Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed.

Abstrak :
ABSTRAK
Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurance salah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut maka diperlukan coordination of benefit. Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di program JKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurut fasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dan asuransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit. Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut.

---

ABSTRAK
National Health Insurance programme that adheres to the Social Health Insurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population of Indonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJS Kesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can become insured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency. To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordination of benefit. Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potential impacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination of Benefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ other guarantee entities. This study is a qualitative research. The study states that the COB programme that will be implemented in JKN is different with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to the referral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan. Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal health coverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial health insurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committed hospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health care referral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJS Kesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based on information technology, socialization COB to participants and providers, and the need for further research on the implementation of the COB.