Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan ini akan membahas mengenai sinisme politik yang terdapat pada meme politik, khususnya pada akun Instagram @politicaljokesid. Akun ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai wadah informasi terkait berita politik terkini, namun juga dijadikan sebagai tempat menyuarakan sinisme politik pada meme yang diunggah sebagai bentuk budaya partisipasi politik digital. Penelitian ini menggunakan paradigm interpretif dengan pendekatan kualitatif. Teori sinisme politik Agger, Goldstein & Pearl digunakan untuk melihat proses sinisme politik tersebut. Data primer berasal dari wawancara dengan pemilik akun. Hasil ditemukan bahwa pada akun Instagram @politicaljokesid menggunakan meme sebagai alat dalam menyampaikan sinisme politik berupa kontra narasi. Sinisme politik yang tedapat pada meme dalam akun ini adalah sinisme politik dengan jenis sinisme politik kritis dan kynicism.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dampak privatisasi terhadap diskriminasi perempuan atas akses air. Studi kasus untuk penelitian ini adalah pelayanan Palyja di Muara Baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa mengapa terjadi diskriminasi perempuan terhadap akses atas air. Penelitian ini juga melihat bagaimana pola diskriminasi yang terjadi kepada perempuan, dan bagaimana peran pengawasan pemerintah kota terhadap praktik diskriminasi tersebut. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya pembiaran atas berdirinya hidran-hidran umum yang menyebabkan sulitnya akses atas air masyarakat setempat, terutama perempuan. Perempuan di Muara Baru menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka memiliki peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan air keluarga. ...... This thesis explores The Impact of Water Privatization in Jakarta Related to Discrimination Againts Women on Access to Water. A case study for this research is Palyja’s service in Muara Baru. This study uses qualitative methods to analyze why there is discrimination against women's access to water. This thesis also study about the pattern of discrimination that occurs to women and the role of Government oversight the practice of this discrimination. This thesis finds that Palyja has no significant action to close the hydrants that can cause the difficulty of access to water, especially for women. Women in Muara Baru become the most aggrieved group, because they have a central role in the fulfillment of the water needs of the family.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai relasi sipil-militer di Brasil pada masa pemerintahan Presiden Luiz Inacio da Silva (2002-2009) berdasarkan pada landasan argumen teori yang dikembangkan oleh Alfred Stepan yakni tentang Teori Hak Istimewa Militer. Kajian utama yang dijadikan pembahasan di dalam skripsi ini adalah mengenai Strategi Kebijakan Nasional Brasil tahun 2008, dinamika relasi Kementerian Pertahanan Brasil dengan militer, dan faksionalisasi militer Brasil pada masa Presiden Luiz Inacio da Silva. Ketiga hal tersebut merupakan refleksi dari relasi sipil-militer Brasil pada masa pemerintahan Presiden Lula (2002-2009). ......The focus of this study is to explain about Brazil civil-military relations under the authority of President Luiz Inacio da Silva (2002-2009), and based on with basic theory of Alfred Stepan that is Military Privilege Right Theory. The point of this problems are to know about National Strategy of Defence 2008, dynamic relations on Brazil Ministry of Defence with military, and factionalisation of Brasil Military under the authority of Presiden Luiz Inacio da Silva’s era. They reflected from Brazil civilmilitary relations under Presiden Luiz Inacio da Silva (2002-2009).

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Urgensi penyediaan air bersih di daerah ini sangat tinggi karena penduduk setempat banyak mengandalkan sumur artetis, sementara kondisi cadangan air tanah sudah kritis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam bentuk Kampung Bahari di Kampung Tambak Lorok, yang kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk PDAM sebagai penyedia air bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara teknik snowball sampling. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Program Kotaku belum efektif, efisien, cukup, merata, dan layak dalam meningkatkan akses air bersih di Kampung Tambak Lorok. Program ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena Program Kotaku menambah akses air bersih tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dari masyarakat Tambak Lorok. ......This study analyzes the clean water supply policy for low-income communities in Tambak Lorok Village, Semarang City. The urgency of clean water provision in this area is very high as residents rely heavily on artesian wells, despite the groundwater reserves being in a critical condition. To address this issue, the central government launched the "Kota Tanpa Kumuh" (Kotaku) program in the form of Kampung Bahari in Tambak Lorok Village, which was then implemented by the Semarang City Government in collaboration with various stakeholders, including PDAM as the clean water provider. This research uses a qualitative method with snowball sampling interviews. Field findings indicate that the Kotaku program has not been effective, efficient, adequate, equitable, or feasible in improving access to clean water in Tambak Lorok Village. The program has failed to resolve the problems faced by the low-income community in the area. The lack of increased access to clean water under the Kotaku program can be attributed to the program's failure to adequately consider the economic conditions of the Tambak Lorok community.

Abstrak :
Industri Kreatif merupakan sektor industri baru yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Rezim akumulasi Pasca-Fordisme mengatur Industri Kreatif agar menerapkan hubungan kerja fleksibel yang menempatkan pekerja kreatif dalam posisi prekariat. Skripsi ini akan melihat kemunculan gerakan politik dan ekonomi sebagai respon pekerja kreatif terhadap hubungan kerja fleksibel menggunakan studi kasus SINDIKASI dan Koperasi Riset Purusha. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pengambilan data, temuan dari skripsi ini menunjukan bahwa lokasi kelas pada struktur kelas sosial dalam kapitalisme kontemporer menentukan pembentukan kerangka aksi kolektif dan ketersediaan sumber daya yang mempengaruhi penentuan jenis gerakan. 

---

Creative Industry is a significant industrial sector for economic growth in Indonesia. Under Post-Fordism, Creative Industry implements flexible industrial relation which traps creative worker in precariat position. This thesis will evaluate union and co-operation as creative workers responds toward flexible labor market with SINDIKASI and Purusha Research Co-operation as case studies. By using qualitative methods through data gathering, this thesis finds that class location in social class structure under late-capitalism determined collective framing and resource availability which shaped movement model.

Abstrak :
Skripsi ini membahas aspek politik dalam studi pembangunan, khususnya dalam isu hak atas perumahan masyarakat miskin di DKI Jakarta. Pembangunan di DKI Jakarta kerap berdampak kontradikstif dengan pemenuhan hak atas perumahan masyarakat. Hal ini ditandai oleh banyaknya penggusuran yang terjadi dari masa ke masa. Dalam menghadapi masalah penggusuran, masyarakat memiliki usaha-usaha yang dilakukan agar timbul kesempatan dan pengakuan bagi kepentingan mereka atas perumahan. Dengan metode penelitian kualitatif, penulis menganalisis perbandingan usaha masyarakat miskin bersama sejumlah organisasi di wilayah Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Melalui teori Ruang Politik untuk Pengentasan Kemiskinan (Political Space) oleh Neil Webster dan Lars Engberg-Pedersen, penulis menemukan bahwa pengalaman di Bukit Duri dan Kampung Akuarium memanfaatkan tiga dimensi untuk membangun ruang politik, yaitu: saluran institusional, praktik sosial dan politik, serta diskursus politik. Dimensi saluran institusional yang dimanfaatkan berupa proses Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan 2017. Kemudian, dengan strategi yang berbeda, mereka memanfaatkan praktik sosial dan politik berupa advokasi atas tindakan penggusuran yang dialami serta membuat kontrak politik dengan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat proses Pilkada. Terakhir, mereka juga membangun diskursus politik untuk menentang diskursus pembangunan yang ada seperti rusun bukan solusi bagi penggusuran (rusun dibandingkan dengan kampung); rumah masyarakat yang digusur bukan ilegal; dan keberpihakan Pemerintah DKI Jakarta .......This undergraduate thesis discusses the political aspect of development studies, especially in the issue of the right to housing for the poor in DKI Jakarta. Development in DKI Jakarta often contradicts the fulfillment of the right to housing. This is indicated by the number of evictions that occur from time to time. In facing the problem of eviction, the community has efforts that are done so that opportunities and recognition arise for their interests in housing. With qualitative research method, this thesis analyzes the comparison between the poor with organizations in Bukit Duri and Kampung Aquarium. Through the theory of Political Space for the Eradication of Poverty (Political Space) by Neil Webster and Lars Engberg-Pedersen, this thesis finds experience in Bukit Duri and Kampung Akuarium using three dimensions to develop political space, namely: institutional channel, social and political practice, and political discourse. The institutional channel dimension consists of the 2012 and 2017 DKI Jakarta Regional Election process. Then, with a different strategy, they use social and political practices including advocacy and make political contracts with the Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta during the election process. Finally, they also make political discourse to improve development discourse which provides low-cost housing for solutions to evictions (low-cost compared to the village); evicted community houses are not illegal; and DKI Jakarta Government's alignments.

Abstrak :
Skripsi ini mencoba membahas bagaimana memahami kontestasi wacana yang muncul dalam memahami substansi draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui pendekatan pluralisme agonistik Chantal Mouffe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan pluralisme agonistik menjadi pendekatan alternatif dalam memahami keberlangsungan demokrasi di tengah kondisi pluralitas masyarakat. Konsep ini merupakan alternatif dari pendekatan demokrasi liberal yang memusatkan demokrasi pada tujuan untuk mencapai konsensus yang rasional. Mouffe melalui konsep pluralisme agonistiknya mengkritik bahwa orientasi demokrasi liberal pada proses pencapaian konsensus yang rasional telah mengeliminasi “the Political” sehingga berpotensi menghambat terciptanya pluralisme publik dalam kehidupan demokrasi itu sendiri. Adapun kontestasi wacana antara pihak yang mendukung dan menolak pengesahan RUU P-KS menjadi relevan untuk dipahami menggunakan pendekatan pluralisme agonistik karena kontestasi yang terjadi melibatkan wacana dengan pendekatan yang masih belum bisa menemukan titik kesepakatan. Dengan menggunakan pendekatan pluralisme agonistik, kontestasi wacana dalam memahami RUU P-KS merupakan refleksi dari hidupnya proses demokrasi. Berlangsungnya kontestasi wacana ini merupakan wujud ‘konsensus konfliktual’ (conflictual consensus) di mana artinya adalah merayakan keberagaman melalui pluralisme yang sarat konflik. ......his thesis discusses about how to understand discourse between supporters and opponents of the Sexual Violence Eradication Bill using the concept of agonistic pluralism by Chantal Mouffe through qualitative research methods. Agonistic pluralism is an alternative approach to understand the process of democracy in divided society like Indonesia. Through this concept, Mouffe criticizes about democracy concept in liberal paradigm that tends to eliminate “the Political” because of its orientation to achieve rational consensus. The orientation of liberal paradigm democracy in a rational consensus process can hinder the creation of public pluralism in democratic it self. Discourse between supporters and opponents of RUU P-KS is relevant to be understood in agonistic pluralism concept because this discourse involves irreconcilable thoughts. By using an agonistic pluralism concept, the discourse in understanding the Sexual Violence Eradication Bill is a reflection of the existence of democracy. The ongoing discourse is a form of “conflictual consensus”, which means celebrating diversity through pluralism which is full of conflicts.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini meneliti strategi pemenangan dan hambatan calon anggota legislatif perempuan DPR-RI Ina Elizabeth Kobak pada Pemilu 2019 di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep strategi dari Henneberg dan Chen (2008) dan analisisnya dilengkapi dengan konsep patriarkisme dan teori kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode sampling purposive dalam pengumpulan datanya. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan, yakni pengaruh kepala suku, door to door, dan pendekatan publik. Pengambilan keputusan yang berpusat pada kepala suku dalam musyawarah masyarakat adat Papua menjadi kunci kemenangan calon anggota legislatif perempuan. Hambatan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan berasal dari hambatan adat, teknis, dan politis. ......This final paper examines the winning strategies and obstacles for women legislative candidates for DPR-RI Ina Elizabeth Kobak in the 2019 Election in Papua Province. This study uses a strategic conceptual framework from Henneberg and Chen (2008) and the analysis is complemented by the concept of patriarchism and theory of power. This study used a qualitative method with purposive sampling method for collecting data. The findings show that there are three main strategies in winning the candidates for women legislative members, namely the influence of tribal leaders, door to door, and public approaches. Decision-making that focuses on tribal leaders in the deliberations of indigenous Papuans is the key for winning women legislative candidates. The obstacles experienced by women legislative candidates come from customs, technical and political obstacles.

Abstrak :
Penelitian ini membahas strategi mobilisasi gerakan gejayan memanggil I yang terbentuk dari kesadaran politik yang tumbuh di kalangan mahasiswa Yogyakarta dalam merespon rancangan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI melalui beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai melindungi kelompok Oligarki di Indonesia untuk dapat lebih bebas berkuasa dengan di sisi lain mengorbankan hak-hak masyarakat umum dalam negara demokrasi Republik Indonesia ini. Gerakan Gejayan Memanggil I merupakan sebuah gerakan sosial yang tercermin dari karakteristik gerakan tersebut yang bertujuan mempertahankan substansi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan bagi masyarakat pada umumnya, penggunaan media sosial sebagai salah satu strategi mobilisasi gerakan. Strategi mobilisasi massa yang diterapkan pada Gerakan Gejayan Memanggil I diawali dengan mengevaluasi origins atau asal usul latar belakang gerakan tersebut, lanjut ke tahap protest atau aksi damai dengan memberikan 7 tuntutan kepada Pemerintah, dan diakhiri dengan outcome atau apa yang dihasilkan dari gerakan gejayan tersebut dan respon dari Pemerintah. ......This research discusses the mobilization strategy of the Gejayan Memanggil I movement which is formed from the growing political awareness among Yogyakarta college students in response to the draft policy made by the Government and the House of Representatives through several Bills (RUU) that are considered to protect the Oligarchy group in Indonesia to be able to be more free to rule by on the other hand sacrificing the rights of the people in this democracy country of Republic of Indonesia. Gejayan Memanggil I movement is a social movement that reflected in the characteristics of the movement aimed at maintaining substance and protecting human values for society in general, the use of social media as one of the movement's mobilization strategies is also a characteristic of a social movement. The mass mobilization strategy applied to the Gejayan Memanggil I Movement begins by evaluating the origins or origins of the movement's background, continuing to the stage of protest or peaceful movement by giving 7 demands to the Government, and ending with the outcome or what results from the Gejayan Memanggil movement and the response from the Government.

Abstrak :
Pemerintah DKI Jakarta adalah pelopor penerapan konsep smart city di Indonesia sejak tahun 2014. Smart city secara sederhana merujuk pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya. Salah satu yang diinisiasi Pemerintah DKI Jakarta adalah aplikasi smartphone bernama Jakarta Kini (JAKI). Melalui aplikasi ini Pemerintah DKI berharap warga menerima, memanfaatkan, berpartisipasi, dan turut berkontribusi dalam pembangunan kota. Agar mampu memanfaatkan teknologi untuk terlibat dalam lingkungan smart city, diasumsikan oleh berbagai kajian perkotaan tentang pentingnya “smart citizen”, alias masyarakat yang terliterasi digital. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh penerapan aplikasi JAKI terhadap partisipasi warga DKI Jakarta. Teori urban teknopolitik dan tangga partisipasi digunakan untuk menganalisis pengaruh di antara keduanya. Teori urban teknopolitik mengungkapkan bahwa adanya pengaruh penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan kota terhadap peningkatan partisipasi warga. Sementara, konsep tangga partisipasi menjelaskan indikator dan klasifikasi tiap tahap peningkatan partisipasi warga. Data dikumpulkan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapati hasil bahwa JAKI sebagai suatu inovasi teknologi dalam smart city berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga walaupun masih tahap partisipasi rendah. Warga yang memiliki aplikasi JAKI memiliki kesempatan untuk menggunakan fitur di JAKI dan mencapai tangga partisipasi informing & consultation. Hanya saja, capaian tangga partisipasi warga ini akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang warga. ......DKI Jakarta government has been a pioneer in implementing the smart city concept in Indonesia since 2014. Smart city, simply refers to the use of digital technology by the city government to improve services for its citizens. One of the initiatives initiated by the DKI Jakarta Government is a smartphone application called Jakarta Kini (JAKI). Through this application, DKI Government hopes that citizens will accept, use, participate, and contribute to city development. In order to be able to utilize technology and involved in the smart city environment, various urban studies have assumed the importance of "smart citizens", a.k.a digitally literate people. This study explores the impact of implementing the JAKI application on the participation of DKI Jakarta citizens. Urban technopolitics theory and participation ladder are used to analyze the influence between them. Urban technopolitics theory reveals that there is an effect of using technology in urban governance to increase citizen participation. Meanwhile, the concept of the ladder of participation explains the indicators and classification of each stage of increasing citizen participation. Data were collected using qualitative methods through literature studies and interviews. From this research it was found that JAKI as a technological innovation in smart city has an effect on the level of citizen participation even though it is still at a low level of participation. Citizens who have JAKI application have the opportunity to use features in JAKI and reach the informing & consultation levels on participation ladder. But, this citizen participation ladder levels are also influenced by the background of the citizens.