Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laut Indonesia merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Banyak manfaat yang dapat diambil di dalamnya. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti pelayaran, perikanan dan khususnya pertambangan mendatangkan kerusakan bagi lingkungan laut. Ditambah lagi dengan semakin padatnya lalu lintas perjalanan kapal tanker yang mengangkut minyak tersebut. Untuk melindungi lingkungan laut Indonesia dari bahaya pencemaran yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia, Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidaklah cukup untuk mengakomodasi hal tersebut, maka disusunlah Undang-undang No.21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Ditambah lagi dengan ratifikasi konvensi-konvensi International Maritime Organization (IMO) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak adanya peraturan, yang setara dengan undang-undang, yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kompensasi ganti kerugian membuat pemilik kapal cenderung tidak menghiraukan hal tersebut. Dan apabila terjadi pencemaran laut oleh tumpahan minyak, maka peraturan apa yang akan dipergunakan oleh Pemerintah untuk menangani masalah tersebut dan seberapa besar ganti rugi yang diberikan masih menjadi kendala, sehingga diperlukan suatu pengkajian yang lebih mendalam.

Abstrak :
Karena kebutuhan mendesak akan bahan bakar gas yang semakin langka, maka dilakukan pengadaan Unit Regasifikasi dan Penyimpanan Gas Alam Cair Terapung (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU). Dengan adanya FSRU, pasokan gas bumi dari tempat yang jauh dari sumber gas dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman gas bumi cair (liquified natural gas/LNG). Sebelumnya, pasokan gas bumi hanya dilakukan dengan menggunakan jaringan pipa transmisi. FSRU masih merupakan teknologi yang baru dan keberadaannya di dunia baru 9 buah, digunakan oleh 7 negara, dan baru ada 4 operator FSRU di dunia. FSRU ke-9 akan berada di Indonesia dan Indonesia akan menjadi Negara ke-8 pengguna FSRU. Skripsi ini akan membahas pengadaan FSRU - Jawa Barat, FSRU pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara, yang pengadaannya tidak melalui lelang umum, dalam hubungannya dengan penerapan Asas Cabotage,apakah menyalahi peraturan perundangan yang ada atau tidak. ......Due to the shortage of natural gas supply, Liquified Natural Gas Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) has been procured. FSRU makes distribution of natural gas from far away and overland natural gas sources can be happened. The natural gas converted to liquified natural gas (LNG) can be carried by LNG Carrier. Before, natural gas distribution only use pipeline transmission network. FSRU is a new technology. There are only 9 FSRUs in the world used by 8 countries, and there are only 4 FSRU's operators in the world. The 10th FSRU will be in Indonesia and Indonesia will be the 9th country using FSRU. This writing will mostly discuss West Java - FSRU, the first FSRU in Indonesia and South East Asia, which the procurement was not through open tender in relation to implementation of Cabotage Principle, was it in line with government regulation or not.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Nakhoda sebagai pemimpin kapal dan Perusahaan Pengangkut sebagai pemilik kapal dalam suatu peristiwa kecelakaan kapal yang menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga (Tinjauan Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor 973/051/XII/MP-08 tentang Tubrukan KM. Marina Nusantara dengan TK. CB1211 yang ditarik TK. Bamara-6SA dan di-assist oleh TB. PATIH-III) dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Penelitian ini memakai metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan pelayaran, tanggung jawab baik secara administratif, perdata dan pidana dapat dibebankan kepada Nakhoda dan Perusahaan Pengangkut apabila memang dapat dibuktikan para pihak tersebut bersalah. ...... This thesis is focusing on a responsibility that can be given by the Captain as the leader of the ship and Carrier Company as the owner of the ship in a ship accident caused the loss of the third party (Review Decision: Admiralty Court Verdict Number: 973/051/XII/MP-08 about collision between Motor Ship Marina Nusantara and Tug Boat CB. 1211 which pulled by Tug Boat Bamara-6SA and assist by Tug Boat Patih-III) based on Act Number 17 Year 2008 about Maritime and Commercial Code of Indonesia. This research is normative yuridis research, which some of the data were collected from literature. The result states that based on Act Numer 17 Year 2008, Commercial Code of Indonesia and the other rules said that the Captain and the Carrier Company will be bound by the legal responbilities (administrative, private and public) as long as the faults can be proved.