Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memahami bagaimana framing yang dilakukan oleh media massa milik ABRI terhadap PKI dalam pemberitaan tentang Gerakan 30 September 1965 (G30S). Lebih lanjut, data pada penulisan ini adalah Surat Kabar Angkatan Bersendjata (AB) edisi Oktober 1965–Juli 1966. Penulisan ini menggunakan Teori Framing dan kerangka analisis dari Pan & Kosicki (1993) sebagai acuan dalam menelaah data lebih lanjut. Penulis mengidentifikasi dan menganalisis framing dengan beracuan pada struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorika. Secara umum pemberitaan di surat kabar AB, pada analisis struktur sintaksis, cenderung bersifat subyektif, sudah menentukan sikap dan memposisikan diri sebagai Anti-PKI. Pada analisis struktur skrip, terdapat beberapa unsur yang lebih terlihat dari setiap artikel berita yang dianalisis karena disesuaikan dengan sudut pandang narasumber. Lalu pada struktur tematik, disimpulkan bahwa AB terlihat berusaha memperkecil dan cenderung meniadakan unsur why dalam pemberitaannya tentang G30S sehingga berita-berita tersebut cenderung melihat G30S sebagai “sebab”, bukan “akibat” atau satu kesatuan. Terakhir, hasil analisa struktur retorika menunjukkan bahwa secara umum AB menggunakan kata negatif yang menyudutkan PKI.

---

This paper is written to understand how framing that was done by ABRI owned mass media against PKI in the reporting of Gerakan 30 September 1965 (G30S). Moreover, the data in this paper is the Angkatan Bersendjata (AB) newspaper with editions ranging from October 1965 to July 1966. This thesis uses the Framing analysis devices by Pan & Kosicki (1993) as the reference to analyze the data further. Writer identified and analyzed the framing by referencing the syntax structure, script structure, thematics structure, and rhetorics structure. Generally, the reportings in AB syntactically tend to be subjective and has positioned themself as Anti-PKI. On the script structure analysis, there were a number of elements that was more visible in each of the news articles analyzed due to adjustments with the source's point of view. Thematically, it can be concluded that AB tried to diminish and remove the why element in its reportings of G30S and saw the G30S as the “cause”, not “effect or as a single unit”. Lastly, rhetorical structure analysis shows that generally, AB used negative words to put PKI in a corner."

"Tesis ini mengkaji secara mendalam dan memaparkan tentang respon misoginis pengguna Twitter terhadap cuitan isu terkait marital rape. Sebuah unggahan oleh akun @TsamaraDKI memantik berbagai reaksi dari para pengguna Twitter lainnya untuk memberikan tanggapan dan reaksinya terhadap unggahan tersebut. Kajian ini menggunakan Teori Feminisme Radikal. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya respon misoginis terhadap isu marital rape oleh para pengguna Twitter lainnya dipengaruhi oleh pemikiran patriarki, ketidakpahaman atas ketimpangan relasi kuasa yang menjadi akar dari segala jenis kekerasan seksual, dan sikap opresif terhadap Tsamara karena ia telah secara vokal berbicara tentang isu yang dianggap tabu di masyarakat. Oleh karena masih kurangnya pemahaman para pengguna Twitter yang notabene juga bagian dari masyarakat terkait pendidikan seksualitas dan hak otonomi tubuh, disarankan untuk menggencarkan gerakan kolektif aktivisme feminis digital di media sosial untuk menyebarkan wawasan seputar seksualitas dan kesehatan reproduksi. Tujuannya, agar mulai terbentuk kesadaran dan pemahaman bahwa hak otonomi tubuh merupakan prinsip penting yang terus berlaku bahkan saat berada dalam ranah pernikahan.

---

This thesis examines in depth and describes the misogynistic response of Twitter users to tweets related to marital rape. A tweet uploaded by the account @TsamaraDKI sparked various reactions from other Twitter users to provide their responses and reactions to the upload. In addition, this thesis shows clearly the characteristics of misogyny that are reflected in the reactions of Twitter users when reacting to the issue of marital rape. This study uses the Theory of Radical Feminism. In addition, this study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that the emergence of a misogynistic response to the issue of marital rape by other Twitter users is influenced by patriarchal thoughts, a lack of understanding of the imbalance of power relations which is the root of all kinds of sexual violence, and an oppressive attitude towards Tsamara because she has spoken vocally about issues that are considered taboo in society. Because there is still a lack of understanding among Twitter users, who are also part of society, regarding sexuality education and bodily autonomy, it is advisable to intensify the digital feminist activism collective movement on social media to spread insights about sexuality and reproductive health. The goal is to start to form awareness and understanding that the right to body autonomy is an important principle that continues to apply even when in the realm of marriage."

"Aktivitas smelting nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik yang menyebabkan environmental harms di Morowali dan Pulau Obi menggambarkan adanya ketimpangan antara Global South dan Global North. Ketimpangan ini tercermin pada bagaimana Global North memenuhi kebutuhan atas penggunaan kendaraan listrik melalui perusakan lingkungan di Indonesia yang merupakan bagian dari Global South. Penelitian ini akan menggunakan perspektif southern green criminology untuk memahami bagaimana dinamika antara Global North dan Global South menyebabkan environmental harms di Indonesia, secara khusus di Morowali dan Pulau Obi. Dalam konteks ini, analisisnya akan membahas bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya environmental harms. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari berbagai literatur seperti hasil riset terdahulu, hasil survei lembaga, dan berita. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dominasi Global North terhadap Indonesia menyebabkan dua bentuk environmental harms yakni pencemaran (udara dan air) dan culturism. Kerusakan tersebut mengancam kesejahteraan masyarakat Morowali dan Pulau Obi dan membuat lingkungan Indonesia lebih rentan terhadap perubahan iklim.

---

Environmental harms caused by nickel smelting in Indonesia for electric vehicle batteries illustrates the imbalance between the Global South and Global North. This imbalance is reflected in how the Global North meets its electric vehicle needs through environmental destruction in Indonesia, which is part of the Global South. This research adopts the perspective of southern green criminology to understand how the dynamics between the Global North and Global South has caused environmental harms in Indonesia, specifically in Morowali and Pulau Obi. In this context, the analysis will discuss the forms and factors that cause environmental harms. The method used is secondary data analysis from various literature such as previous research findings, institution survey results, and news reports. This research finds that the domination of the Global North over Indonesia has led to two forms of environmental harms, namely pollution (air and water) and culturism. These harms threaten the well-being of communities in Morowali and Pulau Obi, and makes Indonesia’s environment more vulnerable to climate change."

"Korupsi terjadi tidak hanya pada tingkat level pemerintahan tertinggi, namun juga pada tingkat terendah, yaitu di desa. Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk memahami dan mendiskusikan melemahnya pengendalian sosial di tingkat desa di wilayah Karesidenan Kediri yang mengakibatkan korupsi dana desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kehidupan di desa yang menggambarkan solidaritas mekanik yang kuat dengan kepatuhan nilai dan norma dalam kehidupan sosial, akan tetapi masih terjadi tindakan korupsi di tingkat desa. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus korupsi dana desa di wilayah Karesidenan Kediri. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis fenomena pengendalian di masing-masing desa. Teori-teori yang digunakan untuk membantu analisis adalah occupational crime, containment theory, social exchange theory, dan hubungan patron klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana desa rentan terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap perilaku korupsi oleh lingkungan kerja, pihak yang berwajib, dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap sistem peraturan dan pengendalian terhadap tindakan korupsi di desa. Penelitian ini juga memberikan saran terkait kebijakan pengendalian sosial bagi masyarakat dan pemerintah desa, pengendalian terhadap perilaku korupsi, serta evaluasi terkait kompetensi dan integritas pemerintah desa dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

---

Corruption occurs not only at the highest level of government but also at the lowest level, namely in rural villages. In this study, the main objective is to understand and discuss the weakening of social control at the village level in the Kediri Residency area, resulting in corruption of village funds. The problem in this research lies in the rural community's way of life, which is characterized by strong mechanical solidarity and adherence to values and norms in social life, yet corruption still occurs at the village level. The method employed in this research is qualitative, using a case study approach to examine the corruption of village funds in the Kediri Residency area. The researcher collected data through observation, interviews, and analysis of control phenomena in each village. The theories utilized to aid the analysis include occupational crime, containment theory, social exchange theory, patron-client relationships, and stake in conformity. The research findings indicate that corruption of village funds is prone to occur due to a lack of supervision over corrupt behavior by the work environment, authorities, and social life of the community. This leads to non-compliance with regulatory systems and controls against acts of corruption in the village. The study also provides recommendations regarding social control policies for the community and village governments, control measures against corrupt behavior, and evaluations regarding the competence and integrity of village governments in preventing corruption at the village level. The aim is to prevent similar incidents from recurring in the future."

"Restorative justice dewasa ini telah diadopsi menjadi suatu bentuk baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia oleh aparat penegak hukum. Secara khusus, metode ini telah diadopsi oleh kepolisian dan kejaksaan selama beberapa tahun terakhir. Pelaksanaan restorative justice ini telah dilandasi oleh payung hukum di masing-masing institusi namun payung hukum tersebut justru menimbulkan kesenjangan di lapangan ketika restorative justice diimplementasikan. Kesenjangan ini dapat diatasi ketika restorative justice dioptimalkan di tingkat kepolisian sehingga implementasi restorative justice antara kepolisian dan kejaksaan menjadi lebih seirama. Maka, penelitian ini dilaksanakan untuk: (1) mengetahui faktor non-penal yang membuat kepolisian tidak optimal dalam menerapkan restorative justice; dan (2) mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki restorative justice di lingkungan Polri dari perspektif faktor non-penal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan berpedoman pada empat teori yang terdiri dari: (1) Sistem Peradilan Pidana; (2) Crime Control Model dan Due Process Model; (3) Sosiologi Hukum; dan (4) Restorative Justice. Adapun tahapan dalam analisis ini terdiri dari: (1) pengolahan dan persiapan data untuk dianalisis; (2) pembacaan data secara keseluruhan; (3) analisis detail terhadap data yang telah dikumpulkan; (4) mendeskripsikan tatanan, kategori, dan tema yang hendak dianalisis terhadap data yang telah dikumpulkan; (5) menyajikan deskripsi dan tema dalam narasi atau laporan naratif; dan (6) interpretasi atau pemaknaan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tiga faktor non-penal dapat mempengaruhi implementasi restorative justice yang optimal di tingkat penyelidikan-penyidikan yaitu faktor psikologis, faktor ekonomis, dan faktor administratif; dan (2) implementasi restorative justice di lingkungan kepolisian ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan melalui inisiatif berupa pendampingan atau edukasi untuk faktor psikologis, mekanisme pengawasan untuk faktor ekonomis, dan fasilitasi keluarga untuk faktor administratif

---

Restorative justice has recently been adopted into a new form of law enforcement in Indonesia. Specifically, the method has been adopted by the police and the prosecutors within the last several years. The implementation of restorative justice has been based on the legal protection of each institution but, unfortunately, the legal protection has instead triggered the discrepancy in the field as the restorative justice is implemented. The discrepancy may thus be solved when the restorative justice is optimized in the police; thereby, the implementation of restorative justice between the police and the prosecutors can be more harmonious.

Hence, the study is conducted in order to: (1) identify the non-penal factors that have caused the police not optimally implement the restorative justice; and (2) identify the efforts that can be done in order to improve the restorative justice implementation in the jurisdiction of Indonesian National Police from the perspective of non-penal factors. The approach that has been adopted in the study is the qualitative approach and the data for the study have been collected through interview and literature study. All of the data that have been collected are then analyzed with reference to the four theories as follow: (1) Criminal Justice System; (2) Crime Control Model and Due Process Model; (3) Sociology of Law; and (4) Restorative Justice. Then, the stages in the data analysis consist of: (1) data processing and preparation for analysis; (2) data reading in overall; (3) detailed analysis toward the data that have been collected; (4) setting, category and theme description for the analysis toward the data that have been collected; (5) theme and description presentation in the form of narrative or narrative report; and (6) data interpretation.

The results of the study show that: (1) three non-penal factors, namely the psychological factor, the economic factor and the administrative factor, may influence the optimal restorative justice implementation; and (2) the restorative justice implementation in the police department can be improved by using mentoring or education for the psychological factors, monitoring mechanism for the economic factors and family facilitation for the administrative factors."

"Studi ini melihat bahwa prekaritas kerja pada produksi film panjang dan iklan di Indonesia mendorong para pekerja ke dalam fenomena flexploitation. Dalam studi ini, konsep flexploitation merujuk pada strategi manipulasi ruang produksi serta pembentukan kondisi tidak aman yang bertujuan untuk memaksa para pekerja agar menerima kondisi kerja yang eksploitatif. Dengan menggunakan metode existing statistics research dan content analysis, studi ini mengidentifikasi bahwa prekaritas kerja dalam lingkungan kerja kru produksi film secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) keresahan kru produksi film terkait prekaritas kerja yang tidak disuarakan; dan (2) ketidaktaatan pihak pemberi kerja terhadap hukum yang berlaku dalam menjamin hak normatif kru produksi. Melalui perspektif working-class criminology, hasil analisis menunjukkan bahwa prekaritas kerja yang melekat pada kondisi kerja kru produksi film mendorong terjadinya dehumanisasi terhadap para pekerja. Dampak dari prekaritas kerja ini meliputi keterbatasan pilihan yang dimiliki para pekerja sehingga memaksa mereka untuk menjadi konformis dan menjerumuskan mereka ke dalam proses viktimisasi struktural.

---

This study examines the presence of work precarity within the realms of feature films and advertisings production in Indonesia, elucidating its ramifications in the context of flexploitation. Within the scope of this research, flexploitation is conceptualized as a delineate strategies involving the manipulation of production spaces and the establishment of precarious conditions, ultimately aiming to coerce workers into accepting exploitative work conditions. Utilizing the existing statistics research method and content analysis, this study identifies that work precarity within the film production crew work environment was largely caused by two factors, namely (1) the anxiety of film production crews related to unvoiced work precaricity; and (2) the employer's non-compliance to applicable law in guaranteeing the normative rights of the production crew. Through the perspective of working-class criminology, the results of the analysis show that the inherent work precarity in the conditions of film production crew environments contributes to the dehumanization of workers. The ramifications of work precarity encompass limitations on the choices available to workers, compelling them towards conformity and ensnaring them in processes of structural victimization."

"Polisi sebagai lembaga pertama dalam menangani anak yang melanggar hukum memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan diversi. Kebersediaan polisi memberikan diversi dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap diversi. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa polisi memiliki persepsi yang beragam terhadap diversi. Berdasarkan data diversi pada Polresta Pekanbaru menunjukan angka yang kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Riau. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh persepsi petugas polisi khususnya di Polresta Pekanbaru dalam pengambilan keputusan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori persepsi oleh Allport (1957) yang mengatakan bahwa ada tiga aspek dalam terbentuknya persepsi yaitu kognitif, afektif dan konatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan terhadap 45 Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru. Penelitian ini menguji hipotesis utama yaitu persepsi petugas kepolisian dan faktor usia, jenis kelamin, serta pendidikan anak mempengaruhi pengambilan keputusan diversi oleh polisi. Hasil penelitian menggunakan analisa regresi linier berganda menunjukan adanya pengaruh persepsi petugas kepolisian terhadap keputusan diversi (0,000 < 0,05) dan jenis pelanggaran terbukti memperkuat pengaruh persepsi terhadap keputusan diversi. Namun, hasil juga menemukan bahwa faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan anak tidak mempengaruhi keputusan diversi (0,098 > 0,05). Kesimpulannya persepsi petugas kepolisian mempengaruhi keputusan diversi sejalan dengan teori Allport bahwa persepsi polisi dalam menentukan diversi pada anak dipengaruhi oleh kognitif, afektif dan juga konatifnya, meskipun demikian ternyata faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan anak tidak mempengaruhi oleh diversi. Hal ini terjadi karena polisi cenderung menganut gaya legalistik dan bersikap tidak percaya terhadap orang diluar institusi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan bagi pihak Polresta Pekanbaru yang bergantung pada kriteria individu polisinya yang memfokuskan pada aspek pembentukan persepsi.

---

The police, as the first institution to handle children who violate the law, have the authority to make diversion decisions. The police's willingness to provide diversion is influenced by their perception of diversion. Previous research suggests that police have varying perceptions of diversion. Based on data on diversion at the Pekanbaru Police Station, the number is small compared to other regions in Riau. Thus, this study aims to see the influence of perceptions of police officers, especially at the Pekanbaru Police Station, in making diversion decisions for children in conflict with the law. This study uses the theory of perception by Allport (1957) which says that there are three aspects in the formation of perception, namely cognitive, affective and conative. This research uses a quantitative approach with a survey method conducted on 45 members of the Criminal Investigation Unit in Pekanbaru Police. This study tested the main hypothesis, namely the perception of police officers and the factors of age, gender, and education of children affecting diversion decision making by the police. The results of the study using multiple linear regression analysis showed the influence of police officers' perceptions on diversion decisions (0.000 <0.05) and the type of offense proved to strengthen the influence of perceptions on diversion decisions. However, the results also found that the factors of age, gender and education of children did not affect diversion decisions (0.098 > 0.05). In conclusion, the perception of police officers affecting diversion decisions is in line with Allport's theory that police perceptions in determining diversion in children are influenced by cognitive, affective and conative factors, however, it turns out that the age, gender, and education of children do not affect diversion. This happens because the police tend to adhere to a legalistic style and are distrustful of people outside the institution. Therefore, the recommendation is that there is a need for training and education for the Pekanbaru Police that depends on the individual criteria of the police that focuses on aspects of perception formation."

"Permasalahan yang menatarbelakangi penelitian ini yaitu kerap masih terjadinya peredaran narkotika di lapas. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemasyarakatan untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian warga binaan, membantu mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaikinya, dan menghindari mengulangi kejahatan mereka, sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model pencegahan kejahatan yang baru terhadap peredaran narkotika di Lapas yang dihasilkan atas analisis model pencegahan kejahatan yang sudah ada di tingkat kelembagaan, politik, dan sosial. Model ini bertujuan untuk membuat Lapas bersih dan bebas dari narkotika dan meningkatkan efektivitas upaya di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan Teori Aktivitas Rutin dan Teori Pencegahan Kejahatan yang difokuskan pada pencegahan kejahatan situasional. Data yang dianalisis berjumlah 39 artikel jurnal dengan rentang waktu 2013-2023. Selain itu, teknik analisis yang digunakan menggunakan Teknik Systematic Literature Review, Evaluasi dan SWOT. Dari hasil analisis, diketahui bahwa peredaran narkotika di lapas masih terjadi dengan berbagai cara menyelundupkanya, seperti melalui pengunjung, menyogok petugas lapas dan banyak barang bukti yang ditemukan, seperti sabu, dan alat hisap dikarenakan warga binaan belum lepas dari ketergantungan obat, menghilangkan stress dan mengisi waktu luang. Dari hasil evaluasi menemukan, sebagian besar pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan bersifat situasional, karena dilakukan dengan cara mengawasi akses fasilitas dan penguatan pengawasan secara formal. Peneliti mengusulkan model untuk memerangi peredaran narkotika di lapas, menggabungkan upaya yang sudah ada dengan skenario baru. Hal ini mencakup pembangunan lapas khusus, renovasi lapas berdasarkan teori CPTED, penggunaan teknologi mutakhir, kolaborasi dengan polisi, dan rehabilitasi.

---

The problem behind this research is that narcotics trafficking often still occurs in prison. This is contrary to the purpose of corrections to improve the personality and independence of prisoners, help them realize their mistakes, correct them, and avoid repeating their crimes, thus increasing community acceptance. This research aims to propose a new crime prevention model against drug trafficking in prisons resulting from an analysis of existing crime prevention models at the institutional, political, and social levels. The model aims to make prisons clean and free from drugs and increase the effectiveness of efforts under Law No. 22 of 2022 on Corrections. This research utilizes Routine Activity Theory and Crime Prevention Theory focusing on situational crime prevention. The data analyzed amounted to 39 journal articles in 2013-2023. In addition, the analysis technique used Systematic Literature Review, Evaluation, and SWOT techniques. From the results of the analysis, it is known that narcotics trafficking in prisons still occurs in various ways, such as through visitors, bribing prison officers, and a lot of evidence found, such as methamphetamine, and suction equipment because prisoners have not been released from drug dependence, relieving stress and filling spare time. The evaluation found that most of the prevention of drug trafficking is situational because it is done by monitoring access to facilities and strengthening formal supervision. The researchers propose a model to combat drug trafficking in prisons, combining existing efforts with new scenarios. These include the construction of specialized prisons, prison renovation based on CPTED theory, the use of cutting-edge technology, collaboration with the police, and rehabilitation."

"Restorative justice merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Penerapan restorative justice berprinsip pada pemulihan korban dan menekankan pada proses yang adil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak lagi menawarkan segala bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan tanpa melibatkan adanya proses pengadilan, dikarenakan anggapan bahwa proses restorative justice tidak dapat dikontrol dan penuh dengan dilema. Praktik restorative justice yang ideal, yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan korban memungkinkan timbulnya perasaan memaafkan oleh korban kepada pelaku sebagai tanggapan dari penjelasan mengenai perilaku pelaku, ungkapan penyesalan dan penebusan kesalahan yang diberikan oleh pelaku. Pemaafaan memungkinkan korban melepaskan ketakutannya akan peristiwa masa lalu dan ketakutan akan pelaku. Penghapusan restorative justice menyebabkan munculnya pandangan pro dan kontra, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan temuan yang menguatkan argumen penerapan restorative justice dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode population-based survey experiments. Penelitian eksperimen dilakukan dengan membagi partisipan (n=188) kedalam empat kelompok eksperimen, dimana setiap kelompok akan diberikan stimulus berupa cerita singkat (vignette) mengenai penerapan restorative justice pada kasus kekerasan seksual dan dilihat nilai pemaafannya dengan menggunakan alat ukur TRIM-18. Hasil pengujian One-way F-test ANOVA menunjukkan nilai F= 1,163, p= 0,325 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap nilai pemaafan korban kekerasan seksual.

---

Restorative justice is an alternative approach in resolving conflicts outside of court involving conflicting parties. Application restorative justice principled on the recovery of victims and emphasizes a fair process. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, no longer offers any form of conflict resolution that is carried out without involving a court process, due to the assumption that the process restorative justice uncontrollable and full of dilemmas. The ideal practice of restorative justice that prioritizes the interests and needs of the victim enables feelings of forgiveness by the victim towards the perpetrator in response to explanations regarding the perpetrator's behavior, expressions of regret and redemption of mistakes given by the perpetrator. Forgiveness allows the victim to let go of their fears about past events and their fear of the perpetrator. Removal restorative justice causes the emergence of pro and con views, so this research aims to provide findings that strengthen the implementation argument restorative justice in previous studies. This research uses population-based survey experiments. Experimental research was carried out by dividing participants (n=188) into four experimental groups, where each group would be given a stimulus in the form of a short story (vignette) about the process of restorative justice in cases of sexual violence and seen the value of forgiveness using TRIM-18. Test result of One-way F-test ANOVA shows the value of F= 1.163, p= 0.325 (p > 0.05). This shows that implementation of restorative justice did not provide a significant difference to the forgiveness value of victims of sexual violence."

"Perdagangan ilegal satwa liar (PISL) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap satwa liar. Perubahan metode konvensional menjadi lebih modern dalam praktik perdagangan ilegal satwa liar mengakibatkan tantangan lebih serius bagi penegak hukum. Penelitian ini menawarkan ilmu pengetahuan ilmiah untuk menangani kasus-kasus PISL, yaitu menggunakan forensik digital. Forensik digital adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis temuan digital dalam investigasi kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang telah menggunakan perangkat elektronik sebagai wadah melakukan kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode data sekunder melalui riset studi pustaka yang berasal dari artikel jurnal, buku, berita online. Demi kepentingan akademis, studi kasus terkait penanganan kasus penangkapan pelaku perdagangan ilegal satwa liar harimau sumatera menggunakan forensik digital, peneliti memperoleh putusan pengadilan terkait dari tenaga ahli forensik digital. Peneliti menganalisis bagaimana forensik digital dapat digunakan sebagai model yang membantu investigasi kejahatan perdagangan ilegal satwa liar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa forensik digital dapat membantu investigasi kejahatan dalam menemukan bukti digital yang mana berperan besar dalam pengungkapan kasus kejahatan PISL, seperti motif kejahatan, faktor pendorong tindakan kejahatan, dan perencanaan pelaku sehingga mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan kasus perdagangan ilegal satwa liar.

---

Illegal wildlife trade (IWT) represents a significant form of wildlife crime. The shift from conventional to more modern methods in illegal wildlife trade practices poses increasingly serious challenges for law enforcement. This research offers scientific knowledge to address IWT cases through the use of digital forensics. Digital forensics is a model that can analyze digital findings in investigations of illegal wildlife trade crimes facilitated through electronic devices. This study employs secondary data methodology via literature reviews from journal articles, books, and online news. For academic purposes, a case study on handling the Sumatran tiger illegal wildlife trade investigation using digital forensics examines expert witness testimonies related to court rulings. The researcher analyzes how digital forensics can assist in investigating wildlife crime, revealing digital evidence crucial in uncovering IWT cases, including crime motives, driving factors, and perpetrator planning, thereby aiding investigators in conducting wildlife crime investigations more effectively."