Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Over kapasitas Lapas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Data Kemenkumham bahwa 51% penghuninya adalah kasus narkotika dan 90% dari kasus narkotika tersebut hanya penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Pemidanaan merupakan hasil dari peradilan pidana. Dalam peradilan pidana terdiri dari penyidik, JPU dan hakim sebagai aparat penegak hukum (APH). Dalam penelitian ini akan menganalis implementasi ambang batas dan persyaratan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis kebijakan menggunakan metode Multiple Perspective Analysis yang mengambil 3 perspektif yaitu dari kebijakan publik (UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010), Pelaku Kebijakan (penyidik,jaksa dan hakim) dan lingkungan kebijakan (dampak implementasi). Hasil penelitian bahwa ambang batas bukanlah tolak ukur APH dalam melakukan pemidanaan/rehabilitasi. Akan tetapi semua penyalah guna berapapun barang buktinya akan ditangkap. APH baik penyidik, jaksa dan hakim tidak melaksanakan perintah UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu merehabilitasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Adanya kewenangan yang besar yang diberikan kepada penyidik untuk dapat menempatkan penyalah guna ke tempat rehabilitasi akan tetapi tidak dilaksanakan. Justru terjadi penyalahgunaan kewenangan dengan menangkap dan menahan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Selain itu JPU meneruskan dengan menggunakan pasal pengedar didalam UU Narkotika (pasal 112) untuk semua penyalah guna agar bisa ditahan. Dan hakim tidak ada yang berani memutus rehabilitasi apabila JPU tidak menuntut rehabilitasi. Hakim sebagai penerjemah keadilan didalam masyarakat pada akhirnya juga tidak melaksanakan kewajibannya (pasal 127 ayat 2) dan kewenangannya (pasal 103). Tidak adanya kolaboratif diantara APH dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu. APH memiliki pemahaman dan kepentingan sendiri. Filosofis tujuan dibentuknya UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yaitu kesehatan untuk penyalah guna tidak dilaksanakan. Sedangkan putusan yang muaranya di pengadilan nyatanya bergantung dari pemberkasan, penyidikan di kepolisian dan kejaksaan.

---

Over-capacity of prisons in Indonesia is an unresolved problem. Data from the Ministry of Law and Human Rights shows that 51% of residents are narcotics cases and 90% of these narcotics cases are only narcotics abusers for themselves. Punishment is the result of criminal justice. In criminal justice, it consists of investigators, prosecutors and judges as law enforcement officers (APH). This research will analyze the implementation of thresholds and rehabilitation requirements for narcotics abusers as stipulated in SEMA Number 4 of 2010. This type of qualitative research with the type of policy analysis research uses the Multiple Perspective Analysis method which takes 3 perspectives, namely from public policy (Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010), Policy Actors (investigators, prosecutors and judges) and the policy environment (implementation impact). The results of the study show that the threshold is not a benchmark for APH in carrying out punishment/rehabilitation. However, all abusers regardless of the evidence will be arrested. APH, both investigators, prosecutors and judges, did not carry out the orders of the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010, namely to rehabilitate narcotics abusers for themselves. There is great authority given to investigators to be able to place abusers in rehabilitation places, but this is not implemented. In fact, there is abuse of authority by arresting and detaining narcotics abusers for themselves. In addition, the prosecutor continued to use the drug dealer article in the Narcotics Law (Article 112) for all drug users to be arrested. And no judge has the courage to decide on rehabilitation if the prosecutor does not demand rehabilitation. Judges as interpreters of justice in society ultimately do not carry out their obligations (article 127 paragraph 2) and their authority (article 103). There is no collaboration between APHs in the criminal justice system which should be integrated. APH has its own understanding and interests. The philosophical aim of establishing the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010, namely health care for abusers, was not implemented. Meanwhile, decisions that end in court depend on filings, investigations by the police and the prosecutor's office."

"Keberfungsian keluarga merupakan salah satu unsur dalam membangun ketahanan individu penyalahguna narkotika. Keluarga yang mempunyai fungsi keluarga yang kuat mampu memberikan kontribusi yang positif. Keberhasilan pemulihan dalam proses rehabilitasi dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang berada di sekitar penyalahguna narkotika, khususnya peran dari keluarga. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika secara rawat jalan menuntut peran besar dukungan dari pihak keluarga. Data klien rawat jalan di Klinik BNNP Sumsel menunjukkan tidak semua klien dapat bertahan dalam program sesuai rencana terapi yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk keberfungsian keluarga dan ketahanan individu penyalahgunaan narkotika yang menjalani rehabilitasi di Provinsi Sumsel dan menganalisis pengaruh keberfungsian keluarga dalam membentuk ketahanan diri pada penyalahguna narkotika di Provinsi Sumatera Selatan. Keberfungsian keluarga meliputi hubungan aman dan sehat antar keluarga, Pengawasan dan pemantauan orang tua serta disiplin yang efektif keterlibatan orang tua dalam kehidupan, penanaman nilai pro social dari keluarga, dan supportive parenting. Kemudian untuk ketahanan individu dari penyalahgunaan narkotika meliputi regulasi emosi, kontrol terhadap impuls, empati, optimis, kemampuan menganalisis masalah, efikasi diri dan pencapaian. Penelitian tesis ini menggunan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 107 orang responden penyalahguna narkotika yang tinggal bersama orang tua/wali. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling 8.8. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel keberfungsian keluarga berpengaruh positif terhadap ketahanan individu sebesar 58 %. Dari hasil tersebut dijelaskan bahwa keberfungsian keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan individu.

---

Family functioning is one of the elements in fostering resilience of individuals involved in drugs abuse. Families that have a strong family function are able to make a positive contribution. The success of recovery in the rehabilitation process requires the support of all parties around drug abusers, particularly the role of the family. The implementation of outpatient drug rehabilitation requires a large role of support from the family. Data on outpatient clients at the South Sumatra BNNP Clinic reveals that not all clients can stay in the program according to the established therapy plan. The purpose of this study is to analyze the most influential factors in shaping family functioning and resilience of individuals who abuse drugs undergoing rehabilitation and to analyze the influence of family functioning in shaping resilience in drug abusers in South Sumatra Province. Family functioning includes safe and healthy relationships between families, parental supervision and monitoring and effective discipline, parental involvement in life, instilling pro-social values from the family, and supportive parenting. Then, for the individual resilience variables from drug abuse include emotion regulation, control of impulses, empathy, optimism, ability to analyze problems, self-efficacy, and achievement. This tesis research uses a quantitative approach. The research sample consisted of 107 respondents drug abusers who lives with parents. Those data were analyze by Structural Equation Modeling 8.8. The results indicated that the influence of family functioning variables had a positive influence on individual resilience by 58%. From these results, it is explained that family functioning has a positive and significant influence on individual resilience."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi deteksi pelaku kejahatan antar negara dalam mendukung terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Melalui metode penelitian tersebut diketahui bahwa sistem ini menyediakan platform bagi penegak hukum dari berbagai negara untuk berbagi informasi, mendeteksi ancaman, dan mengambil tindakan pencegahan secara lebih efektif dan efisien. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jaringan Interpol I-24/7 merupakan alat yang efektif dalam strategi deteksi kejahatan antarnegara dan memiliki implikasi pengawasan dan pengendalian perbatasan, khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

---

This research analyzes strategies for detecting criminals between countries in supporting security and public order (kamtibmas) at Soekarno-Hatta International Airport. The method used in this research is qualitative, with data collection through interviews, observation and document study. Through this research method, it is known that this system provides a platform for law enforcement from various countries to share information, detect threats, and take preventive action more effectively and efficiently. The research results show that the Interpol I-24/7 network system is an effective tool in the strategy of detecting crimes between countries and has implications for border monitoring and control, especially at Soekarno-Hatta International Airport in the field of security and public order (kamtibmas)."