Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Polda Metro Jaya merupakan pilot project dari kerjasama (MOU) dengan PT. Telkom dalam layanan Contact Center 110. Layanan Contact Center 110 tersebut dimaksudkan untuk menjembatani pelayanan darurat dari masyarakat kepada Polri dan untuk pelayanan informasi pengaduan yang akurat dan cepat kepada masyarakat, diperlukan saluran informasi yang mudah diakses dan memenuhi standar layanan yang cepat, akurat dan terakreditasi Internasional. Berdasarkan permasalahan terkait masih belum maksimalnya layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat? Permasalahan tersebut akan menjadi fokus kajian penulis yang selanjutnya dapat diperinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut : a) Bagaimana efektivitas layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya dalam penanganan pengaduan masyarakat? b) Bagaimana dampak layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya terhadap penanganan pengaduan masyarakat? Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat struktural pada Polda metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data. sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, Layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya merupakan suatu bentuk inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian dimana sangat membutuhkan ilmu kepolisian dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, pemanfaatan TIK dalam layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya masih belum berfungis efektif yang terkendala baik dari kurangnya petugas command center ataupun partisipasi aktif dari masyarakat untuk menggunakan layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya. Jika dikaitkan pendekatan EAL, maka layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya ini belum memberi dampak yang positif terhadap pelayanan dari Polda Metro Jaya. Karena pendekatan EAL mengharapkan dampak dari tindakan yang dilakukan.

---

Polda Metro Jaya is a pilot project from a collaboration (MOU) with PT. Telkom in the Contact Center 110 service. The Contact Center 110 service is intended to bridge the emergency services from the public to the National Police and for the service of accurate and fast complaint information to the public, an information channel is needed that is easily accessible and meets international standards for fast, accurate and accredited services.

Based on the problems related to the still not maximal 110 Metro Jaya Regional Police Contact Center services, the problem formulation in this study is "How is the Effectiveness of the Service Center 110 Metro Jaya Regional Police in Handling Public Complaints? These problems will be the focus of the author's study which can then be broken down into a number of research questions, as follows: a) How is the level effectiveness of Service Center 110 Metro Jaya Regional Police in handling public complaints? b) How the impact of Service Center 110 Metro Jaya Regional Police on handling public complaints?

The approach used in this thesis is qualitative and uses descriptive methods. Sources of information used as research informants were structural officials at the Metro jaya Regional Police. Data collection techniques using literature study, interviews and observations. Data analysis techniques using data reduction. data presentation, and drawing conclusions.

Based on the findings of the research, the 110 Metro Jaya Regional Police Contact Center Service is a form of innovation in public services conducted by the police which is in urgent need of police knowledge in its implementation. However, the use of ICTs in 110 Metro Jaya regional Police Contact Center services is still not functioning effectively which is constrained either from the lack of command center officers or active participation from the public to use the 110 Metro Jaya regional Police Contact Center services. If the EAL approach is linked, then the 110 Metro Jaya regional Police Contact Center service has not had a positive impact on the services of the Jakarta Metropolitan Police. Because the EAL approach expects the impact of actions taken."

"Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen JAT.

---

Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi.

Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General. "

"Pengeroyokan pelaku balap liar terhadap polisi, ditengarai oleh kurang aktifnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri di lapangan. Hal ini mengindikasikan praktek pemolisian masyarakat untuk pengamanan wilayah tersebut belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi pengamanan pelaku balap liar yang ada di lingkungan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi pengamanan Polri pada kasus balap liar, dan membuat design pengamanan kasus balap liar di Jalan TB Simatupang, Cilandak Barat, wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.Teori yang dipergunakan adalah teori penegakan hukum, teori pemolisian masyarakat, teori pemolisian prediktif, dan teori pencegahan kejahatan situasional. Metode penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kulitatif, dengan teknik pengambilan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi data.Hasil penelitian ini menunjukkan pengamanan balap liar dilakukan melalui langkah-langkah penanganan yang bersifat konvensional, yang mana langkah penanganan ini dinilai belum mampu diterapkan untuk melakukan pencegahan kejahatan pengeroyokan kepada polisi yang bertugas di lapangan di masa depan. Desain pencegahan kasus pengeroyokan polisi yang melakukan penanganan kasus balap liar di Jalan TB Simatupang, diketahui memiliki banyak kelemahan, khususnya belum sesuai dengan SOP pengamanan dan pengendalian massa di lapangan dan belum menerapkan desain pencegahan kejahatan

---

The beating of the perpetrators of illegal racing against the police is suspected to be due to the lack of active community support for the implementation of Polri's duties in the field. This indicates that the practice of community policing for securing the area has not been optimal. Therefore, it is necessary to evaluate the security of illegal racing actors in the community. The purpose of this study is to analyze the implementation of police security in cases of illegal racing, and to design a security design for cases of illegal racing on Jalan TB Simatupang, West Cilandak, the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police.

The theories used are law enforcement theory, community policing theory, predictive policing theory, and situational crime prevention theory. This research method is carried out through a qualitative approach, with data collection techniques by interview, observation and data documentation.

The results of this study indicate that the security of illegal racing is carried out through conventional handling measures, which are considered unable to be applied to prevent the crime of beating the police on duty in the field in the future. The design of preventing cases of beatings by the police who handled cases of illegal racing on Jalan TB Simatupang, is known to have many weaknesses, in particular it is not in accordance with the SOP for security and crowd control in the field and has not implemented a crime prevention design."

"Kondisi penegakan hukum lalu lintas yang belum maksimal hampir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah Polda Metro Jaya. Sebagai ibukota, Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah yang cukup komplek dalam penegakan hukum lalu lintas, baik yang terkait infrastruktur sarana dan prasarana maupun kondisi sosial masyarakat. Pentingnya Implementasi kebijakan Elektronic Traffic Law Enforcement (Etle) Terhadap Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas sangatlah penting. Sehingga bisa mewujudkan Kamseltibcarlantas yang maksimal pada wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi penegakan hukum menggunakan E-TLE di wilayah Hukum Polda Metro Jaya masih kurang efektif ditandai dengan perbedaan jumlah pelanggaran lalu lintas yang menggunakan E-TLE dengan yang tidak. Kedua, manajemen dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasian E-TLE di Polda Metro Jaya masih belum efektif. Perlunya pemberian insentif kepada anggota polisi lalu lintas yang bertugas di wilayah ETLE untuk meningkatkan efektifitas, maka nilai implementasi kebijakan ETLE juga akan meningkat.

---

The condition of traffic law enforcement that has not been maximized has almost occurred in various regions in Indonesia, including the Polda Metro Jaya area. As the capital city, Jakarta and its surroundings face quite complex problems in traffic law enforcement, both related to infrastructure, facilities and infrastructure as well as social conditions. The Importance of Implementing the Electronic Traffic Law Enforcemnt (Etle) policy towards the reduction of the number of traffic violations is very important. So that it can realize maximum security and security in the legal area of Polda Metro Jaya and its surroundings. The results showed that first, the implementation of law enforcement using E-TLE in the legal area of Polda Metro Jaya was still ineffective, indicated by the difference in the number of traffic violations using E-TLE and those that did not. Second, the management and human resource capabilities in operating E-TLE at Polda Metro Jaya are still ineffective. It is necessary to provide incentives to traffic police officers assigned to ETLE areas to increase effectiveness, so the value of implementing ETLE policies will also increase."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi yang diinisiasi oleh Kapolri terhadap seluruh pelayanan publik Kepolisian termasuk Polres Karimun. Dalam implementasinya, transformasi pelayanan publik di pelayanan SIM pada Satpas Polres Karimun belum maksimal. Zona Integritas yang dibangun memang membuahkan hasil perbaikan dari nilai B ke A minus, namun masih tidak maksimal. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa transformasi menuju Polri yang Presisi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik penerbitan SIM di Polres Karimun dan juga menganalisis factor-faktor yang menjadi penghambatnya.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kualitas pelayanan publik, New Public Service, konsep pelayanan prima kepolisian dan konsep transformasi menuju Polri yang Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi yang dilaksanakan oleh Polres Karimun pada pelayanan SIM telah meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi assurance, emphaty, dan responsiviness. Namun, dari dimensi reliability dan tangible masih belum maksimal karena faktanya Satpas Polres Karimun belum mampu memberikan pelayanan penerbitan SIM D kepada para penyandang disabilitas. Kendaraan yang digunakan untuk uji praktek SIM D juga tidak tersedia. Sementara, faktor internal yang menjadi penghambat transformasi menuju Polri yang Presisi pada pelayanan SIM Polres Karimun antara lain kuantitas dan kualitas personel, perlakuan dengan cara yang sama kepada semua pemohon SIM, intensitas kinerja yang tinggi, serta belum terintegrasinya inovasi pelayanan publik baik bidang lalu lintas maupun seluruh pelayanan publik Polres Karimun. Untuk faktor eksternal, karakteristik wilayah hukum Polres Karimun yang merupakan daerah kepulauan membuat biaya perjalanan ke Satpas SIM mahal. Strategi mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut yakni melalui pemanfaatan metode ToT atau Training of Trainers, memaksimalkan penggunaan Bus SIM Keliling, melaksanakan penerbitan SIM D untuk penyandang disabilitas serta memanfaatkan peran Bhabinkamtibmas untuk mengantarkan produk hasil layanan kepada masyarakat.

---

Indonesian National Police, also known as Polri, has run various transformations in all aspects of its public services. Such transformation, heading to Polri Presisi which is initiated by the Chief of Polri, takes place in its all working units, including Karimun Police Resort. In its implementation, public service transformation in issuing driving license at Satpas (a unit of driving license organizer) of the police resort has not been as it is expected. The integrity zone that was built at the police resort has improved the grade from B to A minus, but the results have not been optimal. The research aims at analyzing the problems as well as the factors causing the problems.

In analyzing the problems, the research employs the theory of public service quality, the concept of new public service, the concept of excellent police service and the concept of transformation towards Polri presisi. The research also employs the qualitative approach using phenomenological method.

The results of the research reveals that the transformation towards Polri presisi, carried out by the police resort in issuing driving license has improved the quality of service in terms of assurance, empathy, and responsiveness dimensions. However, reliability and tangible dimensions have not been optimal yet due to the fact that the police resort has not been able to provide driving license D for disabilities. Besides, the police resort does not have vehicles used by disabilities to take practice tests. The results of the research also reveal several internal factors that hinder the transformation towards Polri presisi in issuing driving license, among others: the quantity and quality of personnel, the same treatments given to all driving license applicants, high performance intensity, and the lack of integration of public service innovations in both traffic and all public services of the police resort. In terms of external factors, the characteristic of the jurisdiction of the police resort which is an archipelago area makes the tariff of transportation to the police resort high. The researcher recommends several strategies to overcome these inhibiting factors, such as using the training of trainer method, maximizing the use of mobile bus for issuing driving license, issuing driving license D for disabilities and utilizing the role of a Bhabinkamtibmas (a police sergeant assigned to a village or sub-district) in delivering police service products to the community."

"Saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, POLRI tidak hanya berkutat pada aspek operasional dan penindakan kejahatan semata, tetapi juga harus memperhatikan citra dan hubungan dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi manajemen SDM Di Polres Pelalawan Polda Riau Dalam membangun citra POLRI pada Masyarakat serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan Teknik. Data dianalisis secara deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Polres Pelalawan Polda Riau mencakup beberapa strategi utama untuk membangun citra positif POLRI. seperti, Polres Pelalawan mengadakan pembinaan mental kerohanian, pelatihan dan pengembangan kompetensi secara rutin. Kedua, penilaian kinerja berkala dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anggota, memberikan umpan balik konstruktif, dan merancang program pengembangan individu yang sesuai, dengan sistem penilaian yang transparan dan objektif. Ketiga, Polres Pelalawan menekankan pentingnya merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap POLRI. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan memperkuat hubungan dengan masyarakat, menunjukkan kepedulian dan keterlibatan POLRI dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk media sosial, memungkinkan Polres Pelalawan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efektif, membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, serta meningkatkan citra POLRI secara keseluruhan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah Keterbatasan Sumber Daya yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur. Kedua Tantangan Teknologi dan Informasi.

---

When carrying out its duties as law enforcers, POLRI does not only focus on operational aspects and crime prevention, but must also pay attention to its image and relationship with the community. This research aims to analyze the HR management strategy at the Pelalawan Police, Riau Regional Police in building the image of the POLRI in society and the obstacles faced. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The validity technique uses source and technique triangulation. Data was analyzed descriptively. The research results show that the Human Resources (HR) management strategy at the Pelalawan Police, Riau Regional Police includes several main strategies to build a positive image of the Indonesian National Police. For example, the Pelalawan Police hold regular mental development, training and professional development. Second, regular performance assessments are carried out to identify members' strengths and weaknesses, provide constructive feedback, and design appropriate individual development programs, with a transparent and objective assessment system. Third, Pelalawan Police emphasizes the importance of responding to public complaints quickly and appropriately, increasing public trust in POLRI. In addition, involvement in social and community activities strengthens relationships with the community, shows POLRI's concern and involvement in everyday life. Lastly, the use of information technology, including social media, allows the Pelalawan Police to disseminate information quickly and effectively, build stronger relationships with the community, and improve the overall image of the POLRI. Meanwhile, the challenges faced are limited resources consisting of human resources, budget and infrastructure. Second, Technology and Information Challenges."