Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penjualan dan pemblian tugas akhir tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari penjualan dan pembelian tugas akhir tersebut.. Penelitian ini adalah penelitian prespiktif yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran yang dirumuskan dalam pokok permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah penjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu bentuk tindakan plagiarisme, tetapi penjualan tugas akhir tersebut juga belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, namun walaupun pennjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu plagiarisme dan belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Pihak yang menjual tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama sembilan bulan sedangkan pembeli tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama dua tahun dan/atau didenda paling banyak dua ratus juta rupiah. ......This thesis is discusses about the sale and purchase of student final assignment based on copyright law. The purposes of this thesis are to know if sale and purchase of student final assignment is consider as a copyright infringement or a plagiarism, also what is legal implication for the seller and buyer of the said final assignment. Research method which is used in this study is a perspective method, which aims to give a possible answer to the issues in this mini thesis. The results of this thesis is that the sale of a student final assignment is not consider a plagiarism. In regard from copyright perspective, the sale of a student final assignment is not necessarily consider a copyright infringement, however sale and purchase of student final assignment is consider as a violation of law. The seller itself can be sentenced to prison up to nine months, whether the buyer can be sentenced up to two years and/or he/she must pay at most wo hundred millions rupiah.

Abstrak :
Trademark dilution merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau serupa pada barang dan/atau jasa yang tidak bersaing, meskipun penggunaannya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataupun kebingungan pada konsumen. Pada dasarnya, pelanggaran merek membutuhkan adanya suatu persaingan dan apabila tidak ada persaingan di antara para pihaknya maka penggunaan merek yang serupa tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Doktrin trademark dilution ini kemudian diciptakan sebagai penutup dari celah ini. Dewasa ini, doktrin trademark dilution telah diadopsi oleh berbagai macam negara baik itu secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangannya. Konsep dari doktrin trademark dilution itu sendiri merupakan konsep hukum merek yang rumit dan relatif sulit untuk dijelaskan dan dipahami, oleh karena itu penerapan doktrinnya mungkin saja berbeda pada tiap negaranya. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisis penerapan doktrin trademark dilution di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia dari segi peraturan perundang-undangannya dan penyelesaian sengketanya di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode perbandingan serta perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait penerapan doktrin trademark dilution di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Hukum terkait trademark dilution di Amerika Serikat lebih berkembang dan hampir menyentuh setiap detail sehingga merupakan peraturan yang sangat komprehensif, sedangkan di Inggris, peraturan yang terkandung dalam Pasal 10(3) Trade Mark Act of 1994 belum mencakup seluruh ketentuan yang relevan. Penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dan Inggris umumnya telah menerapkan trademark dilution dengan tepat meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim di Inggris masih ditemukan adanya pertimbangan yang menyangkut pautkan likelihood of confusion dalam menetapkan klaim trademark dilution. Di Indonesia, meskipun sudah diatur secara implisit, unsur penting seperti kekhasan merek belum diterapkan secara maksimal baik dalam undang-undang ataupun praktiknya sehingga trademark dilution belum dapat dikatakan sudah diterapkan secara baik di Indonesia. Indonesia memerlukan memerlukan perbaikan undang-undang merek agar pengaturan terkait trademark dilution dapat menjadi lebih efektif dan tepat. ......Trademark dilution is a right granted to brand owners to prevent the use of the same or similar brand on non-competitive goods and/or services, even though its use does not cause unfair business competition or confusion to consumers. Basically, trademark infringement requires competition and if there is no competition between the parties, the use of a similar brand is not considered an infringement. The trademark dilution doctrine was then created to close this gap. Nowadays, the doctrine of trademark dilution has been adopted by various countries either explicitly or implicitly in their laws and regulations. The concept of the trademark dilution doctrine itself is a complex and relatively difficult concept of trademark law to explain and understand, therefore the application of the doctrine may differ in each country. In this thesis, the author will analyze the application of the trademark dilution doctrine in the United States, United Kingdom, and Indonesia from the perspective of laws and regulations and the settlement of disputes in court. The method used in this research is juridical-normative with a statutory approach and comparative methods and data collection is done through literature studies. The results of this study indicate that there are some differences regarding the application of the doctrine of trademark dilution in the United States, the United Kingdom, and Indonesia. The law related to trademark dilution in the United States is more developed and touches almost every detail so it is a very comprehensive regulation, whereas in England, the regulations contained in Article 10(3) of the Trade Mark Act of 1994 have not yet covered all relevant provisions. Dispute resolution in the United States and the United Kingdom have generally applied trademark dilution appropriately although in the consideration of the High Court Judge in the United Kingdom, there are still considerations regarding the likelihood of confusion in determining trademark dilution claims. In Indonesia, although it has been regulated implicitly, important elements such as brand distinctiveness have not been applied optimally both in law and practice so trademark dilution cannot be said to have been applied properly in Indonesia. Indonesia needs to improve its trademark laws so that regulation related to trademark dilution can be more effective and appropriate.

Abstrak :
Salah satu ide penciptaan karya seni yang dilakukan manusia adalah mengubah wujud karya seni menjadi media lain. Namun, seringkali tindakan ini juga dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Maka, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis konsep pengalihwujudan karya seni di masyarakat dan pengalihwujudan karya seni dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan yang harus dilakukan dalam melakukan pengalihwujudan karya seni agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjelaskan hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dari para pihak yang terlibat dalam pengalihwujudan karya seni. Namun, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaptasian wajib mengikuti ketentuan dalam penggunaan ciptaan orang lain serta hak dan kewajiban yang dimiliki agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ......One of the ideas of art creation done by humans is to change the form of artwork into other media. However, often this action can also lead to copyright infringement. This research is therefore aimed at analyzing the concept of embodiment of artworks in society and the embodiment of artworks from the perspective of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Law 28/2014). In addition, this research also discusses the provisions that must be carried out in the embodiment of works of art so as not to violate the provisions of the legislation and explains the rights and obligations that must be considered from the parties involved in the embodiment of works of art. However, the parties involved in adaptation activities must follow the provisions in the use of other people's creations as well as their rights and obligations so as not to violate laws and regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang prinsip itikad paling baik utmost good faith yang sangat diperlukan dalam kasus yang diteliti yaitu Zainudin Anshori melawan PT. Asuransi Recapitdal dan PT. Cahaya Kalimantan Raya. Pertimbangan hukum dari hakim sudah sesuai atau belum dengan prinsip itikad paling baik utmost good faith dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung pada kasus Zainudin Anshori melawan PT. Asuransi Recapital dan PT. Cahaya Kalimantan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Prinsip itikad paling baik utmost good faith sangat diperlukan dalam asuransi pengangkutan laut karena merupakan salah satu prinsip dasar dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut. Pertimbangan hukum dari hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi belum sesuai dengan dengan prinsip itikad paling baik sedangkan Putusan mahkamah agung sudah sesuai dengan prinsip itikad paling baik utmost good faith . Saran dari penelitian : 1 Bagi penanggung dalam penyelesaian klaim tidak memperlambat atau mempersulit tertanggung dalam memperoleh haknya dan memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme perjanjian asuransi 2 Bagi tertanggung supaya memberitahukan informasi atau fakta material yang benar terkait objek pertanggungan dan jika dikemudian hari baru didapatkan fakta atau informasi lain maka harus segera diberitahukan kepada penanggung 3 Hakim-hakim yang akan memeriksa memutus perkara adalah hakim-hakim yang sudah memahami hukum asuransi.

---

ABSTRACT The thesis discusses the implementation of the principle of utmost good faith in the marine cargo insurance claimcase between Zainundin Anshori against PT. Recapital Insurance and PT. Cahaya Kalimantan Raya to find out whether the legal consideration of the district,high and supreme courts is in accordance with principle of utmost good faith. The research method used is the judicial normative. Principle of utmost good faith is absolutely in marine cargo insurance. The legal consideration of the district and haigh court not compliance with the principle of utmost good faith. The legal consideration of the supreme court is in compliance with the principle of utmost good faith. This thesis suggest is 1 For the insurer in action claims did not slow or complicate the insured to obtain their rights and provide clear information related mechanisms of insurance agreement 2 For insured in order to notify the information or material facts that are true object related coverage and if in the future new obtained facts or other information then it should be immediately notified to the insurer 3 The magistrates will examine the disconnect things are judges who already understand the law of insurance.