Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdebatan mengenai relasi Islam dan negara terus berlangsung hingga dunia semakin modern sekarang Tidak ketinggalan, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia inipun ikut meramaikan perdebatan ini. Dari proses terbentuknya negara Indonesia hingga saat reformasi sekarang ini, polemik tersebut tetap mengemuka mewarnai dunia politik negeri ini. Bahkan materi perdebatan ini juga semakin meluas hingga merambah pada bagaimana Islam menanggapi istilah-istilah Barat yang semakin menghegemoni. Demokrasi dan civil society menipakan sebagian istilah yang banyak menjadi sorotan kalangan Islam politik dewasa.Pandangan Partai Keadilan Sejahtera - yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam dan menurut sebagian kalangan berprospek cerah - akan menjadi bahasan utama dari tesis ini. Kaum muda, terpelajar dan Islam yang menjadi pilar partai ini menjadikan ide dan pandangannya tentang Islam dan negara, dilihat dari sudut pandang ideologi, demokrasi dan civil society menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilihat, dikaji dan diteliti.Olen karena itu, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para tokoh dan aktivis partai yang dianggap mengetahui banyak pokok pennasalahan. Untuk melengkapi data, penulis melakukan studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan historis-faktual. Dan dalam proses analisa data, penulis menggunakan metode induktil, eksploratif dan eksplanatif.Dalam penelitian itu diketahui bahwa para tokoh dan aktivis PK Sejahtera sepakat bahwa Islam adalah sistem hidup dan kehidupan yang komprehensif dan universal. Segala aspek kehidupan, termasuk politik tidak luput dari pantauan Islam. Syariat Islam dipandang sebagai aturan yang menyeluruh, yang diyakini dapat menyelesaikan krisis multidimensi bangsa ini. Penerapannya dinilai sebagai sebuah keniscayaan. Melalui mekanisme demokrasi, perjuangan pelaksanaannya terus dilakukan. Partai dakwah ini menilai bahwa demokrasi merupakan pilihan yang rasional karena hampir seluruh unsur yang ada pada sistem ini sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Dan untuk mewujudkan negara yang demokratis, partai ini meniscayakan adanya masyarakat yang mandiri (masyarakat madani) atau dengan istilah lain "civil society"."

"Dalam berbagai kajian teori politik, selalu ditegaskan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Secara teoritis, demokrasi tidak bisa dibangun dalam suatu negara tanpa adanya partai politik yang menjadi wahana agregasi kepentingan segenap warganya. Tetapi pada kenyataannya, partai politik tidak selamanya berfungsi secara maksimal dalam proses demokratisasi. Inilah kondisi yang terjadi di Indonesia pada masa transisi dan konsolidasi demokrasi yang berlangsung sejak 21 Mei 1998 hingga ditulisnya tesis ini (akhir tahun 2003).Transisi politik yang terjadi di Indonesia dimulai sejak 21 Mei 1998. Pada masa ini telah lahir puluhan partai politik, di samping tetap eksisnya partai yang sudah ada sejak sebelum proses transisi berlangsung.Setelah "Pemilu Perintis" pasca transisi dilangsungkan, 7 Juni 1999, seharusnya Indonesia sudah memasuki tahapan konsolidasi demokrasi. Tapi pada kenyataannya, proses transisi berlangsung terus disebabkan karena tidak berjalannya proses konsolidasi demokrasi.Tesis ini mengkaji peranan salah satu dari partai-partai politik yang tumbuh pada era transisi dan konsolidasi di Indonesia, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). PAN dipilih sebagai obyek kajian karena partai ini dipersepsikan banyak kalangan sebagai partai reformis: didirikan di atas platform yang reformis, dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang reformis.Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah content analysis yakni dengan cara analisis kualitatif yang secara teknis mencakup klasifikasi, penggunaan kriteria sebagai dasar klasifikasi, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan konklusi. Dalam merumuskan konklusi ditetapkan tiga macam kriteria: (i) legitimasi, yakni konklusi yang memperkuat data-data sekunder serta temuan-temuan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya; (ii) verifikasi, yakni peninjauan ulang terhadap data-data sekunder dan temuan-temuan hasil penelitian sebelumnya; dan (iii) prediksi, yang berupa proyeksi ke depan yang beranjak dari kondisi obyektif yang ada di masa lalu dan masa sekarang.Ada tiga teori yang digunakan dalam tesis ini, yakni teori-teori transisi politik, konsolidasi demokrasi, dan fungsi partai politik.Dari metode yang dipakai, dan teori-teori yang menjadi rujukan, kajian tesis ini menemukan kesimpulan bahwa partai-partai politik pada umumnya, dan PAN khususnya, belum mampu berperan maksimal dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam kurun waktu 1998 hingga 2003.Menurut tesis ini, ada empat faktor yang menyebabkan PAN kurang mampu berperan maksimal dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pertama karena partai yang dideklarasikan 23 Agustus 1998 ini kurang konsisten dengan platform yang telah ditetapkannya. Kedua, seperti umumnya partai politik, PAN juga dilanda konflik internal yang berkepanjangan. Ketiga, masih kuatnya ketergantungan PAN pada Amien Rais sebagai tokoh simbolik. Keempat, disebabkan karena perolehan suaranya yang tidak signifikan dalam Pemilu 1999, PAN tidak memiliki bargaining yang memadai untuk menjadi motor penggerak demokratisasi. PAN masih tersubordinasi oleh kekuatan-kekuatan partai lain yang perolehan suaranya jauh lebih besar.(Rincian isi Tesis: x + 229 halaman; Daftar Pustaka:75 buku, 3 artikel jurnal, 1 makalah, 27 majalah, 5 tabloid, 32 surat kabar, 4 media online, 12 orang nara sumber, tahun buku-buku yang digunakan: 1988 s/d 2003)."

"NU sebagai salah satu kekuatan sosial-politik di Indonesia memiliki serangkaian pengalaman yang panjang, baik ketika menjadi organisasi sosial keagamaan maupun ketika berubah menjadi organisasi politik. Organisasi yang pernah dicap sebagai "tradisionalis" oleh sementara kalangan ini ternyata mendapat tempat cukup penting dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia. Paling tidak, berbagai karya ilmiah yang dilakukan untuk mengamati perkembangan sosial-politik di Indonesia akhir-akhir ini menempatkan NU sebagai fenomena menarik ketika dihadapkan dengan proses perubahan sosial di Indonesia. NU tidak lagi menjadi kekuatan sosial-politik yang marjinal terutama setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Bahkan, salah seorang pemimpin utamanya, K.H. Abdurrahman Wahid diakui sebagai salah satu tokoh popular yang disegani semua pihak, sehingga kepiawaiannya dalam membangun NU, berhasil membawanya ke kursi kepresidenan dalam suatu pemilihan umum yang demokratis pada 1999.Perubahan sosial-politik yang terjadi pasca Orde Baru diakui telah berhasil membuka peluang yang cukup besar bagi proses liberalisasi politik, sehingga semua elemen masyarakat yang tersebar dalam berbagai kelompok kepentingan, organisasi politik maupun organisasi sosial mulai melibatkan diri secara aktif kedalam kegiatan politik. Reformasi jelas telah mendorong secara luas peran politik masyarakat yang didentifikasikan melalui fenomena bermunculannya partai politik. (Huntington: 2003). NU sebagai salah satu elemen dari bangsa ini ternyata terdorong untuk kemudian terjun kembali secara aktif kedalam dunia politik, hal ini jelas .dari munculnya beragam partai yang juga berafiliasi kepada NU. Kemunculan beberapa partai politik yang berafiliasi NU juga telah merubah pola perjuangannya selama ini dari gerakan kultural menjadi gerakan struktural. Perubahan strategi perjuangan yang dilakukan NU dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana perubahan sistem politik terjadi pasca Orde Baru semakin membuka peluang kebebasan masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya. Keadaan ini biasanya ditandai oleh peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat serta kesediaan individu untuk mengidentifikasikan dirinya dengan sistem politik yang ada (Welch: 1995).NU memang telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat penting, terutama dimulai sejak dekade 80-an, ketika NU dibawah pengaruh kuat KH. Abdurrahman Wahid menjalankan manuver Khittah. Strategi ini diambil NU untuk mengurangi tekanan politik pemerintah Orde Baru yang semakin membesar. Oleh karena itu, Khittah tidak pernah menyurutkan semangat berpolitik NU. Politik NU dilaksanakan melalui strategi kultural yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran politik warganya. Upaya cerdik NU jelas merupakan bagian dari survival NU dalam menghadapi setiap perubahan zaman. Terbukti, NU tetap bertahan sebagai organisasi massa yang sangat besar dan berpengaruh dalam wacana perkembangan sosial politik di Indonesia. Namun, ketika tatanan sosial politik mulai direkonstruksi dan diperbaharui pasca Orde Baru, NU nampaknya mengambil bagian dari proses pembaruan tersebut. Strategi kultural yang selama ini dijalankan mulai mengalami pergeseran ke arah strategi struktural dengan ditandai oleh pembentukan partai politik yang berafiliasi NU sebagai aktualisasi dari peran politik NU selama ini.Kajian mengenai perubahan orientasi NU pasca Orde Baru akan dibahas dengan serangkaian penelitian yang mengungkap fenomena yang menyebabkan mengapa NU melakukan perubahan orientasinya dari gerakan kultural manjadi gerakan politik. Pengungkapan fenomena ini terkait dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengalaman pribadi, pengamatan teks sejarah serta melibatkan serangkaian wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam objek kajian yang sedang diteliti. Dari serangkaian penelitian ini, dapat diungkap sebab-sebab mengapa NU melakukan perubahan terhadap strategi perjuangan politiknya:1. Terpinggirkannya NU oleh sistem politik Orde Baru yang selama hampir 15 tahun NU benar-benar berada dalam kondisi politik yang terjepit. NU misalnya dipaksa untuk berfusi dengan PPP sehingga mengakibatkan aspirasi politik NU yang dititipkan kedalam PPP tidak sepenuhnya terakomodasi2. Keputusan Khittah yang kontroversial mengakibatkan ketidakjelasan arah politik NU, antara menerima Khittah dan meninggalkan politik praktis, atau menolak dan terus terlibat secara aktif dalam politik. Khittah mengakibatkan kepolitikan NU tidak memiliki pijakan yang pasti karena munculnya tekanan, baik dari kalangan internal maupun eksternal NU3. Pasca Orde Baru yang ditandai oleh liberalisasi politik, sehingga memungkinkan lahirnya partai politik berjumlah banyak. NU, dalam hal ini tidak rela jika harus kehilangan lebih dari tiga juta suara warganya yang akan menjadi ajang rebutan beragam partai politik. Akibatnya, NU mendirikan partai politik sendiri yang sedianya dapat menampung seluruh aspirasi politik warga NU, yaitu PKB. Bahkan, akibat pluralitas po1itik warga NU, muncul juga beberapa partai yang juga mengidentifikasikan dirinya partai warga NU.(Rincian Isi Tesis: ix, 158 halaman, Bibliografi: 65 buku, 4 jurnal, 9 artikel)"

"Religion-Based Non Governmental Organizations In Civil Society Formation In Indonesia : A Study Toward Islamic Boarding School Association and People Development (P3M)Transformasi sosial di Indonesia diawali dengan munculnya lemhaga-lemhaga non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Salah satu LSM yang kemudian muncul dengan latar belakang berbasis agama adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang didirikan oleh para kyai dan pengasuh pesantren yang berpusat di Pulau Jawa. Lewat visi, misi, dan program kerja yang mereka jalankan, lembaga ini ingin mengembangkan wacana demokrasi dan pembangunan civil society di masyarakat lingkungan pesantren.Meski harus disadari tidak semua LSM yang kemudian terbentuk mendasarkan diri mereka pada nilai-nilai keagamaan tertentu, penelitian ini sendiri berasumsi bahwa agama merupakan sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau komunitas tertentu. Tesis ini sendiri menggunakan kerangka teori yang pernah dilakukan oleh Alexis de Toquev'lle dalam melihat perkembangan demokrasi di Amerika yang dimulai dengan munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang independen. Kelompok-kelompok yang berasal dari lingkungan gereja dan tidak terkooptasi pada politik praktis tersebut telah menyemai benih bagi munculnya upaya-upaya bagi penguatan masyarakat.Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ini bersifat kualitatif dengan menggunakan sistem wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh P3M dan yang terlibat dalam gerakan pengembangan civil society di Indonesia. Selain itu data-data juga dikumpulkan melalui bahan-bahan tertulis berupa buku maupun artikel yang kemudian dilakukan analisa. Data-data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan upaya-upaya P3M dalam membangun civil society lewat porgram-program mereka seperti hahtszzl masail yang menjadi forum untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar pesantren.Upaya penguatan masyarakat yang menjadi tujuan bagi pengembangan civil society ini pada akhirnya tidak selalu diposisikan untuk berhadap-hadapan dengan negara. Tesis ini juga menggunakan tinjauan teori yang digunakan oleh Iwan Gardono Sudjatmiko yang menggabungkan bentuk integrasi dan oposisi antara masyarakat dan negara. Dalam bentuk ini civil society lebih merupakan upaya untuk mensintesiskan kepentingan individual dan negara dalam ruang publik yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan individu dan tertibnya kehidupan umum.Akhirnya penelitian ini berkesimpulan pada agama yang menjadi kekuatan penggerak bagi perubahan sosial. Apa yang telah dilakukan P3M lewat program-program mereka dalam membangun masyarakat pesantren menunjukkan bahwa senantiasa terjadi dinamisasi dalam pemahaman keagamaan scsuai dengan konlcks sosial politik yang terjadi.

---

Social transformation in Indonesia starting to emerge with Non Government Organizations (NGO's) or frequently called as Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) in early 1970s. One of NGO's which then appears with religion-based background is Islamic Boarding School and People Development Association (P3M) established by kyais and Islamic boarding school's management centered in Java. Through this vision. mission, and working program they run, this institution intends to develop democracy discourse and social society development in boarding school environment community.

Though must he realized that not all NGOs formed to based their selves on certain religious values, this research itself assumes that religion is a value system which can influence one's behavior or certain community. This thesis uses theoretical framework ever conducted by Alexis de Tocqueville in democracy development in America started by the emerge of certain independent religious-groups. Groups coming from churches environment and were not cooped with practical politics have sowed seeds for the emerging efforts for people reinforcement.

This research carried out in this writing qualitatively by using in-depth discourse system with figures of P3M and those involved in civil society development in Indonesia. Moreover data also collected through written materials in form of books and articles which then analyzed. Data successfully collected show the efforts of P3M in developing civil society through their programs such bahtsul masail that becomes a forum to discuss religious matters dealt with social issues occurred in the boarding school surrounding.

The efforts of people reinforcement which become the aim for this civil society development eventually are not always positioned vis a vis government. This thesis also applies theoretical study applied by Iwan Gardono Sudjatmiko incorporating integration and position form between people and country. In this from civil society more becomes the effort to sythize individual and state interests in public room that may guarantee the fulfillment of individual interest and public orderliness.

Finally this research to conclude on religion that becomes a driver force for social changes. What has been conducted by P3M through their programs in developing boarding school community show there is always dynamization in religious understanding in accordance with occurred social and political context."

"NURCHOLISH Madjid dan M. Amien Rais adalah dua tokoh Muslim yang mewarnai dunia pemikiran Islam di tanah air kita. Warna-warni pemikiran mereka tentu saja tidak mungkin dilepas dari latar belakang kehidupannya, baik keluarga, pendidikan, maupun organisasi. Menjelang Pemilu 2004, baik Nurcholish maupun Amien mencoba untuk membuktikan pemikiran-pemikiran di dalam dunia nyata dengan siap-siap maju menjadi Calon presiden RI. Nurcholish tidak memiliki partai politik sebagai kendaraan politiknya menuju istana negara, sedangkan Amien melangkah dengan partai politik yang didirikannya, Partai Amamat Nasional.Salah satu pemikiran yang hendak mereka wujudkan di tengali-tengah masyarakat Indonesia adalah berkaitan dengan Islam dan demokrasi. Nurcholish dan Amien menyayangkan gagalnya ujicoba praktik demokrasi: Demokrasi "Liberal" Parlementer dan Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru). JaIan buntu praktik demokrasi di Indonesia ini mendorong Nurcholish dan Amien menawarkan pemikiran-pemikiran politiknya tentang demokrasi. Mereka mengemukakan sepuluh hal penting untuk mewujudkan transisi Indonesia menuju demokrasi. Kesepuluh elemen demokrasi yang mereka maksudkan tidak bisa dilepas dari bimbingan wahyu Ilahi, sehingga tidak salah jalan.Elemen demokrasi yang sejalan dengan beberapa agama Islam itu, antara lain terdiri partisipasi politik rakyat, kebebasan, penegakan hukum, pemerataaan keadilan sosial, peningkatan mutu pendidikan, dan pembentukan masyarakat madam, sebenamya telah tertuang jelas dan tegas di dalam rumusan Pancasila. Menurut Nurcholish dan Amien, sila-sila di dalam Pancasila sendiri sebetulnya sudah memberikan rumusan yang baik tentang sebagian konsep demokrasi. Karena itu, bila bangsa Indonesia, khususnya umat Islam taat pada agamanya, maka dipastikan mereka telah menjalankan nilai-nilai Pancasila, dan mereka sesungguhnya telah menjalankan demokrasi.Menurut Nurcholish dan Amien, sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Mahaesa" mengandung makna tawhid. Untuk itu, ia menjadi sila utama yang menyinari dan menjadi dasar etis sila-sila lainnya. Bagi mereka, sila pertama adalah sila vertikal (habl min Allah): beriman kepada Allah. Sedangkan sila-sila selanjutnya adalah sila-sila horizontal (habl min al-nas): beramal saleh kepada sesama.Karena itu, tidak heran kalau Nurcholish dan Amien sangat menekankan pemikiranpemikirannya, khususnya dalam politik, pada konsep tauhid. Tauhid merupakan fondasi asasi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Demokrasi tanpa tauhid tidak akan memiliki makna berarti bagi kehidupan masyarakat. Inilah yang kita rebut dengan demokrasi yang dilandaskan pada tauhid. Yaitu, demokrasi religius atau demokrasi teistik-yang sebenamya dikehendaki M. Natsir-kita tahun, kedua tokoh ini pemah dijuluki "Natsir Muda". Untuk itu, saya berkesimpulan, bahwa Nurcholish dan Amien merupakan wakil tokoh Muslim Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pemilar demokrat religius (substantif dan formalis) Wallahu a'lam lii alshawub.

---

Nurcholish Madjid and M. Amien Rais are two influential Muslim figures for Islamic thoughts in Indonesia Their thoughts, of course, are significantly related to their family, educational, and organizational background. During the general election 2004, Nurcholish and Amien tried to actualized their role and function in real politic. They were nominated for presidential candidate. Nurcholish went through non-political party, while Amien went through the National Mandate Party (PAN).

In most of their ideas and thoughts, Nurcholish and Amien attempted to introduce the concept of Islam and democracy. This is due to the failure of democratic practices: Parliamentary "Liberal" Democracy and Guided Democracy (Old Era) and Pancasila Democracy (New Era). In introducing their political thoughts and democracy, Nuscholish and Amien proposed ten important points in order to change the existing democratic system in Indonesia. The ten points are based and rooted on Islamic concept of democracy. They include people political participation, freedom, law enforcement, social justice, improving the quality of education and creating civil society.

Both Nurcholish and Amien agreed that these elements, in fact, have been included in Pancasila. According to them, Pancasila reflects certain aspects of democracy. Therefore, if Indonesian people, especially Muslim population, are really committed to Islamic teachings, actually they have implemented the concept of Pancasila, meaning that they have implemented the concept of democracy.

According to Nurcholish and Amien, the first element of Pancasila, i.e. "Belief in One God", implies the concept of tawhid. This element is the basic foundation of the other elements. In their opinions, the first element is considered as vertical aspect (habl min Allah): belief in Allah, while the other elements are considered as horizontal aspect (habl min al-nas): doing good deeds for humanity.

NurchoIish and Amien emphasize their political thoughts on the concept of tawhid. Tawhid is the basic foundation for implementing the concept of democracy in Indonesia. This is so-called tawhid-based democracy. That is religious democracy or theistic democracy as proposed by M. Natsir. In conclusion, Nurcholish and Amien represent Indonesian Muslim figures who introduce religious democratic concept. Wallahu a'lam bi al-shawib."

"Tesis ini menelaah tentang hubungan Islam dan militer di Indonesia. Fenomena yang diambil sebagai studi kasus adalah peristiwa yang berlangsung selama masa tahun 1990-1998. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada masa tersebut berlangsung perubahan hubungan yang lebih baik di antara keduanya di bandingkan dengan masa sebelumnya. Adanya perubahan tersebut terlihat dari pola interaksi di antara kedunya dan wacana yang berkembang pada masa tersebut. Model analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat analitis-kritis terhadap berbagai perspektif atau teori tentang hubungan agama (Islam) dengan militer di Indonesia. Data-data yang diperoleh dijelaskan secara dekonstruktif (genetic explanation) dengan berusaha menelusuri latar belakang munculnya suatu gejala. Oleh sebab itu, penjelasan ini menggunakan cara melacak masalah yang sedang diteliti dimulai dari akar sejarahnya, di samping variabel-variabel yang mempengaruhi (independent variable) hubungan di antara keduanya sebagai tolak ukur bagi hubungan tersebut. Dengan cara ini terbangun sebuah analisa yang komprehensif tentang realitas hubungan yang sesungguhnya antara Islam dan militer. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Prosedur penelitian ini menghendaki adanya analisa-analisa terhadap data-data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Bahan primer meliputi naskah-naskah, baik berupa buku, makalah, maupun karya-karya ilmiah lainnya, serta laporan jurnalistik yang terkait dengan masalah Islam dan militer di Indonesia. Wawancara juga dilakukan untuk menambah eksplorasi dan elaborasi terhadap penelitian ini. Di samping itu, digunakan pula bahan-bahan lain, sebagai bahan sekunder, yang diperoleh melalui data lapangan (field research) dan wawancara (interview) dengan tokoh-tokoh yang dianggap representatif dan berkompeten dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, baik dari kalangan militer maupun dari kelompok Islam, serta pengamat. Dari penelitian ini diperoleh penjelasan bahwa sejak awal tahun 1990-an terjadi perubahan hubungan yang lebih baik antara umat Islam dengan militer. Pada masa itu, hubungan kedua kekuatan (Islam dan militer) tersebut mengalami kelenturan. Ketegangan hubungan yang berlangsung sejak awal tahun 1970-an terlihat mulai mencair. Ada kedekatan-kedekatan hubungan, khususnya antara jajaran elit militer dengan elit umat Islam. Kedekatan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum factor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mendorong terjadinya perubahan hubungan antara umat Islam dengan militer adalah adanya transformasi orientasi yang berlangsung baik di dalam kelompok Islam maupun militer. Di kalangan umat Islam berlangsung perubahan orientasi politik dari legalistik-formalistik, yaitu orientasi yang ingin menegakkan Islam secara legal (konstitusional) dan formal (institusional) dalam tatanan kehidupan bernegara yang pluralistik ini, ke orientasi substansialistik, yaitu orientasi yang meletakkan Islam sebagai ajaran universal yang harus disosialisasikan melalui sikap dan perilaku (budaya) seluruh lapisan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah. Perubahan orientasi ini menjadi peretas bagi keinginan sebagian umat Islam untuk menampilkan Islam secara legal-formal yang tidak disukai oleh militer. Mereka yang mempermasalahkan secara terang-terangan terhadap asas tunggal Pancasila mulai berkurang. Lebih dari itu, muncul wacana yang melihat adanya korelasi antara ajaran Islam dengan Pancasila. Oleh sebab itu, munculnya perilaku politik yang lebih substantif itu menjadi perekat relasi militer dengan umat Islam. Begitu juga di kalangan militer muncul perubahan persepsi tentang Islam yang radikal, anti integrasi, dan ancaman bagi stabilitas negara. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh naiknya militer yang memiliki latar belakang pemahaman keislaman yang baik yang kemudian dikenal dengan istilah militer santri. Para militer muslim ini memandang Islam sebagai bagian dari Saptamarga yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara yang menjadi faktor eksternal bagi terjadinya perubahan hubungan umat Islam dengan militer adalah adanya kebijakan negara (political will) yang akomodatif baik terhadap umat Islam maupun terhadap militer yang memiliki latar belakang keislaman yang baik. Kepentingan politik negara (penguasa) terhadap umat Islam dan militer muslim ini telah memungkinkan munculnya titik temu antara umat Islam dengan militer. Di samping itu, tuntutan global yang menghendaki adanya proses demokratisasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia di berbagai negara juga ikut menjadi faktor pendorong bagi perubahan politik yang berlangsung di Indonesia. Berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan perilaku represif militer yang terjadi di Indonesia menjadi soratan dunia internasional. Tidak jarang berbagai pelanggaran itu mengundang ancaman terhadap kelangsungan kerjasama Indonesia dengan dunia internasional. Kenyataan ini telah memaksa negara untuk memperhatikan dan membiarkan proses demokratisasi itu berjalan di negeri ini. Berbagai faktor itulah yang mempertemukan umat Islam dengan militer, khususnya sejak awal tahun 1990-an. Secara politik, keduanya dipertautkan oleh kepentingan penguasa, sementara secara kultural mereka dipertemukan oleh adanya pemahaman yang sama tentang Islam. Tidak berlebihan apabila seorang Indonesianis, Harold Crouch menggambarkan semarak keagamaan yang muncul di lingkungan militer pada awal tahun 1990-an sebagai fenomena baru yang belum terlihat pada masa sebelumnya."

"Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid. Padahal Nurcholish Madjid dikenal sebagai salah satu tokoh yang produktif mengeluarkan pemikiran dan pandangannya tentang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti tentang hal tersebut akan bermanfaat untuk memperkaya khasanah wacana demokrasi di Indonesia.Penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan wawancara ini bermaksud memetakan, menjelaskan dan menganalisis pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid. Dari pemetaan ditemukan data bahwa pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, demokrasi norrnatif ataupun demokrasi empirik saja. Kedua pemahaman demokrasi, balk normatif maupun empirik, dapat ditemukan pada butir-butir pemikirannya.Pada sisi lain, pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid berakar dan diberi penjelasan elaboratif dari keyakinannya tentang Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah, khususnya tradisi Islam klasik. Dengan demikian pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid berbasiskan pada paradigma Islam. Inilah yang disebut sebagai Islamo-demokrasi. Dengan Islamo-demokrasi ini, Nurcholish Madjid menawarkan kehadiran Tuhan dalam demokrasi.Namun demikian, konsep Islamo-demokrasi ini berbeda dengan konsep teodemokrasi yang pernah dikembangkan oleh Maududi. Bukan saja pandangan Nurcholish Madjid yang menjadikan Islam sebagai sumber etika asasi bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga konsep Islamo-demokrasi tetap mendmpatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan teo-demokrasi berdasarkan keyakinan bahwa Islam menyediakan secara lengkap, termasuk teknis penyelenggaraan negara dan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan.Sebagai pemikir dan teolog, berbagai pemikiran demokrasinya mampu mempengaruhi wacara publik, meskipun pada awalnya mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Gagasan-gagasan kontroversial Nurcholish Madjid akhirnya diterima dan bahkan menjadi arcabesar wacana demokratisasi di Indonesia. Dalam hal ini, Nurcholish Madjid mempunyai pengaruh substantif bagi wacana demokrasi. Tetapi sebagai aktivis demokrasi, implikasi pemikiran demokrasinya secara empirik belum dapat dikonfirmasi secara signifikan pada realitas politik. Hal ini bukan saja disebabkan oleh pilihan garis hidupnya yang lebih sebagai pemikir dan teolog, tetapi juga karena lingkungan sosio-politik yang begitu kuatnya menegakkan otoritarianisme dalam durasi sejarah yang cukup panjang.Namun demikian pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi proses demokratisasi di Indonesia. Pada saat yang sama, sebagai manusia, Nurcholish Madjid pun mempunyai kelemahan. Ada kalanya, Nurcholish Madjid berlaku kurang konsisten dengan apa yang digagasnya sendiri."

"Objek penelitian ini terfokus kepada perilaku politik (political behavior)pemilih Muslim pada Pemilu 1999 di DKI Jakarta, yang bertujuan untukmenjawab permasalahan seperti yang dirumuskan berikut ini. (1) bagaimanakah perilaku memilih pemilih Muslim pada Pemilihan Umum 1999?; (2) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap keberadaan parpol-parpol Islam pada Pemilu 19992; (3) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap penggunaan simbol Islam dalam politik?Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (questibner) kepada 250 pemilih Muslim yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999 dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa tokoh informal Muslim yang tersebar di lima wilayah (kotamadya) yang ada di DKI Jakarta. Sedang data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metod deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelompokan sosial-keagamaan berperan di dalam membentuk sikap dan perilaku politik pemilih; (2) agama (baca: Islam), yang dimanifestasikan dalam bentuk asas dan lambang parpol, dapat berperan sebagai tali pengikat sekaligus berfungsi sebagai landasan identilikasi diri bagi parpol dengan pemilihnya, terutama pemilih yang yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah; (3) program partai dapat menjadi dasar bagi pemilih di dalam memilih parpol; (4) figuritas seorang pemimpinan parpol atau pun calon presiden dapat berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih; (5) selain perlakuan tidak adil dari rezim Orde Baru terhadap PDIP dan pemimpinnya, juga ligur Megawati Soekarnoputeri sebagai anak presidenvPresiden dan ideologi Nasionalisnya yang mendorong pemilih mengidentifikasi diri dengan PDIP; (6) walaupun media massa sudah menjadi konsumsi keseharian pemilih, tetapi kemanfaatannya sebagai media komunikasi polilikv(baca: sarana informasi Pemilu 1999) dan pendidikan politik lebih dominan difungsikan oleh merek yang memiliki Iatar belakang pendidikan menengah kevatas, dan; (7) sikap mendukung atau pun menolak terhadap keberadaan parpolvIslam dan pnggunaan simbol Islam dalam politik antara lain dipengaruhi olehvfaktor umum.Penegasan-penegasan di alas setidak-tidaknya telah memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku polltik pemilih Muslim pada Pemilu 1999. Lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai dasar di dalam mengevaluasi kekalahan parpol Islam dalam Pemilu 1999. Kekalahan tersebut Iebih disebabkan: (1) budaya politik pemilih Muslim yang masih mencerminkan kuatnya unsur paternalisltik; (2) kurang siapnya parpol Islam dalam mengikuti Pemilu 1999; (3) kurangnya soslallsasi parpol Islam ke tingkat massa; (4) simbol Islam tidak serta merta dlterima oleh semua pihak; (5) banyaknya parpol Islam yang terlibat dalam Pemilu 1999, dan; (6) dalam diri PDIP serla pemimpinnya (Megawatl Soekarnoputeri) identik dengan simbol ketidakadilan."