Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penetapan risiko fiskal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibatasi oleh Undnag Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sejak APBN 2008, risiko fiskal mulai dicantumkan, diantaranya risiko fiskal sektor keuangan berupa risiko kekurangan modal BI-LPS. Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang akan membebani APBN, yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesinambungan fiskal serta kemampuan APBN untuk melaksanakan fungsi penganggaran. Oleh karenanya, penetapan risiko fiskal harus dilakukan secara cermat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan kewajiban negara terhadap kekurangan modal BI-LPS; dan, bagaimana APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara dapat ditranformasikan untuk mendukung pendanaan risiko BI-LPS sebagai badan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan interdisiplin meliputi pendekatan hukum, ekonomi dan politik. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. analisis didasarkan pada nilai kemanfaatan dari penggunaan APBN (dalam bentuk risiko fiskal) untuk mengejawantahkan peran dan kewajiban negara pada sektor keuangan disandingkan dengan fungsi konstitusional APBN untuk mencapai tujuan bernegara (kemkmuran rakyat yang berkeadilan sosial). Hasil analisa adalah bahwa penetapan risiko fiskal terhadap kecukupan modal BI-LPS dilakukan untuk melindungi rakyat terhadap ekses dari ketidakstabilan sektor keuangan, melalui penjagaan eksistensi bank sentral dan lembaga penjamin simpanan agar perekonomian nasional tetap stabil dan keberlanjutan fiskal tetap terjaga.ABSTRACT This study discusses the determination of fiscal risk in implementation of the duties and authorities of Bank Indonesia (BI) and the deposit Insurance Institutions (LPS). The goal of managing the state budget (APBN) is limited by the Undang Undang Dasar 1945 namely to realize the goal of the state. Since APBN 2008, fiscal risks have begun to be concluded, including the financial sector risks in the form of a risk of lack of BI-LPS capital. Fiscal risks is anything that will burden the state budget, which can effect the resilience and fiscal sustainability as well as the ability of the state budget to carry out the budgeting function. Therefore, the determination of fiscal risk must be carried out carefully. The problems raised in this study are how the role and obligations of the state towards the lack of BI-LPS capital; and how the APBN as a formn of management of state finances to achieve the goals of the state can be transformed to support BI-LPS risks fundiing as a legal entity. To answer this problem, normative legal research methodes use analytical and interdisiplinarry approaches, including legal, economic and political approaches. The data analysis is done prescriptively. The analysis is based on the value of benefit from the use of the state budget (in the form of fiscal risk) to manifest the role and obligations of the state in financial sector juxstaposed with the constitutional function of the state budget to achieve the goal of the state (social prosperity and justice). The results of the analysis is that the determination of fiscal risk to the capital adequacy of BI-LPS is done to protect the people agains the excesses of financial sector instability through maintaining the existence of central bank and deposit insurance institutions so that the national economy remains stable and fiscal sustainability is maintained.

"

"Reformasi hukum dalam bidang pemeriksaan keuangan negara pada kurun waktu 2000–2020 telah memicu teradopsinya instrumen hukum perdata internasional dalam proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik di Indonesia. Disertasi ini mendiskusikan pengaruh instrumen hukum perdata internasional terhadap proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dan implikasinya terhadap akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dikolaborasikan dengan pendekatan interdisipliner, historis, dan komparatif, disertasi ini menganalisis sejumlah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara serta bahan hukum sekunder. Setelah memberikan wawasan teoretis mengenai perkembangan hukum perdata internasional dan hukum administrasi serta jalinan erat di antara keduanya, disertasi ini mengelaborasi perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia yang bertolak dari pemberlakuan kebijakan pluralisme hukum pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan usaha-usaha pemerintahan nasional dalam menyusun sistem hukum nasional dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Mendiskusikan peran kontemporer BPK sebagai pembentuk hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia pasca Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, disertasi ini selanjutnya menguraikan tinjauan teoretis dan historis terhadap eksistensi BPK melalui analisis komparatif terhadap institusi-institusi serupa di seluruh dunia yang dikenal sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dan kenyataan faktual mengenai dua model SAI yang bersaing: Napoleonik dan Westminster. Disertasi ini menunjukkan bahwa kelembagaan BPK sebagai SAI yang mewarisi dan mempertahankan secara terus-menerus model Napoleonik, di satu sisi, dan orientasi BPK untuk bekerja menurut model Westminster sebagai implikasi dari pengaruh instrumen hukum perdata internasional dalam pembentukan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di sisi lain, menyebabkan pertentangan antara hasil pemeriksaan keuangan negara dan sistem hukum nasional. Hal tersebut pada gilirannya menguji akuntabilitas BPK serta menantang fungsi utama SAI sebagai penjaga harta negara.

---

Legal reforms in public sector audit in 2000–2020 have triggered the adoption of private international law instruments in the law-making process of public sector audit in Indonesia. This dissertation discusses the influence of private international law instruments on the law-making process of public sector audit in Indonesia and its impact on the accountability of the Indonesian supreme audit institution (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK). Using normative or doctrinal legal research methods collaborated with interdisciplinary, historical, and comparative approaches, this dissertation analyses primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and public sector audit reports as well as secondary legal materials. After providing theoretical insights into the development of private international law and administrative law and the close relationship between the two, this dissertation examines the development of public sector audit law in Indonesia, which has resulted from the implementation of a policy of legal pluralism since the era of the Dutch East Indies colonial government and the national government’s efforts to create a national legal system and policy of lawmaking. In discussing the contemporary role of the BPK as the framer of public sector audit law in Indonesia after Reformasi 1998 and the amendment of the 1945 Constitution in 1999–2002, this dissertation also outlines a theoretical and historical overview of the BPK’s existence through a comparative analysis of similar institutions around the world known as Supreme Audit Institutions (SAIs) and the factual realities of two competing SAI models: Napoleonic and Westminster. This dissertation shows that the institutionalisation of the BPK as an SAI that inherits and continuously maintains the Napoleonic model, on the one hand, and the BPK’s orientation to work according to the Westminster model as an implication of the influence of private international law instruments in the establishment of the Public Sector Auditing Standard (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN), on the other hand, leads to conflicts between public sector audit results and national legal systems. This, in turn, calls into question the BPK’s accountability and undermines the SAI’s primary function as the guardian of public funds."

"Perdebatan mengenai kedudukan Desa Adat di Bali kembali mencuat pasca lahirnya UU Desa 2014. Bali menilai penormaan Pasal 6 sebagai pertanyaan retoris bagi mereka dan berbalik memperkuat eksistensi Desa Adar melalui Perda Desa Adat, 2019. Perda tersebut kembali menekan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali dengan karakternya yang khas dan dikelola berdasarkan filosofi Hindu, Tri Hita Karana yang bersumber dari Sad Kerti. Penelitian ini akan melihat tata hubungan antara Desa Adat Ubud yang memiliki otonomi saat bertemu dengan Kelurahan Ubud yang berposisi sebagai fungsinya. Observasi serta wawancara mendalam membuktikan bangwa Desa Adat Ubud dan Kelurahan Ubud membangun pola hubungan yang sinergis melalui asa Desa Mawacara dan Bali Mawacara dalam pemahaman bahwa manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan Penccipta, sesama dan lingkungan sekitarnya. Hubungan yang sinergis ini tentunya perlu dipertahankan dan dapat menjadi model hubungan antara Desa Adat lain di Bali dalam rangka menciptakan relasi yang baik antara sesama Desa Adat dan pemerintah.

---

The debate about position of Desa Adat in Bali resurfaced after the birth of 2014 Village in Law. Bali considers the norm of Article 6 as a rhetorical question and turn to strengthen the existence of Desa Adat as a unity of customary law communities in Bali with its distinctive character and is managed based on Hindu Philosophy, Tri Hita Karana which comes from Sad Kerthi. This research will look at the relationship between Desa Adat Ubud which has autonomy when meeting with Kelurahan Ubud which is positioned as a sub-district apparatus and no longer has autonomy in carrying out its functions. In-depth observations and interviews prove that Desa Adat and Kelurahan Ubud build a synergistic relationship pattern through the principles of Desa Mawacara and Bali Mawacara in the understanding that humans must establish a good relationship with the Creator, others and the surrounding environment. This synergistic relationship certainly needs to be maintained and can be a model of relations between other Desa Adat in Bali in order to create good relations between Desa Adat and the government."