Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Direksi. Defenisi yang digunakan Peneliti dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Terkait obat yang diatur khusus hanya untuk obat PRB, sedangkan untuk obat non PRB, sesuai ketentuan masuk dalam komponen Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan obat pasien isoman COVID-19 sesuai yang diatur Kemenkes/Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik dibandingkan yang lain nya, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, baik persentase FKTP yang mengImplementasikan nya maupun persentase dan nominal pasien yang telah memanfaatkan Telekonsultasi dari FKTP terdaftar nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di FKTP Kota Malang, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Kantor Pusat. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh bahwa capaian Angka Kontak KBK baru tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan untuk pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga masyarakat dapat lebih optimal memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi.

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Health in the form of Circulars and Directors' Regulations. The definition used by the researcher in this teleconsultation is the Indirect Contact Service, which is the provision of health services through the information system used by the FKTP and Participants as a means of communication, or through the information system provided by BPJS Kesehatan, as a means of two-way communication/consultation. Regarding drugs that are specifically regulated only for DRR drugs, while for non-DRR drugs, according to the provisions, they are included in the Capitation component paid to FKTP and drugs for COVID-19 isoman patients as regulated by the Ministry of Health / local Health Office. This policy has been implemented since April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities show better achievements than others, one of which is the highest achievement in Malang City FKTP, both the percentage of FKTP implementing as well as the percentage and nominal of patients who have used teleconsultation from their registered FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP teleconsultation policy in preventing the spread of COVID19 without patients losing their right to access health services. This study uses a qualitative method, conducted during October 2021 to December 2021 at FKTP Malang City, BPJS Kesehatan Malang Branch and Head Office. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review. This research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research in November 2021 showed that the achievement of the KBK Contact Number had only been achieved at 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for the health facility compliance indicator on quality had only been achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of City FKTP Malang has implemented teleconsultation, and patient utilization is slowly increasing up to 33.66% and there is an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically and continuously, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Health Office to the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by the public. residents, so that the community can more optimally take advantage of teleconsultation services."

"Peningkatan insiden kasus penyakit Covid-19 di rumah sakit menyebabkan peningkatan beban kerja level unit pada perawat yang bertugas di Ruang Isolasi. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan kepuasan kerja yang rendah dan tingginya tingkat turn over. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat hubungan antara beban kerja level unit dengan kepuasan kerja. Penelitian dilakukan dengan desain potong lintang menggunakan instrumen berupa kuesioner daring kepada perawat yang pernah bertugas di Ruang Isolasi RSAU dr. Esnawan Antariksa pada pandemi Covid-19. Analisis persepsi beban kerja menunjukkan 91,9% dari responden merasakan beban kerja berat, sedangkan dari kepuasan kerja 87,1% dari responden merasakan kepuasan kerja yang tinggi tanpa adanya hubungan yang signifikan di antara keduanya (p value=0,0591). Hubungan antara beban kerja dan kepuasan kerja yang tidak terbukti pada penelitian ini menampilkan temuan terbaru yang menunjukkan variabel usia dan pengalaman bekerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap beban kerja dan kepuasan kerja. Faktor yang menjadi determinan terjadinya temuan ini diantaranya adalah gairah dalam bekerja, self-reported bias, dan keterbatasan penelitian. Kebijakan yang dapat diterapkan terkait temuan ini diantaranya menetapkan kriteria kelayakan untuk perawat yang akan bertugas di Ruang Isolasi dan melakukan penilaian berkala beban kerja dan kepuasan kerja kepada perawat yang bertugas di Ruang Isolasi.

---

The increase in the incidence of Covid-19 disease cases in hospitals has led to the increase in the unit-level workload for nurses in the Isolation Ward. A high workload can lead to low job satisfaction and high turnover rates. The purpose of this study is to study the relationship between unit-level workload and job satisfaction. The study was conducted with a cross-sectional design using an instrument in the form of an online questionnaire to nurses who had served in the Isolation Room of RSAU dr. Esnawan Antariksa during the Covid-19 pandemic. Analysis of workload perceptions showed that 91.9% of respondents felt a heavy workload, while the 87.1% of respondents felt high job satisfaction without a significant relationship between the two variables (p value = 0.0591). The relationship between workload and job satisfaction which is not proven in this study shows the latest findings which show that age and work experience variables have a significant relationship to workload and job satisfaction. Factors that determine the occurrence of these findings include harmonious passion, self-reported bias, and research limitations. Policies that can be applied related to these findings include establishing eligibility criteria for nurses who will serve in the Isolation Ward and conducting periodic assessments of workload and job satisfaction for nurses serving in the Isolation Ward."

"Patient engagement (PE) belum dimulai secara memadai untuk mencapai perawatan kesehatan yang aman di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif tenaga kesehatan dan penerima layanan (pasien dan caretaker) tentang PE dan bagaimana potensi untuk menerapkannya, serta merumuskan model yang dapat mendukung perawat untuk melibatkan pasien dalam upaya-upaya keselamatan pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada bangsal penyakit kronis RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dalam 2 tahap yaitu: (1) assessment berupa 4 diskusi kelompok terfokus pada 46 profesional kesehatan (perawat dan dokter) dan diikuti dengan 16 wawancara mendalam, serta wawancara mendalam dengan 14 pasien dan 15 caretaker; (2) tahap perumusan model. Tahap perumusan model dilakukan dengan penyusunan model awal, validasi model yang melibatkan pemilik RS, direksi, manajer, dan profesional kesehatan dan penyusunan model akhir. Transkrip verbatim dilakukan dan dilanjutkan dengan analisis tematik. Pada penelitian ini, didapatkan bahwa PE merupakan strategi untuk mencapai perawatan kesehatan yang aman. Selain itu, telah teridentifikasi peran penerima layanan, perawat, dan organisasi RS yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan keselamatan pasien dengan menerapkan PE. Terdapat faktor-faktor pemungkin yang mempengaruhi pelaksanaan PE termasuk penilaian dan harapan penerima layanan  kesehatan, maupun hambatan yang berasal dari aspek budaya, perilaku, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem penyelenggaraan layanan kesehatan. Model yang terbentuk menggambarkan kebutuhan langkah-langkah komprehensif untuk mengoptimalkan PE. Kesimpulannya, PE sangat penting untuk keselamatan pasien. Pendekatan ini berpotensi untuk ditingkatkan dengan memperkuat dukungan organisasi, mengintegrasikan ke dalam sistem perawatan kesehatan, meningkatkan kapasitas profesional kesehatan, dan memberdayakan pasien untuk mengatasi hambatan potensial.

---

Patient engagement (PE) has not been initiated adequately to achieve safe health care in Indonesia. This study aims to explore the perspectives of healthcare professinals and patients and caretakers about PE and how it has the potential to implement it, and to formulate a model that can support nurses to involve patients in patient safety efforts. The method used in this research is a case study in the chronic disease ward of PKU Muhammadiyah Gamping Hospital, Sleman, Yogyakarta Special Region. The research was conducted in 2 stages, namely: (1) assessment in the form of 4 focus group discussions on 46 healthcare professionals (nurses and doctors) followed by 16 in-depth interviews, as well as in-depth interviews with 14 patients and 15 caretakers; (2) the model formulation stage. The model formulation stage was carried out by developing the initial model, model validation involving hospital owners, directors, managers, and health professionals and develop the final model. Verbatim transcripts were carried out and continued with thematic analysis. In this study, it was found that PE is a strategy to achieve safe healthcare. In addition, the roles of patients and caretakers, nurses, and hospital organizations have been identified that can be developed to achieve patient safety by implementing PE. There are enabling factors that influence the implementation of PE including the assessment and expectations of health service recipients, as well as obstacles originating from aspects of culture, behavior, human resource capacity, and health service delivery systems. The model formed illustrates the need for comprehensive measures to optimize PE. In conclusion, PE is very important for patient safety. This approach has the potential to be scaled up by strengthening organizational support, integrating it into the health care system, increasing the capacity of healthcare professionals, and empowering patients to overcome potential barriers."