Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 444 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adriano Anetho
Tinjauan yuridis praktek jual beli tugas akhir mahasiswa ditinjau dari undang undang hak cipta = Legal analysis of sales and purchases of student final assignments based on copyrights law
"Skripsi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penjualan dan pemblian tugas akhir tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari penjualan dan pembelian tugas akhir tersebut.. Penelitian ini adalah penelitian prespiktif yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran yang dirumuskan dalam pokok permasalahan penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini adalah penjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu bentuk tindakan plagiarisme, tetapi penjualan tugas akhir tersebut juga belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, namun walaupun pennjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu plagiarisme dan belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Pihak yang menjual tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama sembilan bulan sedangkan pembeli tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama dua tahun dan/atau didenda paling banyak dua ratus juta rupiah.
This thesis is discusses about the sale and purchase of student final assignment based on copyright law. The purposes of this thesis are to know if sale and purchase of student final assignment is consider as a copyright infringement or a plagiarism, also what is legal implication for the seller and buyer of the said final assignment. Research method which is used in this study is a perspective method, which aims to give a possible answer to the issues in this mini thesis.
The results of this thesis is that the sale of a student final assignment is not consider a plagiarism. In regard from copyright perspective, the sale of a student final assignment is not necessarily consider a copyright infringement, however sale and purchase of student final assignment is consider as a violation of law. The seller itself can be sentenced to prison up to nine months, whether the buyer can be sentenced up to two years and/or he/she must pay at most wo hundred millions rupiah. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60364
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sasha Khairani Putri
Penerapan doktrin Trademark Dilution dalam perlindungan terhadap merek terkenal di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia = Application of Trademark Dilution doctrine in the protection of Well-known brands in United States, United Kingdom, and Indonesia
"Trademark dilution merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau serupa pada barang dan/atau jasa yang tidak bersaing, meskipun penggunaannya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataupun kebingungan pada konsumen. Pada dasarnya, pelanggaran merek membutuhkan adanya suatu persaingan dan apabila tidak ada persaingan di antara para pihaknya maka penggunaan merek yang serupa tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Doktrin trademark dilution ini kemudian diciptakan sebagai penutup dari celah ini. Dewasa ini, doktrin trademark dilution telah diadopsi oleh berbagai macam negara baik itu secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangannya. Konsep dari doktrin trademark dilution itu sendiri merupakan konsep hukum merek yang rumit dan relatif sulit untuk dijelaskan dan dipahami, oleh karena itu penerapan doktrinnya mungkin saja berbeda pada tiap negaranya. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisis penerapan doktrin trademark dilution di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia dari segi peraturan perundang-undangannya dan penyelesaian sengketanya di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode perbandingan serta perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait penerapan doktrin trademark dilution di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Hukum terkait trademark dilution di Amerika Serikat lebih berkembang dan hampir menyentuh setiap detail sehingga merupakan peraturan yang sangat komprehensif, sedangkan di Inggris, peraturan yang terkandung dalam Pasal 10(3) Trade Mark Act of 1994 belum mencakup seluruh ketentuan yang relevan. Penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dan Inggris umumnya telah menerapkan trademark dilution dengan tepat meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim di Inggris masih ditemukan adanya pertimbangan yang menyangkut pautkan likelihood of confusion dalam menetapkan klaim trademark dilution. Di Indonesia, meskipun sudah diatur secara implisit, unsur penting seperti kekhasan merek belum diterapkan secara maksimal baik dalam undang-undang ataupun praktiknya sehingga trademark dilution belum dapat dikatakan sudah diterapkan secara baik di Indonesia. Indonesia memerlukan memerlukan perbaikan undang-undang merek agar pengaturan terkait trademark dilution dapat menjadi lebih efektif dan tepat.
Trademark dilution is a right granted to brand owners to prevent the use of the same or similar brand on non-competitive goods and/or services, even though its use does not cause unfair business competition or confusion to consumers. Basically, trademark infringement requires competition and if there is no competition between the parties, the use of a similar brand is not considered an infringement. The trademark dilution doctrine was then created to close this gap. Nowadays, the doctrine of trademark dilution has been adopted by various countries either explicitly or implicitly in their laws and regulations. The concept of the trademark dilution doctrine itself is a complex and relatively difficult concept of trademark law to explain and understand, therefore the application of the doctrine may differ in each country. In this thesis, the author will analyze the application of the trademark dilution doctrine in the United States, United Kingdom, and Indonesia from the perspective of laws and regulations and the settlement of disputes in court. The method used in this research is juridical-normative with a statutory approach and comparative methods and data collection is done through literature studies. The results of this study indicate that there are some differences regarding the application of the doctrine of trademark dilution in the United States, the United Kingdom, and Indonesia. The law related to trademark dilution in the United States is more developed and touches almost every detail so it is a very comprehensive regulation, whereas in England, the regulations contained in Article 10(3) of the Trade Mark Act of 1994 have not yet covered all relevant provisions. Dispute resolution in the United States and the United Kingdom have generally applied trademark dilution appropriately although in the consideration of the High Court Judge in the United Kingdom, there are still considerations regarding the likelihood of confusion in determining trademark dilution claims. In Indonesia, although it has been regulated implicitly, important elements such as brand distinctiveness have not been applied optimally both in law and practice so trademark dilution cannot be said to have been applied properly in Indonesia. Indonesia needs to improve its trademark laws so that regulation related to trademark dilution can be more effective and appropriate."
Depok: 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqa Christy Adela Putri
Perlindungan Hak Cipta Karya Seni dari Tindakan Pengalihwujudan dengan Tujuan Komersial = Protection of Changing the Form of Artwork for Commercialization
"Salah satu ide penciptaan karya seni yang dilakukan manusia adalah mengubah wujud karya seni menjadi media lain. Namun, seringkali tindakan ini juga dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Maka, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis konsep pengalihwujudan karya seni di masyarakat dan pengalihwujudan karya seni dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan yang harus dilakukan dalam melakukan pengalihwujudan karya seni agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjelaskan hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dari para pihak yang terlibat dalam pengalihwujudan karya seni. Namun, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaptasian wajib mengikuti ketentuan dalam penggunaan ciptaan orang lain serta hak dan kewajiban yang dimiliki agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
One of the ideas of art creation done by humans is to change the form of artwork into other media. However, often this action can also lead to copyright infringement. This research is therefore aimed at analyzing the concept of embodiment of artworks in society and the embodiment of artworks from the perspective of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Law 28/2014). In addition, this research also discusses the provisions that must be carried out in the embodiment of works of art so as not to violate the provisions of the legislation and explains the rights and obligations that must be considered from the parties involved in the embodiment of works of art. However, the parties involved in adaptation activities must follow the provisions in the use of other people's creations as well as their rights and obligations so as not to violate laws and regulations."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Fauziah My
Penerapan prinsip itikad paling baik (utmost good faith) dalam studi kasus Claudine Anshori melawan PT. Asuransi Recapital dan PT. Cahaya Kalimantan Raya (analisa putusan Nomor 1301/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL, nomor 290/PDT.G/2010/PT.DKI, Nomor 1987/K/PDT/2) = The application principle of utmost good faith in case studies Zainudin Ansori against PT. Recapital Insurance and PT. Cahaya Kalimantan Raya (analysis of the verdict Nomor 1301/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL, nomor 290/PDT.G/2010/PT.DKI, Nomor 1987/K/PDT/2011)
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang prinsip itikad paling baik utmost good faith yang sangat diperlukan dalam kasus yang diteliti yaitu Zainudin Anshori melawan PT. Asuransi Recapitdal dan PT. Cahaya Kalimantan Raya. Pertimbangan hukum dari hakim sudah sesuai atau belum dengan prinsip itikad paling baik utmost good faith dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung pada kasus Zainudin Anshori melawan PT. Asuransi Recapital dan PT. Cahaya Kalimantan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Prinsip itikad paling baik utmost good faith sangat diperlukan dalam asuransi pengangkutan laut karena merupakan salah satu prinsip dasar dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut. Pertimbangan hukum dari hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi belum sesuai dengan dengan prinsip itikad paling baik sedangkan Putusan mahkamah agung sudah sesuai dengan prinsip itikad paling baik utmost good faith . Saran dari penelitian : 1 Bagi penanggung dalam penyelesaian klaim tidak memperlambat atau mempersulit tertanggung dalam memperoleh haknya dan memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme perjanjian asuransi 2 Bagi tertanggung supaya memberitahukan informasi atau fakta material yang benar terkait objek pertanggungan dan jika dikemudian hari baru didapatkan fakta atau informasi lain maka harus segera diberitahukan kepada penanggung 3 Hakim-hakim yang akan memeriksa memutus perkara adalah hakim-hakim yang sudah memahami hukum asuransi.
ABSTRACT The thesis discusses the implementation of the principle of utmost good faith in the marine cargo insurance claimcase between Zainundin Anshori against PT. Recapital Insurance and PT. Cahaya Kalimantan Raya to find out whether the legal consideration of the district,high and supreme courts is in accordance with principle of utmost good faith. The research method used is the judicial normative. Principle of utmost good faith is absolutely in marine cargo insurance. The legal consideration of the district and haigh court not compliance with the principle of utmost good faith. The legal consideration of the supreme court is in compliance with the principle of utmost good faith. This thesis suggest is 1 For the insurer in action claims did not slow or complicate the insured to obtain their rights and provide clear information related mechanisms of insurance agreement 2 For insured in order to notify the information or material facts that are true object related coverage and if in the future new obtained facts or other information then it should be immediately notified to the insurer 3 The magistrates will examine the disconnect things are judges who already understand the law of insurance. "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65767
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqi Nur Ramadhon
Analisa Yuridis terhadap Varietas Lokal di Indonesia di Tinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Trips) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia
mengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan
antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini
untuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapa
variezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk
mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan
ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan
hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional
Indonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karena
penelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma
di dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan
pendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus
mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikan
benefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenai
varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuan
Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankan
agar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu
memperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefit
sharing atas penggunaan varietas lokal.
Abstract
This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia
to set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationship
between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis
research to answer the points problem is consist of find out why local varieties
should be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRs
can be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which have
communal rights, and to obtain the relationship about the local variety between
the WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is using
normative legal for this thesis research because the focus of research to
examine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legal
research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of
concept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesia
should manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varieties
must offer benefits to the community sharing through the the Government and
the relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law in
Indonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP's
Agreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become a
member of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in
order to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of local
varieties. "
Universitas Indonesia, 2010
T27391
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqi Nur Ramadhon
Analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia di tinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman (PVT)
"Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia mengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini untuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapa variezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma di dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikan benefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankan agar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu memperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefit sharing atas penggunaan varietas lokal.
This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia to set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationship between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis research to answer the points problem is consist of find out why local varieties should be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRs can be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which have communal rights, and to obtain the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is using normative legal for this thesis research because the focus of research to examine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legal research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of concept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesia should manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varieties must offer benefits to the community sharing through the the Government and the relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law in Indonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP's Agreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become a member of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in order to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of local varieties. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27361
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Damanik, Alfared
Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya sinematografi : tinjauan khusus hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD
"Tesis ini membahas perlindungan hukum hak cipta atas karya sinematografi dengan tinjauan khusus hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Dengan pendekatan sosiolegal, dilihat bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Memakai analisa deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menggambarkan realita atas permasalahan yang ada di lapangan untuk menunjang hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum hak cipta atas hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD belum dapat berjalan, disebabkan: perbedaan konsep kepemilikan pelaku usaha penyewaan dengan konsep rezim hak cipta, kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum terhadap hak penyewaan, penegak hukum belum serius, dan belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan hak penyewaan. Juga bahwa pemegang hak cipta lebih fokus kepada pemberantasan pembajakan VCD.
This thesis to study about legal protection of copy right on cinematografi work with special review on rental right of cinematography in the form of VCD. Using the socio-legal approach, to see how the law works among society and how it interacts on the environment where it prevail. Qualitative descriptive analysis is used to describe and explain the reality of legal problems that has existed to support the result of field research.
The research result show that the copyright law enforcement on rental right of cinematography in the form of VCD hasn?t been being realized yet, caused by: difference of the ownership concept between rental entrepreneurs and the copyright concept, the people's and the law enforcement apparatus?s knowledge about rental right are still weak, the apparatus have not worked seriously to enforce the copyright provision, and the rental right regulation has not been complemented by implementation regulations. Also found that the copyright holders are more focus to eliminate the copyright pirating of VCD. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27792
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Martha Oktorina
Penggunaan tanpa hak atas merek terkenal pada nama domain
"Merek terkenal memiliki reputasi yang tinggi dan cenderung untuk ditiru, dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan tanpa hak atas merek terkenal juga terjadi di dalam perdagangan di internet. Merek digunakan sebagai nama domain yang berfungsi sebagai alamat situs dari suatu perusahaan untuk mempromosikan produkproduknya dan memudahkan konsumen untuk mengingat situs perusahaan tersebut. Prinsip pendaftaran nama domain adalah first come first served. Prinsip ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membonceng keterkenalan dari suatu merek dengan mendaftarkan merek tersebut sebagai nama domain. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain dan bagaimana WIPO Arbitration & Mediation Center menyelesaikan penggunaan merek terkenal yang didaftarkan sebagai nama domain di internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai tindakantindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain dan menyajikan analisa hukum dalam penyelesaian sengketa antara merek dan nama domain yang terjadi di internet dan penerapannya untuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan perbandingan. Simpulan dalam penelitian ini yaitu tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain adalah tindakan pendaftaran merek terkenal sebagai nama domain yang didasarkan pada tujuan untuk menjual, menyewakan, atau memindahkan hak atas nama domain tersebut kepada pemilik merek atau saingan bisnisnya dengan sejumlah harga, untuk mencegah pemilik merek mendaftarkan merek miliknya sebagai nama domain di internet, mengganggu bisnis atau usaha yang sedang dijalankan oleh saingannya, serta menarik dan mengarahkan para pengguna internet kepada situs milik pendaftar nama domain untuk tujuan komersial. Itikad buruk juga dilihat dari pendaftaran yang dilakukan secara tidak wajar atau tidak jujur, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan menyesatkan konsumen. Penyelesaian sengketa melalui WIPO Arbitration & Mediation Center menggunakan metode arbitrase dan mediasi dengan beracuan pada ketentuanketentuan yang terdapat dalam Uniform Dispute Resolution Policy yang diadopsi oleh ICANN.
Well-known marks have a high reputation and tend to be imitated, falsified or misused by parties who do not have rights or legitimate interest to the mark. The use of well-known mark without the right or legitimate interest such as also occurs in the Internet. Mark is used as a domain name that is used as the address of the Website of the company with the aim to promote their products and allow customers to remember the company website. The principle of domain name registration is first come first served. This principle is exploited by some parties to hitchhike the well-known of a mark by registering the mark as a domain name. The main problems of this research are what kind of action that can be said as an act of bad faith in the use of well-known marks as domain names and how does The WIPO Arbitration and Mediation Center resolve the dispute over the use of the well-known marks that are registered as domain names in the Internet. The purposes of this research are to obtain information about actions that can be said as an act of bad faith in the use of well-known marks as domain names and present a legal analysis of the settlement of disputes between well-known marks and domain names in the Internet and its use for dispute settlement in Indonesia. The method used in this research is the normative method, using the case and comparative approach. The conclusions in this research are the acts of bad faith use of well-known marks as domain names are the actions of well-known mark’s registration as domain names based on the purpose to sale, lease or transfer its right over the domain name to the well-known mark’s owner or its business competitor with a number of price, in order to prevent the proprietor of the wellknown marks to register their marks as a domain name on the Internet, disrupt the business that are run by its rivals, and to attract and direct users of Internet to its site for the commercial gain. This bad faith can also be seen from the registration conducted in an unnatural or dishonesty, which resulted in losses for others and mislead the consumers. The settlement of well-known marks and domain name’s dispute through WIPO Arbitration and Mediation Center is uses the method like arbitration and mediation by using the provisions of the Uniform Dispute Resolution Policy adopted by ICANN."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27874
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Arifiyadi
Analisis hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Electronic Pocurenment ) pada instansi pemerintah
"ABSTRAK
Tesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) dan
reformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen
penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaan
barang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistem
elektronik.
E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadi
semi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh.
Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurement
instansi pemerintah di Indonesia.
E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasan
badan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi.
Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (general principles) telah mempengaruhi
penyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia.
Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan eprocurement
pemerintah. Pengembangan e-procurement saat ini masih bersifat
parsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai dengan
standardisasi yang diharapkan.
Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) pemerintah
sendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalam
kedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasuki
area hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggung
jawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajiban
penyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada
area publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayanan
publik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat,
pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata."
2010
T27976
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bimo Tedjo Laksito
Benturan kepentingan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengaturan menara bersama telekomunikasi
"Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum Normative (yuridis normatif) yang menekankan penelitian pada telaah kaidah/substansi hukum yang menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam tesis ini ditemukan bahwa permasalahan menara bersama telekomunikasi terkait dengan aspek-aspek lain seperti penerapan prinsip fasilities sharing di industri telekomunikasi yang telah menjadi isu global dan telah diterapkan dibeberapa negara. Sedangkan dari aspek hukum, nuansa otonomi daerah sangat kental mengingat peran pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak implementasi pengaturan menara telekomunikasi. Dalam nuansa otonomi daerah ini yang menonjol adalah perizinan yang kemudian terkait dengan retribusi perizinan.
Hal lain yang dirasa menjadi permasalahan penting adalah kedudukan peraturan bersama menteri yang menjadi dasar bagi pengaturan menara bersama di rasa kurang memadai mengingat kedudukannya dalam tata urutan perundangundangan di Indonesia. Disamping itu aspek persaingan usaha juga menjadi isu yang penting.untuk dibahas. Akhirnya tesis ini ditutup dengan kesimpulan dan beberapa saran untuk pelaksanaan penaturan menara telekomunikasi ke depan.
This thesis discusses how the conflict of authority between the government and local governments in the implementation of the Guideline Development 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Permenkominfo Joint Telecommunication Tower and the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs, Minister of Public Works, Ministry of Communications and Information Technology and chief Investment Coordinating Board (No. 18 of 2009-07/PRT/M/2009- 19/PER.MENKOMINFO/03/2009 - 3/P/2009) on Guidelines and Guidelines for Joint Use of Telecommunication Tower. The method used in this thesis is a normative legal research methods (normative), which emphasizes research on the study of rules / legal substance that became the norm in the legislation.
In this thesis found that problems related to the telecommunications tower together with other aspects such as application of the principle of sharing fasilities in the telecommunications industry that has become a global issue and has been implemented in several countries. While the legal aspects, the nuances of regional autonomy is very strong considering the role of local government to spearhead the implementation of regulation of telecommunication towers. In the nuances of regional autonomy that stand out are the licensing and permitting fees associated with.
Another thing that is felt to be an important issue is the status of joint ministerial regulations which became the basis for setting the tower along with the sense of lack of appropriate, considering its position in the sort order legislation in Indonesia. Besides that aspect of business competition issues penting.untuk also be discussed. Finally, this thesis concludes with a summary and some suggestions for the implementation of the regulation of telecommunications towers in the future."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28159
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>