Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh manajemen laba dan kinerja keuangan terhadap kualitas laporan tanggung jawab sosial Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi praktik manajemen laba pada bank syariah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba, CAR, ROA, dan FDR tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan tanggung jawab sosial, sedangkan NPF dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan tanggung jawab sosial.

---

ABSTRACT
The aim of this study is to provide the empirical evidence of the effect of earning management and financial performance on the quality of social responsibility reports of islamic banking in Indonesia. The results show that there was the indication of earning management practice in Islamic Banking. In addition, this results also indicate that earning management, CAR, ROA and FDR did not affect the quality of corporate social responsibility reports, while NPF and size of the company positively affected the quality of corporate social responsibility reports.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pinjaman luar negeri pemerintah dan dampak yang ditanggung akibat rendahnya penyerapan pinjaman. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria yang terdapat pada peraturan tentang pengadaan pinjaman luar negeri dengan kondisi saat ini yang dikaitkan dengan sebab, akibat, tindak lanjut, dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan di antaranya perencanaan kegiatan kurang akurat, kurang harmonisnya aturan pengadaan ADB dan pemerintah, manajemen pelaksanaan kegiatan yang buruk, lamanya penyampaian No Objection Letter, dan pembebasan lahan yang belum selesai. Akibat yang ditanggung pemerintah berupa pembayaran commitment fee. ......The research is a case study that aims to analyze the factors causing low disbursement of government external loan and its consequences when the case occurs. The analysis is performed by comparing several criteria in the regulations related to foreign loans procurement with the current condition, and taking into account the causes, the impacts, the executions, and the advices. The result shows the factors causing the low disbursement are less accurate in planning, unsynchronized between ADB's and government's rules for procurement, poor execution, timing consuming in delivering the No Objection Letter, and unfinished land acquisition. The consequence of low disbursement is a burden to keep paying of the commitment fee.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan serta menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji T dan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota mempunyai tingkat rasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Rasio efektivitas kabupaten/kota sangat efektif dengan rata-rata 120.06%. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai rasio aktivitas belanja operasi lebih besar daripada rasio aktivitas belanja modal. Hasil uji T dan Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara rasio efektivitas dan aktivitas belanja operasi, sedangkan rasio kemandirian dan aktivitas belanja modal menunjukkan perbedaan.

---

ABSTRACT
The objectives of this study are to analyze the comparative of financial performance among local governments and to analyze whether any differences in financial performance between regencies and municipalities in West Java Province 2009-2013. Descriptive method with quantitative data analysis technique of financial ratio and T and Mann-Whitney tests are used in this study. The result shows that the independence ratio level of municipalities is higher than that of regencies. The effectivity ratio of regencies/municipalities is highly effective with the rate of 120.06%. The operational expenditure activity ratio of the local governments is higher than capital expenditure activity ratio. The result of T and Mann-Whitney tests do not show that the effectivity and the operational activity ratios are different, while the independence and the capital expenditure activity ratios do.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh remunerasi, kelas jabatan, budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja auditor. Sampel penelitian ini berjumlah 117 responden yang merupakan auditor Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah Explanatory Sequential Design. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial hanya budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan yang berpengaruh terhadap kinerja auditor, namun secara simultan remunerasi, kelas jabatan, budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ......This study aims to determine the effect of remuneration, job class, organizational culture, education and training on the performance of auditors. Samples of this research are 117 respondents who are the auditors of the Inspectorate General. This study is mixed methods with quantitative and qualitative analysis. The approach used is Explanatory Sequential Design. The results show only partially organizational culture and education and training which affect the performance of auditors, but simultaneously remuneration, job class, organizational culture and education and training have an effect on the performance of auditors of the Inspectorate General of the Ministry of Public Works and Public Housing.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh komitmen pimpinan, SDM, kualitas teknologi informasi serta dukungan konsultan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemprov DKI Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan cluster area sampling pada 5 wilayah Kota Administrasi dan penetapan SKPD responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu Bagian Keuangan di 5 wilayah Sekretariat Kota Pemprov DKI Jakarta. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner dan 83 kuesioner diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data diolah dengan menggunakan analisis Regresi Logistik Biner. Hasil penelitian membuktikan bahwa hanya variabel SDM yang memiliki pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. ...... This research intends to study the influence of management commitment, human resources, quality of information technology and consulting support to the implementation of accrual accounting in DKI Jakarta Provincial Government. Sampling using cluster area in 5 Municipal Government of DKI Jakarta and holds the respondents by purposive sampling technique in Finance Department. Data collecting using a survey questionnaire and 83 questionnaires filled out completely and can be processed. Data is processed using Binary Logistic Regression Analysis. Research proves that only the human resources variables that have a effect on the implementation of accrual accounting.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akun laporan keuangan yang mempengaruhi opini serta hubungannya dengan upaya peningkatan opini dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini yang terdapat permasalahan pengelolaan keuangan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu akun piutang, investasi permanen, aset tetap, utang jangka pendek lainnya, belanja daerah, dan kemitraan pihak ketiga. Permasalahan tersebut perlu diperhatikan secara komprehensif terhadap akun aset tetap karena penyumbang terbesar yang mempengaruhi opini. Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan dapat menggunakan pendekatan analisis fungsi manajemen yaitu: perbaikan SOP, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, pengembangan sistem infomasi aset, pensertifikatan bukti kepemilikan aset, dan pengawasan. ......This study is aimed to analyze accounts in financial statements which affect opinion and its relationship with improvement opinion on Provincial Government of DKI Jakarta and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method. The result show issues on Provincial Government of DKI Jakarta from 2012 to 2015 that refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 is account receivable, permanent investment, fixed asset, other short term debt, expenditure, and third party partnership. These issues need to be considered in a comprehensive manner against the fixed asset account because the largest contributor affecting opinion. Recommendation to improve opinion use management functional analysis is redesign of standard operating procedure SOP , restructuring of human resources, forming of ad hoc team, asset information systems development, safeguarding evidence of asset ownership, and supervision systems.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi, dan tata cara pengelolaan Aset Takberwujud ATB di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti . Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi ATB, pengelolaan ATB dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO dan Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan penerapan pengendalian intern pada komponen penilaian risiko dan kelemahan pada pengakuan dan pengukuran ATB. Hasil penelitian menyarankan Kemenristekdikti menyusun kebijakan penerapan lima komponen Sistem Pengendalian Intern SPI , manajemen risiko, membentuk tim untuk memberikan rekomendasi pengakuan dan pengukuran ATB, dan melakukan inventarisasi ATB.

---

This research analyzes implementation of internal control, accounting policy, and intangible procedure management in Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This analysis is done by comparing condition of internal control implementation and accounting policy with framework of Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO and Technical Bulletin of Government Accounting Standards Number 17 about The Accrual Based Accounting of Intangible Assets. This research uses qualitative methodology with case study approach. The research results show that implementation weakness of internal control in the risk assessment and implementation weakness of intangible assets in the recognition and measurement. The results of research suggest Ministry of Research, Technology, and Higher Education should set policies of five internal control components, risk management, establish a team for giving recommendation of intangible assets acquisition and measurement, and inventorying intangible assets.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIKP, menganalisis kinerja Ditjen Perbendaharaan dalam implementasi SIKP, serta meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung pelaksanaan kredit program pemerintah kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Ditjen Perbendaharaan dengan melakukan analisis pengembangan sistem melalui pendekatan metode Framework for the Application of System Thinking FAST . Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKP pada tahun 2015 dan 2016 sudah mendukung kegiatan verifikasi terkait dengan fungsi ketepatan sasaran dan kebenaran tagihan, namun belum optimal dalam menjalankan fungsi percepatan pembayaran. Ditjen Perbendaharaan memiliki kinerja yang cukup baik sebagai Penyedia dan Pengelola SIKP. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan sistem untuk meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kredit program pemerintah kepada UMKM, yaitu dengan meningkatkan keandalan sistem, mempermudah akses dan pengunggahan data, melakukan integrasi data untuk meningkatkan pengendalian internal, serta menciptakan fitur-fitur baru berupa komunikasi online dan penilaian perkembangan usaha/klasifikasi debitur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kredit program pemerintah.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the SIKP implementation, analyze the DG Treasury performance in the SIKP implementation, and improve the SIKP performance for supporting the implementation of government program credit to Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs . This research used the descriptive qualitative method with case study on DG Treasury by Framework for the Application of System Thinking FAST method for the system development analysis. The results show that the SIKP implementation in 2015 and 2016 has supported the verification activities related to the function of target accuracy and correctness of the bill, but has not optimal in performing the acceleration of bill payment function. DG Treasury has good performance as a SIKP Provider and Manager. However, system development is needed to improve the performance of SIKP for supporting the optimization of government program credit implementation to MSMEs by improving system reliability, facilitating access and uploading data, integrating data to improve internal control, and creating new features of online communication and an assessment of business development debtor classification that can be used to measure the creditworthiness of government program credit.

Abstrak :
Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta. ......This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management. Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 di Indonesia selama tahun 2006 -2010. Penelitian ini menggunakan metode skoring checklist yang komponennya disesuaikan dengan isi SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku efektif setelah berjalan 4 tahun diimplementasikan (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2006 kepatuhan LKPD sebesar 38% dan meningkat hingga 54% di tahun 2010. Pos yang paling meningkat kepatuhannya adalah kebijakan fiskal dan asumsi makro, sebab BPK mewajibkan pelaporan secara lengkap untuk proses audit dan pos ini yang paling diperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.

---

This thesis analyze the disclosure compliance of local government financial reports of regencies in Indonesia for the period of 2006-2010 against Government Accounting Standard Regulation PP 24 Year of 2005. This study used scoring method through checklist, which the checklist components adapted to PP 24 year of 2005. The standard effective after 4 years implemented (2008). The result shows in 2006 LKPD compliance only 38% and increased to 54% in 2010. Fiscal policy and macro assumptions are the section that increase most, it‟s because BPK urgency for LKPDs to deliver a complete statement to get through the audit process and because mostly citizens concern only on this section.