Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas peran Audit Internal dalam perwujudan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada salah satu bank asing di Indonesia, yaitu Bank XYZ Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka serta melakukan wawancara terstruktur kepada beberapa organ perusahaan yang menjadi fokus dalam pembahasan. Hasil dari penelitian penulis bahwa Audit Internal di Bank XYZ Indonesia telah menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan Kode Etik yang berlaku dan peraturan dari regulator di Indonesia. Selain itu, Komite lainnya di Bank XYZ telah melakukan koordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

---

ABSTRACT
This study discussed the role of Internal Audit in the embodiment of Tata Kelola Perusahaan yang baik in one of foreign bank in Indonesia, named Bank XYZ Indonesia. This study is qualitative research with descriptive design. The approach taken is using literature study method and conducting structured interview to several company?s organ which are highlighted in this study. The result of this study is Internal Audit in Bank XYZ Indonesia performed their role properly, in accordance with the applicable Code of Conduct and regulations in Indonesia. In addition, other committees at Bank XYZ has coordinated well in carrying out their duties.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan sebagai referensi kepada otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam menerapkan DER rule sebelum PMK 169 Tahun 2015 mulai berlaku di Indonesia dengan studi kasus pada PT. X menggunakan arm's length approach. Penelitian ini juga membahas implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal yang terjadi pada PT X dan kaitan DER menggunakan arms length approach pada PMK-169 tahun 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah MM theory, yaitu teori yang mengatakan bahwa dalam kondisi normal struktur modal tidak menambah value perusahaan, namun dengan adanya unsur pajak struktur modal akan berpengaruh pada value perusahaan karena adanya tax shield berupa biaya bunga, untuk melihat kecenderungan PT. X dalam mengatur struktur modalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk dapat meneliti fenomena yang terjadi pada PT. X lebih dalam dan memberikan evaluasi perpajakan untuk menjadi referensi bagi otoritas pajak, praktisi pajak, dan pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, studi literatur, dan pencarian data komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum peraturan mengenai DER diterapkan di Indonesia, PT. X cenderung menggunakan pinjaman sebagai struktur modal yang utama, hal ini sesuai dengan MM theory. Oleh karena struktur modal PT. X tidak wajar, sehingga otoritas pajak berhak melakukan penyesuaian fiskal menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Namun demikian, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian fiskal secara proporsional dan tidak melakukan penyesuaian fiskal terhadap seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman tersebut, seperti beban bunga dan kerugian selisih kurs. Selanjutnya, terdapat implikasi perpajakan atas konversi utang menjadi modal dari sisi kreditur dan debitur, hal tersebut terjadi apabila ada selisih nilai utang yang menjadi modal. Kemudian, perlu dipertimbangkan juga DER rule menggunakan safe harbour approach yang mengkaitkan arms length approach di dalamnya. ......This research is conducted in order to be a reference to the tax authorities, tax consultant, and other stakeholders to provide solutions and recommendations in implementing DER rule before PMK 169 year 2015 comes into force in Indonesia with a case study on PT. X using the arms length approach. This research also discusses the taxation implications of debt to equity swap that occurred at PT. X and the relation between DER using the arms length approach with PMK 169 year 2015. The theory used in this study is MM theory, that is the theory which says that under normal conditions the capital structure does not increase the company's value, but with tax the capital structure will affect the company's value because of the tax shield in the form of interest costs, to see the case of PT. X when it sets its capital structure. The method used in this study is a case study to be able to examine the phenomena that occur in PT. X more deeply and provide tax evaluations to be a reference for tax authorities, tax consultant, and other stakeholders. The data is collected by document studies, literature studies, and commercial data searches. The result of this study indicates that before the regulation regarding DER was applied in Indonesia, PT. X tended to use loans as the main capital structure than equity, this was in line with MM theory where companies tended to use debt rather than equity with the presence of tax. Because PT X's capital structure is not at arm's length, the tax authorities have the right to make fiscal adjustments using Article 18 paragraph (3) of the Income Tax Act. Therefore, this study recommends to make a fiscal adjustment proportionally and not to make a fiscal adjustment to all costs arising from such loans, such as interest expense and foreign exchange losses. Furthermore, there are tax implications of the debt to equity swap both of the creditor and debtor side, this occured if there is a difference in the value of debt that becomes equity. Then, it should be considered also the DER rule using safe harbor approach that related to the arms length approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang beberapa aspek pajak dalam kegiatan bisnis telekomunikasi PT Indosat meliputi sewa satelit, telekomunikasi selular, dan jasa outsourcing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek pajak di PT Indosat yang meliputi sewa satelit, selular, dan jasa outsourcing dijabarkan poin-poin dari segi pajaknya, baik berupa Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa saran yang disampaikan antara lain adalah menyesuaikan aspek pajak tersebut dari segi pajaknya dengan regulasi perpajakan terkait, dan melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang muncul dari kegiatan bisnis PT Indosat yang berpotensi menjadi aspek pajak lainnya agar lebih lengkap.

---

ABSTRACT
The objective of this study is to discover some tax aspects of business activities at PT Indosat, such as satellite rental, cellular communication, and outsourcing services. The result shows that the tax aspects of each business activities described by their regulations that related to the tax aspects of PT Indosat’s business activities. Several inputs from the writer to company are to adjust the tax aspects with the related regulations of tax, and explore the possibilities of another aspects that related with the business activities of PT Indosat to complete the research.

Abstrak :
Data pembanding atas transaksi hubungan istimewa merupakan salah satu hal yang seringkali diperdebatkan oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan Pemeriksa Pajak dalam menentukan data pembanding pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa, untuk mengetahui kendala Pemeriksa Pajak dalam menentukan data pembanding, serta untuk mengetahui apa yang menyebabkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak mengenai data pembanding. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksa Pajak mempertimbangkan karakteristik usaha, dokumentasi harga transfer, faktor kesebandingan, ketersediaan data pembanding internal, informasi dari sumber informasi eksternal, kelengkapan data dan ketersediaan website kandidat pembanding, kriteria kandidat pembanding, pendekatan pemeriksaan, serta metode harga transfer. Kendala yang dihadapi adalah kendala pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak, ketidakterbukaan Wajib Pajak, keunikan produk dan jasa serta proses bisnis Wajib Pajak, pemahaman Pemeriksa Pajak, load pekerjaan yang tinggi, mutasi pegawai, keterbatasan sumber informasi dan variasi database, kendala akses database, serta kendala penguasaan bahasa asing tertentu. Sengketa mengenai data pembanding disebabkan adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, tidak dilakukannya analisis transfer pricing yang mendalam, keterbatasan akses informasi, adanya tindakan untuk menjustifikasi transaksi, kurangnya pedoman dalam penentuan data pembanding, serta masalah komunikasi dan keterbukaan yang timbul pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

---

Comparable on affiliate transactions is one thing that is often debated by the Taxpayers and Tax Auditors. This study was conducted to find out the Tax Auditors? consideration in determining comparable during transfer pricing audit and the constraints as well as the causes of dispute on comparable between Taxpayers and Tax Auditors. This research was conducted using qualitative approach. The results showed that Tax Auditors consider Tax payers? business characteristics, transfer pricing documentation, comparability factors, the availability of internal comparable, the information obtained from external source such as databases, the completeness of data and the availability of comparable company's website, the qualitative and quantitative criteria of comparable company, transfer pricing methods used, and audit approach carried out. The constraints is due to understanding and tax compliance, lack of openness, the Taxpayers? uniqueness of products, services, and business, Tax Auditors? knowledge, high work load, personnel transfers within organization, limited information resources and variations in databases, limited access to database, and foreign language constraint. Disputes on comparable between Taxpayers and Tax Auditors may arise due to differences in interests and understanding, the absence of in-depth analysis of transfer pricing, limited access to information, justification on transaction, the lackness of guidance in determining comparable, and communication problems and lack of openness during the audit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015, dampak bagi perusahaan yang menerapkan standar tersebut, dan bagaimana perusahaan mengungkapkan informasi terkait penerapan dan dampak dari PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015. Penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia dengan melakukan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim dipengaruhi oleh faktor kapitalisasi pasar, jumlah karyawan, dan auditor. Penelitian ini juga memberikan hasil dimana pengungkapan penerapan dan dampak dari sebagian besar perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015 sudah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam PSAK 24 Revisi 2013. ......The purpose of this research is to provide empirical evidence about factors that influence the company`s decision to implement PSAK 24 Revisi 2013 in an interim financial report of 2015, the effects for company that implement these standard, and how company disclose information related to the implementation and efect of PSAK 24 Revisi 2013 in the interim financial report of 2015. This research included companies listed in Indonesia stock exchange by using logistic regression analysis. The result of this research indicate that implementation of PSAK 24 Revisi 2013 in interim financial report influenced by market capitalization, number of employee, and auditor. This research also provides results in which disclosure of the implementation and effect of most companies have been appliying PSAK 24 Revisi 2013 in financial interim report of 2015 has been done in accordance with the rules ini PSAK 24 Revisi 2013.

Abstrak :
Skripsi ini membahas topik mengenai perbedaan ketentuan revaluasi aset tetap menurut standar akuntansi dan peraturan perpajakan serta implementasinya pada wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Khusus. Secara umum, perbedaan meliputi tujuan revaluasi, jangka waktu revaluasi, objek yang direvaluasi serta perlakuan akuntansi saat revaluasi. Dari 170 entitas yang mengajukan permohonan revaluasi aset tetap, terdapat 124 entitas yang termasuk dalam non listed company dan 46 termasuk dalam listed company. Dari 46 listed company yang terdaftar dan mengajukan revaluasi aset tetap di Kanwil DJP Jakarta Khusus, terdapat 9 entitas yang bergerak di bidang perbankan dan 37 entitas yang bergerak di bidang industri lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas entitas melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan perpajakan

---

The idea of this study is discuss about the difference of fixed asset revaluation provisions according to the accounting standards and tax regulations and its implementation for listed taxpayer in Kanwil DJP Jakarta Khusus. In general, the difference include the purpose of revaluation, revaluation period, revaluation object, and also the current accounting treatment for the revaluation. There are 170 entities that apply for fixed asset revaluation, 124 entities are included in the non-listed company and 46 entities are included in the listed company. In the 46 entities listed company, there are 9 entities specialized in banking industry and 37 entities specialized in other industry. The results showed that many entities revalued their fixed assets for accounting and taxation puproses.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam suatu proses pemungutan pajak, terdapat prosedur pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Namun pada kenyataannya koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak banyak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Setidaknya sejak tahun 2011-2014, berkas masuk sengketa pajak di Pengadilan Pajak kian meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fakor utama penyebab timbulnya sengketa pajak dan mempelajari permasalahan yang menyebabkan meningkatnya sengketa pajak di Pengadilan Pajak sejak tahun 2011-2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa pajak adalah karena terdapat perbedaan pengaplikasian hukum. Perbedaan pengaplikasian tersebut dapat disebabkan karena multitafsir peraturan perundang-undangan maupun perbedaan pemahaman substansi transaksi. Selain itu, timbulnya sengketa pajak juga tidak terlepas dari asumsi bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan kepentingannya. Permasalahan yang menyebabkan sengketa pajak meningkat setiap tahunnya adalah karena terdapat ketidakefektifan sistem administrasi dalam penyelesaian sengketa di tahap pemeriksaan dan keberatan serta kemampuan Pengadilan Pajak untuk menghasilkan putusan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah berkas sengketa yang masuk.

---

ABSTRACT
In a process of tax collection, there are monitoring procedures through tax audits. But in fact the many corrections made by tax inspectors are not approved by the Taxpayer. At least since 2011-2014, new file of tax disputes in the Tax Court is increasing. This study was conducted to determine the main factor that causing tax disputes and study the issues which led to increased tax disputes in the Tax Court since 2011-2014. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed that the factors causing the tax dispute is because there are differences in the application of the law. The difference could be due to the application of multiple interpretations of the legislation and the differences in understanding of the substance of the transaction. In addition, the incidence of the tax dispute can not be separated from the assumption that individuals act according to its interests. The problems that led to the tax dispute is increasing every year because there are inefficiencies in the administrative system of dispute settlement in tax authority as well as the ability Tax Court to give verdict is not proportional to the increase in the number of disputes new file.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. ......This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan Wajib Pajak pada Program Pengampunan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan kategori Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sedang diperiksa dan memiliki status SPT Lebih Bayar sampai dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak. Faktor-faktor dibatasi pada fasilitas yang diberikan dan implikasi sebagai konsekuensi keikutsertaan pada Program Pengampunan Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu antara lain: penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan/adanya fasilitas tidak diperiksa, dan dihapuskannya hak kompensasi/restitusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dua faktor yaitu penghapusan sanksi administrasi dan faktor tidak diakuinya hak kompensasi/restitusi tidak berpengaruh terhadap keputusan keikutsertaan.Sementara faktor penghentian pemeriksaan dan fasilitas tidak diperiksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the factors that affect the taxpayer 39 s participation in the Tax Amnesty program. Respondent in this research is Taxpayer registered at Jakarta Setiabudi Four Tax Office with category of Taxpayer who have tax arrears, is being audited and has status of Over Payment tax report until the end of Tax Amnesty program. Factors are limited to the facilities provided and the implications as a consequence of participation in the Tax Amnesty program contained in Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty are among others the abolition of administrative penalties, termination of audited and facilities not audited in the future, and abolition of compensation rights restitution. The result of the research stated that two factors, namely the elimination of administrative sanction and the non recognition of the right of compensation restitution have no effect on the participation decision. While termination of audit process and facility not audited have significant influence on participation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model Kovermann (2018) dalam menguji hubungan antar variabel. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sampel 300 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. Hasil regresi data panel membuktikan tidak adanya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, risiko pajak dan biaya utang, serta tidak diperkuatnya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang oleh risiko pajak.
This study discusses about the effect of tax avoidance and tax risk on cost of debt in Indonesia. This study uses the Kovermann model (2018) in testing the relationship between variables. This research is quantitative with a sample of 300 companies listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) during 2013-2017. Panel data regression results show there is no relationship between tax avoidance and cost of debt, tax risk and cost of debt, and the relationship between tax avoidance and cost of debt is not strengthened by tax risk.