Hasil Pencarian

Ditemukan 81 dokumen yang sesuai dengan query

Nunuk Hidayati, author

Kehadiran Negara dalam Pengaturan Perceraian Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Kediri = The Presence of the State in Divorce Arrangements for Sapta Darma Believers in Kediri Regency

Problematika yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan adalah belum adanya pengakuan yang pasti. Terutama dalam perkara pernikahan dan perceraian, dengan belum diaturnya mengenai perceraian bagi agama non muslim semakin menyusahkan dalam proses administrasi. Ketika melihat permasalahan bahwa warga Sapta tidak mengakui adanya perceraian. Tidak menutup kemungkinan adanya problematika yang dialami oleh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dimas Agung Prasetiyo, author

Pengawasan Kewenangan Penjabat Gubernur dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta = Supervision of the Authority of the Acting Governor in the Management of the State Civil Apparatus in Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kedudukan Penjabat Gubernur pada prinsipnya merupakan pejabat sementara yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

M. Rizki Adhari Jusal, author

Pelaksanaan administrasi pertanahan di kelurahan Rambutan kecamatan Ciracas kota madya Jakarta Timur: Tinjauan hukum tentang pendaftaran pertanahan secara sistematik

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S25408

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wahyu Abdilah, author

Prosedur dan implementasi pemesiunan pegawai negeri sipil tepat pada waktunya (studi kasus di propinsi DKI Jakarta)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25491

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Ilhamd Fithriansyah, author

Penyelesaian klaim atas objek pertanggungan pada asuransi Marine Hull

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

S25148

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Atin Wirantika, author

Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi) = Cancellation of unauthorized polygamy marriage stated by his first wife after the death of a husband (Study of the Sukabumi Religious Court Ruling Number 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)

Perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan suaminya yang sudah meninggal, perkawinan kedua suaminya dilakukan sebelum ia meninggal. Permasalahan penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sukabumi perkara nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Witsqa Silmi Rachmani, author

Pembatalan Akta Jual Beli Tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga membayar kompensasi atas jual beli : studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 14/PDT.G./2017/PN.CMS. = The Revocation of the Land Sale and Purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled paying the compensation for the sale and purchase of land rights : desicion study District Court of Ciamis Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS.

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jeva Fitri Fadilla, author

Implikasi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Tergugat Dalam Penyelesaian Sengketa Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt/2022) = Implications And Legal Protection For Public Notary As Defendant In Dispute Settlement Related To Deeds (Study Of Supreme Court Decision Number 438 K/Pdt/2022)

Notaris menjalankan jabatannya dalam melayani masyarakat membuat akta autentik sebagai alat bukti yang bersifat mutlak dan diakui negara, tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang penuh sebagai pejabat umum. Atas dasar tersebut, maka diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Lintang Jantera, author

Merek Sebagai Objek Jaminan Pembayaran Utang dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual pada Lembaga Keuangan Nonbank di Indonesia = Trademark as an Object for Guaranteeing Debt Payment in Intellectual Property Based Financing Schemes on Nonbank Financial Institution in Indonesia

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dapat digunakan sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Berbeda dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, author

Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) = The Competence to Adjudicate State Administrative Court Against Law Claims Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian