Ditemukan 135 dokumen yang sesuai dengan query
Ramdha Hari Nugraha, author
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik tidak hanya mendukung mobilitas manusia, barang, ataupun jasa. Namun, dalam jangka panjang juga dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu pula, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi harus terjangkau dari segi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Ninik Murwati, author
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28086
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Fahmutami Damhuri, author
This thesis discusses the implementation of PP 41 of 2007 in the organizational restructuring of regional policy in Lampung Province. The purpose of this study is to describe the process of organizational restructuring of regional policy and the actors that influence this policy implementation. The design of this study...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T28863
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Retna Hanani, author
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S8669
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agung Tri Wibowo, author
Permasalahan klasik public administration di Indonesia terkait perbedaan nomenklatur Administrasi Negara (AN) dan Administrasi Publik (AP) merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Perbedaan nomenklatur public administration ini hanya terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan judul ?Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia? ini mencoba memberikan jawaban...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S44862
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fajar BS Lase, author
Perubahan politik yang terjadi pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 berdampak pada kewenangan pembentukan undang-undang berada dibawah lembaga legislatif. Melalui undang undang MD3, kedudukan DPR RI terkait fungsi legislasi tercermin dari struktur kelembagaannya yang khusus menangani fungsi legislasi, yaitu Badan Legislasi. Badan Legislasi memiliki sembilan tugas, dimana tugas pokoknya adalah...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35238
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arman Salam, author
Kurangnya partisipasi publik dalam pemilihan umum secara langsung, khususnya dalam Pilkada, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI secara langsung di tahun 2012 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari internal voters (pemilih) itu sendiri atau bahkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi publik. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti dalam penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35132
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eka Vidya Putra, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas civil society dalam melaksanakan kontrol politik dan dampak dari aksi civil society tersebut bagi proses konsolidasi demokrasi. Penelitian merupakan studi kasus dalam aksi protes civil society pada penetapan APBD 2000 - 2002 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Secara khusus penelitian ini...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T13757
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Waode Siti Armini Rere, author
Dengan diberlakukannya UU No 22/99 tentang Pemda, telah membawa perubahan mendasar bagi keberadaan kelembagaan pemerintah kecamatan, dari perangkat dekonsentrasi menjadi perangkat desentralisasi. Menyikapi perubahan substansi tersebut, maka kelembagaan pemerintah kecamatan harus menyesuaikan diri dengan paradigma baru tatanan pemerintahan daerah, dimana pelaksanaan otonomi daerah pada daerah kabupaten/kota merupakan suatu keharusan.
Mengingat kelembagaan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13762
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Saragih, Simson M., author
Akta Catatan Sipil adalah salah satu bentuk pelayanan publik terhadap masyarakat. Dalam pemberian layanan akta catatan sipil, kualitas pelayanan adalah suatu keharusan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Untuk itu setiap pegawai yang terlibat dalam pelayanan ini haruslah memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14011
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
