Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ferry Wardhana
"Umrah dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa tahapan ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram. Berbeda dengan ibadah haji, ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja dan tanpa dibatasi batasan umur. Umroh dan haji sebagai salah satu bentuk mass gathering yang rutin dan berulang dengan konsekuensi potensi masalah kesehatan antara lain penularan penyakit infeksi. Saat ini alat transportasi pilihan utama yang digunakan oleh jamaah umrah adalah menggunakan pesawat terbang. Lingkungan pesawat yang unik merupakan salah satu sarana penyebaran penyakit antar penumpang. Mobilitas yang tinggi dari perjalanan pesawat terbang akan menimbulkan penyebaran penyakit antar negara dan berpotensi menyebabkan pandemi. Disiplin Kedokteran Penerbangan berperan penting dalam mencegah terjadinya penularan penyakit pada jamaah umrah yaitu dengan cara memastikan seluruh Jemaah telah mendapatkan vaksinasi. Salah satu penyakit yang penularannya dapat terjadi di pesawat dan dapat dicegah dengan menggunakan vaksinasi adalah meningitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan jamaah umrah melaksanakan vaksinasi meningitis. Penelitian menggunakan potong lintang. Seratus jamaah umrah yang tiba di Bandara Soekarno Hatta diambil datanya menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan faktor faktor yang berpengaruh adalah tingkat pendidikan, lokasi penyuntikan, dan asas manfaat. Jamaah umrah dengan tingkat pendidikan tinggi lebih patuh 3,56 kali daripada jamaah umrah yang berpendidikan rendah. Jamaah umrah yang melakukan vaksinasi di KKP lebih patuh 4,3 kali daripada jamaah umrah yang melakukan vaksinasi di klinik/rumah sakit. Sedangkan jamaah umrah dengan persepsi manfaat yang tinggi lebih patuh 4,82 kali daripada jamaah umrah dengan persepsi manfaat yang rendah

Umrah is carried out by performing several stages of worship in the holy city of Mecca, especially at the Grand Mosque. Unlike the pilgrimage, Umrah can be done at any time and without age restrictions. Umrah and hajj are a form of routine and recurring mass gathering with potential consequences for health problems, including the transmission of infectious diseases. Currently, the main mode of transportation used by Umrah pilgrims is by airplane. The unique aircraft environment is one means of spreading disease between passengers. The high mobility of airplane travel will cause the spread of disease between countries and the potential to cause a pandemic. The Discipline of Aviation Medicine plays an important role in preventing the spread of disease in Umrah pilgrims, namely by ensuring that all Congregations have been vaccinated. One of the diseases that can be transmitted on board and can be prevented by using vaccination is meningitis. This study aims to determine the factors that influence the obedience of Umrah pilgrims in implementing meningitis vaccination. Research using cross sectional. One hundred Umrah pilgrims who arrived at Soekarno Hatta Airport were collected using a questionnaire. The results showed that the influencing factors were the level of education, the location of injection, and the principle of benefit. Umrah pilgrims with a higher level of education are 3.56 times more obedient than those with low education. Umrah pilgrims who vaccinate at the KKP are 4.3 times more obedient than Umrah pilgrims who vaccinate in clinics / hospitals. Meanwhile, those with a high perceived benefit were 4.82 times more obedient than those with a low perceived benefit."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Widjaja
"ABSTRACT
Malpraktik dalam bidang kesehatan, meskipun seringkali digunakan dan disebut dalam
kehidupan sehari-hari, secara formal tidak pernah mempunyai definisi yang jelas dan
tegas. Bahkan dari kalangan ahli hukum maupun ahli kesehatan, penggunaan istilah
malpraktik dalam bidang kesehatan ini masih diperdebatkan. Tesis ini melakukan
penelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari tahu dan memberikan definisi
malpraktik dalam bidang kesehatan. Tesis ini juga mencari tahu kriteria, jenis,
penyebab, pembuktian dalam malpraktik, dan pilihan forum penyelesaian sengketa
malpraktik dalam bidang kesehatan. Tesis ini memberikan masukan bahwa pada
dasarnya hubungan dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan harus dilihat sebagai
hubungan kontraktual.

ABSTRACT
Malpractice in healthcare, eventhough was widely used and spoken in daily life,
formally no clear and pricise definition has been made. Even from the point of view of
law and healthcare expert, the utilisation of malpractice in healthcare term is still
debatted. This tesis condutcs literatures review and experts interview in order to find
out and determine the definition of malpractice in healthcare. This tesis also tries to
find the criteria, kinds, causes, evidence to be used in malpractice suits, and forum
selection in settling malpractice disputes in helathcare. This tesis provides input that in
principle the legal relation in providing medical service shall be seen as contractual
relation. (xiv + 107)"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T38901
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Widjaja
"[ABSTRAK
Setiap negara memiliki sejarah perkembangan rumah sakitnya, meskipun dewasa ini,
dengan berbagai alasan semua negara membicarakan tata kelola rumah sakit. Di
Indonesia dewasa ini Undang-Undang Rumah Sakit (UURS) tidak secara tegas
merujuk istilah corporate governance, namun demikian dalam Penjelasan Pasal 29
ayat (1) butir r UURS, secara tersirat diketahui bahwa corporate governance adalah
bagian dari hospital governance. Sedangkan konsepsi dan terminologi corporate
govenance di Indonesia mengacu pada perseroan terbatas, khususnya perseroan
terbatas terbuka. Dalam konsepsi tersebut, semua perseroan terbatas harus taat pada
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), termasuk perseroan terbatas dengan
bidang usaha rumah sakit. Penelitian ini bertujuan membuktikan telah terjadi
mispersepsi penggunaan istilah corporate governance dalam manajemen rumah
sakit. Penelitian ini membandingkan corporate governance dalam UURS dengan
UUPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder.
Triangulasi dilakukan untuk mempertahankan validitas hasil. Penelitian ini juga
menggunakan metoda perbandingan hukum untuk memahami konsep korporasi dan
corporate governance dalam rangka menjelaskan pelaksanaan corporate governance
di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UURS telah salah
menginterpretasikan status rumah sakit. UURS telah meletakkan fungsi rumah sakit
secara kurang tepat, yang seharusnya dilihat sebagai kegiatan (usaha) dari perseroan
terbatas. Artinya rumah sakit harus dipandang sebagai bagian perseroan terbatas dan
bukan sebaliknya. Kesalahan interpretasi ini telah menyebabkan terjadinya
miskonsepsi dan kesalahan penggunaan istilah corporate governance dalam UURS.
Peneliti menyarankan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan
dalam UURS agar sejalan dengan konsep yang berlaku dan dapat diterapkan secara
konsisten.

ABSTRACT
Each state has its own history on the development of hospital, eventhough nowadays
for many different reason, all countries in the world is talking about governance in
hospital. In Indonesia cuurent situation, Indonesian Hospital Law does not
specifically refer to corporate governance, however in the Elucidation of Article 29
para (1) point r of the Hospital Law, it is implied that corporate governance was
part of hospital governance. Meanwhile the conception and terminology of corporate
govenance in Indonesia belongs to corporation, especially public corporation. In
such conception, all corporations must comply with Corporate Law, including all
corporations with line of business of hospital. The aim of this research is to prove
that there has been a misconception of corporate governance terminology in hospital
management. This research tries to contrast the conception of corporate governance
used in Hospital Law against the Corporate Law. This research uses qualitative
research. This reseacrh uses secondary data, with triangulation to maintain validity
of result. This research also uses comparative legal method to understand the
concept of corporation and corporate governance in order to explain the application
of corporate governance in hospital. Result of the research shows that Hospital Law
has misinterpreted the status of hospital. It has mislead the function of hospital,
which shall be seen as a line of business of a corporation. It means that hospital must
be seen as part of the corporation as organisation and not vice versa. Researcher
recommends to make amendments to some articles of the Hospital Act in order to
make it inline with the prevailing concept and can be consistently applied. (xvii +
129);Each state has its own history on the development of hospital, eventhough nowadays
for many different reason, all countries in the world is talking about governance in
hospital. In Indonesia cuurent situation, Indonesian Hospital Law does not
specifically refer to corporate governance, however in the Elucidation of Article 29
para (1) point r of the Hospital Law, it is implied that corporate governance was
part of hospital governance. Meanwhile the conception and terminology of corporate
govenance in Indonesia belongs to corporation, especially public corporation. In
such conception, all corporations must comply with Corporate Law, including all
corporations with line of business of hospital. The aim of this research is to prove
that there has been a misconception of corporate governance terminology in hospital
management. This research tries to contrast the conception of corporate governance
used in Hospital Law against the Corporate Law. This research uses qualitative
research. This reseacrh uses secondary data, with triangulation to maintain validity
of result. This research also uses comparative legal method to understand the
concept of corporation and corporate governance in order to explain the application
of corporate governance in hospital. Result of the research shows that Hospital Law
has misinterpreted the status of hospital. It has mislead the function of hospital,
which shall be seen as a line of business of a corporation. It means that hospital must
be seen as part of the corporation as organisation and not vice versa. Researcher
recommends to make amendments to some articles of the Hospital Act in order to
make it inline with the prevailing concept and can be consistently applied. (xvii +
129), Each state has its own history on the development of hospital, eventhough nowadays
for many different reason, all countries in the world is talking about governance in
hospital. In Indonesia cuurent situation, Indonesian Hospital Law does not
specifically refer to corporate governance, however in the Elucidation of Article 29
para (1) point r of the Hospital Law, it is implied that corporate governance was
part of hospital governance. Meanwhile the conception and terminology of corporate
govenance in Indonesia belongs to corporation, especially public corporation. In
such conception, all corporations must comply with Corporate Law, including all
corporations with line of business of hospital. The aim of this research is to prove
that there has been a misconception of corporate governance terminology in hospital
management. This research tries to contrast the conception of corporate governance
used in Hospital Law against the Corporate Law. This research uses qualitative
research. This reseacrh uses secondary data, with triangulation to maintain validity
of result. This research also uses comparative legal method to understand the
concept of corporation and corporate governance in order to explain the application
of corporate governance in hospital. Result of the research shows that Hospital Law
has misinterpreted the status of hospital. It has mislead the function of hospital,
which shall be seen as a line of business of a corporation. It means that hospital must
be seen as part of the corporation as organisation and not vice versa. Researcher
recommends to make amendments to some articles of the Hospital Act in order to
make it inline with the prevailing concept and can be consistently applied. (xvii +
129)]"
2015
T43477
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzan
"Pendahuluan Bagi seorang pilot, OSA dapat berdampak terhadap keselamatan penerbangan dengan menimbulkan fatigue dan gangguan kognitif pada memori, atensi, perencanaan, kemampuan memecahkan masalah dan multitasking. Salah satu faktor predisposisi utama terjadinya OSA adalah peningkatan berat badan, serta faktor pekerjaan juga dapat mempengaruhi timbulnya risiko OSA.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara obesitas dan faktor-faktor lainnya terhadap risiko OSA pada pilot sipil di Indonesia.
Metode Penelitian ini menggunakan disain potong lintang dan dilakukan di Balai Kesehatan Penerbangan. Responden diminta mengisi kuesioner STOP-BANG untuk menilai risiko OSA, kuesioner Epworth Sleepiness Scale untuk mengukur Excessive Daytime Sleepiness, kuesioner Nasal Obstruction Symptom Evaluation untuk mengukur obstruksi di hidung, dan kuesioner Global Physical Activity Questionnaire untuk mengukur aktifitas fisik. Kemudian dilakukan pengukuran antropometri berupa body mass index dan lingkar leher.
Hasil Didapatkan 176 responden dengan prevalensi risiko tinggi OSA sebesar 35,8%. Kemudian, obesitas dan lingkar leher ditemukan mempunyai hubungan bermakna dengan risiko tinggi OSA (p<0,05). Untuk faktor lainnya, ditemukan juga bahwa usia, tekanan darah, obstruksi hidung, penyempitan orofaring, dan merokok ditemukan hubungan bermakna dengan risiko tinggi OSA (p<0,05). Tidak terdapat hubungan bermakna antara faktor pekerjaan dengan risiko OSA (p>0,05). Untuk faktor-faktor yang paling berhubungan dengan risiko OSA ialah lingkar leher, penyempitan orofaring, dan obstruksi nasal (p<0,05).
Kesimpulan Terdapat hubungan yang bermakna antara faktor antropometri yaitu BMI dan lingkar leher; faktor demografi yaitu usia; faktor komorbid yaitu tekanan darah, obstruksi hidung, dan penyempitan rongga orofaring; dan juga faktor kebiasaan yaitu merokok dengan risiko OSA. Tidak terdapat hubungan bermakna antara faktor pekerjaan dengan risiko OSA.

Introduction In pilots, OSA can impact flight safety as it can cause fatigue and cognitive impairment in memory, attention, planning, problem-solving skills, and multitasking. Increased body weight can predispose to OSA, and occupational factors may influence risk development. This study aims to determine the relationship between obesity and other factors on the risk of OSA in civilian pilots in Indonesia.
Methods This study used a cross-sectional design and was conducted at the Aviation Health Center. Respondents were asked to fill out the STOP-BANG questionnaire to assess OSA risk, the ESS questionnaire to measure EDS, the NOSE questionnaire to measure nasal obstruction, and the GPAQ questionnaire to measure physical activity. Then anthropometric measurements were taken in the form of BMI and neck circumference.
Results From 176 respondents, 35,8% had a high risk of OSA. Obesity and neck circumference, age, blood pressure, nasal obstruction, oropharyngeal narrowing, and smoking were found to have a significant association with a high risk of OSA (p<0.05). There is no significant relationship between occupational factors and OSA risk (p>0.05). The factors most associated with OSA risk were neck circumference, oropharyngeal narrowing, and nasal obstruction (p<0.05).
Conclusion There is a significant relationship between anthropometric factors such as BMI and neck circumference; demographic factors such as age; comorbid factors such as blood pressure, nasal obstruction, and narrowing of the oropharyngeal cavity; and habit factors such as smoking with the risk of OSA. There is no significant relationship between occupational factors and OSA risk.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2023
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzan
"OSA berdampak terhadap keselamatan penerbangan dengan menimbulkan fatigue dan gangguan kognitif pada memori, atensi, perencanaan, kemampuan memecahkan masalah dan multitasking. Faktor predisposisi utama OSA adalah peningkatan berat badan, serta faktor pekerjaan juga dapat mempengaruhi timbulnya risiko OSA. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara obesitas dan faktor-faktor lainnya terhadap risiko OSA pada pilot sipil di Indonesia. Penelitian menggunakan disain potong lintang dan dilakukan di Balai Kesehatan Penerbangan. Responden mengisi kuesioner STOP-BANG untuk risiko OSA, kuesioner ESS untuk EDS, kuesioner NOSE untuk obstruksi di hidung, dan kuesioner GPAQ untuk aktifitas fisik. Kemudian dilakukan pengukuran antropometri berupa BMI dan lingkar leher. Didapatkan 176 responden dengan prevalensi risiko OSA 35,8%. Kemudian, obesitas, lingkar leher, usia, tekanan darah, obstruksi hidung, penyempitan orofaring, dan merokok ditemukan mempunyai hubungan bermakna dengan risiko tinggi OSA (p<0,05). Tidak terdapat hubungan bermakna antara faktor pekerjaan dengan risiko OSA (p>0,05). Faktor-faktor yang paling berhubungan dengan risiko OSA ialah lingkar leher, penyempitan orofaring, dan obstruksi nasal (p<0,05). Terdapat hubungan bermakna antara faktor antropometri yaitu BMI dan lingkar leher; faktor demografi yaitu usia; faktor komorbid yaitu tekanan darah, obstruksi hidung, dan penyempitan rongga orofaring; dan juga faktor kebiasaan yaitu merokok dengan risiko OSA.

OSA can impact flight safety by causing fatigue and cognitive impairment in memory, attention, planning, problem-solving, and multitasking abilities. Increased body weight can predispose to OSA, and the risk development is affected by occupational factors. A cross-sectional study to determine the association between obesity and other factors on the risk of OSA in Indonesian civilian pilots was conducted at the Aviation Health Center. The respondents filled out the STOP-BANG questionnaire for OSA risk, the ESS questionnaire for EDS, the NOSE questionnaire for nasal obstruction, and the GPAQ questionnaire for physical activity. Anthropometric measurements (BMI and neck circumference) were measured. Of the 176 respondents, the prevalence of OSA risk was 35.8%. Obesity, neck circumference, age, blood pressure, nasal obstruction, oropharyngeal narrowing, and smoking were found to have a significant association with a high risk of OSA (p<0.05). There was no significant association between occupational factors and OSA risk (p>0.05). Neck circumference, oropharyngeal narrowing, and nasal obstruction were the factors most associated with OSA risk (p<0.05). There was a significant association between anthropometric factors (BMI and neck circumference), demographic factors (age), comorbid factors (blood pressure, nasal obstruction, and narrowing of the oropharyngeal cavity), and also smoking habits with the risk of OSA."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2023
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Putu Octavianty
"Kedokteran Militer di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peran dalam dukungan dan layanan kesehatan pada masa perang dan damai. Ancaman terhadap pertahanan yang tidak hanya berasal dari serangan agresor tetapi juga kondisi bencana alam. Layanan kedokteran forensik dan medikolegal merupakan suatu hal yang baru dalam instansi TNI AL, sehingga penelitian ini akan membahas potensi peranan dokter spesialis forensik dan medikolegal (Sp.FM) di instansi TNI AL dalam mendukung tugas pokok TNI AL, serta memetakan potensi risiko/konflik dalam pemberian layanan kedokteran untuk hukum (yandokkum) serta mitigasi konflik serta membangun imparsialitas dan independensi dalam tugas pelayanan. Sebagai penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan grounded theory, data diambil dengan metode FGD dan wawancara mendalam terhadap pemangku kebijakan di level menengah dan pemangku kebijakan pusat. Hasilnya, didapatkan bahwa peran Sp.FM yang diharapkan dominan dalam pembuktian kasus perkara pidana, ternyata diutamakan untuk mendukung tata kelola kebencanaan melalui proses identifikasi. Peranan Sp.FM diharapkan dapat berkolaborasi untuk mengatasi konflik baik internal dari kedokteran militer dan antar matra di TNI, maupun eksternal dengan korps lain di TNI dan unsur di luar TNI melalui pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin sehingga tujuan yandokkum di instansi TNI AL dapat terwujud.

Military Medicine in the Indonesian Navy (TNI AL) plays a crucial role in providing healthcare. Defense threats arise not only from aggressor attacks but also from natural disasters. Forensic and medicolegal services is a relatively new field within the Indonesian Navy. This study explores the potential role of forensic and medicolegal specialists (Sp.FM) in supporting the Indonesian Navy's primary duties, mapping potential risks and conflicts in providing forensic medical services, proposing conflict mitigation strategies, and ensuring impartiality and independence in service tasks. This is an exploratory qualitative study with grounded theory approach. Data was collected through FGDs and in-depth interviews with mid-level and top policymakers. The findings revealed that the role of Sp.FM, which was expected to be dominant in criminal case investigations, was primarily directed towards supporting disaster management through identification processes. The role of Sp.FM is anticipated to collaborate in addressing internal conflicts within military medicine, inter-service conflicts within the navy, and external conflicts with other corps and external entities. This can be achieved through comprehensive collaboration with multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary approaches, ensuring that the objectives of medical services for legal purposes are met in the navy."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2024
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Dianita Ika Meilia
"Pendapat ahli yang disampaikan dalam proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dikenal dengan evidence-based practice (EBP). Dalam kedokteran forensik, EBP belum diterapkan secara eksplisit, termasuk di Indonesia. Salah satu pendekatan potensial untuk merumuskan pendapat ahli berbasis bukti disebut dengan INFERENCE (INtegration of Forensic Epidemiology and the Rigorous EvaluatioN of Causation Elements). Selain itu, belum ada pedoman universal untuk membuat laporan patologi forensik. Salah satu pedoman yang potensial bernama PERFORM-P (Principles of evidence-based Reporting in FORensic Medicine-Pathology version). Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed-methods) melalui lima tahapan yang saling terkait yaitu (1) survei potong lintang untuk mengetahui karakteristik dokter forensik Indonesia dan praktiknya saat ini, (2) proses adaptasi dan validasi kedua alat tersebut melalui review oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia, (3) studi pre-post intervention satu kelompok untuk menilai validitas dan reliabilitas pendapat ahli kedokteran forensik yang diformulasikan menggunakan i-INFERENCE (Indonesian-INFERENCE) dan dilaporkan menggunakan i-PERFORM-P (Indonesian-PERFORM-P), (4) studi kasus analitik menggunakan i-INFERENCE, dan (5) diskusi kelompok terfokus untuk mengeksplorasi kepuasan pelanggan terhadap i-INFERENCE dan i-PERFORM-P. Seluruh penelitian ini dilaksanakan di Jakarta (secara luring dan daring) sejak bulan Desember 2017 sampai Juli 2022. i-INFERENCE dan i-PERFORM-P dapat meningkatkan validitas pendapat ahli kedokteran forensik. Kedua alat tersebut berpotensi untuk digunakan dalam setting Indonesia dengan beberapa tambahan/klarifikasi dalam pedoman pengguna. Keduanya juga mendapat sambutan yang umumnya positif, baik dari pengguna potensial (dokter forensik Indonesia) maupun oleh konsumen (jaksa dan hakim) meskipun diperlukan upaya lebih dalam menggunakannya. Peserta membayangkan bahwa kedua alat tersebut akan sangat berguna dalam kasus yang rumit. Dengan adanya i-INFERENCE dan i-PERFORM-P dokter forensik Indonesia diharapkan lebih siap dalam menganalisis dan melaporkan kasus yang kompleks, serta implementasi EBP dapat ditingkatkan.

Expert opinions presented in legal proceedings should be scientifically accountable, which is known as evidence-based practice (EBP). In forensic medicine, EBP has not been explicitly applied, including in Indonesia. One potential approach to formulate evidence-based expert opinions is called INFERENCE (INtegration of Forensic Epidemiology and the Rigorous EvaluatioN of Causation Elements). Additionally, there is also no universal guideline for making forensic pathological reports. One prospective guideline is the PERFORM-P (Principles of Evidencebased Reporting in FORensic Medicine-Pathology version). This study uses a mixed-method through five interrelated phases, i.e., (1) a cross-sectional survey to determine the characteristics of Indonesian forensic doctors and their current practice, (2) the adaptation and validation process of the two tools through a review by the Indonesian College of Forensic Medicine, (3) a one-group pre-post intervention study to assess the validity and reliability of forensic medical expert opinions formulated using i-INFERENCE (Indonesian-INFERENCE) and reported using i-PERFORM-P (Indonesian-PERFORM-P), (4) an analytic case study using i-INFERENCE, and (5) a focused group discussion to explore customer satisfaction towards i-INFERENCE and i-PERFORM-P. This study was conducted in Jakarta (online and offline) from December 2017 until July 2022. i-INFERENCE and iPERFORM-P can increase the validity of forensic medical expert opinions. Both tools can potentially be used in the Indonesian setting with some additions/clarifications in the user manuals. They also received a generally positive reception, both by potensial user (Indonesian forensic medical doctors) and by consumers (public prosecutors and judges) albeit the extra effort that is needed in using them. Participants envision that both tools will be most useful in complex cases. By obtaining the i-INFERENCE and the i-PERFORM-P, Indonesian forensic medical doctors are better equipped in analyzing and reporting complex cases, and the implementation of EBP can be improved."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library