Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2011, 235 juta orang di dunia menderita asma (WHO, 2011). Di Indonesia, prevalensi asma terus mengalami peningkatan yaitu sekitar 4,0% (Kemenkes, 2008). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya perawatan pasien asma di RSUP Persahabatan. Desain penelitian adalah potong lintang (cross sectional). Sumber data primer didapatkan dari catatan rekam medik pasien. Sampel pada penelitian berjumlah 41 orang. Penelitian ini melibatkan 41 pasien terdiri dari 29 orang (70,7%) perempuan dan 12 (29,3%), 58,5% pasien tidak bekerja, 53% pasien menggunakan askes. Sebanyak 31,7% pasien asma menderita penyakit penyerta non TB dimana 36,6% pasien dirawat di kelas 1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan total biaya perawatan pasien asma di RSUP Persahabatan adalah cara pembayaran, kelas perawatan, dan lama hari rawat. ...... In 2011, as many as 235 million people worldwide suffer from asthma (WHO, 2011). In Indonesia, the prevalence of asthma is increasing at about 4.0% (Ministry of Health, 2008).The general objective of this study was to analyze the factors associated with patient care costs of asthma in the department of Friendship.The study design was cross-sectional (cross-sectional). Sources of primary data obtained from the patient medical record. The samples in this study amounted to only 41 people. The study involved 41 patients, including 29 men (70.7%) women and 12 (29.3%) of men who had an average age of 43.60 years. 58.5% of patients did not work, 53% of patients using the health insurance payment. A total of 31.7% of patients with asthma suffer from comorbidities non TB where 36.6% of patients admitted to class 1. Factors associated with the total cost of patient care in the department of Friendship asthma among other means of payment, classroom maintenance, and long day care.

Abstrak :
Klinik Eksekutif merupakan program diferensiasi yang dilakukan oleh RS Hermina Depok untuk pelayanan rawat jalan, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pada pasien dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan Rumah Sakit. Sejak pertama kali diresmikan pada bulan Desember 2012 kinerja Klinik Eksekutif belum mencapai standar yang diharapkan. Tesis ini membahas tentang rencana pemasaran Klinik Eksekutif RS Hermina Depok dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian operasional dengan pendekatan metode kualitatif. Pada tahap pertama penelitian dilakukan analisis situasi terhadap kinerja marketing, segmentasi pasar, dan positioning Klinik Eksekutif, dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan survey pada pasien rawat jalan sedangkan data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen. Tahap kedua adalah melakukan CDMG (Consencus Decision Making Group) dengan manajemen RS Hermina Depok untuk merumuskan formulasi strategi. Terakhir atau tahap ketiga dirumuskan suatu rencana aksi pemasaran dengan menggunakan pendekatan BSC.

---

Executive Clinic is basically new differention program of Hermina Private Hospital in Depok for out patient to enhance services quality to patient and thus increasing revenue of the hospital. Since the very beginning of establishment in December 2012, performance of the clinic has yet reached the expected target. This thesis covers marketing plan for this Executive Clinic using Balanced Scorecard (BSC) approach. The reaearch has been done through operational basis on qualitative approach. First stage of the reaseach has been done by analysing the clinic over the performance of marketing, market segmentation, and the positioning through collecting primary data by in-depth interview and direct survey to out patient while secondary data was collected through observing document in place.The second stage is conducting CDMG (Consencus Decision Making Group) with the management of Hermina Private Hospital to formulize the best strategy. The last stage is to determine marketing action plan with BSC approach.

Abstrak :
Infeksi virus dengue masih merupakan masalah keseharian dalam praktik klinis kedokteran dan program pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan di Indonesia. Perjalanan penyakit dan luaran outcome yang bervariasi, mengharuskan para klinisi di fasilitas kesehatan untuk mampu menegakkan diagnosa sesuai panduan klinis yang didukung berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang standar, selain mengandalkan observasi gejala dan tanda klinis lainnya. Untuk dapat mengelola outcome dengan baik, Rumah Sakit Simpangan Depok telah menyusun dan mengoperasionalkan clinical pathway yang dapat digunakan sebagai acuan tata laksana Demam Berdarah bagi para dokter/dokter spesialis untuk menghasilkan luaran yang dapat meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis kepatuhan terhadap pelaksanaan clinical pathway untuk demam berdarah dengue I - II/demam dengue di RS Simpangan Depok sebagai alat untuk mengelola outcome sebagai salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan. Menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dari rekam medik pasien dengan diagnosis demam berdarah dengue derajat I ndash; II/demam dengue selama periode Januari ndash; Agustus 2017 telah dilakukan, didukung inteview dari delapan responden terkait. Hasil analisis atas evaluasi rekam medis menunjukkan masih ada beberapa varian dalam tata laksana layanan pengobatan dengue dengan angka kepatuhan sebesar 11,3 . Informasi ini sangat berguna untuk memberikan umpan balik atas pelaksanaan Clinical pathway yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit tersebut. Para pemberi pelayanan kesehatan merasakan manfaat adanya clinical pathway namun juga membatasi dalam pemberian terapi kepada pasien. Kesimpulan : Pelaksanaan clinical pathway dalam penatalaksanaan demam berdarah dengue derajat I ndash; II/demam dengue berguna sebagai alat pengelolaan outcome klinis, walau dibutuhkan upaya khusus agar para klinisi mematuhi Clinical Pathway yang telah disepakati agar terjadi peningkatan kualitas layanan di RS Simpangan Depok. ......Dengue virus infection remains to be a critical problem in the clinical practice of medicine and Communicable Disease Control program under the Ministry of Health in Indonesia. The variations in how the disease manifests and thus differences in clinical outcome, require clinicians to perform diagnosis according to standardized clinical guidelines that is supported by the standard laboratory results, in addition to symptoms observed and other clinical signs. To improve and manage outcomes, Simpangan Depok Hospital has developed a clinical pathway to be used as a standard reference for doctors in handling Dengue Fever in order to produce more consistent outcomes that can improve the quality of services provided. The purpose of this study is to analyze the compliance on implementation of clinical pathways for dengue hemorrhagic fever grade I II dengue fever in RS Simpangan Depok as a tool to manage clinical outcomes, as one indicator of the quality of health services. Through a qualitative approach, the study analyzes secondary data of medical records of patients with a diagnosis of dengue hemorrhagic fever grade I II dengue fever during the period January August 2017, supported with in depth interviews from eight informants. The results of the secondary data analysis indicate some variance in the provision of treatment compliance rates of 11,3 . This information will serve as much needed feedback on the implementation of clinical pathways in dengue hemorrhagic grade I ndash II management in improving the quality of health care. Conclusions Implementation of clinical pathways in the treatment of dengue hemorrhagic fever grade I II dengue fever is critical tool in managing clinical outcome, though special efforts are needed to enable clinicians to comply with the agreed upon clinical pathway to ensure the quality of health services.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberhasilan universal health coverage di Indonesia sangat ditentukan olehutilisasi sumber daya yang efisien di rumah sakit. Variasi biaya yang tinggi untukperawatan tertentu menunjukkan indikasi bahwa rumah sakit belum cukup efisien dalammemanfaatkan sumber dayanya untuk menyediakan pelayanan. Length of stay LOS adalah salah satu faktor penting penentu biaya yang banyak digunakan sebagai indikatorefisiensi rumah sakit dalam penggunaan sumber daya. LOS dan biaya perawatandipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang merupakan karakteristik pasien maupunfaktor terkait manajemen di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasiseberapa besar hubungan antara karakteristik pasien dengan variasi LOS dan biayaperawatan,dan mengetahui gambaran penerapan clinical pathway sebagai upaya kendalimutu dan biaya pada pasien JKN rawat inap di RSUP Fatmawati dari tahun 2015 ndash;September 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi usia, jumlah diagnosis,jumlah prosedur dan kelas rawat hanya dapat menjelaskan sedikit variasi LOS dan biayaperawatan R2

---

ABSTRACT
Title Analysis of Length of Stay and Cost Variation in Jaminan KesehatanNasional JKN Patients Case Study in 5 fFve Casemix MainGroups in Fatmawati General Hospital in 2015 2017Counsellor Kurnia Sari, SKM, MSEABSTRACTEfficient use of resources in hospitals will contribute to successfulimplementation of universal health coverage in Indonesia. Substantial variation inhospital costs for certain diagnosis or procedure is an indication of resource useinefficiency. Length of stay is a well accepted measure of resource utilization and a keydriver to hospital costs. Variation in LOS and costs can be influenced by patientdemographic and clinical factors that are outside a hospital rsquo s control, in the meanwhilethere are also factors within the control of a hospital. This research focuses on fiveCasemix Main Groups and aims to identify how patient characteristic factors contributeto variation in LOS and costs, and to investigate qualitatively the implementation ofClinical Pathway as a management approach to control LOS as well as hospital costs forJKN patients at RSUP Fatmawati, a class A teaching hospital in Jakarta, from 2015 toSeptember 2017. The result indicates that the variance in LOS and cost is notsignificantly correlated to patient rsquo s age, number of diagnoses, number of procedures androom types as independent variables. The hospital has numerous clinical pathways thathave not been optimally implemented yet for LOS and cost control. This researchprovides information for hospital management team to improve LOS performance byimplementing care planning, intensive case management and to use cost data foridentification of inefficiency of certain types of care.Keywords Length of stay LOS , costs, efficiency, clinical pathway, CMG

Abstrak :
Pendahuluan: Persalinan Sectio Caesarea SC adalah prosedur pembedahan dimana janin dilahirkan melalui sayatan di perut dan Rahim ibu. Persalinan SC di dunia terus mengalami peningkatan prevalensi. Organisasi kesehatan dunia WHO menetapkan standar rata-rata SC di sebuah Negara adalah sekitar 5-15% per 1000 kelahiran di dunia. Saat ini 25% dari semua kelahiran di Inggris melalui metode SC, lebih dari 30% di Australia dan Amerika, serta lebih dari 50% di Brazil dan China. Berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia SDKI 2017, sebanyak 17% persalinan melalui SC. Berdasakan laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan tahun 2017 sepuluh kode case base groups CBG terbanyak pada tingkat layanan rawat inap tindak lanjut/ RITL kasus terbanyak adalah SC ringan menempati urutan pertama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian SC pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut selama tahun 2018. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross sectional. Analisis penelitian menggunakan anlisis univariat, analisis bivariat dengan Chi-Square, dan analisis multivariat dengan metode regresi logistik model determinan. Hasil: Kejadian SC di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut masih tinggi sebanyak 72,8% dibandingkan dengan persalinan pervaginam sebanyak 27,2%. rentang usia ibu bersalin secara SC sebanyak 70,9% diantara 20-35 tahun, dengan paritas 2-3, pada kelas 2 BPJS. pada usia dan paritas tersebut merupakan usia normal dan paritas aman, tidak termasuk kedalam kategori ibu hamil risiko tinggi. Kesimpulan: Semua variabel, baik vaiabel karakteristik sosiodemografi usia, kelas JKN, naik kelas rawat, medik obstetri paritas, serta indikasi medik faktor ibu, bayi, penyakit penyerta mempunyai dampak yang signifikan terhadap jenis persalinan. Faktor yang yang paling mempengaruhi terhadap jenis persalinan paling besar adalah faktor paritas. Hasil R squared semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 60%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. ......Background: Sectio Caesarea SC is a surgical procedure to deliver babies through incision in mother's abdomen and uterus. The prevalence of SC continues increasing. The World Health Organization WHO recommended the standard for SC in a country to be around 5-15% per 1000 births in the world. At present the delivery using SC in the UK, Australia and America, Brazil ans China are 25%, more than 30%, more than 50% of all births respectively. Based on data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey SDKI, there were 17% of deliveries through SC. Based on the 2017 Health Insurance Agency BPJS report, the ten highest cases base groups CBG codes at the follow-up inpatient service level are SC surgery. This study was conducted to determine the factors influencing the incidence of SC among JKN participants in the RSUD dr. Slamet Garut Regency during 2018. Method: This study uses a quantitative methodology used a cross sectional study design. The data analysis used univariate analysis, bivariate analysis with Chi-Square, and multivariate analysis using the determinant logistic regression method. Result: the incidence of SC in RSUD dr. Slamet Garut regency was still high as 72.8% compared to vaginal delivery as much as 27.2%. As many as 70.9% of mothers give birth between of 20-35 years, with 2-3 parity in 2 class BPJS which were a normal age and parity for pregnancy or not included in high risk. Conclusion: All variables, both sociodemographic characteristics age, JKN class, JKN grade increase, obstetric medical parity, and medical indications maternal, infant, comorbidities have a significant impact on the type of labor. The most influential factor for the largest type of labor is the parity factor. R squared results that independent variables can explain the dependent variable by 60%, and the rest is explained by other variables outside the model.

Abstrak :
Masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah kesehatan, keduanya memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi angka kemiskinan akan semakin menciptakan kondisi kesehatan yang semakin buruk pula. Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui program jaminan kesehatan guna mengatasi ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan kaya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 dan 2017 dengan unit analisis individu pada kuintil 1 dan 2 yang memiliki jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kunjungan rawat jalan pada masyarakat miskin mengalami penurunan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio kunjungan tertinggi yaitu 1-3 kali. Sedangkan proporsi kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio hari rawat inap tertinggi yaitu 1-10 hari. Faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat periode pra dan pasca JKN Tahun 2013 dan 2017. Faktor yang paling dominan terhadap pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017 adalah keluhan kesehatan.

---

The problem of poverty is inseparable from health problems, related to reciprocal relationships that cannot be resolved. The higher the poverty rate the more it will create health conditions that are getting worse. One of the governments efforts in tackling poverty is through the Health Insurance program to overcome inequality in access to health services. But in reality, there is still an inequality in access to health services between the poor and the rich. The purpose of this study was to determine the determinants of the utilization of health services in the poor pre and post JKN period in 2013 and 2017. The study used secondary data from the results of the 2013 and 2017 National Socio-Economic Survey with individual analysis units in quintiles 1 and 2 that had health insurance. The results showed that the proportion of outpatient visits in the poor had decreased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest visit ratio of 1-3 times. While the proportion of inpatient visits has increased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest hospitalization ratio of 1-10 days. Predisposing, enabling, and need factors have a significant relationship with the utilization of health services in the community before and after JKN in 2013 and 2017. The most dominant factor in the use of outpatient care and hospitalization for the pre and post JKN periods in 2013 and 2017 is health complaints.

Abstrak :
Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, dan berkualitas. Agar Puskesmas berkinerja optimal dan memuaskan masyarakat, diperlukan Manajemen Puskesmas untuk menjaga mutu melalui pengaturan sumber daya secara efektif, efisien, termasuk menjaga kualitas proses pengelolaannya. Belum semua puskesmas di Indonesia menerapkan manajemen puskesmas sesuai ketentuan Permenkes Nomor 44 tahun 2016. Di Kota Depok, baru 1 puskesmas yang memberikan pelayanan bermutu sesuai standar (terakreditasi paripurna) dan masih terdapat 12 Puskesmas dengan tata kelola cukup dan kurang. Tata Kelola puskesmas dan akreditasi sangat terkait dengan penerapan manajemen puskesmas. Disisi lain, cakupan pelatihan Manajemen Puskesmas sudah 100%. Penilaian akreditasi dan PKP di Puskesmas, tidak otomatis merefleksikan output dari puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen puskesmas pasca pelatihan Manajemen Puskesmas di Puskesmas X dan Y Kota Depok Tahun 2022, ditinjau dari sisi Input, Proses dan Output serta penerapan RTL pasca pelatihan di instansi masing-masing.

Metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk menjawab empat tujuan penelitian. Wawancara telah dilakukan informan kunci di Puskesmas terakreditasi madya, informan utama dan pendukung. Telaah dokumen dilakukan terhadap data sekunder Puskesmas serta Dinas Kesehatan. Hasil penelitian pada komponen input didapatkan bahwa faktor SDM, sumber pembiayaan, data dan SK tim belum terpenuhi secara optimal pada Puskesmas berkinerja cukup. Pada komponen proses, tahap P1 masih ada yang belum dilaksanakan sesuai pedoman, tahap P2 dilaksanakan belum sesuai agenda dan P3 pengawasan internal belum berjalan optimal serta belum memanfaatkan teknologi serta inovasi. Pada komponen Output, sebagian kecil Dokumen P1 dan P2 belum sesuai pedoman serta Rencana Tindak Lanjut Pelatihan belum seluruhnya diimplementasikan di Puskesmas karena beberapa kendala. Penerapan Manajemen Puskesmas Pasca Pelatihan Manajemen Puskesmas sangat dipengaruhi oleh komponen Input (SDM, sumber pembiayaan, tim efektif) serta Proses (P1, P2, Pengawasan dan Pengendalian). Pada akhirnya penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melaksanakan upaya optimalisasi penerapan manajemen puskesmas di Puskesmas, mendorong terciptanya inovasi puskesmas, serta memformulasi ulang form rencana tindak lanjut pelatihan.  ......Health centers are required to provide health services for the community and individuals that are complete, fair, equitable, and of high quality. In order for Puskesmas to perform optimally and satisfy the community, Puskesmas Management needed to maintain quality through effective and efficient resource management, including maintaining the quality of the management process. Not all health centers in Indonesia have implemented health center management according to the provisions of Permenkes Nomor 44 of 2016. In Depok City, only 1 health center provides quality services according to standards (fully accredited) and there are still 12 health centers with sufficient and insufficient governance. PHC governance and accreditation are closely related to the implementation of PHC management. On the other hand, the coverage of Puskesmas Management training is 100%. Assessment of accreditation and PKP at Puskesmas, does not automatically reflect the output of the puskesmas. This study aims to determine how the implementation of puskesmas management after Puskesmas Management training at Puskesmas X and Y, Depok City in 2022, in terms of Input, Process and Output as well as the implementation of RTL after training in their respective agencies.

The qualitative method with the Rapid Assessment Procedure approach has been used in this study. Researchers used in-depth interviews and document reviews to answer the four research objectives. Interviews have been conducted with key informants at intermediate accredited health centers, leading and supporting informants. Document review was conducted on secondary data from the Puskesmas and the Health Office. The results of the research on the input component found that the factors of human resources, financial resources, data and team decree have not been fulfilled optimally in moderately performing health centers. In the process component, there are still P1 stages that have not been implemented according to guidelines, P2 stages have not been implemented according to the agenda and P3 internal supervision has not run optimally and has not utilized technology and innovation. In the Output component, a small part of the P1 and P2 documents have not been in accordance with the guidelines and the Training Follow-Up Plan has not been fully implemented at the Puskesmas due to several obstacles. Implementing Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision and Control). Implementing Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision, and Control).In the end, this study provides recommendations for carrying out efforts to optimize the implementation of puskesmas management at Puskesmas, encourage the creation of puskesmas innovations, and reformulate the training follow-up plan form.

Abstrak :
RSUD Embung Fatimah, mulai mengembangkan dan menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) sejak awal tahun 2021. Evaluasi di akhir tahun 2022 menunjukkan penggunaan RME di poliklinik unit rawat jalan masih diangka 50%, dan hingga saat ini pencatatan rekam medis pasien dilakukan secara elektronik juga berbasis kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan RME dari perspektif profesional kesehatan yatu dokter dan perawat yang bekerja di unit rawat jalan RSUD Embung Fatimah serta bagaimana efektivitas penggunaan RME dari karakterisitik individu (usia, jenis kelamin, profesi, kemampuan komputer dan pernah pealtihan) persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas RME dan dukungan manajemen/IT. Metode: Penelitian studi kasus dengan metode cross sectional ini melibatkan 57 responden (dokter dan perawat) yang mengisi kuesioner dengan skala Likert, ditunjang dengan wawancara semi terstruktur terhadap 4 orang informan dari manajemen rumah sakit untuk mengkonfirmasi informasi lebih lanjut terkait hasil yang diperoleh dari kuesioner. Hasil: Mayoritas responden adalah perawat berusia diatas 30 tahun, dan berjenis kelamin perempuan. Hampir seluruh responden memahami komputer, namun hanya sebagian kecil yang sudah pernah pelatihan terkait rekam medis elektronik. Sebanyak 56,1% responden setuju bahwa RME bermanfaat dalam hal integrasi, akurasi dan akses informasi yang diberikan. 64,1% responden setuju bahwa RME mempermudah pekerjaannya dan menilai bahwa kualitas sistem RME adalah baik dari segi kecepatan dan keakuratan informasi maupun tampilan yang dimunculkan. Namun 52,6% menilai bahwa dukungan manajemen dan IT masih perlu ditingkatkan terutama terkait pengadaan infrastukrut dan pelatihan formal penggunaan RME. Kesimpulan : Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas RME dan dukungan manajemen/IT dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan RME. ......Since 2021 electronic medical records has been implemented in RSUD Embung Fatimah. End of 2022, utilization rate of EMR in outpatients unit was 50%. Until now the medical records are done electronically and  paper based. This study aims to determine the effectiveness of using RME from the perspective of health professionals (doctors and nurses) who work in the outpatient unit of Embung Fatimah Public Hospital and how the effectiveness of RME from individual characteristics (age, gender, profession, computer skills and training) perception usefullness, perception ease of use, RME quality and management/IT support This case study using cross-sectional method involved 57 respondents (doctors and nurses) who filled out a questionnaire with a Likert scale, supported by semi-structured interviews with 4 informants from hospital management to confirm further information regarding the results obtained from the questionnaire. Majority of respondents were nurses aged over 30 years, and female. Almost all respondents understand computers, but only a small number have had training related to electronic medical records. As many as 56.1% of respondents agree that RME is beneficial in terms of integration, accuracy and access to the information provided. 64.1% of respondents agree that RME makes their work easier and considers that the quality of the RME system is good in terms of speed and accuracy of the information and display that appears. However, 52.6% considered that management and IT support still needed to be improved, especially in relation to infrastructure procurement and formal training in the use of RME. Perceived usefulness, perceived ease of use, quality of RME and management/IT support are needed to increase the effectiveness of using RME.

Abstrak :
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD. ......Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD.

Abstrak :
Latar belakang: Semasa Pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan RSKD Duren Sawit menjadi rumah sakit rujukan untuk merawat pasien COVID-19. Dan pada tahun 2022, RSKD Duren Sawit telah resmi mengadakan layanan kamar operasi. Akibat urgensi permintaan layanan kamar operasi yang lebih lengkap, penentuan tarif kamar operasi dilakukan dengan mengadaptasi tarif RSUD lain dan Peratuan Gubernur DKI Jakarta. Terdapat selisih biaya yang sangat besar antara tarif rumah sakit dan tarif klaim INA-CBGs, khususnya pada tindakan debridemen bedah yang dilakukan di kamar operasi. Salah satu faktor yang menyebabkan selisih biaya adalah belum ditetapkannya tarif tindakan debridemen berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost). Tujuan: Mengetahui unit-cost debridemen di kamar operasi sesuai dengan biaya per-aktivitas. Metode: Desain penelitian ini adalah cohort retrospective. Aktivitas tindakan debridemen dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan laporan operasi pasien. Kemudian melakukan perhitungan unit cost berdasarkan activity-based costing. Hasil: Unit cost tindakan debridemen dengan anastesi TIVA adalah Rp. 3.189.185, dengan anastesi spinal adalah Rp. 3.169.460, dan dengan anastesi blok perifer adalah Rp. 3.305.072. Kesimpulan: Hasil perhitungan unit cost lebih rendah dibandingkan tarif rumah sakit untuk tindakan debridemen leher dan mediastinitis. Namun untuk tindakan debridemen oleh bedah umum dan bedah mulut, unit cost lebih tinggi. ......Background: During the COVID-19 Pandemic, The Government of DKI Jakarta established the Duren Sawit RSKD as a referral hospital to treat COVID-19 patients. And in 2022, RSKD Duren Sawit has officially held operating room services. Due to the urgency demand for more complete operating room services, the determination of operating room rates is carried out by adapting the other hospitals and The Governor Regulation of DKI Jakarta. There is a huge difference in costs between the hospital rates and the INA-CBGs claim rates, especially for surgical debridement performed in the operating room. One of the factors causing the difference is the undetermined cost for debridement based on the unit cost component. Objective: Knowing the unit-cost debridement in the operating room according to the cost per activity. Methods: The study design was a retrospective cohort. Debridement action activities were collected through direct observation and patient operation reports. Then perform unit cost calculations based on activity-based costing. Results: The unit cost of debridement with TIVA anesthesia is Rp. 3.189.185, with spinal anesthesia is Rp. 3.169.460, and with peripheral block anesthesia is Rp. 3.305.072. Conclusion: The unit cost calculation results are lower than hospital rates for neck debridement and mediastinitis. However, for debridement by general surgery and oral surgery, the unit cost is higher.