Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan revolusi hijau dalam peningkatan produksi beras masyarakat Ogan Komering Ilir tahun 1969 � 1998. Upaya peningkatan produksi pangan telah dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan Revolusi Hijau melaui kegiatan pancausaha tani dan saptausaha tani. Program ini dapat dilaksanakan di berbagai daerah termasuk di Ogan Komering Ilir, karena adanya kerjasama antara lembaga¬lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Satuan Pelaksana Bimas, Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat. Agar Revolusi Hijau dapat dilaksanakan, dibentuklah organisasi Bimas mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, setiap propinsi mempunyai tanggung jawab agar program ini bisa berhasil. Program intensifikasi mulai dilaksanakan sejak tahun 1969, hal ini terlihat dengan adanya pembukaan sawah baru, kalau sebelumnya yang ada hanya sawah lebak, dengan adanya pembangunan di bidang pertanian lewat pembangunan irigasi, drainase, jalan, jembatan maka telah ada sawah pasang surut dan sawah irigasi. Lahan sawah yang terbesar adalah sawah lebak diikuti sawah pasang surut dan sawah irigasi. Untuk sawah irigasi hanya berada di kecamatan Lempuing, karena lokasi ini memungkinkan dikembangkannya sawah irigasi teknis. Dengan adanya program pancausaha tani, cara kerja petani dalam pengolahan lahan mengalami perubahan, sehingga telah dapat meningkatkan rata-rata hasil produksi padi per musim tanam akibat adanya penanaman varietas unggul. Penanaman varietas unggul telah dapat meningkatkan produktivitas lahan, kalau sebelumnya untuk sawah lebak produktivitas lahan adalah 1.9 ton per hektar mengalami peningkatan menjadi"

"ABSTRAKSub DAS Komering termasuk salah satu dari Sub DAS prioritas dari 9 Sub DAS Musi dengan luas mencapai 8060 km2. Pembangunan yang terjadi di kawasan ini harus dapat menjamin daya dukung tanah yang berkelanjutan, namun fakta yang terjadi adalah hutan, yang memiliki peran utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, semakin menurun luasannya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi perubahan penggunaan tanah dengan pendekatan model spasial dinamik. Metode yang digunakan untuk memprediksi perubahan penggunaan tanah adalah dengan pemodelan Markov ndash; Cellular Automata, selain itu, untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW didapatkan dari hasil analisis tumpang tindih overlay . Parameter yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lereng, elevasi, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari ibukota kecamatan, dan jarak dari permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah di DAS Komering didominasi oleh hutan, perkebunan dan sawah. Selama rentang waktu tahun 1990-2016 DAS Komering mengalami penurunan luasan hutan yang cukup drastis yaitu seluas 157.514 hektar 19,54 dan peningkatan luasan perkebunan seluas 238.377 hektar 29,58 . Hasil prediksi penggunaan tanah tahun 2030 kembali menunjukkan penurunan luasan hutan seluas 50.047 hektar 6,21 dari luasan tahun 2016. Berdasarkan hasil prediksi persentase ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW sebesar 20,35 . Arahan pengendalian penggunaan tanah dengan skenario, dimana hutan yang berada di kawasan lindung dan penggunaan tanah sawah dipertahankan keberadaannya merupakan skenario yang efektif karena dapat menghambat penurunan luas perubahan penggunaan tanah hutan dan penurunan luas perubahan penggunaan tanah sawah serta menurunkan nilai ketidaksesuaian terhadap RTRW menjadi 14,79

---

ABSTRACTThe Komering watershed is one of nine sub Musi river basin and is located in the southern part of Sumatra island that has an area of 8060,62 km2. The development that occurred in the region should be able to guarantee the sustainable carrying capacity of the land. However, the fact is happening is forest, which has a major role in maintaining environmental sustainability, decreasing its range. This study aims to predict land use changes with a dynamic approach to spatial models. The method used to predict land use changes are the Markov Cellular Automata, in addition, to evaluate the appropriateness of using the land to the RTRW with overlay analysis. The parameters used in this study include slope, elevation, distance from the road, distance from the river, the distance from the capital district, and distance from settlements. The results showed that the land use in the Komering watershed dominated by forests, plantations and rice fields. Over the years 1990 2016 Komering Watershed experience drastic decrease in forest land use up to 157.514 ha 19,54 and an increase in plantation area up to 238.377 ha 29,58 . Land use predictive result in 2030 also shows decrease of forest acreage up to 50.047 ha 6,21 of the area in 2016. Based on the prediction existing land use unconformity percentage to RTRW in Komering watershed is 20,35 . Directive of scenario , where forest in protected areas and paddy fields areas are maintained is effective because it can inhibit a broad decline the change of use of forest and paddy fields, as well as lowering the value of land use unconformity percentage to RTRW be 14,79 ."

"Konflik tanah merupakan gejala universal yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya peningkatan kebutuhan akan lahan dalam pembanguan di Indonesia. Kasus konflik tanah di Irian Jaya pada umumnya, dan di Sentani khususnya menarik untuk dikaji karena tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal. Asumsi dasar dari konflik tanah ini adalah bahwa konflik tanah terjadi karena dua pihak atau lebih mempunyai klaim yang sama atas sebidang tanah. Klaim yang sama mencerminkan adanya interpretasi yang berbeda-beda tentang hak kepemilikan tanah, misalnya kasus konflik tanah Kampung Harapan yang melibatkan masyarakat adat sendiri (Ohee-Ongge dan Walli) dan Pemerintah Daerah Irian Jaya. Ketiga pihak yang berkonflik mempunyai klaim yang sama sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah Kampung Harapan yang pernah dikuasai oleh pemerintah Belanda, sejak berakhirnya Perang Dunia II (1946). Manfaat penulisan ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat adat untuk mengambil langkah-langkah bijaksana, guna meaekan konflik tanah, serta mengatasi masalah tanah sedemikian rupa, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk membahas kasus konflik tanah Kampung Harapan, digunakan dua teori, yaitu Teori Integrasi Kelompok dan Teori Konflik, untuk mengkaji konflik antara masyarakat adat. Karena konflik ini melibatkan pemerintah, maka digunakan perspektif Lewis A.Cosser. Kedua teori ini dianggap relevan, karena integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat dapat merupakan sebab terjadinya konflik sosial antara kelompok dalam masyarakat. Namun, dapat pula terjadi bahwa konflik yang terjadi dengan kelompok luar/lain dapat meningkatkan integrasi internal kelompok. Konflik tanah antara Ohee-Ongge, Wally, dan Pemerintah Daerah Irian Jaya, bersumber pada perbedaan interpretasi tentang Staat van UitbetaaIde Schadevergoeding te Kota Nica, tanggal 25 Januari 1957. dan proses verbal tanggal 27 Februari 1957. Pihak Ohee-Ongge dan Wally berpendapat bahwa perabayaran sebesar f.10.000 (Duizend Gulden) yang dibayar oleh pemerintah Belanda (Nederlands Nieuw Guinea), hanya menyangkut pembayaran tanaman anak negeri, seperti yang tercantum dalam Staat van UitoetaaIde Schadevergoeding te Kota Nica, tanggal 25 Januari 1957. Jadi, tidak termasuk tanahnya, sebagaimana tercantum dalam proses verbal. Bersamaan dengan itu, Pemda Irian Jaya berpendapat, bahwa pembayaran f.1O.000 sebagai ganti-rugi terhadap tanaman anak negeri beserta tanahnya. Oleh sebab itu, tanah sengketa menjadi tanah negara. Untuk menyelesaikan kasus ini, digunakan Cara musyawarah dan peradilan formal. Masyarakat adat (Ohee-Ongge) mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus ini dengan Pemda Irian Jaya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melalui peradilan formal. Di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Irian Jaya, gugatan pihak Ohee-Ongge dinyatakan menang, dan pihak Wally dan Pemda Irian Jaya dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Karena adanya fasilitas, maka kasus ini dilanjutkan oleh pihak Wally dan Pemda Irian Jaya, ke Mahkamah Agung (MA), dan kembali kasus ini dimenangkan oleh pihak Wally dan Pemda Irian Jaya. Pada kenyataan ini, pihak Ohee-Ongge tidak tinggal diam, mereka juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai langkah terakhir dalam menempuh proses peradilan formal ke Mahkamah Agung. Dengan PK ini, pihak Ohee-Ongge kembali dinyatakan menang, dan kepada pihak Pemda Irian Jaya dituntut untuk mengganti/memberikan ganti rugi. Ternyata putusan PK MA tidak digubris sama sekali oleh Pemda Irian Jaya. Sikap Pemda ini diperkuat lagi dengan turunnya Surat Sakti Ketua MA yang membatalkan putusan MA yang memenangkan pihak Ohee-Ongge."

"ABSTRAKBeberapa studi tentang nelayan pada umumnya selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan, artinya nelayan identik dengan kemiskinan. Kondisi ini nampak pada kehidupan nelayan, terutama pada masa sebelum adanya modernisasi. Pada masa itu tingkat pendapatan nelayan masih rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila nelayan di Muncar mudah terjerat hutang kepada pengambak ataupun juragan darat guna memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk bekal melaut. Kehidupan semacam itu diperparah dengan adanya sifat-sifat hidup boros. Keadaan ini disebabkan adanya image masyarakat nelayan yang percaya bahwa "esok pasti ada ikan". Artinya meskipun sekarang uang dihabiskan, tetapi dengan pergi melaut mereka pasti mendapatkan penghasilan lagi.Para pengambak maupun juragan darat pemberi pinjaman umumnya terdiri dari orang-orang kaya pemilik modal. Mereka memberi pinjaman dan nelayan akan menjual hasil tangkapannya kepada mereka dengan harga yang ditentukan oleh para pemberi pinjaman tersebut. Karena merasa telah dibantu, yang berarti telah "berhutang budi" maka para nelayan menerima saja kenyataan tersebut. Dengan demikian maka para nelayan menjadi memiliki ketergantungan yang berkepanjangan, sehingga sulit bagi para. nelayan membebaskan diri dari lingkaran hutang piutang.Pada masa tahun 1960-an hasil produksi per unit alat tangkap rata-rata mencapai 4 kwintal. Hal ini tentu saja sangat kecil, dibandingkan dengan potensi ikan diperairan Muncar yang melimpah.Keadaan semacam itu telah mendorong timbulnya ide melakukan modernisasi alat tangkap, berupa unit jaring purse seine. Tahap awal diberikan oleh pihak Pemda Tingkat II Banyuwangi sebanyak 7 unit Kehadiran unit alat tangkap baru ternyata telah menimbulkan sifat-sifat iri hati dan kecemburuan sebagian para. pengambak dan juragan darat yang selama ini merupakan patron nelayan. Kemudian mereka melakukan provokasi kepada para nelayan untuk melakukan gerakan penolakan terhadap unit alat tangkap baru tersebut. Karena gerakan penolakan tersebut tidak diperhatikan, akhirya para nelayan tersebut melakukan kerusuhan-kerusuhan dengan melakukan pembakaran jaring dan kapal yang ada disepanjang pantai. Gerakan itu dilakukan pada tanggal 30 September 1974, pukul 06.00. Seorang penanggu.ng jawab unit alat tangkap bernama Mursid mengalami cedera.Akibatnya muncul adanya spekulasi tentang penyebab atau pendorong timbulnya kerusuhan tersebut. Hal ini guna mendengar langsung faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerusuhan.Setelah dipahami bahwa kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh perasaan iri hati dan kecemburuan sosial maka Gubernur Jawa Timur memberikan bantuan kredit sebanyak 50 unit alat tangkap purse seine, yang diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertama 20 unit, tahap kedua 10 unit dan tahap ketiga 20 unit.Adanya bantuan kredit telah meningkatkan produksi nelayan. Setiap unit alat tangkap purse seine dengan awak kapal sebanyak 15 orang menghasilkan tangkapan sebanyak 1,36 ton per hari. Alat tangkap tersebut juga mendorong ikan tetap segar sampai ke darat sehingga harga juga relatif naik.Dari segi produksi terjadi peningkatan pendapatan, akan tetapi apabila di amati lebih lanjut, telah terjadi perbedaan pendapat yang cukup besar antara juragan darat dengan alat tangkap modern dengan juragan darat alat tradisional. juga terjadi kesenjangan pendapatan antara pandega dengan juragan darat. Hal ini telah menunjukkan bahwa adanya alat tangkap modern, akumulasi kekayaan menumpuk pada kelompok kecil masyarakat. Artinya modernisasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan secara merata tidak terwujud.Kelompok pemilik modal mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, akan tetapi para nelayan pekerja (pandega) yang jumlahnya cukup besar justru tidak dapat menikmati manfaat modernisasi tersebut.

---

ABSTRACT

Some studies of fishermen are always connected with the poverty, this means that the fishermen indicates with the poverty. This condition appears in their life, mainly in the time where the modernization had not been occurred. At that time, the fishermen's income was low, the they could not fulfill their daily need. Therefore, no wonder that the Muncar fishermen was easy to have debts to "pengambak" or "juragan darat". This kind of life was getting worse because they were wasteful also. This was caused by their thinking that tomorrow, there were fish. This meant that even though they used all of their money, but by going to the sea, they could get additional income.

"Pengambak" or "juragan darat" who lend money, generally were the rich who had capital. They would lend money and the fishermen had to sell their fish to them with the cost which they had had determined. Because the fishermen supposed that they had helped them, they received this fact. So the fishermen depended on them, and it was difficult to get free from this debt circle.

In 1960s, the production result per catching tool unit for average was 400 kg. This was surely little, comparing with the fish potential in the Muncar waters.

This condition encouraged the modernization in the catching tool, that was purse seine. The first step, the Pemda Banyuwangi gave 7 units. The "pangambak" and "juragan darat' were envy because of this. Then, they provoked the fishermen to refuse that new catching tool unit. Because the government ignored this movement, then they made some riot . This riot was burning seine and ships which were along the beach. This movement was done on September 30, 1974, at 06.00. Mursid one of the persons who was responsible for this tools was hurt.

Consequently, it emerged speculation concerning the cause of this riot _ This caused the Governor of East Java went to the location to know supporting factors of this mess.

After knowing that the mess was caused by the envy and social jealousy, the East Java Governor then gave loan assistance for about 50 units of purse seine catching tools, which were given in three steps. The first step was 20 units, the second step was 10 units and the last step was 20 units.

This loan assistance increased the fishermen production. Every purse seine catching tool with 15 fishermen could get 136 ton per day. This tool kept the fish still in the fresh condition until getting to the land so the price was getting higher.

From the production side, their income increased but if it was observed further, there was a great different opinion between .the 'juragan darat' with traditional tools and they with the modem ones. This showed that the richness accumulation was getting on this minor group of society. This meant that the modernization which was expected to be able to increase the fishermen income could not be developed.

The capital owners got improvement in their income, but the working fishermen who were big in numbers, could not taste the modernization."

"Latar BelakangPara pengusaha adalah orang yang bertugas untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi. Kelas pengusaha seperti ini telah ada dalam stratifikasi sosial masyarakat Aceh sejak masa kesultanan. Golongan ini hampir tidak mempunyai hubungan politik dengan sultan, akan tetapi mempunyai status sosial tertentu karena potensinya yang dapat meningkatkan pendapatan kerajaan. Dengan demikian boleh dikatakan menonjol dalam sistem pelapisan sosial pada masa itu sebagai akibat dari peranannya dalam bidang ekonomi pada umumnya dan dalam bidang perdagangan pada khususnya, mereka berada pada puncak jenjang sosial yang mempunyai hak-hak istimewa, golongan ini dapat diwakili oleh para Orang Kaya (OK). Golongan bangsawan dan pedagang ini dalam stratifikasi sosial pada masa itu berada diantara elit politik dan agama dengan golongan rakyat biasa. Pada masa kesultanan. usaha-usaha perdagangan sepenuhnya dikuasai oleh Sultan sendiri, sedangkan para Uleebalang (pemimpin negeri) dan para pedagang lainnya hanya diizinkan bertindak sebagai pedagang perantara, antara sultan dengan pedagang asing. Hubungan antara Sultan dengan para Uleebalang mulai dipererat baik dalam bidang politik maupun ekonomi pada tahun 1520, yaitu setelah Sultan Ali Muhayatsyah mendirikan kerajaan Aceh Darussalam. Sultan sebagai penguasa pemerintahan menjalankan sistem monopoli perdagangan, sehingga terjadi pembatasan terhadap aktivitas perdagangan para kelompok pedagang yang berkedudukan pada tingkat kenegerian, yang pada umumnya didominasi oleh para Uleebalang. Para Uleebalang sebagai pemimpin negeri dan juga sekaligus sebagai pedagang dalam kerajaan Aceh tidak memperoleh kebebasan untuk mengadakan perdagangan secara langsung dengan pedagang asing. Para pedagang diwajibkan untuk memasukkan semua komoditi ekspor kepusat kesultanan, setelah itu komoditi tersebut baru diekspor keluar negeri. Dengan demikian para pedagang pada tingkat kenegerian tidak dapat berkembang secara optimal. Hal ini pula yang menyebabkan para Uleebalang,dan kelompok pedagang pada tingkat kenegerian berusaha menentang kekuasaan Sultan pada waktu-waktu yang memungkinkan. Sultan Aceh mendominasi usaha perdagangan secara intensif pada akhir abad ke 19 dan pada permulaan abad ke 17, yaitu pada pemerintahan Alkahar dan Iskandar Muda. Mengenai dominasi Sultan Iskandar Muda dalam bidang perdagangan, Anthony Reid mengemukakan bahwa kebesarannya dalam bidang politik dan militer sebenarnya didasari oleh keberhasilannya dalam bidang ekonomi, melakukan monopoli perdagangan dalam negeri. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menghancurkan kekuasaan pedagang babas atau " orang kaya ". Seluruh kegiatan perdagangan baik didalam negeri maupun yang berhubungan dengan pedagang asing berada dibawah kontrolnya. Dengan demikian ia merupakan Raja Pedagang yang sesungguhnya seperti yang dikenal dalam sejarah Asia Tenggara pada umumnya. "

"Transportasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam segala aktivitas kehidupan rnanusia. Ada berbagai macam jcnis iransportasi dalain icalitas kehidupan manusia. Salah satunya yang diperkenalkan pemerintahan kolonial Belanda dalam kehidupan masyarakat Sumatra Barat adalah kereta api.Adanya transporiasi keiela api ui Sumatra Barat yang sebelumnya hanya nicngenal jenis alat angkut tradisional, tentu mcmbawa pengaruh tertentu terhadap aktivitas kchidupaii masyarakat Sumatra Barat. Oleh karena itu ada dua pokok permasalahan yang perlu dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana proses dan perkembangan pembangunan jalan kereta api di Sumatra Barat? Kedua, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Sumatra Barat? Untuk mendapatkan pemahamafi secaia baik pennasalahan ini digunakan teori inovasi sebagaimana diungkapkan Marcel Clement dan teori perkembangan ekonomi seperti yang dijcWf.*m Liudblad. Penelitian ini menempuh tahapan sesuai metode sejarah yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan. Data-data yang digunakan terdiri dari data primer dan sektmder. Data primer meliputi arsip, dokumen, koran, majalah sezaman. Sedangfcan data sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel.Angkutan kereta api iiu scmiiri muncul tidak bisa dilepaskan dari potensi ekonomi yang terdapat di Sumatra Barat. Potensi yang terdapat di wilayah ini tidak saja karena adanya batu bara yang dibutuhkan pada masa itu untuk dunia pelayaran, tetapi juga disebabkan hasil pertanian yang tumbuh menjadi komoditi ekspor. Faktor lainnya yang mempercepat dibangunnya jaringan. laiu lintas kereta api itu adalah kondisi lalu lintas di Sumatra Barat yang masih sederhana dan ditemukannya teknologi kereta api pegunungan. Jalan raya yang ada kurang menguntungkan untuk kepentingan perdagartgan, karena barang-barang yang diperdagangkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke kota Padang sebagai basis ekspor pemerintahan kolonial Belanda.Dalam membangun jaringan lalu lintas kereta api di Sumatra Barat, dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama tahun 1887-1896 yang mempakan tahap utama dari seluruh rute jaringan lalu lintas kereta api Sumatra Barat. Pada tahap ini pembangunan tertuju kc daerah darek (pedalaman). Tahap kedua tahun 1906-1924 yang dalam pembangunannya merupakan rute tambahan sebagai akibat munculnya sentra ekonomi baru, selain sentra yang telah ada pada tahap pertama, Pembangunan dilaksanakan dengan memberikan kompensasi ganti rugi tanah terhadap tanah rakyat yang digunakan.Sampai tahun 1910 pemanfaatan angkutan kereta api belum menunjukkan hasil yang maksimal. Setelah itu sejalan dengan makin meningkaifwa jumlan barang yang di ekspor ke pasaran internasional maupun di impor ke pasaran regionalSumatra Barat dan tingginya mobilhas penduduk yang nampak dari jumlah barang dan penumpang yang dibawa, fungsi ekonomi transportasi kereta api ini meningkatpesat.Sejak adanya angkutan kereta api semakin banyak para pemilik modal yang mengembangkan usahanya di Sumatra Barat. Mereka di samping membuka usaha perkebunan, adajuga yang membuka usaha tambang dan pabrik. Kedatangan para investor tersebut ikut mempengaruhi rneningkatnya jumlah ekspor dan impor, juga membuka kesempatan dan lapangan kerja bagi penduduk. Meskipun para pekerja umumnya bekerja sebagai kuli, yang jelas jumlah pekerja meningkat dari waktu ke waktu."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk kota yang cepat dan tak terkendali menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan lahan. Selain itu berbagai masalah seperti fasilitas umum yang tidak merata hingga bencana seperti banjir dan longsor yang terjadi saat ini akan semakin parah di masa yang akan datang. Penelitian ini berusaha untuk melakukan proyeksi mengenai pertambahan penduduk agar ketersediaan lahan yang ada dapat digunakan secara berkelanjutan. Sistem pemodelan merupakan metode yang dapat menggambarkan situasi nyata mengenai ketersediaan lahan. Penilaian kesesuaian penggunaan lahan merupakan penentu utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Variabel yang diambil untuk penelitian ini adalah kemiringan, ketinggian, dan tutupan lahan. Studi ini memberikan informasi mengenai proyeksi pertumbuhan penduduk dan wilayah terbangun, serta kesesuaian lahan untuk pembentukan kota di masa depan dan strategi mitigasi bencana banjir dan longsor untuk pengembangan wilayah terbangun.

---

The rapid and uncontrolled population growth of the city causes pressure on the availability of land. In addition, various problems such as uneven public facilities such as disasters such as floods and landslides that occur at this time will be even worse in the future. This research attempts to make projections regarding population growth so that the available land can be used sustainably. Modeling system is a method that can describe real situations regarding land availability. Land use suitability assessment is the main determinant in the planning and decision making process. The variables taken for this study are slope, altitude, and land cover. This study provides information on projections of population growth and built areas, as well as land suitability for future city formation and flood and landslide mitigation strategies for the development of built areas.

"

"Perubahan luas hutan menjadi hal yang aktual saat ini. Perlu adanya perhatian mengenai kawasan hutan yang beralih menjadi fungsi lain, karena berdampak pada keseimbangan lingkungan. Kabupaten Bandung Barat memiliki relief yang relative berbukit dan hampir seluruh wilayahnya terletak pada rata-rata ketinggian di atas 1000 mdpl memberikan kontribusi sebagai wilayah resapan dan wilayah yang memiliki potensi pergerakan tanah. Maka tujuan penelitian ini adalah mebangun model spasial deforestasi kawasan hutan dari tahun 2001, 2013 yang selanjutnya digunakan prediksi hingga tahun 2029 dengan menggunakan skenario bebas dan RTRW 2029 sebagai acuan. Model spasial dalam penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dinamik, pendekatan keruangan dan pendekatan kuantitatif dengan analisa regresi. Faktor pendorong deforestasi dihasilkan berdasarkan hasil analisis dari ke tiga pendekatan tersebut adalah tingkat kelerengan, jarak dari jalan, jarak dari waduk, jarak dari sungai, jarak dari permukiman, jarak dari pertambangan, ketinggian dan kepadatan penduduk. Berdasarkan analisa regresi logistik faktor pendorong berpengaruh terhadap laju deforestasi. Pertambahan deforestasi tahun 2013 hingga perkiraan deforestasi tahun 2029 sebesar 77% sedangkan peruntukan hutan hingga pola ruang sebesar 86% hutan terkonversi. Hal ini menunjukan telah terjadi deforestassi di Kabupaten Bandung Barat.

---

Changes in forest area became an actual thing today. There needs to concern regarding the forests are switching became another function, because the impact on the balance of the environment. West Bandung District has a relatively the hilly relief and almost all of region is located at an average of altitude of be above 1000 meters above sea level as the contributing catchment areas and area having the potential for ground movement. So the purpose this research is building a spatial model of forest areas deforestation from 2001, 2013, which then used until 2029 the prediction using the free and spatial scenarios in 2029 as the reference. Spatial model in this study using a spatial approach is dynamic, spatial approach is and quantitative approach is to the regression analysis. Driving factors behind deforestation resulting based on the analysis from the the three approaches are level of slope, distance from the roads, distance from the reservoir, distance from the river, distance from the settlements, the distance from the mining, height and density of population. Based on logistic the regression analysis the driving factors of deforestation effect on deforestation increment in 2013 to estimates of deforestation by 77% by 2029 while the spatial pattern of forest allocation up by 86% forest converted. This indicated deforestation there has been in West Bandung regency."

"[ABSTRAKKota Jayapura merupakan salah satu wilayah yang berada di utara pulau Papua danberhadapan langsung dengan lempeng pasifik, sehingga berpotensi terhadap bencanageologi, salah satunya adalah longsor, walaupun demikian tidak hanya dipengaruhioleh pergerakan lempeng pasifik tetapi juga dari kondisi kemiringan lereng di KotaJayapura yang bervariasi dari dataran rendah (0-8%) sampai perbukitan (>45%),sehingga untuk kajian ini kemiringan lereng serta sesar dan juga kondisi kegempaanyang sewaktu-waktu terjadi karena kota Jayapura berada pada wilayah rawan gempamaka sangatlah berpotensi terhadap longsor yang dipengaruhi oleh kegempaan danadanya sesar. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah rawan dan risikolongsor di Kota Jayapura dengan menggunakan dua model pendugaan, pertamaadalah Model Pendugaan Longsor Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi BencanaGeologi dengan paramater curah hujan, geologi, jenis tanah, lereng dan penggunaanlahan; kedua adalah Model Pendugaan Kombinasi (Puslittanak tahun 2004 dan Shabi,H. et. al tahun 2012) dengan parameter kemiringan lereng, curah hujan, geologi, jenistanah, jarak sesar dan kerapatan vegetasi. Hasil penelitian dengan menggunakanolahan Sistem Informasi Geografis (SIG) serta validasi lapangan menujukkan bahwadari total luas wilayah kajian ada perbedaan luas wilayah rawan longsor denganklasifikasi tinggi, yang mana model pendugaan pertama menghasilkan luas wilayahrawan longsor tinggi sebesar 16.780 Ha, sementara itu model kedua sebesar 2.184Ha. Kedua model tersebut divalidasi dengan data di lapangan dan data kejadianlongsor, menunjukkan bahwa model kedua lebih sesuai dengan kondisi lapangan danrepresentatif untuk mengindentifikasi rawan longsor di Kota Jayapura, sehingga dapatdisimpulkan bahwa model tersebut dapat digunakan lebih lanjut untuk keperluanmitigasi.

---

ABSTRACTJayapura city is one area in the north of the island of Papua and dealing directly withthe Pacific plate, so the potential for geological disasters, one of which is a landslide,however is not only affected by the influence of the Pacific plate movement but alsoof the condition of the slope in the city of Jayapura varies from lowlands (0-8%) tothe hills (> 45%), so that for the assessment of slope and seismic faults and also thecondition that at any time there because the city of Jayapura located in earthquakeregion then it has the potential to landslides which affected by seismicity and thepresence of faults. This study aims to map landslide susceptibility areas and risk inJayapura by using two prediction models, the first is the Model Estimation oflandslide Directorate of Volcanology and Geological Hazard Mitigation withparameters rainfall, geology, soil type, slope and land use; The second is acombination Estimation Model (Puslittanak 2004 and Shabi, H. et. al in 2012) withthe parameters slope, rainfall, geology, soil type, fault distance and density ofvegetation. Processed research results using Geographic Information System (GIS)and field validation showed that of the total study area there are vast differences inlandslide-prone areas with higher classification, which first prediction models toproduce high landslide prone area of 16,780 hectares, while the second model of2,184 Ha. Both models are validated with field data and landslide occurrence data,showing that both models are better suited to field conditions and to identify landslideprone representative in Jayapura, so that it can be concluded that the model can beused further for mitigation purposes.;Jayapura city is one area in the north of the island of Papua and dealing directly withthe Pacific plate, so the potential for geological disasters, one of which is a landslide,however is not only affected by the influence of the Pacific plate movement but alsoof the condition of the slope in the city of Jayapura varies from lowlands (0-8%) tothe hills (> 45%), so that for the assessment of slope and seismic faults and also thecondition that at any time there because the city of Jayapura located in earthquakeregion then it has the potential to landslides which affected by seismicity and thepresence of faults. This study aims to map landslide susceptibility areas and risk inJayapura by using two prediction models, the first is the Model Estimation oflandslide Directorate of Volcanology and Geological Hazard Mitigation withparameters rainfall, geology, soil type, slope and land use; The second is acombination Estimation Model (Puslittanak 2004 and Shabi, H. et. al in 2012) withthe parameters slope, rainfall, geology, soil type, fault distance and density ofvegetation. Processed research results using Geographic Information System (GIS)and field validation showed that of the total study area there are vast differences inlandslide-prone areas with higher classification, which first prediction models toproduce high landslide prone area of 16,780 hectares, while the second model of2,184 Ha. Both models are validated with field data and landslide occurrence data,showing that both models are better suited to field conditions and to identify landslideprone representative in Jayapura, so that it can be concluded that the model can beused further for mitigation purposes., Jayapura city is one area in the north of the island of Papua and dealing directly withthe Pacific plate, so the potential for geological disasters, one of which is a landslide,however is not only affected by the influence of the Pacific plate movement but alsoof the condition of the slope in the city of Jayapura varies from lowlands (0-8%) tothe hills (> 45%), so that for the assessment of slope and seismic faults and also thecondition that at any time there because the city of Jayapura located in earthquakeregion then it has the potential to landslides which affected by seismicity and thepresence of faults. This study aims to map landslide susceptibility areas and risk inJayapura by using two prediction models, the first is the Model Estimation oflandslide Directorate of Volcanology and Geological Hazard Mitigation withparameters rainfall, geology, soil type, slope and land use; The second is acombination Estimation Model (Puslittanak 2004 and Shabi, H. et. al in 2012) withthe parameters slope, rainfall, geology, soil type, fault distance and density ofvegetation. Processed research results using Geographic Information System (GIS)and field validation showed that of the total study area there are vast differences inlandslide-prone areas with higher classification, which first prediction models toproduce high landslide prone area of 16,780 hectares, while the second model of2,184 Ha. Both models are validated with field data and landslide occurrence data,showing that both models are better suited to field conditions and to identify landslideprone representative in Jayapura, so that it can be concluded that the model can beused further for mitigation purposes.]"

"[ABSTRAKKabupaten Banggai memiliki potensi unggulan daerah dari sector maritime berupaperikanan tangkap, tetapi implementasi manajeman penangkapannya belumoptimal. Ikan pelagis besar merupakan salah satu potensi unggulan di kabupatenini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran daerah potensialkeberadaan ikan pelagis besar di perairan Kabuaten Banggai denganmenggabungkan teknologi knowledge base dan teknologi Geographic InformationSystem (GIS). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi klorofil-a dansuhu permukaan laut yang bersumber dari data citra aqua modis selama kurunwaktu 7 (tujuh) tahun. Hasil dari penelitian ini adalah sebaran potensial ikanpelagis besar di perairan Kabupaten Banggai. Umumnya sebaran potensi ikanpelagis besar di perairan Kabupetan Banggai memiliki kelas kerapatan rendah,sedang, dan tinggi pada wilayah Kecamatan Boalemo dan Kecamatan Masamapada bulan Juli dan Agustus dengan wilayah cukup luas, dan wilayah dengankelas kerapatan rendah, sedang dan tinggi yang selalu ada sepanjang tahun padawilayah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

---

ABSTRACTBanggai district has excellent potential areas of fisheries maritime sectors, but theimplementation is not yet optimal for fisheries management, the big pelagic fishare one of the excellent potential in this district (Banggai District). The purpose ofthis study was to determine the distribution of potential areas where the bigpelagic fish in the ocean of the Banggai District by integrated technologyknowledge base and Geographic Information System (GIS). The study wasconducted by identifying chlorophyll-a and sea surface temperature derived fromthe fashionable aqua image data over a period of 7 (seven) years. Results from thisstudy is the potential distribution of big pelagic fish in the ocean of the Banggaidistrict. Generally the potential distribution of big pelagic fish in the ocean of theBanggai island have low, medium, and high density grade in the District ofBoalemo and the District Masama in July and August with a fairly wide area, andareas with a low density grade, medium and high are always there along year inthe area Morowali and Banggai Kepulauan, Banggai district has excellent potential areas of fisheries maritime sectors, but theimplementation is not yet optimal for fisheries management, the big pelagic fishare one of the excellent potential in this district (Banggai District). The purpose ofthis study was to determine the distribution of potential areas where the bigpelagic fish in the ocean of the Banggai District by integrated technologyknowledge base and Geographic Information System (GIS). The study wasconducted by identifying chlorophyll-a and sea surface temperature derived fromthe fashionable aqua image data over a period of 7 (seven) years. Results from thisstudy is the potential distribution of big pelagic fish in the ocean of the Banggaidistrict. Generally the potential distribution of big pelagic fish in the ocean of theBanggai island have low, medium, and high density grade in the District ofBoalemo and the District Masama in July and August with a fairly wide area, andareas with a low density grade, medium and high are always there along year inthe area Morowali and Banggai Kepulauan]"