Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Endang Wahyati Yustina, author

Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak delinkuen

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila & UUD '45, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi di Indonesia. Di dalam GBHN (TAP MPR -RI No.II/MPR/1998), tersurat beberapa pedoman yang dapat dijadikan landasan pembangunan dalam...

1992

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erna Dewi, author

Sistem minimum khusus dalam hukum pidana sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak negara, baik yang baru merdeka, negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, berlomba melakukan pembangunan di segala bidang, dengan satu tekad berusaha untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya menuju masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan usaha...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

T2053

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eko Soponyono, Author

Peranan Hukum Pidana Terhadap Hak Cipta

Latar Belakang
Secara kodrati, manusia lahir ke dunia senantiasa berjuang agar dapat melangsungkan eksistensi kehidupannya. Perjuangan demi kelangsungan kehidupannya mendorong manusia untuk melakukan suatu upaya. Karena keanekaragaman corak dari upaya manusia, maka beraneka ragam pula hasil upaya manusia tersebut.

Hasil upaya manusia dapat dinikmati sendiri, orang lain, masyarakat dan dan...

1990

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sri Oeripah Sujanto, author

Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Jawa Tengah

ABSTRAK
Sejak lahirnya Orde Baru (tahun 1966) yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen perhatian maayarakat terhadap kehidupan hukum semakin meningkat. TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dalam BAB IV tentang Pola Umum Pelita Keempat huruf D yaitu tentang hukum, direncanakan bahwa:

a. Pembangunan dan...

1990

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jimly Asshiddiqie, 1956-, author

Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Islam dan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Universitas Indonesia, 1988

T36423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Musa Suryahaminata, author

Kebijakan legislatif dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan hukum pidana di Indonesia

1992

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fat`hul Achmadi Abby, author

Penanggulangan masalah pelacuran dengan menggunakan sarana penal

Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum posit if di Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang secara tegas mengancamkan pidana terhadap pelacur maupun orang yang melakukan hubungan seksual dengan pelacur. Keterbatasan hukum pidana (KUHP) ini menjangkau masalah pelacuran, telah memungkinkan daerah-daerah tertentu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sanusi Husein, author

Lepas Bersyarat Dalam Sistem Hukum dan Peradilan Pidana di Indonesia

Universitas Indonesia, 1987

T36429

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Salman Luthan, author

Kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan pidana

Kebijakan legislatif tentang kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan meliputi tiga unsur, yaitu dasar pembenaran kriminalisasi, kepentingan hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi, dan gradasi keseriusan tindak pidana. Untuk mengetahui fenomena ketiga unsur kriminalisasi tersebut diteliti 17 macam undang-undang, khususnya aspek tindak pidananya. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi adalah kepentingan pembangunan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T3931

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pudji Astuti, author

Upaya mengefektifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi

Pornography is criminal act, which be able to make the other criminal act. So that is important to find efforts fight it. But many problems appear when we do it., they are : 1. How far is the regulation of pornography in Indonesia 2. How far is it done? 3....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

T104

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian