Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menguji hubungan pertumbuhan perusahaan, manajemen laba, pajak tangguhan, dan perubahan tarif PPh Badan dengan tarif pajak efektif perusahaan di Indonesia. Tarif pajak efektif dapat mengukur kecenderungan perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 82 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan dan pajak tangguhan berhubungan negatif dengan tarif pajak efektif perusahaan. Namun, manajemen laba Perusahaan dan perubahan tarif PPh badan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

---

This research aims to examine the relationship between company growth, company earning management, deferred tax, and changes in corporate income tax rates with the company's effective tax rate in Indonesia. Effective tax rates can measure a company's tendency to reduce its tax obligations. The sample used in this research was 82 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018-2022. The results of this research indicate that company growth and deferred taxes have a negative relationship with the company's effective tax rate. However, company earning management and changes in corporate income tax rates do not have a significant relationship with the effective tax rate."

"Berakhirnya program Amnesti Pajak pada 2017, menandainya dimulainya era keterbukaan akses informasi untuk kepentingan perpajakan, salah satunya adalah akses informasi keuangan pada lembaga keuangan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan tersebut untuk beberapa keperluan, salah satunya adalah untuk keperluan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengunaan data dan informasi perbankan dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Dalam melakukan evaluasi, akan digunakan data primer berupa wawancara kepada Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai narasumber yang sebelumnya telah dilakukan survei kepada beberapa responden yang terkait dengan topik penelitian, yaitu Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan OECD Six Evaluation Criteria, yaitu Relevansi (relevance), Koherensi (coherence), Efektivitas (effectiveness), Efisiensi (efficiency), Dampak (impact), dan Keberlanjutan (sustainability). Hasil penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa data dan informasi perbankan memiliki peran yang besar dalam proses pemeriksaan pajak, yang utamanya adalah sebagai sumber data temuan pemeriksaan. Meskipun demikian, masih terdapat risiko dan hambatan dalam penggunaan data dan informasi perbankan tersebut, terutama mengenai isu penegakkan hukum dan benturan kepentingan. Diharapkan, pengunaan data dan informasi perbankan dalam pemeriksaan pajak ini dapat dioptimalkan di masa yang akan datang agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

---

The end of the Tax Amnesty program in 2017 marked the start of an era of open access to information for tax purposes, one of which is access to financial information in financial institutions. The Directorate General of Taxes has the authority to obtain access to financial information for several purposes, one of which is for tax audit purposes. This research aims to evaluate the use of banking data and information in tax audits carried out within the Jakarta Matraman Tax Office. In carrying out the evaluation, primary data will be used in the form of interviews with Tax Auditors as sources who previously conducted surveys with several respondents related to the research topic, namely Account Representatives and Tax Auditors. Evaluation is carried out using the OECD Six Evaluation Criteria, such as Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact, and Sustainability. The research results, based on predetermined criteria, show that banking data and information have a large role in the tax audit process, the main thing being as a data source for audit findings. However, there are still risks and obstacles in the use of banking data and information, especially regarding issues of law enforcement and conflicts of interest. It is hoped that the use of banking data and information in tax audits can be optimized in the future so that taxpayer compliance can increase."

"Penelitian ini mengkaji peran konsultan pajak sebagai perantara pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan. Fokus penelitian adalah pada peran konsultan pajak sebagai perantara (tax intermediaries) terhadap penerapan konsep kepatuhan kooperatif (cooperative compliance). Posisi strategis konsultan pajak ini harus diperhitungkan untuk membangun kepatuhan. Dalam studi ini, pendekatan metode campuran diadopsi dengan menggabungkan wawancara dengan konsultan pajak di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Account Representative di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dan Akademisi, yang direkrut dari responden survei untuk berpartisipasi dalam wawancara. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar DJP dapat menyusun rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) dengan mempertimbangkan best practice di berbagai negara yang telah menerapkannya misalnya penerapan Tax Control Framework (TCF) sebagai persyaratan peserta cooperative compliance. Dan juga kepada konsultan pajak untuk dalam prakteknya dapat merefleksikan diri sebagai wajib pajak sepanjang kondisi tersebut legal dan menahan diri melakukan aggressive tax planning, tax avoidance, maupun tax evasion.

---

This study examines the role of tax consultants as tax intermediaries who have an important role in the tax system. The focus of the research is on the role of tax consultants as tax intermediaries in conducting the concept of Cooperative Compliance. The strategic position of this tax consultant must be taken into account to build compliance. In this study, a mixed-methods approach was adopted by combining interviews with tax consultants under the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI), Account Representatives under the Directorate General of Taxes, and academics, which were recruited from the survey respondents to participate in the interviews. This study provides recommendations to the Directorate General of Taxes (DGT) so that the DGT can draft a Regulation of the Director-General of Taxes regarding cooperative compliance by considering best practices in various countries that have implemented it, for example, the application of the Tax Control Framework (TCF) as a requirement for cooperative compliance participants. And also, the tax consultant is to be able to practice self-reflection as a taxpayer as long as the condition is legal and refrain from doing aggressive tax planning, tax avoidance, and as well as tax evasions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur dan sistem restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang terjadi di dalam PT PP Presisi Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data dari wawancara terstruktur dan dokumentasi internal PT PP Presisi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten dan tinjauan literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dan pengertian mengenai PPN serta prosedur restitusi PPN, serta konsep evaluasi restitusi PPN. Berdasarkan hasil penelitian, sistem dan prosedur restitusi PPN yang telah dan sedang berlangsung di PT PP Presisi dinilai sudah cukup memenuhi kriteria evaluasi, terutama dalam hal efisiensi waktu dan proses pencairan dana restitusi PPN. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, antara lain terlalu banyak tahap verifikasi, hambatan dalam proses dokumentasi dan komunikasi, serta kurang tertibnya beberapa vendor terkait. Penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai evaluasi manajemen restitusi pajak PPN di PT PP Presisi. Rekomendasi dapat diberikan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam hal pengurangan tahap verifikasi yang berlebihan, peningkatan efisiensi dalam proses dokumentasi dan komunikasi, serta penertiban terhadap vendor terkait guna meningkatkan kinerja manajemen restitusi pajak PPN secara keseluruhan.

---

This research analyses and evaluates the value-added tax (VAT) refund procedures and systems within PT PP Presisi Tbk. The research method used is a descriptive qualitative case study design, utilizing data from structured interviews and internal documentation of PT PP Presisi. Data analysis was conducted using the content analysis method, and the primary literature review utilized in this study consisted of the concepts and definitions related to Value Added Tax (VAT) and the procedures for VAT restitution, along with the idea of evaluating VAT restitution. Based on the research discoveries, the VAT refund system and policies that have been implemented and are currently in progress at PT PP Presisi are considered to sufficiently meet the evaluation criteria, particularly regarding time efficiency and VAT refund reimbursements. However, there are several things to note, such as; excessive verification stages, documentation and communication obstacles, and non-compliant related vendors. This research comprehensively overviews PT PP Presisi's VAT refund management evaluation. Improvement recommendations to improve the overall performance of VAT refund management, such as reducing excessive verification stages, enhancing efficiency in the documentation and communication process, and organizing the related vendors, can be considered further for implementation."

"Peraturan perpajakan yang jelas dan terstruktur penting dalam sistem ekonomi negara. Namun, aturan perpajakan dapat mengalami perubahan seiring dengan arah kebijakan ekonomi. Salah satu alasan perubahan aturan perpajakan adalah tingginya kompleksitas dan kerumitan peraturan yang ada. Sistem perpajakan yang rumit dapat memicu ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dagang untuk memahami dan siap menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang khususnya PT. H dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan yaitu perubahan KUP, lapisan tarif dan ketentuan dalam PPh 21 dan kenaikan tarif PPN, serta untuk mengetahui bagaimana PT. H menerapkan prinsip-prinsip tax control framework dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip TCF oleh OECD dimana indikatornya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas proses pelaksanaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan PT. H telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pemantauan peraturan, bermitra dengan konsultan pajak, dan menjalankan proses pengendalian yang ketat untuk memastikan akurasi pelaporan pajak. Pembagian tugas yang terfokus, dokumentasi yang rinci, serta pemantauan dan audit internal berkala menjadi bagian dari pendekatan PT. H. PT. H telah menunjukan bagaimana mereka mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan tersebut.

---

Clear and structured tax regulations are important in a country's economic system. However, tax rules can change along with the direction of economic policy. One of the reasons for changes in tax regulations is the high complexity and complexity of existing regulations. A complicated tax system can trigger non-compliance and tax avoidance practices that are detrimental to the country. Therefore, it is important for trading companies to understand and be ready to face the harmonization of tax regulations. This research aims to evaluate the readiness of trading companies, especially PT. H in facing the harmonization of tax regulations, namely changes to the KUP, tariff layers and provisions in PPh 21 and increases in VAT rates, as well as to find out how PT. H applies tax control framework principles in implementing changes to tax regulations. This research uses the TCF principles by the OECD where the indicators are determining tax strategy, determining control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the tax implementation process. The evaluation results show that PT. H has taken strategic steps such as monitoring regulations, partnering with tax consultants, and implementing strict control processes to ensure the accuracy of tax reporting. Focused division of tasks, detailed documentation, and regular internal monitoring and audits are part of PT's approach. H. PT. H has shown how they adopted TCF principles in carrying out changes to tax regulations."

"Studi ini menganalisis dampak reformasi Pajak Penghasilan badan (PPh badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE). Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN secara bersamaan meningkatkan konsumsi pemerintah dan investasi tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB, dan pendapatan di semua kelompok rumah tangga dengan penurunan terbesar di kelompok rumah tangga perdesaan. Sektor yang mengalami peningkatan output terbesar antara lain sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

---

This study analyzes the impact of Corporate Income Tax and VAT reforms on the Indonesian economy using the Computable General Equilibrium (CGE) model. The simulation results showed that a decrease in the Corporate Income Tax rate and an increase in the VAT rate simultaneously increased government consumption and investment but decreased private consumption, GDP, and incomes in all household groups with the largest decline in the rural household group. The sectors that experienced the greatest increase in output included the government administration, defense, and compulsory social security sectors, the education service sector, and the health services and social activities sector."

"Penyebaran virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia terkhususnya Indonesia, tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat baik sebagai pegawai ataupun sebagai pelaku usaha. Merespon hal ini, Pemerintah memberikan stimulus berupa Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk mengembalikan ataupun meningkatkan daya beli pekerja di sektor formal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima oleh perusahaan beserta dampak pemberian insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dengan metode pemotongan pajak yang diterapkan oleh Perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT X, dimana PT X merupakan gerai ritel modern yang berfokus pada Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang termasuk dalam Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode in-depth interview dengan wajib pajak di PT X, Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator, dan pandangan dari sisi akademisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan telah memanfaatkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah secara baik sesuai dengan prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif PPh Pasal 21 ini memiliki dampak pada metode pemotongan pajak dari perusahaan sebelum menerima insentif dan setelah menerima insentif karena PPh pasal 21 yang harusnya dibayar oleh wajib pajak sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah

---

The spread of the Covid-19 virus that has hit the whole world, especially Indonesia, certainly affects the economy and productivity of the community, both as employees and as business actors. In response to this, the Government provided a regulation in the form of Article 21 Income Tax Incentives borne by the Government to restore or increase the purchasing power of workers in the formal sector. This study aims to determine the use of government-borne income tax Article 21 incentives received by the company and the impact of providing incentives in the form of Article 21 Income Tax paid by the government using the tax method applied by the company. The objects in this research used employees of PT X, where PT X is a modern retail outlet that focuses on Fast Moving Consumer Goods (FMCG) which is included in the Business Field Classification Code (KLU) for Taxpayers who get Income Tax Incentives Article 21 Borne by the Government (DTP). This research uses a case study approach with an in-depth interview method with taxpayers at Company X, the Directorate General of Taxes as a regulator, and views from the academic side. The results of this study indicate that the company has made good use of the Government-borne income tax article 21 incentives in accordance with the reporting procedures stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 44/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayer’s taxes on the 2019 corona virus disease outbreak. This Income Tax Incentive article 21 has an impact on the method of withholding taxes from companies before receiving incentives and after receiving incentives because of income tax article 21 which must be paid by taxpayers entirely by the governmen"

"Mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat harga produk tetap kompetitif karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun demikian, hak pengkreditan pajak masukan dibatasi oleh ketentuan terkait tanggung jawab renteng dan pemenuhan ketentuan formal faktur pajak lengkap. Ketentuan terkait tanggung jawab renteng diterapkan melalui prosedur konfirmasi faktur pajak masukan oleh pemeriksa pajak kepada PKP penjual. PKP pembeli berpotensi kehilangan hak pengkreditan pajak masukan jika hasil konfirmasi menunjukkan bahwa PKP penjual tidak menyetorkan PPN yang dipungut atau menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Kedua ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan tersebut menyebabkan terjadinya banyak sengketa antara PKP selaku Wajib Pajak (WP) dengan otoritas pajak, dimana otoritas pajak mengalami tingkat kemenangan yang rendah di tahap banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hilangnya hak pengkreditan pajak masukan berdasarkan aspek kemudahan administrasi (ease of administration) dan proporsionalitas. Metode triangulasi berupa analisis konten atas putusan banding yang terbit selama periode 2017-2021, wawancara kepada fiskus, dan survei terhadap wajib pajak digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi faktur pajak 91% disebabkan oleh PKP penjual tidak melaporkan faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP pembeli dan KPP penjual mengirimkan jawaban konfirmasi tidak ada tanpa disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Wawancara kepada otoritas pajak menunjukkan bahwa ketentuan terkait dengan konfirmasi dalam KEP 754/2001 kurang jelas sehingga tidak feasible untuk dilakukan. Sementara itu, sengketa pengkreditan faktur pajak tidak lengkap disebabkan oleh ketidaksesuaian identitas penjual/pembeli, nomor seri faktur, tanggal faktur, deskripsi barang, kode faktur, penandatangan faktur, dan penyebab lainnya seperti kurs. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formal dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan sehingga koreksi harus dilakukan meskipun ketentuan material terpenuhi. Survei terhadap 60 WP menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi dan ketentuan pengkreditan faktur pajak lengkap belum memenuhi aspek ease of administration berupa kepastian (certainty) dan efisiensi (efficiency), serta aspek proporsionalitas (proportionality). Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perlindungan terhadap hak PKP pembeli melalui pemenuhan aspek ease of administration dan proporsionalitas agar jumlah sengketa dapat diturunkan.

---

The input tax crediting mechanism keeps product prices competitive because the Taxable Entrepreneur (TE) does not bear the Value-Added Tax (VAT) burden. However, the joint and several liability provisions and the legal formalism of complete tax invoices limit the TE’s right to credit the input VAT. The tax auditor applies the joint and several liability provisions through the input tax invoice confirmation to the seller TE. The buyer TE may lose the right to credit the input VAT if the confirmation result shows that the related seller TE did not deposit the collected VAT or issued an incomplete tax invoice. The two provisions related to crediting input tax have caused many disputes between TE as taxpayers and the tax authority, where the tax authority is facing a low win rate in the appeal stage. This study aims to evaluate the loss of input tax crediting rights based on the ease of administration and proportionality aspects. This study uses a triangulation method in the form of content analysis on appeal decisions published during the 2017-2021 period, interviews with the tax authorities, and surveys of taxpayers. The results showed that 91% of the dispute over the application of joint and several liability for the tax invoice confirmation results was caused by the seller TE not reporting the tax invoice credited by the buyer TE and the seller TE’s tax office sending a none answer without issuing a notice of tax assessment. The interview with the tax authority shows that the provisions related to the confirmation in KEP 754/2001 are unclear, so it is not feasible. Meanwhile, the dispute over the crediting of incomplete tax invoice is caused by the discrepancy in the identity of the seller/buyer, serial number, date, item description, invoice code, invoice signing, and other causes such as exchange rates. The interview shows that violations of formal provisions are considered non-compliance, so adjustments must be made even though the material aspects are met. The survey of 60 taxpayers showed that the implementation of joint and several liability for the tax invoice confirmation results and provisions of crediting complete tax invoices did not meet the ease of administration aspects in the form of certainty and efficiency, as well as proportionality aspect. This research has implications for the need to protect the buyer TE’s rights through the fulfillment of ease of administration and proportionality aspects so that the number of disputes can be reduced."

"Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan potensi sumber penghasilan pajak tambahan bagi Indonesia. Penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan perlakuan pemotongan pajak yang tepat bagi tenaga kerja asing tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan pemotongan pajak penghasilan pada tenaga kerja asing di suatu perusahaan sudah diterapkan dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah PT. X telah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas tenaga kerja asing yang dipekerjakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku. Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. X ini telah memiliki NPWP dan menerima penghasilan dari PT. X. Kemudian, atas penghasilan ini dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 oleh PT. X. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing yang sudah dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri harus dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 21 dan untuk subjek pajak luar negeri dengan pemotongan PPh Pasal 26. Diketahui bahwa PT. X telah mengetahui pehamanan PPh Pasal 21/26 secara teori, namun pada prakteknya pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan belum tepat sebagaimana yang diatur dalam undang – undang yang berlaku. Pemotongan pajak penghasilan untuk tenaga kerja asing yang telah memiliki NPWP seharusnya dilakukan dengan pemotongan PPh Pasal 21 bukan PPh Pasal 26.

---

Foreign workers working in Indonesia are a potential source of additional tax income for Indonesia. It is essential for a company to determine the appropriate withholding tax treatment for foreign workers. This study aims to evaluate whether the implementation of withholding income tax on foreign workers in a company has been applied properly in accordance with the prevailing tax regulations. This study was conducted to see whether PT. X has withheld the income tax on the foreign workers employed by the company in accordance with the prevailing laws and regulations. The foreign workers already have Tax Identification Number (TIN) in Indonesia and receive an employment income from PT. X. Then, PT. X withheld the Article 26 income tax on the employment income. The research method used is qualitative analysis using interviews. On the results of the analysis, it is known that to withhold income tax for foreign workers categorized as domestic tax subjects, it must be carried out with article 21 withholding income tax, while for foreign tax subjects, it is carried out with article 26 withholding income tax. In this case, PT. X already knows the understanding of Article 21/26 in theory, however in practice the implementation of withholding income tax is not in accordance with the prevailing tax regulation and law. Withholding income tax for foreign workers who already have a TIN should be carried out by Article 21 withholding income tax instead of Article 26."

"Penelitian ini mendeskripsikan penelitian tentang evaluasi implementasi insentif pajak di masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh insentif pajak berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020 sampai dengan PMK No. 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Menggunakan kriteria evaluasi kebijakan efektivitas untuk mengevaluasi hasil pencapaian, efisiensi untuk usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kecukupan untuk sejauh mana pencapaian hasil memecahkan masalah, pemerataan untuk insentif pajak diberikan kepada semua kelompok yang berbeda, responsivitas untuk kebijakan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan mengevaluasi manfaat pencapaian kebijakan serta kepatuhan wajib pajak untuk mengevaluasi apakah adanya insentif pajak dapat mendorong pelaku usaha UMKM untuk melapor pajak. Evaluasi insentif pajak ini ditujukan kepada pelaku usaha atau orang yang bertanggung jawab atas pajak UMKM di Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui pertanyaan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal selaku pembuat kebijakan dan 5 UMKM di Bekasi Selatan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan prosedur pemanfaatan dan telah meningkatkan pelayanan. Namun manfaat insentif pajak masih belum tercapai, walaupun kebijakan ini diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam hal penyebaran informasi perpajakan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait perpajakan.

---

This study describes research evaluating the implementation of tax incentives during the Covid-19 pandemic. The aim is to examine and determine the effect of tax incentives based on PMK No. 44/PMK.03/2020 up to PMK No. 3/PMK.03/2022 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 CoronaVirus Disease Pandemic. Using the evaluation criteria of effective policies to evaluate the achievement results, efficient efforts made to achieve the desired results, adequate results to solve problems, equity for tax incentives given to all different groups, responsiveness to tax incentive policies according to needs and accuracy in evaluating the benefits of achieving policies and taxpayer compliance to evaluate whether the existence of tax incentives can encourage MSME business actors to report taxes. The evaluation of this tax incentive is aimed at business actors or people responsible for MSME taxes in South Bekasi. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through questions to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policymakers and 5 MSMEs in South Bekasi. The Government has provided ease of use procedures and has improved services. However, the policy given to individual and corporate taxpayers failed to achieve the benefits of tax incentives. So, it is necessary to make improvements in disseminating tax information and providing education to taxpayers related to taxation. "