Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya perubahan tata cara pemungutan pajak darl sisternOfficial, Assessment (hutang pajak ditetapkan oleh aparaturperpajakan) menjadi sistem Self Assessment (hutang pajakditetapkan oleh Wa,j.:b Pajak sendiri) dalam iJndang-undang Pajak Penghasilan 1984, d.harapkan bahwa tunggakan Pajak Penghasilan dapat ditekan sekecil mungkin Namun sejak diberlakukannya undang-undang perpajakan baru sampai dengan saat mi, harapan tersebut belum terwujud, bahkan jumlah tunggakan pajak terus membengkak dengan cepatDan jurnlah tunggakan pajak tersebut tunggakan Pajak Penghaallan merupakan yang terbesar (lihat halaman 11-13)Dengan bantuan kepustakaaxi dan hasml pengainatan sertawawancara di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga , - diketahuivii Efisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987bab.wa membengkaknya tunggakan. Pajak Penghasilan disebabkanoleh antara lain tidak efisiennya acirninistrasi penagihannyaTidak efisiennya administrasi penagihan Pajak Penghasilanterutama terletak pada sulitnya melakukan penata usahaanSegi Pernbayaran (bukti penbayaran pajak) pada Kohir(tindasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan SuratKetetapan Pajak Tambahan yang inerupakan dasar penagihanpajak) karena adanya faktor ketidaksesuaian antara Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada Segi Perwayarandengan nomor Kohir yang tercantum pada KohirKetidaksesuaian tersebut cenderung menyebabkan SegiPevnbayaran sulit ditempelkan pada Kohir, sehingga Segi Pernbayaran Wajib Pajak seririg dimasukkan sebagai Segi Berrnacanimacaia Penerimaan Pajak (BPP), yaitu Segi Pembayaran yang tidakjelas identitasnya Akibat dan dinasukkannya Segi Pembayaransebagai Segi BPP ialah Wajib Pajak yang sudah mernbayarpajaknya tersebut masih dikenakan penagihan karena dianggapbelum rnembayar hutang pajaknya Adrninistrasi pena -gihan pajak yang diharapkan dapat rnenganiankan uang negaradengan mencairkan tunggakari pajak justru menyebabkan tentunggaknya pajakAdanya berbagai faktor penghanibat, baik yang berasaldari dalam maupun dara. luar Direktorat Jenderal Pajak, turutmenyebabkan beluin efisiennya adininistrasi penagihan PajakPenghasilan selaima ini.viiiEfisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987Administrasi penagihan Pajak Penghasilan yang efisiendan konsekuen adalah suatu hal yang harus dipenuhi agar dapatmembawa danpak positif terhadap citra penagihanta sendirisehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terhadap pelaksanaankegiatan penagihan pajak di masa mendatang"

"ABSTRAKPelaksanaan sistem self assesment yang diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-undang Perpajakan Nasional di akhir tahun 1983 dimaksudkan untuk menciptakan suatu keadaan perpajakan yang baik sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Suatu hal yang sangat penting dalam sistem self assesment adalah peran aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedang aparat perpajakan berperan sebagai pembimbing dan pengawas dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pembayaran Masa PPh Pasal 25 mempunyai arti penting bagi negara karena dengan pemungutan pembayaran masa PPh Pasal 25, maka Kas Negara akan selalu terisi dana Sehingga kelangsungan tersedianya dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin akan selalu terjaga. Dengan bantuan kepustakaan dan hasil wawancara di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga, diketahui bahwa tinqkat kepatuhan bulanan wajib pajak di Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurang efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25. Kurang efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25 terletak pada keterlambatan proses penyaluran dan penyortiran segi-segi pembayaran yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pengawasan pembayaran masa serta mengakibatkan keterlambatan pada proses penerbitan STP. Adanya berbagai faktor penghambat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Instansi Pajak, turut menyebabkan belum efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25 selama ini. Administrasi pemungutan PPh Pasal 25 yang efektif dan taat asas adalah suatu hal yanq harus dipenuhi agar dapat membawa dampak positif terhadap citra Instansi Pajak sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan."

"ABSTRAKSalah satu pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah pada tanggal 31 Desember 1983 adalah mengganti Undang undang Pajak Penjualan 1951 dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dengan tujuan utama untuk penerimaan yang sebanyak-banyaknya mendapatkan Dalam membahas masalah Undang-undang Perpajakan perlu diperhatikan tentang syarat-syarat umum yang merupakan penerapan asas perpajakan baik secara yuridis, ekonomis dan finansial yang dijabarkan dalam beberapa pokok pembahasan, baik terhadap Undang-undang Pajak Penjualan 1951 maupun Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan menggunakan asas perpajakan diharapkan dapat diketahui apakah secara yuridis, ekonomis dan finansial Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan segala kelebihan dan kekurangannya mampu menggantikan kedudukan dan peranan Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Penelitian yang dilakukan guna penulisan skripsi ini bersifat Deskriptis-Analitis, dan untuk pengumpulan data digunakan metode Library Research serta Field Research. Dari hasil penelitian didapatkan ternyata baik Undang-undang Pajak Penjualan 1951 maupun Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 telah mengikuti asas perpajakan yang ada baik yuridis, ekonomis maupun finansial walaupun dari masing masing undang-undang ada terdapat pokok bahasan yang tidak diindahkan. Dan ternyata secara yuridis, ekonomis maupun finansial Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 lebih baik dibandingkan Undang-undang Pajak Penjualan 1951, sehingga mampu menggantikan kedudukan dan peranan Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Yang perlu diperhatikan kembali adalah mengenai penerapan prinsip accrual basis dalam Undang-undang Pajak Pertam bahan Nilai 1984, terutama terhadap penjualan dengan cara kredit jangka panjang. Perlu diperhatikan pula adanya dualisme penerapan prinsip saat terhutangnya pajak baik accrual basis untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendahului pernbayaran, maupun cash basis untuk pembayaran yang mendahului penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hendaknya diupayakan pula agar setiap keputusan dan penegasan yang dikeluarkan dapat berlaku secara umum dan untuk jangka waktu yang cukup lama."

"ABSTRAKPerbandingan Perhitungan Pajak, Dan Penerimaan Pemerintah Dan Migas Atas Kontraktor Berdasarkan SE Menkeu No. 267/KMK.012/1978 Dengan SK Menkeu No. 1458/KMK 012/1984 (Sutu Studi Kasus Pada Kontraktor Production Sharing). xi + 183 halaman, 19 tabel, 15 lampiran Daftar Kepustakaan 34 ( 1970 - 1986 ). Penerimaan dari minyak dan gas bumi, masih tetap dominan sebagai sumber dana untuk membiayai perbangunan Untuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi tersebut, terutama dari hasil migas Yang diperoleh pemerintah dan Kontrak Production Sharing , yaitu dalam bentuk pajak dan bagian hasil migas Pada saat ini pengenaan pajak yaitu Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty diatur berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang undang Pajak atas Bunga, Deviden can Royalty 1970 beserta peraturan pelaksanaanya yaitu Surat Keputusan Menteri keuangan No 267/ KNK 012/1978 Sehubungan dengan berlakunya Undang Pajak Penghasilam pada awal tahun 1984, didalam Ketentuan Peralihan Pasal. 33 ayat (3) disebutkan bahwa Penghasilan Lena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan gas sehubungan dengan Kontrak Production Sharing, Yang masih berlaku pada saat berlakuna undang undang ini dikenakan pajak berdasarkan. ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang undang pajak atas Bunga, De vlaen dan Royalty 1970 beserta SK Menkeu No 267, Untuk mengetahui penerimaan pemerintah dan migas mengalami peningkatan atau tidak, perlu dibandingkan berupa hasil migas yang dihitung berdasarkan SK Menkeu No. 267 dengan SK Menkeu No 458 Dengan demikian penelitian ini akan mencoba melihat penerapan dengan SK manakah yang lebih menguntungan bagi penerimaan pemerintah. Penelitian ini dilakukan melalui studi Perpustakaan sementara studi lapangan dilakukan pada Badan Koordinasi Kontraktor-Kontraktor Asing (BKKA) Pertamina dan pada Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak Direktorat Jenderal Moneter. Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dari migas yang dihitung berdasarkan SK Menkeu No 458 lebih besar dari pada SK Menkeu No 267 karena adanya perbedaan-perbedaan pada unsur biaya dan tarif pajak."

"Perubahan sumber dana yang sekarang sangat bergantung pada paJak dalam neger1, harus d1tempuh Pemer1ntah antara la1n karena tak menentunya harga m1nyak dan gas bum1 Mengemban tugas negara men1mbulkan hak memungut paJak pada negara dan kewaJlban membayar paJak pada rakyat SeJak penar1kan paJak d1g1atkan, setelah berlakunya UU No 8 Tahun 1983, PPN terl1hat sangat berperan dalam memasukkan rup1ah ke Kas Negara Sela1n kewaJlban membayar paJak, rakyat khususnya waJlb paJak mempunya1 hak dalam masalah perpaJakan, antara la1n hak mengaJukan permohonan rest1tus1 PPN Rest1tus1 PPN atau pengembal1an keleb1han pembayaran PPN t1mbul karena PaJak Masukan yang telah d1bayar leb1h besar Jumlahnya dar1 PaJak Keluaran dalam masa paJak yang sama Karena mengekspor barang kena paJak d1terapkan tar1p 0%, maka PPN yang d1bayar pada waktu membel1 barang yang akan d1ekspor yang merupakan PaJak Masukan akan leb1h besar seh1ngga menyebabkan keleb1han pembayaran PPN pada pengusaha eksport1r Ketentuan dem1k1an mencerm1nkan subs1d1 pemer1ntah kepada eksport1r Dengan sasaran supaya masyarakat khususnya waJlb paJak semak1n sadar dan t1dak ragu-ragu membayar paJaknya, maka hak waJlb paJak harus d1perhat1kan, termasuk hak waJlb paJak pener1ma pengembal1an keleb1han pembayaran PPN Crest1tus1 PPN) Oleh karena 1tu proses rest1tus1 harus berJalan lancar dan t1dak meny1mpang dar1 peraturan yang telah d1tetapkan"