Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKImplementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintah KotaPalembang telah berjalan semenjak tahun 2011. Pemerintah Kota Palembangberusaha untuk transparan dalam proses pengadaan barang/jasa. Serangkaiankegiatan tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa, mempersiapkanpaket lelang, penjelasan paket lelang, melakukan lelang, sampai tanda tangankontrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) BagiPenyedia Barang Dan Jasa di Pemerintah Kota Palembang. Penelitian inimengadopsi model kesuksesan informasi DeLone & McLean 2003 denganvariabel penelitian yaitu: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan,Kepuasan Pemakai dan Manfaat Bersih. Metodologi analisis menggunakanStructural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 2.0M3. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini diketahui Kualitas Sistem tidakberpengaruh secara positif pada Kepuasan Pemakai, Kualitas Pelayananberpengaruh positif terhadap Kepuasan Pemakai, Kualitas Informasi berpengaruhpositif terhadap Kepuasan Pemakai, dan Kepuasan Pemakai berpengaruh positifterhadap Manfaat Bagi Organisasi.

---

ABSTRACTThe Implementation of Electronic Procurement System (SPSE) in theGovernment of Palembang City has been running since 2011. The Government ofPalembang City is trying to be transparent for goods or services procurementprocess. The part of these activities starts from the identification of goods /services, preparation tender packages, explanation of package auction, auctionprocess, and the contract agreement. The purposes of this study is to determine thefactors that influence the implementation of Electronic Procurement System(SPSE) in the Government of Palembang City. This study adopts the model ofDeLone & McLean information system success in the 2003 in which variables ofthis study are: System Quality , Information Quality , Service Quality , UserSatisfaction and Net Benefits. Methodology analysis of this study using theStructural Equation Model (SEM) with the SmartPLS Version 2.0 M3 software.Based on the results of the hypothesis in this study, System Quality has not giventhe impact positively on User Satisfaction; Service Quality has positive influenceon User Satisfaction, while Information Quality has positive influence on UserSatisfaction, and User Satisfaction has positive influence on Benefits for theOrganization."

"STMIK GI MDP merupakan perguruan tinggi yang menyadari betul bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin akan mendatangkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Hal ini nyata dari proses bisnis yang sudah menggunakan teknologi informasi. Untuk mendukung sistem informasi atau teknologi informasi yang berjalan maka STMIK GI MDP memiliki bagian teknologi informasi yang terdiri dari bagian Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi, dan Multimedia. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan kompetensi SI/TI yang diperlukan oleh bagian Teknologi Informasi pada STMIK GI MDP. Perumusan kompetensi dilakukan dengan mengacu pada Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Development of a Certification Roadmap for IT Professional Certification Project dan melakukan diskusi dengan setiap kepala bagian. Hasil Penelitian ini adalah standar kompetensi SI/TI untuk bagian Sarana dan Prasarana sebanyak 59 kompetensi, bagian Sistem Informasi sebanyak 21 kompetensi, dan bagian Multimedia sebanyak 51 kompetensi. Penelitian ini juga menganalisa kesenjangan antara kondisi kompetensi para karyawan saat ini dengan yang diharapkan oleh perusahaan sehingga menemukan strategi-strategi yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan SDM.

---

STMIK GI MDP is the college that aware information technology will bring a higher profit in the future. It shows from the existing business processes using information technology. To support the information technology in STMIK GI MDP, STMIK GI MDP has information technology department called UPT. UPT consist of Facilities and Infrastructure department, Information System department, and Multimedia department. This research was conducted to define competencies of Information Systems and Information Technology (IS/IT) that required by information technology department of STMIK GI MDP.

Formulation of competencies refer to Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Development of a Certification Roadmap for IT Professional Certification Project and made some discussion with the head of each department. Results of this research are standard of IS/IT competencies for Facilities and Infrastructure department that consist of 59 competencies, Information System department that consist of 21 competencies, and Multimedia department that consist of 51 competencies. This research also analyzed gap between the actual competencies of the employees with expected competencies from company and find strategies that may help company to develop human resources."

"[ABSTRAKSebuah apotek biasanya menyimpan produk farmasi di gudang sebelum dijual ke pelanggan. Penumpukan produk di gudang dapat mengurangi efisiensi gudang dan meningkatkan biaya yang terkait dengan inventori, sehingga timbul permasalahan bagaimana memprediksi stok setiap produk dengan tepat agar dapat menghindari kelebihan/kekurangan stok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model sistem pendukung keputusan untuk manajemen inventori di apotek, terutama dalam memprediksi pemesanan produk periode berikutnya dengan pendekatan FAHP dan SPA, sehingga manajemen inventori lebih optimal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akurasi prediksi stok dengan pendekatan model ini lebih baik 15% dibandingkan dengan akurasi prediksi stok oleh manajer inventori apotek, sehingga pendekatan ini dapat dijadikan rujukan untuk model sistem pendukung keputusan.

---

ABSTRACTA pharmacy typically store pharmaceutical products in warehouses before being sold to the customer. Stacking of products in the warehouse can reduce the efficiency of the warehouse and increase the costs associated with inventory, which raised the problem of how to predict the stock of each product to the right in order to avoid excess/shortages. Therefore, this study aims to propose a model of decision support system for inventory management in pharmacy, especially to predict of the product in the next period with FAHP and SPA approach, so the prospect of inventory management will be more optimal. These results indicate that the prediction accuracy of inventory using this model more accurate approach 15 % compared with the prediction accuracy of the stock by a pharmacy inventory manager, so this approach can be used as a reference for decision support system model., A pharmacy typically store pharmaceutical products in warehouses before being sold to the customer. Stacking of products in the warehouse can reduce the efficiency of the warehouse and increase the costs associated with inventory, which raised the problem of how to predict the stock of each product to the right in order to avoid excess/shortages. Therefore, this study aims to propose a model of decision support system for inventory management in pharmacy, especially to predict of the product in the next period with FAHP and SPA approach, so the prospect of inventory management will be more optimal. These results indicate that the prediction accuracy of inventory using this model more accurate approach 15 % compared with the prediction accuracy of the stock by a pharmacy inventory manager, so this approach can be used as a reference for decision support system model.]"

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"Penelitian ini bersifat eksploratif membahas faktor sukses Implementasi Knowledge Management System (KMS) perbankan swasta di Sumatera Selatan, dengan maksud mengklasifikasikan antara bank swasta dan pemerintah. Mengingat peran bank swasta dalam perekonomian dan tingkat persaingannya yang sangat kompetitif. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menerapkan KMS di perbankan swasta.Perbankan membutuhkan sebuah KMS untuk melaksanakan bisnis proses dalam penerapan keahlian di organisasi, karena KMS mampu meningkatkan kompetensi inti bank. KMS berperan sebagai penghubung sumber penyedia knowledge untuk memperluas dan memperdalam aliran knowledge, berperan mengatasi persaingan antar bank dalam menghimpun dana hingga tercipta bentuk inovasi layanan produk yang diberikan kepada masyarakat.Penelitian ini untuk mengidentifikasi implementasi KMS pada organisasi, sehingga dapat diketahui faktor sukses KMS di instansi perbankan swasta. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui survei dengan kuisioner kemudian dibuat sebuah model penelitian. Dari hasil penelitian diketahui model KMS yang sesuai untuk dijadikan model referensi dimana implementasi KMS pada bank swasta di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor KM yaitu; faktor organisasi khususnya measurement/strategy purposes dan leadership support, information technology dan inovasi layanan terhadap konsumen

---

This study discusses the success factors Implementation of Knowledge Management System (KMS) exploratory for private banking in South Sumatra, with classify intention between private and government banks. Given the role of private banks in the economy and the level of extremely competition. This study is expected to be a reference in implementing KMS in private banking.

Banks require a KMS to carry out the business processes in the application of expertise in the organization, because KMS is able to increase the bank's core competencies. KMS act as a liaison source of knowledge providers to expand and deepen the flow of knowledge, contribute to overcome the competition between banks in raising funds to create innovative forms of product services provided to the public.

This study was to identify the KMS implementation in the organization, so that it can be seen KMS success factor in private banking institutions. This study uses the collecting data method through a survey by questionnaire and then created a research model. The survey results revealed KMS models suitable to be used as a reference model which KMS implementation in a private bank in South Sumatra affected by factors, namely KM; organizational factors particular measurement / strategy purposes and leadership support, information technology and service innovations to consumers."