Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan prinsip beyond budgeting pada PT. X Indonesia sebagai bentuk reaksi atas tidak fleksibelnya anggaran tradisional tahunan yang dilakukan sebelumnya juga proses pengambilan keputusan yang sering dilakukan secara sentralisasi oleh kantor pusat di Chicago,Amerika Serikat dan oleh kantor pusat Indonesia. Pembahasan mengenai penerapan beyond budgeting ini menunjukkan bahwa beyond budgeting tidak meninggalkan fungsi anggaran tersebut yaitu fungsi perencanaan,fungsi koordinasi,fungsi pengendalian dan fungsi evaluasi kinerja karena fungsi tersebut tetap ada tanpa adanya proses anggaran tetapi tergantikan oleh alat pengukur lain yaitu KPI berdasarkan balance scorecard dan rolling forecast. Proses pengambilan keputusan yang sebelumnya lebih tersentralisasi sekarang berubah menjadi desentralisasi dengan adanya penambahan limit persetujuan dibandingkan sebelumnya. Hasil analisis secara umum bahwa perusahaan belum menerapkan proses beyond budgeting secara keseluruhan karena masih ada pertemuan untuk membahas anggaran tahunan. Tetapi untuk pengukuran kinerja, pengeluaran biaya dan pembelian barang modal maupun desentralisasi keputusan sesuai dengan pasar dan tantangan yang dihadapi sudah tercermin di PT. X Indonesia. Sebagian prinsip beyond budgeting juga sudah melingkupi proses sistem penganggaran di perusahaan.

---

ABSTRACT

---

This thesis analyzed implementation budgeting system with beyond budgeting principle approach at PT. X Indonesia as a reaction from inflexibility of conventional budgeting and centralization of decision making process at that time from Chicago headquarter in United States and from Head Office in Indonesia. Analysis of implementation shows that the function of current conventional budgeting such as planning,coordination, control and performance evaluation still exist with or without budget assumed. The function still exist there since company still use KPI based on balance scorecard and also rolling forecast. Decision making process changes from centralization to decentralization through many extended of limit authorization approval. So that management can survive well with all the challenge and market requirement. The general analysis stated that company have not yet implemented beyond budgeting since there is still exist annual budget meeting but for performance measurement, capital expenditures and decentralization process have been well implemented within company.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan mengetahui dampak yang dihasilkan dari alumni (lulusan) Program Rintisan Gelar (PRG) Departemen Hukum dan HAM RI kerjasama dengan Universitas Indonesia terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku, dan mobilitas sosial alumninya. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode analisis gabungan kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian ini adalah bahwa pendidikan melalui Program Rintisan Gelar Departemen Hukum dan HAM RI kerja sama dengan Universitas Indonesia memberi dampak yang positif dalam meningkatkan kemampuan kerja, kualitas personal, dan mobilitas sosial alumninya. Penelitian ini menyarankan agar pihak pengambil kebijakan melakukan langkah-langkah tindak lanjut program berupa pemberian kesempatan peningkatan karier dan pemanfaatan alumni PRG sesuai dengan kompetensi yang didapat melalui pendidikan. Untuk itu perlu dibuat database kepegawaian yang up to date dan akurat agar pemanfaatan alumni PRG dapat dilakukan sesuai dengan prinsip “the right man on the right place and the right job” ......This thesis is aimed to find out the impacts of co-operative program with the University of Indonesia and The Ministry of Law and Human Rights of R.I of Degree 's Pioneering Program of the quality of work allitude and behavior, and its alumni social mobility. It uses both approach and analysis method quantitative and qualitative. It is intended to result in findings that education through co-operative program with the University of Indonesia and The Ministry of Law and Human Rights of R.I of Degree's Pioneering Program will give positive impacts in improving of work ability, personal quality, and its alumni social mobility. It suggests that decision makers must take steps to this program that is, to give the opportunities of career improvement and making use of its alumni in accordance with their competencies. Then, it is needed to be made a data base of employee affairs that it is up to date and accurate so the use of alumni as the principle "the right man on the right place and the right job”.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kompetensi Pemeriksa Desain Industri dengan mengukur nilai kesenjangan kompetensi antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal pemeriksa. Dari hasil penilaian tersebut dibuat suatu peta kompetensi dengan analisa pemetaan Model Generic Competence yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer. Penguasan kompetensi digolongkan ke dalam tingkat Introductory, Exploratory, Comfort dan Mastery. Penilaian kebutuhan pelatihan yang di nilai dari kompetensi aktual dan kompetensi ideal dilakukan menurut Mc Cann. Kajian kompetensi menggunakan instrumen self appraisal yang berarti responden diminta untuk menilai sendiri kemampuan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaan kedalam tingkat penting dan kemampuan idealnya yang terdapat dalam kuesioner, sementara untuk kemampuan aktualnya direpresentasikan ke dalam bentuk tes kemampuan yang berkenaan dengan bidang pekerjaan sebagai pemeriksa. Penelitian ini bersifat penelitian populasi dimana seluruh Pemeriksa Desain Industri dijadikan objek penelitian. Nilai yang disediakan dari pernyataan verbal responden menggunakan skala interval atau Skala Likert. Teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi digunakan dalam penganalisaan data dan untuk memetakan kompetensi digunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi aktual Pemeriksa Desain Industri masuk dalam kategori comfort, yaitu dapat memahami dengan cukup sampai dengan baik terhadap item kompetensi serta sudah terbiasa melakukannya, tetapi mereka masih diliputi perasaan, yang kurang yakin untuk dapat melaksanakanya dengan efektif. Tetapi ada 3 (tiga) variabel kompetensi yang masuk pada kategori exploratory, yaitu kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan. ......This research focused on competency of Industrial Design Examiner through calculated gap score between actual and ideal abilities. According to the resulted a competency map is made using Generic Competence Model of Spencer & Spencer, Competency is grouped into Introductory, Exploratory, Comfort and Mastery level. The need of training was examined by Mc. Cann about actual and ideal competency. The examinalion competency is made by self appraisal inslrument, where respondents were rcquired to self-evaluate how their competency to handle important assignments comparing with ideal nature, as questionnaire report. Mcanwhile, their actual ability was checked by the proficiency test of examiners. This research is dealing with population, where the whole industrial design examiners were subjected in this research. The scores from respondents verbal statement was analyzed using Likert Scale. Quantitative technique that in form of distribution frequency was utilized in order to analyze data; yet, quantitative technique was coupled-gap examination to map competency. This research results show that the actual examiners competency level was comfort, which meant adequate to understand competency items and got used with them. Besides, thcy havc feeling of less self-confident to deploy effectively. There were three competency levels grouped into exploratory variables, namely English proficiency, Indonesia language proficiency including oral and written, and communication with supervisor ability.

Abstrak :
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bentuk dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Departemen Hukum dan HAM sebagai bagian dari entitas pemerintah telah menjalankan SAK sesuai dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi yang ditinjau dari beberapa aspek variabel yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk meng-evaluasi implementasi SAK yang sudah berjalan di Departemen Hukum dan HAM RI. Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM dalam keadaan cukup baik dengan total rata - rata nilai skor dari 4 aspek variabel tersebut adalah 3.67. Implementasi sudah berjalan namun berdasarkan penilaian dari 4 aspek variabel, semua aspek perlu ditingkatkan. Guna mencapai peningkatan mutu implementasi, dapat dilakukan beberapa strategi yaitu, komitmen pimpinan, peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pelatihan, dan peningkatan insentif. ......Financial Accountancy System (SAK) was manifestated from Government Standard Of Accountancy policy. Indonesia’s Department of Law And Human Rights. As a part of govemmental entities implemented SAK based on Regulation Number 17 released by 2003 which regulate State Financial System. The purposes of this research is to acquired a narrative description about the effectiveness of SAK implementation policy viewed from four aspect of variables, Communication, Resources, Attitude and Structure of Bureaucracy. The bottom line of the research was to evaluate the implementation of SAK policy on Indonesia’s Department of Law And Human Rights. Based on the conclusion made by the researcher using the quantitative and qualitative approaches, concluded that the implementation so far gained score of 3.67 based on the research. Which can be categorized as a “good enough” . SAK implemented and needs to be re-enforce by re-arrange strategies by strengthen few major point of view, Strong Commitment, Internal Controlling System (SPI), hands on training and better incentives to motivate human resources behind SAK.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai analisis implementasi kebijakan publik, dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) ditinjau dari empat aspek, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, digunakan teori George C. Edwards III mengenai implementasi kebijakan dengan melibatkan empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan penelusuran literatur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi masih kurang; (2) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik; (3) Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah kurangnya transmisi dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mekanismenya, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan kewewenangan Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik. ......This research was about the analysis of public policy implementation, Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc reviewed from 4 aspects: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used the theory of policy implementation by George C. Edwards UI by using four variables: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used analytic descriptive method with quantitative and qualitative approach. Data was gathered from questionnaire, interviews and literarature search. From this research, it can be concluded that: (1) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from communication point of view was still not good; (2) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from resources, disposition and bureaucratic structure point of views were quite good; (3) The constraints in implementing Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc were: lack of transmission and clarity on the purpose of this Government Rule and its mechanisms; lack of facilities and infrastructures, the lack of consistency and punctuality in delivering reports and the authority of Monitoring Team for Controlling Optical Disc Companies.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kompetensi pejabat struktural di Biro Perencanaan. Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Hukum dan HAM khususnya Biro Perencaan dimana permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk dalam upaya peningkatan kompetensi yang sangat diperlukan terlebih lagi dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks yang akan membawa implikasi pada kepentingan kompetensi di dalam organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner kepada pejabat struktural eselon III dan pejabat struktural eselon IV di lingkungan Biro Perencanaan. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 15.0. Berdasarkan hasil analisis kompetensi umum, Kompetensi Khusus dan Kompetensi Teknis pejabat struktral eselon III dan eselon IV masuk dalam kategori comfort, menurut entegry Incorporated (1993) comfort adalah cukup baik pemahamannya namun kurang yakin dalam melaksankannya.Namun terdapat beberapa kondisi aktual di pejabat struktural eselon UI masuk dalam kategori exploralory yaitu sebanyak 7 item kompetensi umum yang mendapatkan nilai di bawah 6 dan pada kompetensi teknisnya juga mendapatkan nilai dibawah 6 sebanyak 3. Dimana menurut entegry Incorporate (1993), ezploratory adalah yang masih dalam upaya untuk memahami. Untuk kebutuhan pelatihan pejabat eselon III dan eselon IV masuk dalam kategori pelatihan cukup meskipun terdapat beberapa kompetensi yang masuk dalam pelatihan tidak mendesak pada pejabat eselon IH yaitu sebaayak 6 kompetensi umum, 7 kompetensi khusus dan 4 kompetensi teknis yang masuk dalam kebutuhan pelatihan tidak mendesak, sedangkan pejabat eselon IV sebanyak 5 kompetensi umum, 2 kompetensi teknis dan 3 kompetensi teknis Memperhatikan hasil penelitian di atas maka perlunya penyempurnaan terhadap manajemen atau sistem pendidikan dan pelatihan pegawai dalam ranka peningkatan kompetensi yakni penyusunan program pelatihan yang komprehensif, penyampaian materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang disusun lebih variatif, terprogram dan konkrit dengan cara implementasi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dengan stralisasi maupun disentralisasi yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelatihan non gelar maupun pelatihan teknis mengingat bhawa organisasi selalu berkembang maka sebaiknya penilaian pelatihan secara berkesinambungan. ......The research have focus at structural functionary in planning bureau. Rearragement institutional of law & Human right depertment , especially for planning bureau which has problem of human development that be include was supporting competency which more needed suith demand complicated task that implicate in competency organisation to reach demant task. The research is deskriptif analysis research that has quantity approaching . Collecting data has done using quetioner for structural functionary grade IH and grade IV in planning bureau . The data has collected and way of doing thing in SPSS 15.0 Based on analysis result for general competency specialy competeny and technis competency of structural functionary grade III and grade IV is comfort category. According to Entegry Incorportae (1993) comfort is enough comprehension but still believe to do it. But there is few actual conditions on the structural echelon IH entered in the exploratory category of general competence 7 items that have values below 6 and on technical competence is also a value below 3 as many as 6. For the training needs echelon echelon UI and IV into the category of training despite numerous enough competence in the training did not insist on the third echelon of 6 general competencies, specific competencies 7 and 4 technical competence in the non-urgent training needs, while IV echelon of general competence 5,2 and 3 technical competence technical competence. Noting the results of research on the need to improve the management or the education system and training employees in order to increase the competence of preparation of a comprehensive training program, delivery of leaming materials and teaching methods more varied ananged, programmed and concrete implementation by the education and training conducted by centralization and centralized conducted with cooperation with third parties for non-degree training and technical training always remember that the organization develops the assessment should be continuous training.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Program dan Laporan, pejabat struktural di Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dan pejabat dan pegawai pada unit pelaksana teknis yang bertugas menangani kegiatan pengelolaan anggaran. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, sedangkan analisis yang dilakukan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebijakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengendalian yang lebih matang. ......This research analyzes the planning and controlling aspecls in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights. Theories used in this research are: the theory of management funetions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages wliich includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies. This research uses analytical deseriptive method wilh qualitative approaches. Informants in this research are: officer of program and report preparalion seetion, officer of finance and supplies sub seetion, staffs of finance and supplies sub seetion, officers and employees on technical and operational units - who are in charge of budget management activities. The data was collectcd Ihrough interviews and literature review, while the analysis performed refers to the theories and concepts that are used. From the analysis of interview results, it can be concluded that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, disbursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transpareney on budget management. The results of this research suggest Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menjelaskan mengenai pengharuh tingkat kompetisi pasar terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal di negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada tahun 2005-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 798 observasi yang melibatkan 57 perusahaan dalam waktu 14 tahun. Pengujian hipotesis guna menentukan pengaruh tingkat kompetisi pasar terhadap risiko sistemik dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel fixed-effect dan random-effect. Hasil penelitian berikut menunjukkan bahwa tingkat kompetisi (Lerner Index, Herfindahl-Hirschman Index, H-Statistic, Boone Indicator, 5-Concentration Ratio, dan Net Interest Margin) yang rendah akan diikuti dengan paparan risiko sistemik (Systemic Risk Index dan Long Run Marginal Expected Shortfall) yang semakin meningkat.

---

ABSTRACT Bank Competition and Systemic Risk have become long-debated research issues among researchers. Researchers are trying to continue to explicate the impact of bank competition on bank systemic risk. In this paper, we examine the empirical relationship between competition and systemic risk by using the case of Indonesia, Malaysia, Philipine, Singapore, Thailand, and Vietnam regional banking system in 2005-2018. We find that competition proxies tend to escalate the regional-wide banking systemic risk. We demonstrate the hypothesis testing regarding the impact of competition on banking systemic risk by using fixed-effect panel and random-effect panel regression model.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari perilaku konsumen yang dalam menumbuhkan tren kegiatan belanja online. Karena Indonesia sekarang dianggap sebagai salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia, aktivitas belanja online juga meningkat secara eksponensial. Karena peningkatan aksesibilitas ke layanan internet, pembelian online tidak pernah semudah ini. Penelitian ini mempelajari hubungan antara produk digital dan Loyalitas Pelanggan. Data dikumpulkan oleh survei online kepada konsumen yang sudah terbang dengan Garuda Indonesia dalam tiga tahun sebelumnya dan setidaknya telah mencoba salah satu dari tiga produk digital di GarudaMiles seperti pendaftaran online GarudaMiles, penukaran online, atau jarak tempuh klaim online. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan dua langkah: Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan Structural Equation Model (SEM) untuk Hubungan Kausal. Hasilnya menggambarkan bahwa fitur digital yang mewakili kepuasan sistem tidak memiliki hubungan dengan Loyalitas Pelanggan. Hasil ini karena dalam layanan penuh maskapai tidak semua kenyamanan konsumen dengan teknologi. Dalam hasil penelitian sebelumnya, pemohon tidak semuanya dari maskapai layanan penuh. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua produk harus memiliki fitur digital. ......This research aims to analyze and study the behavior of consumer which in growing trend of online shopping activities. As Indonesia is now posed to be one of the biggest e-commerce market in Asia, the online shopping activity has also increased exponentially. Due to the increased accessibility towards internet service, online purchase has never been easier. This research studied the relation between digital product and Customer Loyalty. Data was gathered by an online survey to consumer that already fly with Garuda Indonesia in previous three years and at least have try one of three digital products on GarudaMiles such as GarudaMiles online registration, online redemption, or online claim mileage. The analysis is conducted using two-step approach: Confirmatory Factor Analysis(CFA) and Structural Equation Model (SEM) for Causal Relationship. The result describes that digital feature that represent by system satisfaction is not having relation with Customer Loyalty. This result because in the full service airlines not all the consumer's convenience with technology. In previous research result the applicant is not all from full service airlines. This result show that not all product should have digital feature.