Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek keadilan, kepastian hukum, dan penerimaan negara dalam penerapan pajak penghasilan final atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi literatur dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, serta melakukan wawancara dengan praktisi dan akademisi perpajakan juga pejabat dan auditor pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PPh final ini lebih mengutamakan ease of administration, dengan mengabaikan asas equality, baik horizontal equity maupun vertical equity. Dari aspek kepastian hukum, terjadi perbedaan persepsi diantara Wajib Pajak terkait dengan kewenangan peraturan pemerintah, objek pajak, dan saat terutangnya pajak. Terakhir dari aspek penerimaan negara, dengan penerapan PPh final ini maka penerimaan negara menjadi lebih pasti dan predictable.

---

ABSTRACTThis research aims to assess aspects of justice, rule of law, and state revenues in the implementation of the final income tax on income from transfer of property transactions in the form of land and/or buildings. This research uses descriptive qualitative methode, study of books and literature that conducted by studying literature related to the topic of research, and interviews with practitioners and academics, tax officials and tax auditors. Based on the results of the evaluation, the main priority of the implementation of this final income tax is ease of administration by ignoring the principle of equality, both horizontal equity and vertical equities. From the aspect of legal certainty, there is a difference of perception between the taxpayers associated with the authority of government regulations, tax objects, and the time of tax payable. State revenue aspect shows that tax revenues become more defined and predictable by the implementing of the final income tax revenues, although it has not been able to achieve maximum results. , This research aims to assess aspects of justice, rule of law, and state revenues in the implementation of the final income tax on income from transfer of property transactions in the form of land and/or buildings. This research uses descriptive qualitative methode, study of books and literature that conducted by studying literature related to the topic of research, and interviews with practitioners and academics, tax officials and tax auditors. Based on the results of the evaluation, the main priority of the implementation of this final income tax is ease of administration by ignoring the principle of equality, both horizontal equity and vertical equities. From the aspect of legal certainty, there is a difference of perception between the taxpayers associated with the authority of government regulations, tax objects, and the time of tax payable. State revenue aspect shows that tax revenues become more defined and predictable by the implementing of the final income tax revenues, although it has not been able to achieve maximum results. ]"

"ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang

didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapanharta tax amnesty sebesar Rp4.884 Triliun dan rendahnya tax ratio yang pada tahun 2017 sebesar10.7%. Sistem self assessment, Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh AccountRepresentative masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi hartatersebut. Penelitian ini menggunakan theory planned behavior untuk menjelaskan adanyaketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajakdapat menggunakan data informasi yang akan dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak yang datanyadapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukanwawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan diajukan, dan penelitian terhadapperaturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebihdetail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayarandan pelaporan pajak dapat diminimalisir.

---

ABSTRACT

---

This study was made in order to examine the improvement of the taxpayer supervision system

based on the potential non-compliance of taxpayers as seen from the value of tax amnestydisclosure of Rp.4,884 Trillion and the low tax ratio in 2017 of 10.7%. The system of selfassessment,investigation, inspection and supervision by the Account Representative still showsweaknesses with no detection of the value of the asset declaration. This study uses the theory ofplanned behavior to explain the non-compliance of taxpayers. In controlling the non-compliance,the Directorate General of Taxes can use information data that will be compared with TaxpayerTax Returns whose data can be obtained based on Law Number 9 of 2017 and GovernmentRegulation Number 31 of 2012. This study was prepared with descriptive methods by conductinginterviews, system comparisons existing with those to be submitted, and research on applicablelaws and regulations. This research shows the need for more detailed supervision of taxpayers, sothat non-compliance of taxpayers in making payments and tax reporting can be minimized.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan PPN dan faktor yang menyebabkan e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan pemusatan PPN hingga mendorong terjadinya ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis lebih dalam fenomena penerapan e-faktur terkait pemusatan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan e-faktur telah memberikan kemudahan kepada PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, e-faktur memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menyediakan sarana pelaporan untuk membetulkan data PPN cabang setelah pemusatan sehingga mempengaruhi perilaku PKP dari patuh menjadi tidak patuh.

---

This study aims to analyze the application of e-faktur before and after VAT centralization and the factors that cause e-faktur to not accommodate the VAT centralization rules to encourage tax non-compliance. This study uses qualitative methods to deep analyze into the phenomenon of the application of e-faktur related to VAT centralization.

The result of the study indicates that overall e-faktur has provided convenience to PKP in carrying out their tax obligations. However, e-faktur has the disadvantage of not being able to provide a report to correct branch’s VAT data after centralization, thus alters PKP behavior from being obedient to non-compliance."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis basis akuntansi yang tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis akuntansi yang paling tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan adalah akuntansi berbasis akrual modifikasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam pelaporan keuangan berbasis akrual adalah sistem informasi yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, komitmen pimpinan yang belum sepenuhnya maksimal, serta risiko penurunan kualitas opini laporan keuangan yang diaudit BPK.

---

ABSTRACT

This study analyzes the proper accounting basis to recognize and measure the income tax revenues related to implementation of accrual accounting in the Directorate General of Taxation (DGT) and the challenges faced by the DGT in applying accrual based financial reporting. This research is qualitative descriptive design. The results show that the most appropriate basis of accounting to recognize and measure the income tax revenue is modified accrual basis of accounting. The challenges faced by the DGT in the accrual based financial reporting is information systems that are fragmented and not integrated, human resources are inadequate, the leadership commitment that has not been fully maximized, and the risk of quality deterioration opinion audited financial statements by BPK."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan langkah optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mengatasi potential loss penerimaan pajak dengan melakukan analisis faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM dan mengusulkan upaya yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak DJP , Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Hasil Penelitian dengan menggunakan slippery slope framework menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini voluntary tax compliance disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak khususnya sikap moral terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan voluntary tax compliance dengan melakukan penyuluhan melalui pola pembinaan usaha wajib pajak yang disebut dengan business development services BDS . Dalam pelaksanaannya, BDS yang dilaksanakan oleh DJP ternyata belum optimal dalam meningkatkan voluntary tax compliance, hal ini disebabkan oleh kepercayaaan masyarakat atas DJP belum dapat ditingkatkan secara optimal melalui program BDS. Terhadap adanya permasalahan tersebut.Penelitian ini menyarankan DJP untuk melakukan pembaharuan dengan mengkombinasikan program BDS dengan strategi marketing yang telah teruji sukses sejak abad 18 SM yaitu AIDA Attention, Interest, Desire dan Action . Dengan kombinasi BDS dan AIDA social marketing maka setiap tahapan perilaku dari objek BDS mulai dari perhatian/ kesadaran atas adanya Program BDS, ketertarikan atas implementasi dari program BDS, keinginan untuk mengetahui kewajiban perpajakan karena telah merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya, hingga memutuskan untuk melakukan aksi dengan membayar Pajak PP. 46 karena adanya rasa percaya terhadap dapat dipantau dengan pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga BDS dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam meningkatkan voluntary tax compliance yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

---

This study aims to propose the steps for optimizing the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 in order to overcome the potential loss of tax revenue by conducting analysis of factors that cause low tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises MSME taxpayers. It also proposes relevant efforts to improve taxpayer compliance with taxation obligations. The research method used was qualitative method with case study approach. A case study was conducted at the Directorate General of Taxes DGT , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The results of research using slippery slope framework and interviews show that low taxpayer compliance or voluntary tax compliance in this case is caused by the low taxpayers trust especially moral attitude toward DGT as tax authority. Efforts to increase voluntary tax compliance have been made by the Directorate General of Taxes by conducting counseling with taxpayer coaching pattern through business development services BDS . In practice, BDS implemented by DGT has not been optimal in increasing voluntary tax compliance. This is caused by public confidence in DGT cannot be optimally enhanced through BDS program.

Regarding this problem, this research suggests DGT to update by combining BDS program with marketing strategy that has been tested successfully since 18th century BC called AIDA Attention, Interest, Desire and Action . With combination of BDS and AIDA social marketing, every behavior stage of BDS objects start from awareness of BDS Program, interest in the Implementation of BDS program, the desire to know the taxation obligations as they have been assisted in developing the business, decide to take action by paying the Government Regulation No. 46 Tax because BDS program is able to monitor the objects with ongoing assistance. As a result, BDS can run optimally and effectively in increasing voluntary tax compliance which has positive impacts on tax revenue."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara pengeluaran atas PPh Pasal 22, 23, 4 2 , dan PPN pada Kementerian Perindustrian. Data yang digunakan berupa kuesioner dengan responden seluruh bendahara pengeluaran satuan kerja Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 kemudian dianalisis menggunakan regresi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak, komitmen organisasi, penguasaan teknologi, serta variabel karakteristik dan demografis. Variabel sanksi pajak dan penguasaan teknologi berpengaruh signifikan sedangkan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pengeluaran Kementerian Perindustrian.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the factors that affect tax compliance of the government rsquo s treasurer at Ministry of Industry. The data is questionnaire with respondents are all government rsquo s treasurers for the budget period of 2013, 2014, and 2015 then analyzed by regression. Dependent variable is tax compliance while independent variables are knowledge of taxation, service tax, compensation, tax penalty, organizational commitment, technological literacy, characteristic and demografic variables. Tax penalty and technological literacy have significant effect, while knowledge of taxation, tax service, compensation, and organizational commitment has no effect on tax compliance of government rsquo s treasurer at Ministry of Industry."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"