Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis jabatan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM ) dalam hal ini implementasi analisis jabatan pada proses penempatan pegawai Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi proses penempatan pegawai selain berdasarkan analisis jabatan.Penelitian studi implementasi analisis jabatan di Ditjen HAM adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya didapat melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di Ditjen HAM yaitu para Pejabat Eselon Dua dan Kepala Bagian (Kabag) kepegawaian Ditjen HAM. Proses wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara dibuat transkrip wawancara dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.Dari penelitian ini dan setelah dianalisis bahwa penempatan pegawai baik itu mutasi maupun promosi yang dilaksanakan di Ditjen HAM belum berdasarkan analisis jabatan. Hal ini dikarenakan analisis jabatan sendiri untuk Ditjen HAM masih dalam penyusunan karena Direktorat Jenderal ini mengalami perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM, sehingga analisis jabatan perlu disusun lagi disesuaikan dengan tupoksi yang baru.Penempatan pegawai karena belum berdasarkan analisis jabatan maka penempatan pegawai selama ini di Ditjen HAM dipengaruhi oleh empat faktor. Tiga faktor yang paling dominan adalah faktor pimpinan, faktor sumber daya manusia itu sendiri dan faktor struktur organisasi. Sedangkan faktor yang kurang dominan tapi juga mempengaruhi penempatan pegawai di Ditjen HAM adalah faktor prosedur penempatan pegawai, dalam hal ini Bapeijakat. Baperjakat dalam hal ini belum sepenuhnya dipakai dalam setiap proses penentuan penempatan pegawai Ditjen HAM.

---

This research is to analyze whether job analysis is already implemented on replacement staff in Directorate General of Human Rights or not yet and which factor beside job analysis that influence processing replacement staff on promotion or mutation.

This research is qualitative research, which is collecting of data through deep interview with competent respondents. They are directors and head of human resource department of Directorate General of Human Rights. Interview with term of reference that already arranged before that interview do. After interview has done, transcript of interview made, analyze and made some conclusion.

From this research has known that the replacement of staff in Directorate General of Human Rights, mutation or promotion that all this time already happen have not based on job analysis yet. This had been happen because job analysis is not already used on, still in progress. This Directorate had changed structure of organization and also changed the main task and function all of each directorate on Directorate General of Human Rights, and this consequence made that a job analysis has to redesign.

The replacement of staff in Directorate General of Human Rights is not already based on job analysis, it based influence by four factors. The factor that dominant influence the replacement staff in Directorate General of Human Rights is leadership, human resources and structure of organization and the last factor that not influence too much is procedure of replacement, in this case are Baperjakat meeting. Baperjakat meeting is not used completely in process the replacement staff in Directorate General of Human Rights."

"Tesis ini membahas kinerja pegawai yang rendah sehingga menyebabkan buruknya kualitas layanan publik yaitu terdapatnya keterlambatan penyelesaian pendaftaran perlindungan merek. Kinerja pegawai sering menjadi masalah, yakni mengapa pegawai tertentu menunjukan kinerja lebih baik dibandingkan dengan pegawai lainnya. Motivasi adalah kekuatan potensial yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Kompetensi pegawai diasumsikan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Hal yang menarik untuk di kaji adalah buruknya pelayanan ditinjau dari aspek kompetensi dan motivasi yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Merek.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanasi, yang menempatkan teori kompetensi, motivasi dan kinerja sebagai titik tolak dan sumber jawaban utama. Kuisioner dibagikan kepada 105 pegawai Direktorat Merek secara acak berstrata proposional. Untuk mengetahui bentuk hubungan dan kekuatan hubungan antar varibel digunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan untuk kompetensi terhadap kinerja; motivasi terhadap kinerja; serta kompetensi dan motivasi terhadap kinerja. Pada uji keeratan hubungan kompetensi terhadap kinerja dan motivasi terhadap kinerja menghasilkan korelasi positif sedang. Sedangkan pada uji keeratan hubungan kompetensi motivasi terhadap kinerja menghasilkan korelasi positif kuat.

---

This thesis explains about the impact of low performance on the quality of public service particularly on the lead time of trademark registration process. There are a number of issues identified concerning employees performance such as the reason of imbalance performance of certain employees. Motivation is potential power which can be developed in order to generate optimum performance. The competency of empleyees is assumed to influence the performance. An interesting issue which needed to be investigated is the low quality of the public service in terms of competency and motivation which influence employees performance at Directorate of Trademark.This research is explanative quantitative research. Theory of competency and motivation which influence employees performance become the grand theory as well as the main sources of this research. Questionnaires were distributed to 105 employees of Directorate Trademark using proportionate stratified random sampling technique. In order to reveal the correlation and the strength of correlation, this research used both simple linier regression and multiple linier regressions. The result of the study prove that there is positively significant correlation between competency and performance; motivation and performance; as well as both competency and motivation on performance."

"Tesis ini membahas pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas pelayanan Biro Kepegawaian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Struktur organisasi dianalisa dengan menggunakan indikator yang diturunkan dari Teori Organisasi Robbins, sedangkan kualitas pelayanan dianalisa menggunakan Teori Kualitas Pelayanan dari Parasuraman,Zeithaml dan Berry. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan adanya korelasi antara struktur organisasi yang digunakan dengan kualitas pelayanan, maka restrukturisasi organisasi pelayanan publik sangat penting dikaji demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

---

This thesis discusses the influence of organizatonal structure of the quality of Bureau Officer Ministry of Law and Human Rights. Organizational Structure analyzed by using indicators that are derived from the Organization Theory by Robbins, analyzed the quality of services while using the Service Quality Theory of Parasuraman, Zeithaml and Berry. This research is quantitative research design with descriptive. Results of research to find the correlation between the organizational structure that is used with the quality or services, the restructuring of public service organization is very important in order to review the quality of public services effectively and efficiently."

"Tesis ini membahas pengaruh pemberian remunerasi pada kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Perbaikan remunerasi merupakan salah satu bagian dari program reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi dijalankan oleh pemerintah karena kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai segi pelayanan. Latar belakang program reformasi birokrasi antara lain : 1. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini. 2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. 3. Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan. 4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah. 5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan KPPN Jakarta I. KPPN merupakan kantor percontohan yang ditetapkan Departemen Keuangan untuk merepresentasikan perbaikan layanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner terhadap responden pada pegawai KPPN Jakarta I dan bendahara/staf kantor/satuan kerja pemerintah yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remunerasi dapat memberi motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2007: 121) bahwa kompensasi (remunerasi) akan memberikan motivasi seseorang untuk bekerja dengan baik dan mendorong berprestasi. Prestasi ditunjukkan dengan kinerja (kualitas) pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan diukur dengan mengambil penilaian dari pelanggan terhadap pelayanan yang diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian remunerasi terhadap pegawai pada kantor pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kantor tersebut. Remunerasi juga akan mengurangi bahkan menghapus citra buruk birokrasi pemerintah. Dengan demikian program perbaikan remunerasi yang dijalankan oleh Departemen Keuangan dapat dijalankan pada instansi pemerintah lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

---

This thesis study the influence of gift remuneration to services quality of The State Exchequer Service Office ( KPPN) Jakarta I. Remuneration represent one part of the bureaucracy reform program. The bureaucracy reform program run by government because condition of public service management by government officers is bad. Background the bureaucracy reform program are : 1. Corruption, collusion, and nepotism practice ( KKN) still take place till in this time. 2. Mount the quality of public service which not yet able to fulfill the public expectation. 3. Mount the efficiency, effectiveness, and productivity which not yet is optimal than the governance bureaucracy. 4. Mount the transparency and accountability of governance bureaucracy which still lower the storey; 5. Level of discipline and ethos work the officer which still lower. The Target Research is to analyse how influence remuneration to services quality of KPPN Jakarta I. KPPN represent the sample office specified by The Treasury Department for represent of public service repair. This research is quantitative research by descriptive desain. Data obtained by using quisioner to responder of KPPN Jakarta I officer and bursar/office staff of the government institution as KPPN Jakarta I customer. Result of research indicate the gift remuneration can give the motivation to the officer how to increase its performance. Result of this research as according to opinion Hasibuan ( 2007: 121) that compensation (remuneration) will have the somebody motivation to work better and push to get achievement. Achievement shown with the good performance service (service excellent). Service quality measured by taking assessment from customer to accepted service. Conclusion from this research is remuneration for officer of governmental office will improve the public service quality. Others also will lessen even vanish the ugly image of governmental bureaucracy. So that program of remuneration run by Treasury Department can be run at direct interconnected other governmental institution especially with the public service."

"Tesis ini membahas tentang rencana strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan grand strategy polri menuju 2025, khususnya tahap I atau dikenal dengan trust building dalam periode pelaksanaan tahun 2005-2010. Proses evaluasi dilakukan dengan analisis prioritas pelaksanaan strategi dalam hubungannya dengan indikator kriteria evaluasi strategi untuk mengetahui skenario pencapaian hasil pelaksanaan grand strategy 2005-2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis AHP (The Analitic Hierarchy Process) dan Software Super Decision sebagai alat bantu sintesisnya.Berdasarkan hasil analisis AHP prioritas indikator kriteria dalam evaluasi rencana strategi dalam evaluasi grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 adalah kriteria advantage, kemudian consistency, diikuti dengan feasibility dan yang terakhir kriteria indikator consonance. Prioritas pelaksanaan potensi pembangunan dan faktor strategis dalam pelaksanaan grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 adalah strategi polri berbasis pelayanan, diikuti dengan penegakan keadilan masyarakat, pemolisian masyarakat, pengembangan budaya, pengembangan struktur organisasi, dan prioritas yang terakhir adalah strategi postur kelembagaan. Penentuan prioritas strategi potensi pembangunan dan faktor strategis grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 ini bukan berarti menyatakan bahwa strategi yang pertama diperlukan dan strategi yang lain tidak diperlukan, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan strategi yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh strategi secara simultan mengalami kendala. Bagaimanapun, pelaksanaan seluruh strategi secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal yang keberlanjutan grand strategy Polri hingga tahun 2025.

---

This thesis, explain about the strategic plan of the Kepolisian Negara Republik Indonesia. The purpose of this study is to evaluate the implementation of grand strategy toward the 2025, especially stage I or known by the trust building in 2005-2010 implementation period. It is choosing the priorities for the implementation strategy in conjunction with the indicator evaluation criteria to determine strategy of achieving the implementation scenarios result of grand strategy 2005-2010. This research applies quantitative method approach to the analysis method AHP of (The Analytical Hierarchy Process) and the using of Super Decision Software as a tool for synthesis.Based on result of AHP analysis shows that priority indicators in evaluation criteria of strategy evaluation in grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I trust building are; advantage, then consistency, followed by feasibility and last consonance criteria. Potential implementation of development priorities and strategic factors in grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I "trust building" period of 2005-2010 is a strategybased national police service, followed by a community justice, community policing, cultural development, development of organizational structures, and strategy of institutional posture. Priority setting of potential development strategic factor grand strategy for the Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I "trust building" period 2005- 2010 does not mean that the first strategy is the most important and the other are not needed. Prioritization is only as an addition to determine the strategy need to be chosen first when whole strategy implementation experience constraints. However, the implementation of all strategies simultaneously will result in achieving optimal for grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia implementation until 2025."

"Pemberian status kekhususan kepada Jakarta didasari pertimbangan kedudukan formalnya sebagai Ibukota Negara RI. Berdasar alasan tersebut, bentuk dan susunan pemerintahan dirancang secara khusus, berupa suatu bentuk otonomi tunggal di lingkup provinsi dan susunan pemerintahan dengan ciri unik dan menonjol seperti tak adanya daerah otonom di dalamnya. Penelitian kualitatif dalam kerangka pendekatan verstehen ini ingin melihat gambaran dampak dari konstruksi kekhususan tersebut bagi pengelolaan Jakarta sebagai Ibukota maupun keterhubungannya dengan daerahdaerah sekitar dalam konteks kawasan perkotaan.Studi ini menunjukan: pilihan bentuk otonomi tunggal itu membawa dampak yang rumit. Kekhususan Jakarta berorientasi internal (pengaturan internal yurisdiksi) namun lemah orientasi eksternal dalam mengelola hubungan dengan daerah-daerah sekitar dalam kawasan perkotaaan Jabodetabekjur. Kondisi ini erat kaitannya dengan amat lemahnya kewenangan khusus yang dimiliki Jakarta sehingga sulit pula mendesain suatu kelembagaan yang cocok bagi pengelolaannya. Pada sisi lain, pengaturan internal pun dinilai menimbulkan kesulitan serius bagi Kabupaten/Kota Administratif dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang ada.

---

The implementation of special status for Jakarta is based on consideration on its formal status as the capital city of the Republic of Indonesia. Based on that consideration, the form and arrangement the government are specially designed in the form of a single autonomy within a unique provincial level and the composition of the government has a unique and predominant characteristic, wihtout autonomic regions. In the frame of versthen approach, this qualitative research aims to see the impact of the unique construction for managing Jakarta as the Capital City and its relationship with the surrounding areas in the context of urban areas.The finding/result show that: the option of the single autonomy form is very complicated. The speciality of Jakarta is internally oriented (internal management jurisdiction), however, it is weak in external orientation of managing relationship with the surrounding regions within the urban areas of Jabodetabekjur. This condition is closely related to the special authority owned by Jakarta is weak that makes it difficult to design an appropriate institution to manage the relationship. On the other hand, the internal arrangement is also thought to have caused serious problems for Administrative Regency/City in carrying out the task of providing the public service."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan institusi penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia, menguraikan faktor-faktor yang menghambat kinerja institusi litbang, dan mengusulkan disain transformasi pada institusi litbang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatisme dengan disain penelitian metode campuran yang merupakan gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan lnstitusi litbang di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat maju sejak keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2002, berbagai faktor menjadi penghambat kinerja institusi litbang, dan strategi transformasi institusi litbang dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari mengubah nilai hingga melakukan diseminasi informasi litbang. Ada tiga alternatif disain transformasi yang diusulkan yaitu memperkuat tugas pokok, fungsi, dan wewenang Kemenristek melalui perbaikan kelembagaan, menggabungkan Kemenristek dengan Kementerian pendidikan (khususnya pendidikan tinggi), dan menjadikan LIPI sebagai manajer nasional untuk penelitian yang bersifat independen.

---

Focus of this research is to describe research and development (RnD) institution in Indonesia, explain the factors that resist the performance of the RnD institution, and propose the transformational strategies and design. Pragmatism paradigm with mixed method disain (between quantitatve and qualitative) used in this research. The results are this institution has developed advances since Law Number 18/2002, many factors can be resistance to RnD institution performance, and the strategy of transformation can be applied -from value change to disseminate RnD?s information. There are three alternative transformation designs proposed are institutional improvement of Minsitry of Research and Technology (MRT), combining the MRT with ministries of higher education, and transform the Indonesian Institute of Science to independent institution with the task as national manager of research."

"Penelitian ini membahas kreasi pengetahuan kontekstual pada organisasi publik dengan memilih Badan Diklat Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai lokus penelitian. Pengetahuan kontekstual adalah pengetahuan yang dikreasi dari konteks sehingga lebih efektif memecahkan permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh suatu organisasi publik. Sistem kreasi pengetahuan kontekstual pada organisasi publik khsusunya bidang pendidikan dan pelatihan dan penugasan belajat merupakan suatu realitas yang bersifat kompleks dan ill-structured. Faktor budaya dan manusia membawa kesulitan tersendiri dalam memahami sistemnya sehingga membawa tantangan ketika akan direkayasa untuk ditingkatkan kinerjanya. Metode penelitian Soft Systems Methodology (SSM) dipilih sebagai metode penelitian untuk mengungkapkan realitas dan aktualitas kreasi pengetahuan kontekstual pada lokus penelitian. Dalam penelitian ini, SSM diarahkan untuk mengonstruksi dua sistem. Pertama adalah sistem untuk meningkatkan kinerja kreasi pengetahuan kontekstual pada Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta sebagai problem solving interest dan kedua adalah untuk menemukan karakteristik aplikasi model kreasi pegetahuan SECI pada organisasi research interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif problem solving interest, kinerja kreasi pengetahuan kontekstual pada Badan Diklat provinsi DKI Jakarta yang berisi sembilan kegiatan atau relevant purposeful activities masih perlu ditingkatkan karena belum memiliki sub sistem monitoring dan kontrol, dan masih adanya masalah komitmen, keberanian berinovasi, perilaku informal, dan pemberdayaan. Sementra itu, dari perspektif research interest ditemukan bahwa kreasi pengetahuan kontekstual pada organisasi publik di bidang kediklatan dan penugasan belajar mengonfirmasi model kreasi pengetahuan SECI yang dikembangkan oleh Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Tekuchi. Namun, Model SECI ini perlu dipasangkan dengan dimensi soft systems yang meliputi komitmen, keberanian berinovasi, perilaku informal, dan pemberdayaan. Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Pengkreasi Pengetahuan. Begitupula pemerintah pusat, supaya menerbitkan peraturan perundangan yang mendorong organisasi publik bidang pendidikan pelatihan dan penugasan belajar memiliki sistem kreasi pengetahuan kontekstual yang efektif.

---

This research examines the practice of contextual knowledge creation in public organization, choosing the Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Training Institution as the locus of research. Contextual knowledge is the knowledge created from context so it is effective in solving contextual problems. As a social entity that contains problematical situations, contextual knowledge creating system in public organization is full of complexity and ill-structured. The changing social, cultural and political in his human activity systems brings about difficulty in unpacking its systems, and therefore provides challenges when the system is reingenered for improving its performance.

Soft Systems Methodology (SSM) is chosen as an appropriate research method to reveal both reality and actuality of the system. In this research, SSM is geared to construct two systems: firstly, a system to improve the performance of contextual knowledge creation in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Training Institution, answering the problem solving interest; and secondly, a system to explore the use of SECI Model as knowledge creating tool, answering research interest.

The result of the research reveals that from problem solving interest perspective, the performance of contextual knowldge creating in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Training Institution still needs improvement. There is no monitoring and controlling in the system. Besides, the collaborative culture is not condusive for knowledge creating culture due to lack of commitment, motivation, empowerment, and group cohessiveness. From research interest perspective, the research confirms that in creating contextual knowledge, administrators in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Training Institution utilize the essence of SECI Model invented by Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi to create contextual knowledge. However, the model should be equiped with soft systems.

Based on these finding, this research recommends Badan Diklat provinsi DKI Jakarta to form a knowlege creating team, and suggests the central government to issue regulations for promoting contextual knowledge creation within government training institutions."

"Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung.Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS).In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests.The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency."

"Perguruan tinggi adalah organisasi yang kompleks, beroperasi di lingkungan yang beragam dan selalu berubah. Oleh sebab itu, perguruan tinggi perlu untuk memperhatikan sistem pengelolaan lembaganya, berpikir lebih strategis, mengubah wawasan ke strategi jangka panjang yang efektif, dan memiliki dasar penting dalam penerapan dan pelaksanaan strategi yang dipilih.Pengukuran kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan sebuah organisasi. Pengembangan sistem pengukuran kinerja harus dimulai dari apa yang dianggap penting untuk mengukur kinerjanya, yang lebih ditentukan oleh logika dominan organisasi, daripada template yang tidak familiar yang ditentukan oleh sumber lain. Balanced Scorecard dapat menjadi representasi penting dari logika dominan organisasi, sehingga dapat dianggap sebagai alat utama pengontrolan dan pembelajaran strategi.Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja ITI, guna mengetahui efektifitas kinerja pada periode pengukuran. Penelitian ini juga bertujuan untuk dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (leverage factors) kinerja ITI, dan mengetahui strategi yang memungkinkan ITI memperbaiki kinerjanya lima tahun kedepan. Model Balanced Scorecard berbasis Sistem Dinamis digunakan untuk memahami kompleksitas kedinamisan dalam hubungan sebab akibat diantara indikator kinerja pengukuran.Penelitian ini menemukan bahwa efektifitas kinerja ITI dengan 4 perspektif dan 19 indikator pada periode pengukuran 2010 sampai 2012 sejauh ini efektif karena kekuatan inward looking. Secara umum hal ini disebabkan faktor utamanya yaitu kepuasan kerja. Namun kedepan determinan tersebut tidak cukup.ITI harus memperhatikan unsur outward looking agar memiliki kinerja yang lebih efektif. Pengukuran kinerja ITI pada periode pengukuran memberi penekanan pada unsur reinforcing, sedangkan kinerja ITI pada periode lima tahun kedepan harus memberi penekanan pada unsur balancing. Hal ini disebabkan karena sistem pada periode pengukuran kinerja sudah mulai tunak (stagnan).Hasil simulasi menunjukkan untuk jangka panjang ITI perlu mengurangi unsur yang membatasi pertumbuhan (limit to growth), yang bersumber dari internal. Hasil penelitian ini mengusulkan dua buah strategi guna meningkatkan kinerja ITI untuk lima tahun kedepan. Strategi pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi kedua adalah pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan institusi.

---

College is a complex organization which operates an everchanging environment. Therefore, college have the need of paying good attention to its management system, strategic thinking, converting knowledge to effective long term strategy and creating foundation to implement the strategy being chosen.

Performance measurement is urgently needed to find out the effectiveness of an organization. The development of performance measurement system needs to start off from what is considered important for performance measurement which is determined more by organization?s dominant logic than unfamiliar template created by other sources. Balanced Scorecard can be positioned as an important representation of organization?s dominant logic. Therefore, it can be regarded as a main controlling and strategic learning device.

This research is aimed to measure the performance of ITI in order to recognize performance effectiveness in the period of measurement. This research is also aimed to find out the leveraging factors that affected the performance of ITI. Dynamic System-based Balanced Scorecard Model is utilized to understand the dynamic complexity in a causal relationship between performance measuring factors.

This research finds out that the performance measurement of ITI through four perspectives and 19 indicators from 2010 through 2012 is effective due to the inward looking strength. In general this is caused by work satisfaction as the main factor. Due to the insufficiency of the determinant in the future, ITI has to focus on outward looking elements in order to possess a performance of higher effectiveness. ITI performance measurement during the measurement period stresses on the reinforcing factors, on the other hand ITI performance within the next five year ought to focus on the balancing factors. This is due to the stagnancy of the performance measurement system.

The simulation result shows that in the long run ITI needs to reduce internal factors that limit its growth. The result of this research recommended two strategies to improve the performance of ITI in the next five years. The first strategy is increasing customer satisfaction. The second strategy would be the development of human resource according to the need of institution."