Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyaknya Pengungsi Rohingya yang berdatangan di Aceh sejak tahun 2009, hal tersebut menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika menghadapi masalah pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, peran intelijen kepolisian menjadi sangat penting dalam mendeteksi potensi tindakan kriminal dan mencegahnya sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, serta faktor yang menghambat kinerjamereka dan bagaimana tugas dan fungsi dapat dioptimalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Intelkam Polda Aceh memiliki peran penting dalam deteksi dini potensi konflik, pelayanan administrasi dan pengawasan, serta pengumpulan dan penyajian informasi kepada pimpinan dan instansi terkait, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dengan melakukan deteksi dini konflik, menyediakan informasi dasar pengambilan keputusan, dan menerapkan strategi melibatkan masyarakat, membangun jaringan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik.. Namun, masih terdapat tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, pengembangan kapasitas intelijen kepolisian, dan perluasan jaringan kerja sama dengan pihak internasional untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Aceh. ......The large number of Rohingya refugees arriving in Aceh since 2009 has led to potential security and order disturbances in the Indonesian National Police (Polri) is a government agency that has a main task in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. However, when dealing with the Rohingya refugee problem in Aceh Province, the role of police intelligence becomes very important in detecting potential criminal acts and preventing them early on. The purpose of this study is to analyze the duties and functions of police intelligence in the handling and prevention of Rohingya refugees in Aceh Province, as well as factors that hinder their performance and how duties and functions can be optimized. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and participatory observation. The results showed that the  Directorate of Intelligence  of the Aceh Regional Police has an important role in early detection of potential conflicts, administrative and supervisory services, as well as collecting and presenting information to leaders and related agencies, including in handling Rohingya refugees in Aceh by conducting early detection of conflicts, providing basic information for decision making, and implementing strategies to involve the community, build information networks, and encourage community participation to minimize potential conflicts. However, there are still challenges in carrying out the tasks and functions of police intelligence, such as limited resources and lack of coordination between related agencies. Therefore, this study recommends improving coordination between relevant agencies, developing police intelligence capacity, and expanding cooperation networks with international parties to strengthen efforts to handle and prevent Rohingya refugees in Aceh.

Abstrak :
Penelitian ini fokus pada proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam konflik di Papua pada tahun 2019. Konflik yang terjadi akibat kasus rasisme ini memberikan dampak ikutan dan mengancam ketahanan negara akibat masifnya penyebaran muatan negatif saat konflik berlangsung. Dalam perspektif intelijen, sebagai bentuk antisipasi dini agar konflik tidak membesar, segala aktifitas mungkin untuk dilakukan sebagai respon cepat dan upaya memitigasi konflik yang bertujuan untuk menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis secara kritis keputusan pemerintah terkait pemblokiran internet, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan perlambatan internet yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif intelijen dapat dilakukan meski demikian perlu kebijakan dengan payung hukum yang baru mengingat pemerintah dinyatakan bersalah atas kebijakan perlambatan ini. Pemerintah sepatutnya memiliki kajian yang komprehensif berkaitan dengan pengambilan kebijakan perlambatan internet, dengan melakukan benchmarking ke beberapa negara yang memiliki pengamanan siber yang baik, sehingga pemerintah dapat mengambil dan menerapkan kebijakan yang baik dan benar serta mempertimbangkan dampaknya di masyarakat saat menangani wilayah konflik. Hasil penelitian ini juga mengharapkan adanya perubahan UU ITE guna mencegah terjadinya penyebaran konten negatif yang lebih masif lagi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan alasan keamanan dan ketahanan nasional terutama dalam situasi konflik, opsi kebijakan untuk memperlambat jaringan internet dapat dilakukan namun dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung. ......This study focused on the policy-making process carried out by the government to reduce conflict in Papua in 2019.The conflict that occurred due to this racism case had a follow-up impact and threatened the country's resilience due to the massive spread of negative content during the conflict. From intelligence point of view, as a form of early detection to prevent conflict from escalating, all activities can be conducted as part of a rapid response and conflict mitigation effort aimed at maintaining national security and resiliency. This study used a qualitative descriptive method that critically analyzes government decisions related to internet blocking, with data collection techniques carried out are interviews and literature studies. The results of this study show that throttling policies by the government in Papua at 2019 from an intelligence perspective can be carried out even though a policy is needed to pay for a new law considering the government has stated that this fee policy is. The Government should have a comprehensive study related to throttling policy making especially in conflict situation, so the policy can be re-implemented in conflict areas by considering its impact on society. The results of this study also hope that there will be changes to the ITE Law in order to prevent the spread of negative content that is even more massive. In this study, it can be concluded that for reasons of national security and resilience, especially in conflict situations, policy options to slow down the internet network must be carried out in order to narrow the chance of an even greater impact of division.

Abstrak :
Gerakan separatis di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua. Di sisi yang lain, bila tidak ditangani dengan segera maka dapat menjadi bom waktu dan ancaman disintegrasi bagi keutuhan NKRI. Berbagai upaya kepolisian sudah dan masih terus dilakukan guna menanggulangi separatisme kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Brimob sebagai garda terdepan Polri dalam penanganan gangguan keamanan yang bersifat kontijensi dituntut harus optimal dalam penggunaan pendekatan-pendekatan penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini, khususnya pendekatan intelijen. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran dan pemanfaatan penggunaan intelijen oleh Brimob Polri dalam upaya penanggulangan separatisme di Papua dan langkah-langkah optimalisasi peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan kunci dan data dianalisis dengan menggunakan metode reduksi. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, setiap fungsi pada tubuh Polri memiliki perannya masing-masing namun saling berkesinambungan satu sama lain; (2) Dukungan informasi intelijen bagi pergerakan pasukan Brimob yang bertugas dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sudah baik namun dirasa belum maksimal dan (3) Adanya keengganan dalam tubuh Polri dan Brimob untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan maneuver lapangan yang secara dramatis berujung kepada penurunan ketangkasan daya tembak, daya maneuver dan daya jelajah pasukan Brimob khususnya di medan yang bergunung dan berbukit. ......The separatist movement in Papua is now an issue that has not yet found a solution based on a comprehensive and dynamic strategy in the context of adapting to developments in Papua. On the other hand, if it is not handled immediately, it can become a time bomb and threat of disintegration for the integrity of the Republic of Indonesia. Various police efforts have been and are still being made to tackle the separatism of armed criminal groups (KKB) in Papua. Brimob as the front line of the National Police in handling contingent security disturbances is demanded to be optimal in using these approaches to tackle the Armed Criminal Group (KKB), especially the intelligence approach. This study aims to examine the role and use of intelligence by Brimob Polri in countering separatism in Papua and the steps to optimize this role. This study used a qualitative approach by conducting interviews with a number of key informants and the data were analyzed using the reduction method. The results of the research are: (1) In handling the Armed Criminal Group in Papua, each function within the National Police has its own role but is mutually sustainable; (2) Intelligence information support for the movement of Brimob troops tasked with handling the Armed Criminal Group in Papua is good but is not maximal and (3) Reluctance within the National Police and Brimob to maintain and develop dexterity in field maneuvers which dramatically leads to a decrease in dexterity. firepower, maneuverability and cruising range of Brimob troops, especially in mountainous and hilly terrain.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfare di Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakan teori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial dan teori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagai membantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasus gerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancaman hybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui media sosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangat pesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapat mempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yang digunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yang digunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial. Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada media sosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubah persepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dan disinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakan alogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukan beberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebut medapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapat menigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia ......This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media. The development of social media in Indonesia and internationally is very fast, influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument. Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement (OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass media and social media of these organizations received support from various circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national security

Abstrak :
Perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik global saat ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia. Konflik bersenjata serta ketegangan politik antar negara-negara menjadi potensi ancaman yang tidak dapat diprediksi. Keberadaan diaspora Indonesia menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri dari potensi ancaman konflik global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi intelijen dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengamanan intelijen dalam operasi evakuasi WNI di Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak-pihak yang berkompeten di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian kegiatan pengamanan intelijen dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Pemerintah Indonesia berhasil meminimalisisr potensi ancaman bagi WNI di wilayah konflik dengan mengeluarkan Nota Diplomatik dan pengerahan Satuan Tugas Khusus dari berbagai elemen pemerintahan. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang secara komprehensif mengatur koordinasi operasi evakuasi WNI di luar negeri.

Kata kunci: Ancaman, Pengamanan, Intelijen, Warga Negara ......The dynamics of the global strategic and geopolitical environment are currently a serious concern for the Indonesian government. Armed conflicts and political tensions between countries are potential threats that cannot be predicted. The Indonesian diaspora's existence is the Indonesian government's focus to protect the safety of Indonesian citizens abroad from any potential threats of global conflict. This study aims to analyse the function of intelligence and the obstacles encountered in intelligence security activities within evacuation operations for Indonesian citizens in Ukraine during the Russian-Ukrainian conflict. This study uses a qualitative research method with interview data collection techniques with several parties who are involved in the field of protection for Indonesian citizens abroad. The results of this study are that the Indonesian government carries out numerous intelligence security activities to protect Indonesian citizens in conflict areas. The Indonesian government succeeded in reducing potential threats to Indonesian citizens in conflict areas by issuing Diplomatic Notes and deploying Special Task Forces from various government elements. Nevertheless, the Indonesian government has not had a comprehensive regulation, leading to coordinating evacuation operations for citizens abroad.

Abstrak :
Terorisme seringkali dipandang sebagai isu maskulin yang menerapkan norma-norma dan konstruksi gender tradisional. Keterlibatan perempuan dalam kelompok teroris kebanyakan dipandang sebagai pendukung, motivator, dan agen regenarasi ideologi. Saat ini partisipasi dan peran perempuan dalam kelompok teroris semakin meningkat dengan maraknya serangan teror yang menggunakan perempuan sebagai pelaku utama dan agen sumber intelijen manusia bagi kelompoknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-interdisipliner guna mengintegrasikan teori intelijen, gender, dan terorisme melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa peran perempuan dalam kelompok teroris di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai pendukung saja, melainkan sebagai anggota berharga yang memiliki peran penting untuk keberlangsungan dan eksistensi kelompok melalui perbantuan logistik, upaya pengumpulan dan penyaluran pendanaan. Perempuan juga berperan sebagai agen intelijen untuk jaringan atau kelompok yang mengumpulkan informasi, serta memiliki kemampuan untuk merekrut anggota baru melalui media sosial, pengajian atau perkumpulan dan mencari perempuan untuk menjadi istri para anggota kelompok sehingga jaringan semakin luas dan informasi juga bertambah. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran aktif dalam mengurangi intelligence gap untuk kelompoknya. Hal ini juga meningkatkan potensi ancaman bagi perempuan dikarenakan perempuan seringkali tidak dipandang sebagai ancaman. Bukan berarti perempuan melepaskan peran-peran tradisional, namun perempuan memiliki kedudukan yang lebih substansial dalam kelompok teror di Indonesia. ......Terrorism is often seen as a masculine issue that applies traditional gender norms and constructions. Women's involvement in terrorist organizations is mostly seen as supporters, motivators and agents of ideological regeneration. Currently, the participation and role of women in terrorist organizations is increasing with the rise of terror attacks that use women as the main perpetrators and human intelligence source agents for their groups. This research uses qualitative-interdisciplinary methods to integrate gender studies, intelligence studies, and terrorism studies through interviews and document studies. The research results found that the role of women in terrorist organizations in Indonesia is no longer seen only as supporters, but as valuable members who have an important role in the group's sustainability and existence through logistical assistance and efforts to collect and distribute funding. Women also act as intelligence agents for groups to collect information, and have the ability to recruit new members through social media, recitations or associations and look for women to become wives of group members to grow their network and information also increases. In this case, women have an active role in reducing the intelligence gap for their group. This also increases the potential threat to women because women are often not seen as a threat.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kerjasama aktor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan melakukan analisis menggunakan perangkat teori intelijen dan Collaborative Governance model Ansell & Gash, penelitian ini berusaha memeriksa aspek kendala, realisasi serta upaya kerjasama aktor Forkopimda. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kinerja Forkopimda dan stabilitas keamanan nasional dari ancaman kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif sebagai model analisis. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Forkopimda dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya ialah komunikasi yang berkesinambungan, baik komunikasi di antara aktor Forkopimda sendiri maupun komunikasi yang terjalin dengan kelompok separatis. Sehingga dibutuhkan sebuah proses kolaboratif (collaborative process) yang dapat dimanfaatkan secara efektif berdasarkan tahap kolaborasi, yakni: menentukan masalah (problem setting), menentukan tujuan (direction setting) dan pelaksanaan (action). ......This study discusses the collaboration of Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) actors in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency. By conducting an analysis using intelligence theory and the Collaborative Governance model of Ansell & Gash, this study seeks to examine aspects of constraints, realization and collaborative efforts of Forkopimda actors. This study aims to improve the performance of Forkopimda and the stability of national security from threats from separatist groups in Puncak Jaya Regency. This is as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which is further confirmed in Government Regulation (PP) Number 12 of 2022 concerning the Regional Leadership Coordination Forum. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis as the analysis model. This research data was obtained through interview techniques and literature study. The results of this research show that the obstacle faced by Forkopimda in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency is continuous communication, both communication between Forkopimda actors themselves and communication with separatist groups. So, a collaborative process is needed that can be utilized effectively based on the collaboration stages, namely: problem setting, direction setting and implementation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk memperkuat ketahanan sosial serta implementasi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak reparasi yang dapat memperkuat ketahanan sosial diantaranya adalah reparasi materiil dan reparasi secara simbolik. Selain itu, pemenuhan hak atas kebenaran juga diperlukan untuk menciptakan kapasitas transformatif dalam ketahanan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hingga saat ini, implementasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan yang telah diimplementasikan. Sehingga, diperlukan suatu alternatif kebijakan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 dan korban dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia untuk memperkuat ketahanan sosial. ......This research aims to analyze the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy to strengthen social resilience and the implementation of synchronization of the policies taken by Central Government and the policies taken by Local Government in the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy. The writer used qualitative methods such as interviews and literature review. This research shows that the fulfillment of the right to reparation that is able to strengthen social resilience is material reparations and symbolic reparations. Moreover, the fulfillment of the right to the truth is needed to create transformative capacities in social resilience. This research also shows that until now, some policies that are implemented by Central Government and Local Government have made positive impacts on the victims of the 1989 Talangsari Tragedy. Nevertheless, there are some flaws in the policies that have been conducted. Hence, an alternative policy is necessary to optimize the fulfillment of the right to reparation for not only victims of the 1989 Talangsari Tragedy, but also the victims of other alleged gross violations of human rights in Indonesia in order to strengthen social resilience.