Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mempunyai tiga buah tujuan yang hendak dicapai. Pertama, mengonfirmasi anggapan umum bahwa MNC di Indonesia mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lokal. Kedua, menganalisis pengaruh kehadiran MNC intra-industri dalam kabupaten/kota yang sama di industri manufaktur Indonesia selama periode 2004-2008 dan ketiga, menganalisis pengaruh dari absorptive capacity bagi produktivitas tenaga kerja setiap perusahaan, baik MNC maupun perusahaan lokal. Kebijakan untuk menarik masuk MNC melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (PMA) sangat umum dijalankan oleh pemerintah di negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia karena dipercaya MNC membawa teknologi yang superior sehingga diharapkan teknologi ini dapat menciptakan spillover effect berupa kenaikan produktivitas tenaga kerja di perusahaan lokal. Spillover dalam penelitian ini diukur melalui rasio antara jumlah tenaga kerja MNC terhadap total tenaga kerja di setiap industri 5-digit KBLI. Melalui teknik estimasi fixed effect data panel, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa MNC di Indonesia tidak terbukti mempunyai produktivitas tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan lokal sehingga tidak terdapat spillover dari kehadiran MNC bagi perusahaan lokal. Selain itu, absorptive capacity terbukti berpengaruh positif bagi produktivitas MNC dan perusahaan lokal.

---

This study has three objectives. First, to confirm common consesus that foreign multinationals in Indonesia have higher labor productivity compared to local firms. Second, to examine impact of intra-industry and intra-regency foreign multinationals presence on local firms? labor productivity in Indonesian manufacturing industries from 2004 to 2008 and third, to examine impact of absorptive capacity on MNC?s and local firms? labor productivity.

Policy to attract Foreign Direct Investment (FDI) is commonly created by government in developing countries, including Indonesia because it is widely believed that foreign multinationals possess superior technology than those of local firms; hence the presence of foreign multinationals is expected to create spillover effect in form of increasing local firms? labor productivity. This research measured spillover using ratio of employment in foreign multinational to total employment in each 5-digit industries sectors.

Using fixed effect panel data estimation method, this study reached several conclusions: Foreign multinationals in Indonesia do not have higher labor productivity than local firms hence we cannot expect spillover effect from foreign multinationals presence to exist. Another conclusion is absorptive capacity has positive impact on MNC?s and local firms? labor productivity."

"Industri transportasi online sedang berkembang pesat di Indonesia. Proporsi pekerja di bidang jasa transportasi tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir. Namun, sejak 2018 driver ojek online mulai melakukan aksi demo, dan menuntut kenaikan tarif. Permintaan kenaikan tarif dikarenakan adanya informasi mengenai biaya dan tarif yang tidak lengkap dari platform maupun driver. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan regulasi terkait tarif. Namun demikian, belum ada dokumen ilmiah dari pemerintah yang dapat diakses oleh publik yang menjelaskan regulasi terkait tarif tersebut. Maka dari itu, penelitian ini ingin berkontribusi dalam menganalisis dasar penetapan tarif oleh Pemerintah. Dengan keterbatasan dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa biaya akan menurun seiring dengan jumlah jarak yang ditempuh per tahun oleh pengemudi. Secara rata-rata, tarif untuk satu kilometer perjalanan adalah Rp3.400 per km. Pendapatan pengemudi juga lebih signifikan dibandingkan upah minimum di DKI Jakarta. Selain itu, sebagian besar pengemudi mendapatkan penghasilan lebih dari sebelumnya. Namun, tidak ada pendapatan bersih pengumudi yang melebihi upah minimum provinsi Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan tarif di industri ojek online. Jika memungkinkan, Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan non-harga.

---