM (CPTQM); Praktek Infrastruktur Six Sigma (IPSS); Praktek Inti Six Sigma (CPSS); dan Kinerja Rumah Sakit (KRS).Desain studi adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 863 responden yaitu karyawan dari delapan rumah sakit di provinsi Jambi yang diambil secara acak proporsional. Pengumpulan data melalui survei menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh responden dan dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM).Penelitian ini membuktikan bahwa model QMA layak dan dapat diterapkan untuk mengukur implementasi manajemen mutu rumah sakit di Provinsi Jambi, dengan model pengukuran fit, dan variabel serta indikator yang valid dan reliabel. Hasil analisis model struktural, diperoleh sebelas kerangka hubungan yang signifikan yaitu MP terhadap IPTQM (t=11,17); IPTQM terhadap CPTQM (t=2,10); IPTQM terhadap KRS (t=4,23); CPTQM terhadap KRS (t=3,36); MP terhadap IPSS (t=20,94); IPSS terhadap CPSS (t=11,77); CPSS terhadap KRS (t=7,27); IPTQM terhadap CPSS (t=15,90); IPSS terhadap IPTQM (t=10,03); IPSS terhadap CPTQM (t=2,41); CPSS terhadap CPTQM (t=3,77), sedangkan kerangka hubungan yang tidak signifikan adalah CPSS terhadap KRS (t=0,29).Studi ini merekomendasikan kepada manajemen rumah sakit untuk dapat menerapkan Model QMA secara optimal guna meningkatkan kinerja, dan memanfaatkannya sebagai instrumen evaluasi (self assessment) pelaksanaan manajemen mutu untuk membangun budaya mutu dan membantu memenuhi standar akreditasi rumah sakit.

---

Implementation of quality management is particularly important for hospital organizations to improve processes, solve problems, reduce variations and errors in service. This research aims to develop a hospital quality management model is an integrated of TQM and Six Sigma as "Model Alliance Quality Management (QMA)" includes six constructs: Practice Management (MP); Infrastructure Practice TQM (IPTQM); Core Practice TQM (CPTQM); Infrastructure Practice Six Sigma (IPSS); Core Practice Six Sigma (CPSS); Hospital Performance (KRS).

The study design was cross-sectional with a sample of 863 respondents are employees of eight hospitals in Jambi Province are taken random proportionally. Data collection through survey using questionnaires filled out by the respondents and analyzed using Structural Equation Model (SEM).

This study proves that the model QMA feasible and can be applied to measure hospital quality management implementation in Jambi Province with the measurement model fit, and the variables and indicators are valid and reliable. The results of the structural model analysis, found eleven significant relationship framework that MP to IPTQM (t=11.17); IPTQM to CPTQM (t=2.10); IPTQM to KRS (t=4.23); CPTQM to KRS (t=3.36); MP to the IPSS (t=20.94); IPSS to CPSS (t=11.77); CPSS to KRS (t=7.27); IPTQM to CPSS (t=15.90); IPSS to IPTQM (t=10.03); IPSS to CPTQM (t=2.41); CPSS to CPTQM (t=3.77), whereas no significant relationship framework is CPSS to KRS (t=0.29).

The study recommends to the hospital management to implement the model QMA optimally to improve performance, and using it as an instrument of self-assessment for implementation of quality management to build a quality culture and to meet accreditation standard hospital."

"Industri migas erat kaitannya dengan bahan berbahaya, menggunakan proses yang berisiko tinggi, masih menggunakan banyak tenaga kerja, serta menggunakan konstruksi fasilitas peralatan yang besar dan kompleks menyebabkan aspek K3 sangat penting untuk diterapkan. Terlebih 87,7% kecelakaan pada Industri Migas disebabkan oleh kontraktor. Dalam studi ini, akan dikembangkan terkait indikator apa saja yang terkait dengan biaya dan manfaat implementasi K3 pada perusahaan mitra kerja KKKS hulu migas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada 10 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan Penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufactur, consultant, EPC, petrochemical, construction, general contractor, sub contarctor, inspection, F&B, clinic telah melakukan kegiatan implementasi K3. Implementasi yang dilakukan di 10 perusahaan kontraktor KKKS memberikan gambaran positif terkait uapaya implementasi K3 di tempat kerja. Dari hasil studi kasus yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Implementasi K3 adalah terkait indikator biaya pengukuran lingkungan kerja sebesar 60% dari perusahaan yang terlibat dalam penelitian ini. Prioritas berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan emergency respond plan, pemenuhan APD, promosi K3, pelatihan K3, rekrutmen tenaga ahli, sertikasi, P3K, MCU. Terkait dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan jika terjadi kecelakaan sebanyak 47 % perushaan yang menyatakan bahwa biaya terkait losstime akibat dari terhentinya pekerjaan ini menjadi biaya tertinggi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ketika kecelakaan/PAK ini dapat diatasi dan tidak terjadi, ini akan meberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak tidak langsung. Dalam hal ini 38% perusahaan, menerima manfaat lansung yaitu pada penghematan biaya medis, penghematan biaya losstime serta penghematan biaya penggantian akibat kerusakan alat. Manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh perusahaan terkait dengan implementasi K3 di tempat kerja ini adalah pada peningkatan produktivitas serta peningkatan citra perusahaan.......Oil and gas industry is closely related to hazardous materials, uses high-risk processes, still uses a lot of manpower, and uses large and complex construction of equipment facilities, causing the OHS aspect to be very important to implement. Moreover, 87.7% of accidents in the Oil and Gas Industry are caused by contractors. In this study, indicators will be developed related to the costs and benefits of implementing OHS in upstream oil and gas KKKS partner companies. This study uses a qualitative and quantitative approach by conducting case studies on 10 companies. The results show that research conducted on companies engaged in manufacturing, consultant, EPC, petrochemical, construction, general contractor, sub contractor, inspection, food and baverage, clinic. Overall business activities have carried out K3 implementation activities. The implementation carried out in 10 KKKS contractor companies gave a positive picture regarding efforts to implement K3 in the workplace. From the results of the case studies, the priority in the implementation of K3 implementation is related to the indicator of the cost of measuring the work environment by 60% of the companies involved in this research. The next priority is the costs incurred by the company to carry out emergency response plans, fulfillment of PPE, promotion of K3, K3 training, recruitment of experts, certification, first aid kit, MCU. Associated with expenses that will be incurred by the company in the event of an accident as many as 47% of companies stated that the costs related to losstime because of the cessation of this work were the highest costs to be incurred by the company. When this accident/PAK can be overcome and does not occur, this will provide benefits both directly and indirectly. In this case, 38% of companies receive direct benefits, namely savings in medical costs, savings in losstime costs and savings in replacement costs due to equipment damage. The indirect benefits felt by the company related to the implementation of K3 in the workplace are in increasing productivity and improving the company's image."

"Kesehatan ditandai dengan tingginya kompleksitas yang berujung pada kesenjangan akses dan kualitas pelayanan. Public private partnerships (PPP) sebagai bentuk kolaborasi dinilai mampu mengatasi kesenjangan tanpa kehilangan kontrol karena kemampuannya mendorong inklusivitas semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Model PPP yang banyak berkembang pada rumah sakit daerah (RSD) di Indonesia adalah kerja sama operasional (KSO) pelayanan hemodialisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan tata kelola kolaborasi dalam kerja sama operasional (KSO) hemodialisis. Pendekatan kualitatif melalui wawancara, FGD dan telaah dokumen serta pendekatan kuantitatif melalui survey digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian. Hasil penelitian menemukan konteks sistem mempengaruhi driver dan driver mempengaruhi proses kolaborasi. Proses kolaborasi juga signifikan mempengaruhi hasil. Pada variabel konteks sistem, kebijakan adalah dimensi yang memberikan kontribusi paling besar, begitu juga dimensi konsekuensial insentif dan pemimpin pada variabel driver. Sementara itu pada variabel proses, capacity for join action merupakan dimensi dengan kontribusi terbesar. Kebijakan, sumber daya manusia dan praktik korupsi adalah tantangan utama KSO RSD di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam debat tata kelola kolaborasi khususnya sektor kesehatan.......Health is characterized by high complexity that leads to gaps in access and quality of services. Public private partnership (PPP) is considered as collaborative work to overcome gaps by controlling the inclusive participation of all stakeholders in taking decision. Hospitals in Indonesia mostly develop operational cooperation in hemodialysis services to adopt this model. This study aims to analyze determinants of collaborative governance in operational cooperation of hemodialysis. This study was conducted through interviews, focus group discussion (FGD) and document review in the qualitative approach, while a survey was distributed to quantitatively analyze the results. Results showed system context influence driver which then affects collaboration process. The collaboration process also affects the partnership performance. In the context system, policy is a dimension contributing the most in addition to consequential incentive and leaders which are found in the driver variable. While, in the process variable, capacity for join action has the highest contribution. Policy on human resources and corrupt practices are the real challenges in the operational hospital partnership in Indonesia. This study contributes to determination of collaborative governance, especially in health sector. "