Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) dan produktivitas faktor tunggal (Single Factor Produktivity/SFP) diyakini sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat produktivitas. Masing-masing metode pengukuran memiliki keunggulan tersendiri yang tergantung pada tujuan pengukuran dan ketersediaan sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tersebut. Studi empiris menunjukkan bahwa kinerja ekonomi suatu negara dapat diukur melalui metode tersebut. Ekonomi Indonesia yang terdiri dari 11 sektor telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di antara 11 sektor tersebut terdapat beberapa sektor yang memliki kontribusi terbesar di dalam PDB nasional. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor manufaktur, sektor pertanian dan sektor perdagangan. Namun demikian, PDB nasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar 11 sektor tersebut. Salah satu faktor pendukung tingkat produktivitas suatu ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, tesis ini akan menganalisis peranan infrastruktur terhadap produktivitas di sektor manufaktur di Indonesia serta menganalisis jenis infrastruktur apa yang memberikan kontribusi signifikan dalam produktivitas. Tesis ini akan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja sebagai salah satu bentuk dari produktivitas faktor tunggal/SFP. Untuk mengetahui sejauh mana peranan infrastruktur dalam produktivitas sektor manufaktur di Indonesia selama kurun waktu 2000-2009, pendugaan dilakukan dengan menggunakan satu set data panel yang mencakup semua provinsi. Hasil pendugaan menunjukkan bahwa metode terbaik untuk mengestimasi model adalah dengan metode Efek Acak (Random Effect). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa semua variabel yang diamati menunjukkan tanda positif walaupun beberapa variabel tidak signifikan. Analisis dalam level provinsi juga dilakukan untuk menguji apakah kondisi geografis juga berpengaruh terhadap produktivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2000 hingga 2009, produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur di Indonesia telah menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap infrastruktur. Dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur di Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan memiliki peranan yang paling dominan dalam menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur. Dalam tataran kebijakan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di seluruh provinsi terutama yang terkait dengan sektor manufaktur. Upaya tersebut tidak hanya sebatas perbaikan dan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas infrastruktur, tetapi juga meningkatkan penyediaan infrastruktur secara lebih merata. Dengan demikian, melalui efek pengganda (multiplier effect), tingkat kesejahteraan secara keseluruhan dapat ditingkatkan. ...... Both SFP and TFP are believed as tools to measure productivity. This means that those measurements can be used to assess economic performance. However, each measurement has its own superiority, which relies on the purposes and the availability of sources to calculate it. Indonesia’s economy which consists of 11 sectors shows a positive growth in around last 10 years. Those sectors are manufacturing sector, agriculture sector and trade sector. Among those sectors, there are several sectors having bigger share on national GDP compare to the rest. However, the magnitude of each sector share in GDP is not solely determined by the sector itself, but it also influenced by other factors. One believed as the supporting factor is infrastructure. Therefore, this paper will examine the role of infrastructure on the productivity in manufacturing sector in Indonesia and analyze which kind of infrastructures that highly contributes to the productivity. The paper is measuring productivity labor productivity as one form of SFP. Based on the calculation, this paper excludes the TFP calculation as the productivity measurement due to unconvincing result. To assess the role of infrastructures in productivityin the manufacturing sector in Indonesia during 2000-2009, by using a panel data set which includes all provinces, the estimation is conducted. The result shows that the best method to estimate the model is Random Effect method. Further analysis reveals that all of observed variables show a positive sign but some of those variables are insignificant. Province level analysis also conducted to examine whether geographical condition also have effect to productivity. To sum up, the results signify that during the period of 2000 to 2009, labor productivity in manufacturing sector in Indonesia shows a positive and significant relation to infrastructures. It can be concluded that labor productivity in manufacturing sector in Indonesia is influenced by infrastructure provisions. Moreover, government of Indonesia should improve infrastructures provisions across provinces which related to manufacturing sector. Not only improvements in the quantity and quality of infrastructures, but also reduce the inequality and uneven infrastructure distribution. By improving the infrastructures related to manufacturing sector, it can increase welfare through multiplier effects not only for the labor but also for the society.

Abstrak :
Upah minimum terhadap pengangguran adalah topik klasik dalam bidang ekonomi pembangunan. Namun, belum ada kesimpulan yang seragam mengenai dampak upah minimum terhadap pengangguran. Sementara pengangguran dan informalitas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara berkembang telah melaksanakan desentralisasi penetapan upah minimum. Kebijakan ini telah menyebabkan variasi antar Provinsi baik yang berbeda pulau ataupun di dalam satu pulau. Tujuan paper ini untuk menemukan hubungan antara upah minimum pengangguran menggabungkan dengan setengah pengangguran dan informalitas menggunakan panel data set dari 33 provinsi di Indonesia sejak 2006 sampai 2012. Berdasarkan tetap statik dan efek random, upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif dengan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap penurunan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Hasil ini dianggap hasil yang mengejutkan karena banyak literatur sebelumnya menyebutkan hubungan yang positif. Hubungan negatif juga berarti monopsony yang memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Monopsony di Indonesia bukan suatu hal yang mengejutkan karena karakteristik geografis dan konsentrasi pasar yang ada. Selain itu, hasil dari 2SLS estimasi menggunakan komponen biaya hidup layak sebagai variabel instrumental memberikan hasil tidak berbeda dibandingkan model efek statik. ...... Minimum wage impact on unemployment is classical topic in area of economic development. However, there has been no uniform conclusion on how minimum wage gives impact to unemployment. Meanwhile underemployment and informality become serious problem faced by developing countries. Indonesia as one of the developing countries has decentralized the minimum wage setting. This policy has led to variation of provincial minimum wage across provinces between islands, but also variations within island. While there has been several studies which examine the minimum wage impact on Indonesian labor market, there is still no study on unemployment combine with underemployment and informality that taken into account of endogeneity problem from minimum wage. In order to fill this gap on the existing literature, this paper utilizes panel data set from 33 Indonesian provinces since 2006 to 2012. Fixed effect and random effect panel data set are being employed to find the relationship between minimum wage and this paper’s outcomes. Furthermore, two stages least square model is used to tackle the endogeneity between minimum wage and outcomes that this paper examines. Based on fixed effect and random effect model, minimum wage show negative relationships with unemployment, underemployment and informality. Increases in minimum wage will work towards reduced unemployment, underemployment and informality. This result is considered a surprising result due to many previous literatures provide positive relationships. The negative relationship also means that monopsony played a significant role in the Indonesian labor market. Monopsony in Indonesia is not a surprising fact due to geographical characteristics and market concentrations are existed. Furthermore, two stages least square estimation using decent living costs as instrumental variable provide no different result as compare to static effect models.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini strategi self-reliance untuk mencapai ketahanan pangan telah secara luas diterapkan sejak perdagangan internasional menjadi lebih liberal. Tujuan dari peneletian ini adalah untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan di Indonesia menggunakan data panel propinsi 2005-2013. Hasil empiris menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki dampak positif pada asupan kalori dan protein. Hasil ini mendukung argumen bahwa perdagangan dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan. Sebaliknya, keterbukaan perdagangan pada sektor pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Hal ini mungkin disebabkan pangsa sektor pertanian dalam perdagangan internasional relatif kecil. Selain itu, karena beras sangat penting dalam pola konsumsi di Indonesia, harga beras signifikan mempengaruhi asupan kalori. Sebaliknya, meskipun kedelai juga merupakan komoditas penting untuk konsumsi, harga dan produksi tidak mempengaruhi asupan protein. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang menghasilkan pendapatan sangat penting untuk mengurangi kerawanan pangan.

---

ABSTRACT
Nowadays the self reliance strategy to achieve food security has broadly implemented since the international trade become more liberal This policy not only implemented by countries that have lack of food in order to ensure their food availability but also in countries that traditionally an agriculture producer However policy has to accompany by adequate export performance so they can purchase imported food The purpose of this paper is to analyse the effect of trade liberalization on food security in Indonesia using provincial panel data from 2005 2013 This study focus on two commodities that is important as source of nutrition for Indonesian people which is rice and soybean The empirical results shows that trade openness in general is have positive impact on calorie and protein intake This result support the argument that trade can induce income that in turns increases people access to food On contrary agriculture openness do not has significant effect on food security This might due to the share of agriculture sector in international trade is relative small Furthermore since rice is crucial in Indonesia dietary pattern the price of rice is significant affect calorie intake In contrast even though soybean also an important commodity for consumption its price and production does not affect the protein intake In addition this study also confirms that GRDP per capita has positive effect on food security Therefore an income generating policy is essential to reduce food insecurity

Abstrak :
Thesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari trade openness terhadap kinerja pasar tenaga kerja di Indonesia. Dalam studi ini, kinerja pasar tenaga kerja diindikasikan oleh tiga variabel berbeda yaitu: (1) labor underutilization; (2) full-unemployment; (3) time related-underemployment. Hasil empiris menunjukan bahwa peningkatan level dari trade openness secara signifikan akan menurunkan labor underutilization di Indonesia. Hal ini senada dengan dampak yang ditimbulkan kepada jumlah pengangguran terbuka yang berhubungan negatif dengan variabel independent tersebut. Namun demikian, penilitian ini juga menunjukan bahwa level dari trade openness berhubungan positif dengan underemployment. Artinya, peningkatan trade openness malah akan meningkatkan jumlah orang yang underemployment di Indonesia. ...... The objective of this study is to analyze the impact of international trade activities especially trade openness to labor market performances in Indonesia. Here, labor market performance is indicated by three dependent variables: Labor underutilization; Full-unemployment; and Time-related underemployment. Empirical results show that level of trade openness is statistically significant influence labor underutilization and full-unemployment in Indonesia in negative relationship. However, for time-related underemployment, trade openness seems like having different direction. Over all, it can be concluded that though unemployment already becomes main indicator for labor market performance; it seems that this variable is less sensitive relative to underemployment and labor underutilization. Therefore, study using these last two variables would be potentially gives more reliable result.

Abstrak :
[ABSTRAK
Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat. Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to examine the effect of fiscal decentralization on inter-provincial of poverty and inequality in Indonesia. The analysis uses a panel data of 32 provinces in Indonesia for the period 2006 ? 2012. Different types of fiscal decentralization indicator are used to examine the potential effect of fiscal decentralization on poverty and inequality. The result from panel data estimation shows that fiscal decentralization has different effect on poverty and inequality. Fiscal decentralization with revenue approach as the indicator (FD1) seems to have negative significant relation, where increase on revenue lead to decrease poverty. It is similar to the effect of fiscal decentralization on comparison of expenditure and growth approach. In contrast, approaching on expenditure cannot explain its relationship due to insignificant result. Furthermore, the effect fiscal decentralization on inequality is also mixing. According to fiscal decentralization indicator 1 and 2, it shows positive effect but insignificant. It means that increasing on both revenue and expenditure cannot precisely effect on inequality. It is different with the effect on fiscal decentralization indicator 3 that its increasing tends to increase inequality. Moreover, the analysis using deficit rate notices that it cannot explain the effect on poverty and inequality. The case study of Nusa Tenggara Provinces shows that during fiscal decentralization poverty is decreasing, while the inequality is fluctuates and tend to increase.;Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Analisis ini menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia untuk periode 2006 - 2012. Berbagai indikator desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menguji pengaruh potensi desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Hasil dari estimasi data panel menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek yang berbeda pada kemiskinan dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal dengan pendekatan pendapatan sebagai indikator (fd1) memiliki hubungan yang signifikan negatif, dimana kenaikan pada pendapatan utama untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini mirip dengan efek desentralisasi fiskal dengan pendekatan perbandingan pengeluaran dan pertumbuhan. Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil yang tidak signifikan.

---

;Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Analisis ini menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia untuk periode 2006 - 2012. Berbagai indikator desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menguji pengaruh potensi desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Hasil dari estimasi data panel menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek yang berbeda pada kemiskinan dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal dengan pendekatan pendapatan sebagai indikator (fd1) memiliki hubungan yang signifikan negatif, dimana kenaikan pada pendapatan utama untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini mirip dengan efek desentralisasi fiskal dengan pendekatan perbandingan pengeluaran dan pertumbuhan. Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil yang tidak signifikan. Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat. Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan., Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Analisis ini menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia untuk periode 2006 - 2012. Berbagai indikator desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menguji pengaruh potensi desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Hasil dari estimasi data panel menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek yang berbeda pada kemiskinan dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal dengan pendekatan pendapatan sebagai indikator (fd1) memiliki hubungan yang signifikan negatif, dimana kenaikan pada pendapatan utama untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini mirip dengan efek desentralisasi fiskal dengan pendekatan perbandingan pengeluaran dan pertumbuhan. Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil yang tidak signifikan. Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat. Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan.]

Abstrak :
ABSTRAK
Kami mempelajari ekonomi korupsi melalui eksperimen berupa survey. Hubungan antara kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku korupsi dan beberapa karakteristik diantaranya adalah jenis kelamin, usia, kebangsaan dan “pengalaman internasional” kemudian diteliti melaui kuesioner. Penelitian ini menggunakan mahasiswa program master tahun 2013-2014 di ISS. Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, perilaku korup tidak hanya digerakkan oleh jumlah uang yang ada dalam “kegiatan” korupsi tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh seberapa besar kemungkinan tertangkap. Kedua, meskipun beberapa peneliti percaya bahwa perilaku korupsi adalah fenomena yang umum, namun demikian, tidak ada hubungan pasti antara kecederungan untuk terlibat korupsi dan jenis kelamin, usia, kebangsaan, ataupun “pengalaman internasional”. Ketiga, persepsi korupsi mungkin tidak mewakili seluruh fenomena realitas korupsi di Negara tertentu. Keempat, institusi-institusi memiliki pengaruh tertentu dalam membentuk pandangan hidup masyarakat.

---

ABSTRACT
We study the economics of corruption through survey experiment. The relationship between the likelihood to engage in corrupt behavior and several characteristics such as sex, age, nationality and international exposure is then examined through questionnaire. This study uses ISS students MA batch 2013-2014 as the respondents. This research finds that, firstly, corrupt behavior is not only driven by the amount of money involved in the corrupt activities, but also affected by the probability of being caught. Secondly, even though some scholars believe that corruption is a widespread phenomenon, there is no exact relationship between the propensity to engage in corruption and gender, age, nationality or international exposure. Thirdly, corruption perception may not represent the whole phenomena of corruption reality in a specific country. Fourthly, institutions have certain influences in shaping people’s way of life.

Abstrak :
Walaupun usaha pelestarian alam telah meluas, namun masih terdapat perdebatan panjang apakah keberadaan kawasan konservasi, seperti Taman Nasional, berpengaruh terhadap pola penghidupan masyarakat pedesaan? Thesis ini bertujuan untuk menanggapi pertanyaan ini dengan melakukan pendugaan pengaruh penetapan Taman Nasional (TN) terhadap aktifitas perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Dua TN yaitu TN Gunung Ciremai (TNGC) dan TN Gunung Merapi (TNGM) terpilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kesamaan karakteristik. Kedua TN tersebut berlokasi di Pulau Jawa dan ditetapkan pada tahun 2004. Perkiraan terhadap dampak TN mengadopsi metode analisis pra-paska perlakuan-kontrol. Metode analisis ini menggunakan dua periode data crosssection, pendataan pertama pada tahun 2000 (empat tahun sebelum TN ditetapkan) dan pendataan kedua dilakukan pada tahun 2007 (tiga tahun setelah TN ditetapkan). Dua periode pendataan dilakukan terhadap group kontrol dan group yang mendapat perlakuan. Thesis ini membandingkan hasil pendugaan yang menggunakan metode OLS dan propensity-score-matching, dan menggunakan pendekatan common-support dalam pengitungan hasil regresi. Hasil regresi akan menampilkan perkiraan dampak penetapan TN terhadap perekonomian rumah tangga pedesaan di sekitar TN. Kombinasi dari metode analisis Difference-in-Difference dan matching estimator menunjukkan bahwa penetapan TN tidak secara signifikan mempengaruhi pola perekonomian masyarakat lokal, termasuk pengeluaran untuk pangan dan non-pangan. TN juga tidak secara signifikan mempengaruhi kegiatan pertanian masyarakat. Menurunnya pengeluaran rumah tangga setelah penetapan TN kemungkinan disebabkan oleh pengaruh faktor lain, seperti tingginya pembelian input pertanian yang disebabkan oleh inflasi. Menurunnya pengeluaran rumah tangga akibat kehilangan akses ke sumberdaya alam yang terdapat dalam TN berhubungan terbalik dengan peningkatan income rumah tangga dari sektor non-pertanian dan pengembangan sumberdaya manusia. Pengembangan sumber daya manusia menggunakan indikator rata-rata jam kehadiran di sekolah dan sebuah binary variable apakah anak-anak belajar ataukah bekerja pada jam sekolah? Pada akhirnya kami menyimpulkan bahwa aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar kawasan konservasi tidak secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan status kawasan menjadi kawasan konservasi. Walaupun penetapan kawasan konservasi pada umumnya memperkenalkan pembatasan akses masyarakat pada sumberdaya alam yang ada di dalamnya, pada kenyataannya pemangku kawasan tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk menerapkan aturan secara efektif. Selanjutnya, TN tetap memainkan peranan yang penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan bentang alam yang menguntungkan untuk kegiatan ecotourism, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor non-pertanian. Thesis ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis efek jangka panjang dan efek yang lebih luas dari penetapan kawasan konservasi, khususnya TN. ...... Notwithstanding the widespread effort to conserve the nature, there is still a long debate as to whether conservation areas, such as National Parks, have an impact on rural livelihood. This paper aims to fill this gap by estimating the impact of National Park (NP) establishment on economic activities of rural households in Indonesia. Two NPs which are Gunung Ciremai NP (GCNP) and Gunung Merapi NP (GMNP) have been selected since both shared comparable characteristics. Those two NPs are located in Java Island and are established in 2004. The estimation approach to examine the impact of NPs to rural economic activities adopted a pre-post treatment-control analysis design. This analysis utilized two periods cross-section data, the first was collected in 2000, four years prior to the NPs establishment, and the second was followed-up data collected in 2007, three years after the NP establishment, both for treatment and control groups. I compare the use of OLS regression and propensity score matching methods, and incorporate the role of 'common support.' These predictions provide an estimation of the impact of NPs establishment on rural economics. A combination of Difference-in-Difference (DD) analysis and matching estimator shows that NPs establishment does not significantly affect expenditures of local households, both for food and non-food spending. Proximity to the NPs has insignificant impact on local farming activities. Lower total household?s expenditure in post-establishment period was probably caused by other factors such as higher spending on farming input through inflation, but still the changing was not considerably different. The risk for reduced households expenditures due to lose access to natural resources after the NPs establishment was inversely correlated with the household revenue from non-farm activities and human development. Human development was simply indicated by average hours of school attendance and a binary variable whether children are working during schooling period or not. In general, we conclude that the current economic activities of local people at the edge of NPs are not significantly affected by NP establishment. Even though NPs establishment introduce strict rule to prohibit local people to enter and utilize resources in NPs, the NPs authorities do not have sufficient personnel and fund to implement the legislation. Furthermore, NPs play an important role to maintain biodiversity and landscape that are beneficial to ecotourism activities that in turn may improve the rural income from non-farming activities. This paper also suggests that further research is needed to examine the long term impact of NPs on adjacent household.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan kemiskinan dan lingkungan seringkali dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Namun pada kenyataannya, kemiskinan tidak luput dari masalah-masalah terkait lingkungan dan sebaliknya. Oleh karena itu tesis ini meneliti hubungan permasalahan kemiskinan dan lingkungan dalam hal penghidupan, kesehatan dan kerawanan terhadap bencana alam seperti kegagalan panen. Penelitian ini menggunakan data panel dari 32 propinsi antara kurun waktu 2001 sampai dengan 2010. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi, Granger causality, dan intertemporal indeks. Dengan menggunakan analisis korelasi, penelitian ini mengetahui: (1) hubungan yang erat antara tingkat kemiskinan di pedesaaan dengan tutupan hutan; (2) hubungan yang lemah antara kepadatan kemiskinan di pedesaan dengan tutupan hutan. Dengan menggunakan Granger causality, hubungan timbal balik antara kemiskinan dan permasalahan lingkungan dapat diketahui. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hubungan kemiskinan dan permasalahan lingkungan adalah non-bidirectional causalities. Intertemporal indeks juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui nexus antara kemiskinan dan permasalahan lingkungan secara spesifik disetiap propinsi. Lebih lanjut, penelitian ini juga melihat hubungan antara poverty-enviroment vulnerability dan HDI.

---

ABSTRACT
Poverty and environment problems are often threated separately as an individual problem. However, there is huge of facts that the poor collectively could not be apart from the environment. Thus, several channels have been employed in this paper in order to investigate in which poverty and environment are associated. Those are livelihood, health and vulnerability links. Using a panel data set of 32 provinces ranged from 2001 to 2010, this study provides evidences on poverty and environment nexus by employing various methods. The findings verify: (a) high correlation on rural poverty rate and forest coverage; (b) weak correlation on rural poverty density and forest coverage. This paper also confirms on causality testing that results in non-bidirectional causalities. Rather, evidently it is causal relationship from rural poverty to forest. In order to find the nexus in each province, poverty-environment indices were constructed and result in various degree of poverty-environment vulnerability. Specifically, performance for each province across time also has been examined and results also in various poverty-environment vulnerability reductions. Finally, additional result on poverty-environment vulnerability and HDI relationship has given a meaningful insight that higher HDI constitute lower poverty-environment vulnerability.

Abstrak :
Perkebunan kelapa sawit menjadi komuditas utama pertanian di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di garis katulistiwa dengan 147 juta hektar area hutan mempunyai potensi besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai senjata dalam meningkatkan pendapatan per kapita terutama di daerah pedesaan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit memberi dampak negatif, terutama terhadap isu lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Studi ini dilakukan dalam rangka untuk memahami pengaruh dari perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya terhadap pendapatan perkapita di tingkat daerah dan tingkat nasional di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel pada tingkat propinsi yang terdiri dari 23 propinsi di Indonesia menggunakan data tahunan dalam rentang waktu 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2011. Tingkat wilayah dibagi menjadi 5 berdasar atas kesamaan lokasi propinsi-propinsi pada pulau yang sama di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak secara nyata mempengaruhi pendapatan perkapita di Indonesia. Di tingkat wilayah, perkebunan kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan perkapita dengan hubungan yang bertolak belakang dan pengaruh ini terlihat di semua wilayah. Produktivitas kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan per kapita di tingkat nasional dengan hubungan yang positif. Namun demikian, produktivitas kelapa sawit tidak menunjukkan memberi pengaruh yang nyata di masing-masing wilayah di Indonesia. Berdasar pada hasil tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi cara yang lebih memungkinkan dalam meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia.

---

Oil palm plantation was becoming the mainstay of agricultural commodities in Indonesia since last three decades. Indonesia as an equatorial country with 147 million hectares of forest area has a great potential in the development of oil palm plantations as a weapon in increasing per capita income especially in rural areas. However, it cannot be denied that expansions of oil palm plantations bring negative effects, especially in relation with environmental issues and conservation of biodiversity. This study conducted in order to understand the effects of oil palm plantation and oil palm productivity on per capita income in the region and national level in Indonesia. This study uses panel data at provincial level which consists of 23 provinces in Indonesia in the vulnerable period of 9 years from 2003 to 2011 in annually data. The region level is divided in 5 based on the similarity of provincial location in same island in Indonesia. The results showed that oil palm plantation did not significant in effect the per capita income in Indonesia. In region level, oil palm plantations gave significant effect on per capita income in the opposite relationship and this effect was represented by all across regions. Oil palm productivity is significant in effected on per capita income at national level with positive relationship. However, oil palm productivity did not give significant effect in representation across regions in Indonesia. According to these results, this study concludes that expansion of oil palm plantations do not significant in increasing per capita income. Increasing of oil palm productivity becomes more reasonable way in increasing per capita income in Indonesia.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia. Penelitian ini, khususnya, ditujukan untuk menganalisa perkembangan industri pengolahan kakao di Indonesia setelah penerapan bea keluar terhadap ekspor biji kakao (bahan baku bagi produk-produk olahan kakao); bagaimana respon dari industri tersebut dan bagaimana distribusi harga diantara para pelaku dalam rantai nilai kakao-coklat di Indonesia. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam analisa penelitian ini. Analisa kualitatif digunakan untuk melihat secara deskriptif pola ekspor kakao Indonesia, sebagai gambaran dari perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia. Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk menganalisa rantai nilai dari Kakao-Coklat di Indonesia. Analisa deskriptif juga dilakukan terhadap trend harga biji kakao untuk melihat pembagian harga dan resiko antar pelaku dalam rantai nilai kakao Indonesia akibat penerapan bea keluar ekspor biji kakao dan perubahan harga dunia biji kakao. Analisa kuantitatif dilakukan untuk melihat apakah penerapan bea keluar tersebut mempengaruhi perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia, melalui penawaran ekspor dari produk-produk olahan kakao Indonesia. Hasil analisa menunjukkan bahwa pasokan biji kakao yang tidak cukup untuk pasar domestik, hambatan berupa bea masuk oleh negara-negara EU, dan permasalahan transportasi adalah permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia. Dapat disimpulkan juga bahwa penerapan bea keluar untuk ekspor biji kakao adalah regulasi yang sangat efektif untuk menurunkan ketergantungan terhadap ekspor bahan baku pada ekspor produk kakao Indonesia dan mendorong pengolahan domestik kakao dengan peningkatan ekspor produk-produk olahan kakao. Selain itu, penerapan bea keluar dan fluktuasi harga dunia untuk biji kakao dipandang menguntungkan pemerintah dan industri pengolahan kakao, tapi menyebabkan kerugian bagi eksporter biji kakao dan tidak berpengaruh terhadap petani. Namun, suatu mekanisme penetapan harga yang lebih baik antara petani dan industri serta efektifitas dari keberadaan asosiasi atau organisasi petani dapat menjadi solusi untuk membuat petani memperoleh keuntungan dari penerapan bea keluar tersebut

---

ABSTRACT
This paper aims to answer a question regarding factors that can hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. Specifically, the paper is intended to analyze the development of cocoa processing industries in Indonesia due to the imposition of export tax on cocoa beans (raw material for cocoa processing products); how they respond and how the price distribution among stakeholders. Qualitative and quantitative methods are applied in the analysis of this paper. The qualitative analysis is used to see descriptively the pattern of the Indonesian cocoa exports, as the picture of the development of Indonesian cocoa processing industry, and analyze the Indonesian cocoa-chocolate value chain, specifically the processing of cocoa in domestic market. Descriptive analysis is also done for the trend of cocoa beans price to see the share of price and risk between stakeholders in Indonesian cocoa value chain due to the imposition of export tax on cocoa beans and the changes in the world price of cocoa beans. Quantitative analysis is done to see whether the imposition of export tax on cocoa beans affects the development of Indonesian cocoa processing industries, through export supply of the Indonesian cocoa products. Result of the analysis shows that insufficient supply of cocoa beans for domestic market, barriers in the form of import duty by the EU countries, and transportation problems are the major problems that could hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. The analysis also concludes that the introduction of export tax on cocoa beans is an effective regulation to decrease the dependence on the export of raw material of cocoa exports and encourage the domestic processing of cocoa beans by increase the export of cocoa processing products. In addition, the imposition of the tax and fluctuation on the world price of cocoa beans is evaluated to be benefited for the government and the processors, but causes loss on the exporters of cocoa beans and gives no effect to the farmers. However, a better price mechanism between the farmers and the processors and the presence of an effective farmer?s association or organization could be a solution to make the farmers gain benefit of the export tax imposition.;This paper aims to answer a question regarding factors that can hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. Specifically, the paper is intended to analyze the development of cocoa processing industries in Indonesia due to the imposition of export tax on cocoa beans (raw material for cocoa processing products); how they respond and how the price distribution among stakeholders. Qualitative and quantitative methods are applied in the analysis of this paper. The qualitative analysis is used to see descriptively the pattern of the Indonesian cocoa exports, as the picture of the development of Indonesian cocoa processing industry, and analyze the Indonesian cocoa-chocolate value chain, specifically the processing of cocoa in domestic market. Descriptive analysis is also done for the trend of cocoa beans price to see the share of price and risk between stakeholders in Indonesian cocoa value chain due to the imposition of export tax on cocoa beans and the changes in the world price of cocoa beans. Quantitative analysis is done to see whether the imposition of export tax on cocoa beans affects the development of Indonesian cocoa processing industries, through export supply of the Indonesian cocoa products. Result of the analysis shows that insufficient supply of cocoa beans for domestic market, barriers in the form of import duty by the EU countries, and transportation problems are the major problems that could hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. The analysis also concludes that the introduction of export tax on cocoa beans is an effective regulation to decrease the dependence on the export of raw material of cocoa exports and encourage the domestic processing of cocoa beans by increase the export of cocoa processing products. In addition, the imposition of the tax and fluctuation on the world price of cocoa beans is evaluated to be benefited for the government and the processors, but causes loss on the exporters of cocoa beans and gives no effect to the farmers. However, a better price mechanism between the farmers and the processors and the presence of an effective farmer?s association or organization could be a solution to make the farmers gain benefit of the export tax imposition;This paper aims to answer a question regarding factors that can hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. Specifically, the paper is intended to analyze the development of cocoa processing industries in Indonesia due to the imposition of export tax on cocoa beans (raw material for cocoa processing products); how they respond and how the price distribution among stakeholders. Qualitative and quantitative methods are applied in the analysis of this paper. The qualitative analysis is used to see descriptively the pattern of the Indonesian cocoa exports, as the picture of the development of Indonesian cocoa processing industry, and analyze the Indonesian cocoa-chocolate value chain, specifically the processing of cocoa in domestic market. Descriptive analysis is also done for the trend of cocoa beans price to see the share of price and risk between stakeholders in Indonesian cocoa value chain due to the imposition of export tax on cocoa beans and the changes in the world price of cocoa beans. Quantitative analysis is done to see whether the imposition of export tax on cocoa beans affects the development of Indonesian cocoa processing industries, through export supply of the Indonesian cocoa products. Result of the analysis shows that insufficient supply of cocoa beans for domestic market, barriers in the form of import duty by the EU countries, and transportation problems are the major problems that could hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. The analysis also concludes that the introduction of export tax on cocoa beans is an effective regulation to decrease the dependence on the export of raw material of cocoa exports and encourage the domestic processing of cocoa beans by increase the export of cocoa processing products. In addition, the imposition of the tax and fluctuation on the world price of cocoa beans is evaluated to be benefited for the government and the processors, but causes loss on the exporters of cocoa beans and gives no effect to the farmers. However, a better price mechanism between the farmers and the processors and the presence of an effective farmer?s association or organization could be a solution to make the farmers gain benefit of the export tax imposition;This paper aims to answer a question regarding factors that can hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. Specifically, the paper is intended to analyze the development of cocoa processing industries in Indonesia due to the imposition of export tax on cocoa beans (raw material for cocoa processing products); how they respond and how the price distribution among stakeholders. Qualitative and quantitative methods are applied in the analysis of this paper. The qualitative analysis is used to see descriptively the pattern of the Indonesian cocoa exports, as the picture of the development of Indonesian cocoa processing industry, and analyze the Indonesian cocoa-chocolate value chain, specifically the processing of cocoa in domestic market. Descriptive analysis is also done for the trend of cocoa beans price to see the share of price and risk between stakeholders in Indonesian cocoa value chain due to the imposition of export tax on cocoa beans and the changes in the world price of cocoa beans. Quantitative analysis is done to see whether the imposition of export tax on cocoa beans affects the development of Indonesian cocoa processing industries, through export supply of the Indonesian cocoa products. Result of the analysis shows that insufficient supply of cocoa beans for domestic market, barriers in the form of import duty by the EU countries, and transportation problems are the major problems that could hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. The analysis also concludes that the introduction of export tax on cocoa beans is an effective regulation to decrease the dependence on the export of raw material of cocoa exports and encourage the domestic processing of cocoa beans by increase the export of cocoa processing products. In addition, the imposition of the tax and fluctuation on the world price of cocoa beans is evaluated to be benefited for the government and the processors, but causes loss on the exporters of cocoa beans and gives no effect to the farmers. However, a better price mechanism between the farmers and the processors and the presence of an effective farmer’s association or organization could be a solution to make the farmers gain benefit of the export tax imposition, This paper aims to answer a question regarding factors that can hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. Specifically, the paper is intended to analyze the development of cocoa processing industries in Indonesia due to the imposition of export tax on cocoa beans (raw material for cocoa processing products); how they respond and how the price distribution among stakeholders. Qualitative and quantitative methods are applied in the analysis of this paper. The qualitative analysis is used to see descriptively the pattern of the Indonesian cocoa exports, as the picture of the development of Indonesian cocoa processing industry, and analyze the Indonesian cocoa-chocolate value chain, specifically the processing of cocoa in domestic market. Descriptive analysis is also done for the trend of cocoa beans price to see the share of price and risk between stakeholders in Indonesian cocoa value chain due to the imposition of export tax on cocoa beans and the changes in the world price of cocoa beans. Quantitative analysis is done to see whether the imposition of export tax on cocoa beans affects the development of Indonesian cocoa processing industries, through export supply of the Indonesian cocoa products. Result of the analysis shows that insufficient supply of cocoa beans for domestic market, barriers in the form of import duty by the EU countries, and transportation problems are the major problems that could hinder the development of Indonesian cocoa processing industry. The analysis also concludes that the introduction of export tax on cocoa beans is an effective regulation to decrease the dependence on the export of raw material of cocoa exports and encourage the domestic processing of cocoa beans by increase the export of cocoa processing products. In addition, the imposition of the tax and fluctuation on the world price of cocoa beans is evaluated to be benefited for the government and the processors, but causes loss on the exporters of cocoa beans and gives no effect to the farmers. However, a better price mechanism between the farmers and the processors and the presence of an effective farmer’s association or organization could be a solution to make the farmers gain benefit of the export tax imposition]