Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan kelapa sawit terpadu. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan, menganalisis evaluasi kebijakan ketentuan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kelapa sawit tersebut ditinjau dari segi asas pemungutan pajak yaitu ease of administration, serta perumusan alternatif kebijakan pengkreditan pajak masukan bagi perusahaan kelapa sawit terpadu. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) pada petani agar dapat meningkatkan daya saing dalam dunia usaha kelapa sawit. Jika dilihat dari konsep exemption goods, menghasilkan sendiri input berupa barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak kemudian diolah sendiri akan menimbulkan sebagian Pajak Masukan yang telah dibayarkan menjadi tidak dapat dikreditkan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif dengan hasil penelitian kemudahan administrasi perpajakan belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about input tax credit on integrated oil palm company. This research aims to describe the background of the policy, analyze the evaluation of the policy from the concept of the ease of administration principle, and to describe the formulation of alternative policy of input tax credit on integrated oil palm company. The background of the policy is the government?s desire to treat farmers with equal treatment to oil palm companies, in order to escalate their competitiveness of the palm oil market. The concept of exemption goods describes that if a company produce their own input, which their input is partly exempted from VAT so they cannot reclaim some parts of their input tax for credits. Researcher used qualitative approach and qualitative data analysis technique. The result is the principle of ease of administration on the implementation of tax policy has not been reached."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pemikiran pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih sekaligus menganalisis implikasi pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih tersebut. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif berupa rekomendasi kebijakan PPnBM atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran dikenakannya PPnBM atas pesawat latih adalah menyangkut prinsip keadilan dan pertimbangan pemerintah bahwa atas sekolah penerbangan yang dibawah pemerintah tidak mendapatkan fasilitas pmbebasan PPnBM apalagi untuk sekolah pilot yang notabenenya adalah milik swasta. Selain itu faktor profit oriented sekolah pilot, fungsi budgetair pajak, dan kurangnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah, serta kekhawatiran penyalahgunaan pesawat latih. Sedangkan dampak pengenaan PPnBM atas pesawat latih tersebut adalah tingginya beban biaya untuk mengadakan pesawat latih, menghambat pendirian sekolah pilot dan perubahan orientasi sekolah pilot tersebut. Pada akhirnya, rekomendasi penelitian ini adalah pembebasan PPnBM atas pesawat latih.

---

This research study discusses about Analysis of Luxury Tax Policy on Aircraft for Pilot School. The purpose of this study is to determine the rationale for the imposition of import luxury tax on aircraft as well as analyzing the implications of the imposition of luxury tax on such aircraft. In addition, this study aims to provide an alternative form of policy recommendations for luxury tax on aircraft for pilot school. The approach of this study used a qualitative approach with a descriptive design. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources.

The result of this study concluded the rationale for the imposition of luxury tax on aircraft is related to the principle of fairness and consideration that the government-owned flying school does not get the luxury tax exemption facilities, moreover for pilot schools that in fact privately owned. Beside that, the profit oriented factors of pilot schools, tax budgetair function, and lack of information held by government, as well as concerns about the abuse of aircraft. While the impact of the imposition of luxury tax on aircraft are the high costs to hold an aircraft, inhibit the establishment of pilot schools and change the orientation of the pilot schools. Finally, recommendation of this research study is tax exemption on luxury tax on aircraft for pilot school."

"Penelitian ini membahas tentang Penerapan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan oleh developer industry properti, dalam hal ini studi kasus dilakukan pada salah satu perusahaan developer PT. X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masih ada wajib pajak yang mempertanyakan dasar dari pemajakan pasal 16C undang-undang PPN, kemudian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh PT. X terdapat perbedaan pemahaman definisi bangunan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010, perbedaan terjadi antara fiskus dengan pihak PT. X. Kemudian kendala juga timbul dalam hal penyerahan jasa membangun kepada kontraktor Non-PKP.

---

This research discusses the implementation of theValue Added Tax rules activities undertaken by the developer of the property industry, in this case study conducted in one of the developer Company PT. X. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive method. The results of this study stated that there are tax payers who ask the basis of taxation of Article 16C VAT law, then the implementation of tax obligations on building your own activity conducted by PT. X there is a different understanding of the definition of the building in the Minister of Finance No.39/PMK.03/2010, differences occur between the tax authorities with the PT. X.Then another problem from the delivery of services to a contractor to build with non-PKP contractor."

"Penelitian ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Pajak Lingkungan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilihat dari prinsip regulerend, yang berangkat dari bagaimana kontribusi kebijakan fiskal yang selama ini ada di DKI Jakarta terkait pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan dikaitkan dengan konsep pajak daerah, green tax/environmental taxation dan pigouvian tax. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal baik pajak maupun retribusi yang ada selama ini belum memberikan kontribusi yang cukup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Proses formulasi kebijakan pajak lingkungan melalui beberapa proses, namun belum maksimal dalam perumusan konsepnya. Serta disajikan konsep penerapan green tax pada Negara China dan India sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini.

---

This research discusses the tax policy formulation process of Environmental taxation as one of the Government instrument to managed and protect the environment according to regulerend principle, which depart from how fiscal policy give a contributions in DKI Jakarta. This research was conducted by a qualitative approach and cross-sectional study with literature review and field research as a data collection techniques. This study used qualitative data analysis techniques refer to theory of Local Tax, green tax/environmental taxation and Pigouvian Tax.

The result shows that fiscal policy whether in tax or levies, have not contributed enough so far for the environment protection. Environmental tax formulation has been through several processes, but has not been fullest in the formulation concept. Therefore, this study presented the application concept of green tax in China and India as additional information in this study."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemberian fasilitas pembebasan PPnBM pada Kendaraan Umum yang menggunakan armada mewah. Penelitian bertujuan untuk memperbandingkan latar belakang peraturan terbaru dan peraturan sebelumnya terkait pembebasan PPnBM pada kendaraan umum tersebut. Disamping itu, penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan fasilitas pembebasan PPnBM atas penyerahan kendaraan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna kuning dari segi fungsi budgetair dan regulerend pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan literatur berasal dari buku, peraturan, dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan latar belakang pemberian fasilitas pembebasan PPnBM pada kendaraan umum adalah untuk memajukan transportasi massal. Kemudian, dari segi perkembangan peraturan PPnBM, kecenderungan kebijakan pemerintah semakin membatasi kendaraan bermotor. Kemudian ditinjau dari fungsi budgetair pajak, menimbulkan potential loss PPnBM. Dari segi regulerend PPnBM, pembebasan PPnBM bagi kendaraan mewah yang awalnya digunakan sebagai kendaraan umum tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM.

---

This research evaluate the government policy about luxury tax exemption on luxury public car. The purpose of this study was to know and analyze rationale about luxury tax exemption on public cars. It analyze comparison from the recent regulation to previous regulation that regulate about luxury tax on public cars. This research analyzed about luxury tax exemption on public cars based on budgetair and regulerend tax function. This research used qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected by means of deep interview and literatures from books, rules, and other sources. The results of this research conclude that rationale of luxury tax exemption on public transportation was the goverment’s intention to enhance mass transportation. Then, on develompent of regulation on luxury tax on vehicle tend to more disincentive to private motor vehicles than previous regulation. This, is goverment's intention to reduce the externalities produced by motor vehicles. Then in a budgetair function view, this regulation can lead to a potential loss in luxury tax on vehicle. In a regulerend function view, this luxury tax exemption for luxury cars that were initially used as public transport is incompatible with the aim and objectives of taxation on luxury tax."

"Penelitian ini membahas perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi sesuai asas ease of administration. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan retensi sebagai objek PPN sesuai dengan konsep PPN dan menjelaskan perlakuan PPN atas retensi sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yaitu bahwa berdasarkan konsep PPN retensi dikenakan PPN karena merupakan bagian dari penyerahan jasa konstruksi yang merupakan objek PPN. Kemudian berdasarkan asas ease of administration, perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi sudah cukup jelas tetapi tetap membutuhkan penegasan atas perlakuannya yang berbeda-beda untuk memberikan kepastian lebih bagi kontraktor dan pemilik proyek. Lalu, accrual basis yang dianut PPN memberikan konsekuensi berbeda bagi Fiskus dan Wajib Pajak jika dipandang sesuai asas efficiency. Selain itu, perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi juga telah memenuhi asas convenience dan asas simplicity.

---

This study discusses treatment of VAT on retention in construction services accordance principle of ease of administration. The purpose of this study is to describe retention as object of VAT accordance with the concept of VAT and explains the treatment of VAT in retention accordance with the principles of ease of administration. This study used a qualitative approach with descriptive research.

The result is that it is based on the concept of VAT, retention levied VAT because retention is part of the submission of construction services which is the object of VAT. Then based on the principle of ease of administration, the treatment of VAT on retention in construction services is quite clear but still requires affirmation of varying treatment to provide more certainty for contractors and project owners. Then, accrual basis that VAT adopted give different consequences for the taxpayer and the tax authorities accordance principles of efficiency. In addition, treatment of VAT on retention in construction services has been meeting principle of convenience and principles of simplicity."

"Retail merupakan usaha yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, otomatis usaha retail pun berkembang dengan pesat. Namun hal ini tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pemerintah melalui PPN. Di lapangan masih sering terjadi dispute antara PPh badan dan PPN, ini dikarenakan kebijakan Faktur Pajak khusus retail, dimana retail dapat menggunakan struk yang mereka terbitkan sebagai tanda bukti pemungutan PPN. Hal ini menyebabkan lawan transaksi yang tidak jelas sehingga DJP tidak dapat memantau penerimaan PPN retail. Perlu dikembangkan kebijakan baru yang paling sesuai untuk menghindar potential lost Negara. Penelitian ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan faktur pajak atas retail, menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian murni. Penelitian dilakukan didalam lingkungan direktorat Jenderal Pajak dan retail yang bersangkutan.

---

Retail is a business that is growing very rapidly in Indonesia. With the increasing number of people each year, auto retail business is growing by leaps and bounds. However this is not accompanied by increased government revenue through VAT. Still common in the field of dispute between the corporate income tax and VAT, Tax Invoice is because the policy specifically retail, where retailers can use the receipt as proof they publish the collection of VAT. This led to the counterparty is not clear that DGT can not monitor the VAT retail receipts. Need to develop new policies are most appropriate to avoid potential lost state. This study will explain more about the evaluation of tax policy on the retail invoice. This study used qualitative methods, with the kind of pure research. The study was conducted in the environment directorate general of taxation and retail is concerned."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Kebijakan tersebut mengatur mengenai kewajiban Bank Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan BI-RTGS sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 telah sesuai dengan asas certainty dan hambatan apa yang dihadapi pada implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai subjek, objek dan prosedur dalam implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa keuangan BI-RTGS.

---

This study discusses the analysis of policy implementation of Value Added Tax on financial services Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. The policy governing the obligations of Bank Indonesia for VAT purposes. The purpose of research is to analyze the implementation of Value Added Tax on financial services in accordance with the BI-RTGS Law. 42 of 2009 in accordance with the principles of certainty and obstacles encountered in the implementation. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data. Results of this study concluded that there is still uncertainty about the subject, object and procedures in the implementation of Value Added Tax policy to financial services BI-RTGS."

"Kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan diantara Wajib Pajak dan fiskus. Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak dan meninjau kebijakan dengan asas kesetaraan. Pendekatan yang digunakan diberlakukannyaa adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setara.

---

The policy of interest on overpayment related to tax dispute which stipulated in Tax Administration Law and Procedure Year 2007 and Government Regulation Number 74 2011 potentially caused unfairness between taxpayer and tax authority. This research describes the development of the interset policy related to to tax dispute and reviewing the policy with the fair play principle. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interview and literature study techniques. This research finds that the interest policy is not fully fair."

"Salah satu upaya DJP mengamankan penerimaan negara tahun 2013 adalah dengan meningkatkan penegakan hukum pajak yang direalisasikan dengan mengeluarkan PMK No.18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan. Kini, DJP berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dimana Wajib Pajak tidak diberi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dengan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum PMK No. 18/PMK.03/2013 belum efektif dalam mendapatkan Bukti Permulaan. Hal ini disebabkan oleh faktor aturan, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, maupun faktor masyarakat itu sendiri. Untuk itu PMK No. 18/PMK.03/2013 dibentuk sebagai hasil penyempurnaan aturan terdahulu.

---

One effort DJP in securing state receipts 2013 is to intensify the law enforcement tax realized issue PMK No. 18/PMK.03/2013 on procedures Pre-Investigation tax crime. With the existence of this policy, DJP authorized for closed Tax Pre-Investigation where taxpayers not given notification letter. With the qualitative methods, research showed that Tax Pre-Investigation before PMK No. 18/PMK.03/2013 not effective in getting evidence beginning tax crime. It is caused by several factors, either from factor rule, factor fiscus, facilities factor, and factor society itself. For that formed PMK No. 18/PMK.03/2013 as their consummation procedurs Tax Pre-Investigation first."